<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-D-2204721073.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perombakan besar-besaran dalam penyelenggaraan haji berpotensi terjadi dalam waktu dekat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto kemarin resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang berada di luar struktur Kementerian Agama (Kemenag). Padahal, selama ini urusan perhajian ditangani sepenuhnya oleh Kemenag melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). KH Moch. Irfan Yusuf ditunjuk sebagai kepala BPH. Dia dibantu Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain dua tokoh itu, urusan perhajian melibatkan Muhadjir Effendy. Mantan Menko PMK itu ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden bidang haji. Pembentukan BPH dilakukan saat tahap persiapan haji 2025 sudah berjalan. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Gus Irfan, sapaan Moch. Irfan Yusuf, membenarkannya. Karena itu, BPH tidak akan serta-merta mengambil alih tugas penyelenggaraan haji dari Kemenag. Irfan menyatakan, penyelenggaraan haji tahun depan masih akan berkolaborasi dengan Kemenag. &rdquo;Khususnya Direktorat Haji dan Umrah,&rdquo; ungkapnya. Baru pada musim haji 2026 BPH bisa bekerja secara optimal. Dia juga menyampaikan harapan Prabowo agar penyelenggaraan haji bisa mandiri. Dengan begitu, jemaah haji dapat memperoleh kenyamanan dalam beribadah. &rdquo;Beliau juga berharap nanti Indonesia punya perkampungan haji di Tanah Suci,&rdquo; ucapnya. Dengan cara itu, kegiatan haji untuk masyarakat Indonesia bisa terlokalisasi. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan akan bertemu dengan Irfan maupun Dahnil untuk membicarakan masalah penyelenggaraan haji. &rdquo;Saya mau membicarakan sekarang,&rdquo; ungkapnya. Pada bagian lain, Muhadjir mengatakan tidak asing dengan dunia penyelenggaraan haji. Sebab, saat menjabat Menko PMK, dia pernah mengoordinasi masalah perhajian. &rdquo;Karena saya sudah memberikan beberapa masukan, mungkin itu juga yang membuat beliau (Prabowo, Red) mempertimbangkan saya sebagai salah satu penasihat bidang haji,&rdquo; katanya. Muhadjir menyebutkan, Prabowo memberikan perhatian pada penyelenggaraan haji. Menurut dia, secara keseluruhan penyelenggaraan haji sebelumnya sudah baik. Tapi, sisi ibadah dalam penyelenggaraan haji hanya 30 persen. Sisanya adalah soal akomodasi, transportasi, konsumsi, dan administrasi. &rdquo;Saya akan mencoba mengumpulkan informasi berbagai masalah. Termasuk tata kelola hubungan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi,&rdquo; ucapnya. Dia juga menyebut BPH seperti BNPB. Artinya, tetap akan ada irisan dengan kementerian. Pekerjaan teknis dan koordinasi akan diselenggarakan badan yang berwenang. &rdquo;Kami upayakan secepatnya ada konsep,&rdquo; ujarnya. Respons Asosiasi Penyelenggara Haji Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin mengatakan, selama ini misi haji di Kemenag bersifat musiman atau ad hoc. Setelah selesai musim haji, panitianya bubar. Meskipun secara lembaga ada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Tetapi, secara fungsi, petugas hajinya sudah bubar. Dia mengatakan, BPH harus bisa berinovasi, keluar dari pakem penyelenggaraan haji Kemenag selama ini. Dengan adanya BPH, misi haji Indonesia beroperasi sepanjang waktu. &rdquo;Selama Kakbah masih berdiri,&rdquo; katanya tadi malam (22/10). Ade mencontohkan, selama ini Kemenag merekrut petugas haji musiman. Menjelang musim haji dibuka pendaftaran, kemudian dilatih sepuluh hari, lalu bertugas mendampingi jemaah. Cara seperti itu butuh biaya besar. &rdquo;Ke depan, harus merekrut petugas haji jangka panjang,&rdquo; kata ketua umum Ikatan Pembimbing Haji dan Umrah Indonesia itu. Sekali direkrut, mereka diikat kontrak untuk lima tahun musim haji. Dengan begitu, tidak perlu keluar biaya tahunan untuk rekrutmen dan pelatihan. Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menyambut baik pembentukan BPH. Dia optimistis Gus Irfan yang berlatar belakang ulama memiliki kemampuan memimpin BPH. Sebagaimana diketahui, Gus Irfan adalah cucu KH Hasyim Asy&rsquo;ari, pendiri NU. Dia tercatat pernah menjadi sekretaris umum Pondok Pesantren Tebuireng. Wawan mengakui Gus Irfan orang baru di pemerintahan, khususnya bidang perhajian. Namun, sebagai orang yang lekat dengan pesantren, relasinya terkait dengan layanan haji pasti banyak. Ilmu dan pemahaman tentang haji juga mumpuni. (wan/lyn/c19/oni)

Prabowo Subianto kemarin resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang berada di luar struktur Kementerian Agama (Kemenag).

Konsep Pembagian Tugas dengan Kemenag Masih Disusun, BPH Mulai Tangani Haji 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/bpih-3940585528.jpg" alt="Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief" width="100%">
<figcaption>Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler dibuka mulai kemarin (11/4) hingga 5 Mei mendatang. Pada penutupan hari pertama kemarin sore, masih sangat sedikit calon jemaah haji (CJH) yang melakukan pelunasan. Merujuk rekapitulasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, persentase pelunasan pada hari pertama tercatat 2,39 persen. Perinciannya, dari 190.897 kuota jemaah haji reguler, yang telah melunasi sebanyak 5.065 orang (2,65 persen). Kemudian, untuk kuota prioritas lansia, baru 152 orang lunas (1,5 persen) dari 10.166 kuota. Kondisi tersebut sangat kontras dengan musim haji 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Saat itu, pada hari pertama ada 19.401 CJH reguler yang melakukan pelunasan. Dengan kuota haji reguler saat itu 204 ribu jemaah, artinya hampir 10 persen CJH yang melunasi biaya haji. Tahun ini pelunasan biaya per jemaah terbilang cukup besar. CJH embarkasi Surabaya, misalnya, harus menyiapkan uang Rp 30,9 juta untuk pelunasan. Sebab, biaya haji yang ditanggung jemaah embarkasi Surabaya mencapai Rp 55,9 juta, dikurangi setoran awal Rp 25 juta. Terkait masih sedikitnya CJH yang melunasi biaya haji, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief mengatakan, tahapan pelunasan tersebut masih proses awal. Dia menjelaskan, ketentuan pelunasan BPIH reguler itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama 352/ 2023 yang dikeluarkan Senin (10/4) malam. Di dalam aturan itu, pelunasan BPIH reguler dibuka mulai 11 April sampai 5 Mei. Aturan itu juga menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) untuk masing-masing embarkasi. Bipih adalah biaya haji yang ditanggung jemaah atau direct cost. &rdquo;Jika sampai batas akhir masih ada kuota yang belum terisi, masa pelunasan dapat diperpanjang,&rdquo; katanya. Ketentuan soal perpanjangan akan diatur lebih lanjut melalui ketetapan Dirjen PHU Kemenag. Kemenag sejatinya sudah mengantisipasi kekosongan atau sisa kuota haji. Yaitu, dengan membuka pelunasan untuk kuota haji cadangan. Tahun ini jumlah kuota haji cadangan mencapai 19.088 orang. Sampai kemarin, jumlah pelunasan kuota haji cadangan berjumlah 106 orang atau 0,56 persen. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan perkembangan pengelolaan dana haji. &rdquo;Saat ini ada Rp 168 triliun dana haji. Hampir Rp 170 triliun,&rdquo; katanya dalam launching program kemaslahatan Ramadan 2023 di Jakarta kemarin. Fadlul menjelaskan, ada dua jenis dana yang mereka kelola. Yaitu, dana haji yang bersumber dari uang setoran awal pendaftaran haji Rp 25 juta per orang. Lalu, yang kedua adalah dana abadi umat (DAU). (wan/eko/c7/fal)

Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler dibuka mulai kemarin (11/4) hingga 5 Mei mendatang.

Hari Pertama, 5.217 CJH Lunasi Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2022-08-13-at-15.40.44.jpeg" alt="Jamaah haji Kloter 1 asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Senin (1/8). M. Riezko Bima Elko/Antara" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji Kloter 1 asal Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Senin (1/8). M. Riezko Bima Elko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag membentuk Tim Penyelesaian Dokumen dan Pemvisaan Jamaah Haji Reguler tahun 1444 H/2023 M. Tim ini beranggotakan 60 orang.  Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri (Diryan DN) Ditjen PHU Kemenag, Saiful Mujab mengatakan, pembentukan tim ini dalam rangka mengakselerasi penyelesaian dokumen dan visa jamaah.  “Tim ini akan bertugas untuk memproses segala kelengkapan dokumen dan pemvisaan 203.320 jamaah haji reguler. Tercakup di dalamnya, komponen khusus yang lain, seperti jamaah haji lansia, KBIHU, dan PHD (Petugas Haji Daerah),” kata Mujab, Rabu (1/3).  “Per 1 Maret nanti, tim akan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan pemetaan tugas masing-masing,” sambungnya.  Mujab mengingatkan kepada tim untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian. Petugas juga harus memiliki komitmen tinggi melayani calon jamaah.  "Karena ini berhubungan dengan data identitas jamaah. Keliru dalam menginput, fatal akibatnya,” tegasnya.  Sementara, Kepala Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Zainal Ilmi melaporkan tim akan bekerja selama empat bulan ke depan.  “Mulai 1 Maret hingga Juni mendatang, tim akan mulai aktif bekerja di Ditjen PHU, khususnya di Subdirektorat Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler,” tandasnya.  Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221 ribu orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekkah pada 2023. Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menandatangani kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Ahad, (8/1).  “Alhamdulillah, misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000,” kata Yaqut sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.  “Kuota itu terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” Yaqut.  Penandatanganan kesepakatan mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 antara lain dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Direktur Jenderal Penyenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Kemenag Bentuk Timsus Urusan Dokumen Jamaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah mengumumkan nama-nama jemaah haji reguler yang berhak berangkat tahun ini. Dari nama-nama tersebut, sebanyak 97,2 persen atau 89.685 orang jemaah telah memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 minimal dua dosis.  Meski capaian sudah tinggi, Dirjen PHU Hilman Latief tetap meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat dan menyosialisasikan pemberian vaksin kepada jemaah haji. Dengan begitu, seluruh calon jemaah haji (CJH) bisa berangkat sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. ”Kemenkes bisa mempercepat pemberian vaksin dosis lengkap kepada jemaah,” ungkap Hilman dalam keterangan resminya kemarin (10/5).  Kemenkes juga diminta menyusun skenario tes PCR bagi para jemaah. Sebab, CJH wajib negatif Covid-19 dalam kurun waktu 72 jam sebelum bertolak ke Saudi. ”Sehingga saat keberangkatan ke Tanah Suci sudah klir,” tegasnya.  Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana menyanggupi permintaan itu. Namun, dia meminta agar dibuatkan surat edaran (SE) pemberian vaksin Covid-19 dan meningitis kepada CJH. Sebab, CJH sering meminta ditunjukkan apakah ada surat edaran dari Kemenag terkait pemberian vaksin tersebut.  Kendati capaian vaksinasi untuk CJH sudah 97,2 persen, Budi mengaku akan melakukan akselerasi. Dengan begitu, sisa 2,8 persen bisa segera mendapat vaksin yang disyaratkan. ”Setelah pelunasan, seluruh jemaah harus sudah mendapatkan full vaccinated, minimum dua dosis. Petugas kesehatan terus mendorong jemaah segera melengkapinya,” katanya kemarin (10/5).  Selain itu, Kemenag dan Kemenkes menyepakati vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat penerbitan surat panggilan masuk asrama (SPMA). Hal ini diharapkan bisa membuat CJH segera melengkapi vaksinasinya.  Selain vaksinasi, Puskeshaji telah mengidentifikasi CJH dengan risiko tinggi (risti). Hingga saat ini, setidaknya ada 56 persen yang terdeteksi perlu mendapat perhatian khusus saat melakukan ibadah haji. Kondisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah jemaah risti lebih banyak daripada nonristi.

89.685 CJH Sudah Penuhi Syarat Vaksinasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/lempar-jumrah-hilmi.jpg" alt="BISMILLAHI ALLAHU AKBAR!: Jamaah haji dari berbagai negara melempar jumrah aqabah di Mina kemarin. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISMILLAHI ALLAHU AKBAR!: Jamaah haji dari berbagai negara melempar jumrah aqabah di Mina kemarin. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mulai merancang usaha peningkatan pelayanan haji tahun depan. Di antaranya adalah pemberian katering setiap hari selama di Makkah.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengatakan, saat ini ada lima hari jamaah tidak mendapatkan katering.  ”Kalau disetujui teman-teman DPR Komisi VIII, akan kami upayakan pemberian makan di masa-masa yang krusial. Yakni tiga hari sebelum Arafah dan dua hari setelah nafar tsani,” ungkapnya kemarin (9/11).  Ada sejumlah skenario yang bisa diambil untuk menyiapkan katering saat masa puncak haji. Yakni, katering disiapkan pihak hotel. Kemudian, menu yang digunakan adalah makanan cepat saji.  Terobosan lainnya terkait dengan layanan visa. Selama ini proses visa dilakukan terpusat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag. Untuk tahun depan, pelayanan visa dilakukan kantor wilayah (kanwil) Kemenag provinsi.  Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyatakan, pengalihan proses visa ke provinsi adalah usaha yang baik. ”Hanya, harus dipastikan seberapa jauh kemampuan tiap-tiap provinsi untuk melaksanakan ini,” tuturnya.  Jangan sampai, ketika sudah disepakati, ada provinsi yang tidak siap. Akibatnya, proses pengurusan visa jamaah terganggu.

Kemenag Serahkan Pengurusan Visa Haji ke Kanwil

Ditjen PHU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ditjen PHU

Berita Terkini

Konsep Pembagian Tugas dengan Kemenag Masih Disusun, BPH Mulai Tangani Haji 2026

Hari Pertama, 5.217 CJH Lunasi Biaya Haji

Kemenag Bentuk Timsus Urusan Dokumen Jamaah Haji

89.685 CJH Sudah Penuhi Syarat Vaksinasi Covid-19

Kemenag Serahkan Pengurusan Visa Haji ke Kanwil

Download Aplikasi JawaPos.com