<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/26/54_kemen-1623681057.jpg" alt="CEK KELAYAKAN: Proses uji beban jalur layang kereta api petak Solo Balapan-Kadipito yang digelar kemarin. (KEMENHUB)" width="100%">
<figcaption>CEK KELAYAKAN: Proses uji beban jalur layang kereta api petak Solo Balapan-Kadipito yang digelar kemarin. (KEMENHUB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PU menggelar uji teknis beban jalur layang kereta api kemarin. Uji digelar di jalur layang petak Solo Balapan&ndash;Kadipiro sepanjang 1,8 kilometer. Secara khusus, uji beban dilakukan pada struktur jembatan KA rangka baja komposit total panjang 270 meter dengan bentang utama 130 meter dan 2 bentang pendek sepanjang 70 meter. Anggota KKJTJ Jamasri menjelaskan, uji pembebanan itu dilakukan untuk menguji karakteristik struktur jembatan. Uji beban dilakukan dengan memberikan beban statis maupun dinamis. Uji statis dan dinamis tersebut mengerahkan enam lokomotif CC 201 dengan berat 84 ton per unit dan dua lokomotif CC 300 seberat 90 ton per unit. &rsquo;&rsquo;Berat total 684 ton yang berarti memenuhi 52,6 persen dari beban desain 1.300 ton untuk uji beban single track elevated,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Direktur Prasarana Perkeretaapian Hengki Angkasawan mengatakan, data sementara pengujian menunjukkan hasil yang cukup baik menuju kesiapan rencana pengoperasian jalur elevated. &rsquo;&rsquo;KKJTJ juga mengapresiasi pembangunan jembatan ini sudah sesuai dengan struktur yang ditetapkan,&rsquo;&rsquo; terangnya. (idr/c19/bay)

Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PU menggelar uji teknis,

Kemenhub Uji Beban Rel Layang Jalur Solo Balapan–Kadipiro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/Hasto-Kristanto-Dery-Ridwansah-JPG-3139408905.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hari ini, Selasa (20/8). Panggilan ini adalah penjadwalan ulang, karena sebelumnya Hasto mendatangi KPK untuk dijadwalkan dapat diperiksa hari ini. "Tidak ada perubahan jadwal, (pemeriksaan) jam 10.00," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika dikonfirmasi, Selasa (20/8). Sebelumnya, Hasto sengaja mendatangi KPK pada Kamis (15/8). Hasto meminta pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi&nbsp;pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipercepat. "Seharusnya saya dipanggil pada hari Jumat tanggal 16 Agustus, namun tanggal 16 Agustus itu ada pidato kenegaraan dari presiden," ucap Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8). Kemudian, dia juga ada bedah buku tentang merahnya ajaran Soekarno di Museum Multatuli bersama Airlangga Pribadi, Bonnie Triyana, dan juga Rocky Gerung. Agenda itu sudah direncanakan dua pekan sebelumnya. "Sehingga hari Senin kemarin saya berkirim surat untuk memohon agar bisa dijadwalkan pada hari ini, dimajukan satu hari," sambunganya. Namun, kata Hasto, KPK sangat sibuk. Sehingga pemeriksaan dirinya tidak bisa dimajukan. "Kami memaklumi hal tersebut, sehingga akhirnya tadi disepakati untuk dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Agustus hari Selasa jam 10 pagi," ujar Hasto. Hasto memastikan akan kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. Ia berjanji akan memberikan keterangan yang jujur dan benar terkait dugaan korupsi DJKA Kemenhub. "nanti saya akan datang untuk memberikan keterangan yang diperlukan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujurnya," tegasnya. Dalam pengembangan kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub, terbaru KPK menetapkan Yofi Oktarisza (YO) sebagai tersangka. Dia adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017&ndash;2021.&nbsp; Penetapan tersangka Yofi Oktarisza merupakan pengembangan dari perkara pemberi suap Dion Renato Sugiarto. Dion merupakan rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dia memiliki sejumlah perusahaan, antara lain PT Istana Agung Putra, PT Prawiramas Puriprima, dan PT Rinenggo Ria Raya. Hasto sebelumnya juga pernah diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku, pada Senin (10/6). Saat itu, ponsel dan buku catatan milik Hasto telah disita KPK.

Hari  ini KPK dijadwalkan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal dugaan korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan.

Hari Ini KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih, Soal Kasus Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Menhub-Budi-Karya-Di-Periksa-KPK-Dery-Ridwansah-2-1097881881.jpg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan penyidik KPK Rabu (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memenuhi panggilan penyidik KPK Rabu (26/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengantar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ke penyidik KPK. Kemarin (26/7) dia menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pantauan Jawa Pos, Budi yang mengenakan batik warna cokelat tiba di gedung KPK lama (C1) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, pukul 07.30 WIB. Dia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Pada pukul 17.30 WIB, Budi keluar dari gedung tersebut dan memberikan keterangan terkait pemeriksaan. Total, Budi diperiksa selama sekitar 10 jam. Budi menjelaskan, pihaknya dimintai keterangan seputar dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian. Namun, dia enggan mengungkapkan secara lebih terperinci apa saja yang didalami penyidik terkait dengan kapasitasnya sebagai menteri. &rdquo;Hari ini (kemarin, Red) saya telah hadir sebagai saksi dugaan korupsi dari (Ditjen) Perkeretaapian,&rdquo; ungkapnya. Terlepas dari substansi perkara, Budi menyebut pihaknya mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Menurut dia, Kemenhub mendukung dan berkomitmen atas upaya tersebut. &rdquo;Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan tadi telah disampaikan dengan pemeriksa,&rdquo; ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. Seperti diketahui, kasus dugaan suap di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub diungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT). KPK kemudian menetapkan 10 orang tersangka dalam dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di beberapa wilayah. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya merupakan salah seorang tersangka dalam kasus tersebut. (tyo/c6/fal)

Kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengantar Menhub Budi Karya Sumadi.

KPK Periksa Menhub Budi Karya Sumadi 10 Jam Terkait Dugaan Suap di Ditjen Perkeretaapian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Konferensi-Pers-OTT-KPK-Kasus-Proyek-Jalur-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-6-17702039.jpg" alt="Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> Korupsi Proyek Jalur KA Periode 2021&ndash;2022 JawaPos.com &ndash; Sejumlah proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api diduga menjadi bancakan oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kontraktor. Hal itu diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Enam di antaranya merupakan pejabat dan pegawai negeri di Kemenhub. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebutkan, enam orang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub itu disangka sebagai penerima suap. Mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Bernard Hasibuan, dan Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya. Selanjutnya, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, serta PPK BTP Jawa Bagian Barat (Jabagbar) Syntho Pirjani Hutabarat. Enam tersangka itu diduga menerima suap lebih dari Rp 14,5 miliar. &rdquo;Di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya (THR),&rdquo; kata Tanak kemarin (13/4). Tanak menerangkan, ada beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api tahun anggaran 2021&ndash;2022 yang diduga menjadi objek suap. Yakni, pembangunan jalur KA ganda Solo Balapan&ndash;Kadipiro&ndash;Kalioso. Kemudian, proyek jalur KA di Makassar, 4 proyek konstruksi jalur KA, dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jabar. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa&ndash;Sumatera juga diduga menjadi objek suap. Pemenang tender proyek itu ditengarai telah direkayasa. Mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Masing-masing pelaksana proyek tersebut dimintai fee sebesar 5&ndash;10 persen dari nilai proyek. Fee itu diduga diberikan secara bertahap. Pada 10 April lalu, Putu Sumarjaya selaku kepala BTP Jabagteng dan Bernard Hasibuan (PPK BTP Jabagteng) ditengarai menerima uang Rp 800 juta dari Dion Renato Sugiarto, direktur PT Istana Putra Agung (IPA). Perusahaan tersebut merupakan pelaksana proyek pembangunan jalur KA ganda Solo Balapan&ndash;Kadipiro&ndash;Kalioso. Kemudian, pada 11 April, Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel) juga menerima uang Rp 150 juta dari Dion terkait proyek pembangunan jalur KA di Makassar. Berikutnya, pada Januari, Februari, dan awal April lalu, Syntho Pirjani (PPK BTP Jabagbar) disebut menerima Rp 1,6 miliar dari beberapa petinggi perusahaan pemenang proyek. Yakni, M. Hikmat (direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), Dion, dan Fahmi Arif Kurniawan (direktur Nazma Tata Laksana). Uang itu diduga bagian dari suap terkait 4 proyek jalur KA dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur. Tak hanya itu, KPK juga mengendus penerimaan uang Rp 1,1 miliar terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa&ndash;Sumatera. Uang tersebut diterima Harno Trimadi (direktur prasarana DJKA) dan Fadliansyah (PPK Kemenhub) dari Yoseph Ibrahim (direktur PT Kereta Api Manajemen Properti/KAMP) dan Parjono (vice president PT KAMP). Tanak menyebut uang itu diberikan dalam rentang periode Juni&ndash;Desember 2022 dan 11 April lalu. &rdquo;Berikutnya, tentu KPK terus mengembangkan dan mendalami lebih lanjut pada proses penyidikan,&rdquo; kata Tanak. Para kontraktor itu juga ditetapkan tersangka. Total ada empat petinggi perusahaan yang disangka sebagai pemberi suap. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, 10 orang itu ditahan di Rutan KPK. Tanak mengatakan, para penerima suap disangka melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sementara empat pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (tyo/gih/lyn/c7/oni)

Sejumlah proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api diduga menjadi bancakan oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) .

Suap Rp 14,5 M Pejabat Ditjen Perkeretaapian Diduga untuk THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/WhatsApp-Image-2023-04-04-at-2126591-2221044506.jpeg" alt="Proyek pembangunan flyover di Sidoarjo bisa rampung tepat waktu." width="100%">
<figcaption>Proyek pembangunan flyover di Sidoarjo bisa rampung tepat waktu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan Flyover JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik, Sidoarjo, Bachruni Aryawan menyampaikan, terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian terkait progres pembangunan kedua flyover tersebut. Koordinasi itu, kata Bachruni, untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan target perencanaan yang diharapkan bersama. &rdquo;Capaian pekerjaan di JPL 64 Krian sudah bagus. Kemudian untuk progres JPL 79 Tarik akhir Maret kemarin sudah mencapai 50 persen,&rdquo; kata Bachruni, kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang. Kedua proyek itu, lanjut Bachruni, sejauh ini tidak ada kendala di lapangan. Mantan Kepala Dinas Perikanan itu melihat kedua proyek tersebut bisa rampung tepat waktu. &rdquo;Melihat dari capaiannya, pekerjaan dua proyek ini bisa selesai tepat waktu,&rdquo; ujar Bachruni yang juga menjabat Plt Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo. Sementara itu, Proyek pembangunan flyover JPL 64 Krian sudah memasuki tahap persiapan pemasangan jalan layang. Akhir Maret progresnya sudah mencapai 60 persen. Pemasangan tiang pancang sudah hampir tuntas.&nbsp; Proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember. &rdquo;Tahap demi tahap kita cek dan kita pantau terus, kita semua ingin pekerjaan flyover Krian bisa selesai tepat waktu. Laporan yang kami terima progresnya sudah bagus, sudah 60 persen tinggal 40 persen lagi yakni akhir Desember sudah harus tuntas,&rdquo; ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Pembangunan JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik itu kata Gus Muhdlor merupakan kolaborasi antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian Perhubungan Ditjen Perkeretaapian, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proyek strategis pengurai kemacetan di Sidoarjo Barat itu mulai dibangun pada September 2022. &rdquo;Kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di sekitar proyek dan pengendara jalan karena selama adanya pekerjaan proyek arus lalu lintas dialihkan. Setelah proyek tuntas, jalan perempatan rel kereta api menuju Pasar Krian yang selama ini menjadi titik kemacetan itu akan lancar,&rdquo; terang Gus Muhdlor.

Pembangunan Flyover JPL 64 Krian dan JPL 79 Tarik, Sidoarjo, berjalan sesuai dengan target perencanaan, tidak ada kendala, dan bisa rampung

Warga Sidoarjo, Proyek Flyover Krian dan Tarik Optimistis Selesai Tepat Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kai-daop-6-operasikan-jalur-ganda_m_.jpg" alt="JALUR GANDA: PT KAI Daop 6 Jogjakarta mulai mengoperasionalkan jalur ganda Palur-Stasiun Kedung Banteng, Selasa (5/3). (Ari Purnomo/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>JALUR GANDA: PT KAI Daop 6 Jogjakarta mulai mengoperasionalkan jalur ganda Palur-Stasiun Kedung Banteng, Selasa (5/3). (Ari Purnomo/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jalur ganda Madiun–Kedungbanteng segmen Babadan–Geneng mulai beroperasi kemarin (16/10). Harapannya, rel di jalur lintas selatan sepanjang 28,7 km itu memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian antardaerah dan mendorong pertumbuhan.  ”Pembangunan jalur ganda atau double track merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas transportasi di Indonesia,” tutur Direktur Prasarana Perkeretaapian Heru Wisnu Wibowo.  Sebelumnya, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan jalur ganda Jombang–Madiun. Tepatnya segmen Baron–Nganjuk–Babadan sepanjang 50,9 kilometer. Jalur tersebut beroperasi sejak Maret.  Selain membangun jalur ganda pada ruas Madiun–Kedungbanteng, Ditjen Perkeretaapian membangun lima stasiun baru. Yakni, Stasiun Barat, Geneng, Paron, Kedunggalar, dan Walikukun.

Rel Ganda KA Madiun–Kedungbanteng Mulai Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pascaterguling-operasional-krl-akan-diaudit_m_.jpg" alt="Perbaikan jalur kereta usai KRL terguling" width="100%">
<figcaption>Perbaikan jalur kereta usai KRL terguling</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Evakuasi Kereta Rel Listrik (KRL) 1722 yang terguling di Kebon Pedes,Tanah Sereal, Bogor, telah rampung dilakukan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan melakukan audit secara menyeluruh terhadap operasional KRL di wilayah Jabodetabek. Audit tersebut dilakukan terhadap sistem perawatan dan operasional prasarana yang dioperasikan oleh Daop 1 PT Kereta Api Indonesia (KAI). Selain itu juga audit sistem perawatan dan operasional sarana KRL yang dioperasikan oleh PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI). Direktur Keselamatan Perkeretaapian Edi Nur Salam mengatakan, dari hasil investigasi dan audit tersebut, Ditjen Perkretapian akan memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kereta api Indonesia. Khususnya bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. "Kami akan mengaudit dan maintenance pascakejadian kereta anjlok di Bogor kemarin. Dari hasil itu akan jadi masukan untuk perbaikan," katanya saat dikonfirmasi Senin (11/3). Untuk diketahui, pada peristiwa anjlokan KRL 1722, sedikitnya 20 orang korban mengalami luka. Tiga di antaranya merupakan awak sarana KRL. Dari jumlah tersebut 16 penumpang sudah dilakukan perawatan medis dan kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan dua orang penumpang dan tiga awak KRL masih menjalani perawatan medis lanjutan. Selain itu, menurut Edi, tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga sudah turun ke lapangan untuk melakukan investigasi peristiwa anjloknya KRL. "Investigasi oleh KNKT terhadap beberapa obyek, dari tanggal 10-14 Maret. Poses investigasi meliputi prasarana perkeretaapian, sarana KRL dan mewawancarai masinis, awak sarana lain yang bertugas pada saat kejadian," ujarnya.

Pascaterguling, Operasional KRL Akan Diaudit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/perlintasan-kereta-ini-malah-digunakan-jalur-pejalan-kaki-menyeberang_m_166914.jpeg" alt="JALUR MAUT: Palang perlintasan rel kereta di bawah flyover Janti semakin berbahaya. Karena tanpa petugas, digunakan pejakan kaki untuk menyeberang setelah palang ditutup." width="100%">
<figcaption>JALUR MAUT: Palang perlintasan rel kereta di bawah flyover Janti semakin berbahaya. Karena tanpa petugas, digunakan pejakan kaki untuk menyeberang setelah palang ditutup.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Penutupan palang pintu rel kereta api di bawah flyover Janti pada 26 Oktober 2017 menimbulkan kekhawatiran. Lintasan itu kini digunakan masyarakat dan pelajar pejalan kaki menyeberang tanpa adanya penjaga lintasan. Hal itu diakui oleh pedagang makanan di dekat perlintasan yang ditutup, Katiyo, 58. Warga Wonogiri itu mengatakan, pernah ada seorang ibu yang hampir mengalami kecelakaan saat menyeberang lintasan. ''Belum lama ada ibu-ibu yang sempat diklakson-klakson KA Prameks (Prambanan Ekspres). Ibunya bawa barang bawaan banyak. Sulit nyebrang,'' ungkap Katiyo kepada JawaPos.com, Senin (6/11). Pria yang berdagang mie ayam di lokasi itu sejak 1995 itu mengaku, omzet jualannya menurun drastis. Pelanggannya yang di seberang lintasan jarang lagi datang ke tempat jualannya. Dari pantauan JawaPos.com di lapangan, tampak perlintasan itu digunakan untuk menyeberang pejalan kaki. Bahkan, pelajar pun ada yang menggunakannya untuk duduk-duduk di tepi lintasan selepas pulang sekolah. Di sisi lain, Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Gimmy Rusdin Sinaga mengkaji penutupan perlintasan rel di bawah flyover Janti oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selama sebulan masih dalam tahap ujicoba sampai 26 November 2017. Selama uji coba hampir dua minggu, menurutnya, hanya meresahkan masyarakat setempat. Dia meminta agar Pemprov DIY segera membuka perlintasan itu. ''Warga yang bermukim di sekitarnya merasa terganggu,'' kritiknya. Jalan-jalan kecil pada malam waktu istirahat digunakan pengendara sepeda motor untuk melintas karena kecele tidak dapat mengakses ke jalur lintasan. Jika pihak pusat tetap ngotot menutup perlintasan setelah uji coba berakhir, pihak Pemprov DIY bisa berinisiatif membukanya. Menempatkan petugas dari dinas perhubungan untuk menjaga dan menganggarkan menggunakan dana APBD guna membeli palang perlintasan.

Perlintasan Kereta Ini Malah Digunakan Jalur Pejalan Kaki Menyeberang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/crane-lrt-timpa-rumah-warga-ini-permintaan-kemenhub_m_148239.jpeg" alt="Dua mobil crane pekerjaan LRT menimpa rumah warga di samping Flyover Jakabaring, Palembang" width="100%">
<figcaption>Dua mobil crane pekerjaan LRT menimpa rumah warga di samping Flyover Jakabaring, Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun indisen jatuhnya crane yang mengangkat (lifting) steel box girder pada penyelesaian pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang&lrm;, namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta pelaksana proyek memberikan pertanggungjawaban kepada korban. Baik korban luka maupun memberikan ganti rugi. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Tonny Budiono menyampaikan permohonan maaf dan turut prihatin kepada warga yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Tonny juga telah meminta kepada pihak terkait untuk melakukan tindakan penanganan yang dibutuhkan. "Memberikan ganti rugi atas semua biaya pengobatan terhadap korban yang terluka maupun biaya perbaikan untuk rumah yang mengalami kerusakan," ujar Tonny dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8). Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan akan dievakuasi sementara waktu hingga rumah mereka selesai diperbaiki. Dia meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan LRT Palembang untuk tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam penyelesaian proyek. Dia juga berharap peristiwa kecelakaan ini tidak mengganggu penyelesaian pembangunan LRT ini. "Dengan terus menekankan kepada faktor keselamatan dan keamanan, kami berharap bahwa target penyelesaian pembangunan LRT Palembang ini dapat diselesaikan tepat waktu," pungkasnya. Sebelumnya, pada Selasa (1/8), sekitar pukul 03.00, telah terjadi peristiwa jatuhnya crane yang sedang mengangkat (lifting) steel box girder pada penyelesaian pembangunan LRT Palembang. Akibat peristiwa itu tiga orang terluka.

Crane LRT Timpa Rumah Warga, Ini Permintaan Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dirjen-perkeretaapian-pastikan-tidak-ada-pegawai-kemenhub-jadi-calo-tiket_m_140662.jpeg" alt="Pemudik saat naik KA di Pasar Senen Jakarta" width="100%">
<figcaption>Pemudik saat naik KA di Pasar Senen Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya dugaan permainan calo dalam penjualan tiket kereta api pada musim arus mudik 2017 dibantah oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Prasetyo Boeditjahjono. Dia menegaskan tidak ada oknum berseragam Kemenhub yang menjadi calo tiket. Oknum berseragam yang beredar di kalangan luas bukanlah pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian Kemenhub. "Orang (oknum) tersebut sudah kita ajak bicara bersama jajaran PT KAI di Stasiun Pasar Senen dan klarifikasi mengenai statusnya,&rdquo; tegas Prasetyo di Jakarta, Rabu (28/6). &lrm;Oleh sebab itu supaya tidak meresahkan masyarakat pihaknya menelusuri oknum yang diduga bermain percaloan tiket KA. Apalagi saat ini masa angkutan Lebaran banyak pemudik untuk memeroleh tiket KA agar bisa mudik. Sebagai tindak lanjut dari kejadian ini, Kemenhub akan menurunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mendalami kasus ini serta untuk memproses secara hukum. "Karena hal ini mempengaruhi nama baik Kementerian Perhubungan. Kami kembali mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh tiket KA. Jangan beli tiket dari calo,&rdquo; tambah Prasetyo. Menghindari kejadian seperti ini terulang kembali, diharapkan peran serta masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2017. Apabila melihat atau mengetahui adanya calo baik oleh petugas gadungan atau oknum pegawai, masyarakat segera melaporkan pengaduan melalui contact center Kemenhub dengan menghubungi nomer telepon 151 atau akun sosial media yaitu Rwitter @perkeretaapian dan @kemenhub151. "Pemberantasan calo merupakan bagian dari fokus kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan pada masa penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2017 ini. (cr2/JPG)

Dirjen Perkeretaapian Pastikan Tidak Ada Pegawai Kemenhub Jadi Calo Tiket

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen perkeretaapian

Berita Terkini