<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/WhatsApp-Image-2023-11-22-at-191218-4064210542.jpeg" alt="Pemaparan dalam Bimtek PPKB Guru PAI oleh Kemenag di Bandung, Rabu (21/11)." width="100%">
<figcaption>Pemaparan dalam Bimtek PPKB Guru PAI oleh Kemenag di Bandung, Rabu (21/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tantangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini tidak ringan. Di era teknologi digital, guru dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Antara lain ditandai dengan munculnya Society 5.0 yang merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi canggih. Atas dasar ini, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, saat ini sudah selayaknya guru harus mengimbangi kemampuannya dengan kompetensi yang memadai. Guru didorong membuat terobosan-terobosan dan karya-karya inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. "Dalam proses pembelajaran guru PAI tidak hanya berperan sebagai transfer of knowledge atau penyampai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga bertanggung jawab dalam transfer of value yaitu menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan&nbsp; kepribadian peserta didik," ujar Muhammad Ali Ramdhani saat membuka Bimbingan Teknis Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) secara daring di Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/11). Bimtek PPKB itu diikuti oleh sebanyak 13.000 guru PAI di sekolah umum dari berbagai penjuru Indonesia. Bimtek itu dilaksanakan secara Rabu (22/11). Kegiatan yang dihelat Kemenag itu dinilai sangat strategis karena menjadi ajang untuk memacu kompetensi, profesionalitas, dan responsivitas para guru agama. Muhammad Ali Ramdhani menambahkan, PPKB guru PAI merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kualitas guru. Bimtek itu menjadi langkah strategis untuk melatih guru-guru PAI agar ke depan lebih profesional dan terlatih. Sehingga, kebutuhan pengembangan profesi guru dapat terlayani. Guru PAI juga dapat menjadi guru yang proyektif dan bervisi ke depan. "Artinya tidak hanya menjadi orang yang reaktif pada hari ini tetapi juga proyektif terhadap isu pendidikan di masa depan," ujar Ali Ramdhani. Adapun Bimtek PPKB dilakukan secara online dan offline. Untuk menjangkau kegiatan yang diikuti hingga 13.000 guru itu, Ditjen Pendis melibatkan Balitbang dan Diklat yang menyediakan aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) Pintar. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari itu berfokus pada bidang kompetensi pedagogik dan profesional. Bidang kompetensi pedagogik terdiri atas perencanaan, model, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan bidang kompetensi profesional terdiri atas pengayaan materi PAI, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Adapun materi bimtek itu menggunakan kurikulum yang sesuai dan sedang dijalankan oleh satuan pendidikan masing-masing, yakni kurikulum merdeka. &nbsp; Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Amin Suyitno mengatakan, bimtek itu sangat penting karena berupaya mewujudkan guru-guru yang lebih mandiri dalam kerangka peningkatan kompetensi profesinya. Lewat kegiatan ini, proses peningkatan kompetensi juga bisa dilakukan secara berkelanjutan. "Apalagi bimtek sekarang ini lebih luwes karena mudah dilakukan di manapun dan kapanpun dengan adanya MOOC Pintar. Jadi tidak ada alasan kegiatan yang tak bisa berlanjut atau tersendat-sendat lagi. Yang lebih penting ke depan adalah treatment apa yang dibutuhkan dari para guru. Untuk itu assessment menjadi penting untuk melihat profiling para guru," katanya. Direktur PAI Amrullah mengungkapkan, kegiatan Bimtek PPKB menjadi forum tepat memperkuat keahlian para guru. Dia mengapresiasi kegiatan ini mendapat respons positif dari pendidik dari berbagai jenjang pendidikan dan daerah. "Kita berharap kegiatan positif ini bisa digelar secara berkelanjutan karena memiliki banyak keuntungan," ujar Amrullah.

Tantangan guru pendidikan agama Islam saat ini tidak ringan. Di era teknologi digital, guru dihadapkan pada tantangan yang sangat besar.

Kemenag Minta Guru Agama Tidak Hanya Sekadar Transfer of Knowledge tapi Transfer of Value

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Muhammad Ali Ramdhani menuturkan, pandemi Covid-19 mengubah tatanan baru kehidupan. Termasuk di bidang pendidikan. Di tengah kondisi pandemi, teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah proses pembelajaran.  Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, hampir semua proses pembelajaran di madrasah digelar dengan metode online. Pelaksanaannya dibantu dengan perangkat teknologi. Menurutnya, Ini menandakan kita perlu memperkokoh diri kita untuk menyajikan pendidikan terbaik melalui kehadiran teknologi.  Dia menekankan, di tengah perkembangan teknologi pembelajaran, pendidikan nilai atau pendidikan karakter tidak boleh dilupakan. ’’Pendidikan di madrasah tidak hanya transpormasi ilmu akan tetapi ada proses transformasi nilai,’’ katanya saat memberikan arahan Guru dan Tenaga Pendidikan MTs Negeri 1 Kota Ternate, Minggu (8/11).  Dhani menyebutkan pada transformasi nilai ini, di madrasah berlaku penguatan pendidikan karakter murid. Pendidikan karakter, lanjut Dhani, sangat penting dan perlu diinjeksikan dalam tingkah laku peserta didik. Menurutnya, saat ini kita sedang menyiapkan dan membangun generasi yang akan menjadi pemimpin di zamannya. ’’Kehadiran teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, jangan sampai menggerus transformasi nilai atau pendidikan karakter di madrasah,’’ ujarnya.  Di depan para kepala Kantor Kemenag Kab/Kota Se-Maluku Utara ini, Dhani menjelaskan bahwa transformasi ilmu bisa dilakukan dengan bantuan perangkat teknologi. Tetapi untuk kebutuhan sosial anak didik dalam beraktifitas hidupnya perlu dikawal lewat sentuhan pendidikan karakter.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/10/2020/belajar-lancar-lewat-layar-kenapa-nggak/">Belajar Lancar Lewat Layar, Kenapa Nggak?</a>  ’’Kebutuhan siswa siswa kita dengan kehadiran teknologi menjadi sebuah kebutuhan akan tetapi pendidikan karakter di madrasah adalah sebuah keniscayaan,’’ tandasnya.  Di hadapan para guru, tenaga kependidikan, dan kepala madrasah, dia juga meminta agar mengedepankan sikap humanisme dalam mengajar. Menurutnya, proses pendidikan yang berlangsung di madrasah, harus mampu menampilkan nilai-nilai kemanusiaan.  Setiap proses pengajaran di madrasah, jangan sampai menjadi beban tersendiri bagi anak didik kita. Jangan kita bebani anak didik kita dengan hal yang diluar kemampuan mereka. Esensi dari humanisme adalah menempatkan sesuai pada tempatnya sesuai dengan porsinya,” tegasnya.  Pada kesempatan sebelumnya saat di MAN 1 Tidore, Dhani berpesan agar di era revolusi industri 4.0 saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Untuk itu seorang guru dituntut untuk terus berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar, agar tidak tergerus oleh zaman.  Baginya untuk menjadi guru yang profesional, kebutuhan saat ini adalah terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas diri. Menurutnya, seorang guru dituntut untuk terus belajar dan belajar. ’’Berhentinya proses belajar bagi seorang insan terlebih seorang guru adalah kematian eksistensi yang sesungguhnya,’’ tuturnya. Dia menegaskan eksistensi belajar adalah eksistensi kehidupan. Maka berhentinya belajar adalah berhentinya kehidupan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xpeSFVzpUSY

Kemenag Minta Guru Mengajar Secara Humanis dan Perkuat Karakter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/disinfektan-korona-kereta-api-hanung.jpg" alt="PT KAI Daop I Jakarta mencuci gerbong dan menyemprotkan cairan disinfektan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3). Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus Korona ke berbagai daerah melalui moda kereta api. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PT KAI Daop I Jakarta mencuci gerbong dan menyemprotkan cairan disinfektan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (15/3). Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah penularan virus Korona ke berbagai daerah melalui moda kereta api. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) mulai hari ini (20/3) meningkatkan upaya pencegahan penyebaran virus Korona di kantor. Seperti yang terjadi di kantor Kemenag Lapangan Banten, dilakukan penyemprotan desinfektan kepada setiap pegawai yang masuk. Selain itu Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) juga ikut menghambat penyebaran korona melalui penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).  Sekretaris Ditjen Pendis Kemenag Imam Safei mengatakan, mereka turut mendukung kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran virus korona atau wabah Covid-19. ’’Selain menyiapkan sarana cuci tangan dengan menempatkan hand sanitizer di setiap titik ruang kerja, juga melakukan work from home alias kerja dari rumah,’’ katanya Jumat (20/3).  Imam mengatakan, sesuai dengan surat edaran yang berlaku, kepada semua pimpinan dan para pegawai diperbolehkan bekerja dari rumah. Imam menegaskan mereka tidak meliburkan diri. Tetapi tetap bekerja, namun dari rumah. Ini dilakukan supaya bisa menjaga kualitas layanan terhadap masyarakat dari Sabang sampai Merauke.  ’’Jika pegawai tetap sehat, maka diharapkan kualitas pelayanan menjagi prima,” kata Imam. Dia menuturkan Ditjen Pendis merupakan satuan tingkat eselon I Kemenag dengan lebih dari empat ribu satuan kerja (satker). Satker itu terdiri dari lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Kemudian mulai dari tingkat RA/TK hingga perguruan tinggi swasta maupun negeri.  Dia menjelaskan, di dalam surat edaran tersebut, diatur bahwa Pimpinan Tinggi tetap bekerja di kantor. Kemudian pejabat administrator dan pengawas setara eselon III dan IV masuk kantor secara bergantian. Sementara itu untuk staf atau pegawai masuk kantor minimal dua hari dalam sepekan.  “Namun pegawai yang berusia 50 tahun atau lebih sepenuhnya dapat bekerja dari rumah atau tempat di mana ia tinggal,” kata dia. Selain itu, dalam edaran juga menyebutkan bahwa pelayanan publik yang tidak dapat dilakukan secara online tetap dilakukan di kantor. Kemudian seluruh satker diminta menunda setiap kegiatan yang melibatkan peserta dengan jumlah yang banyak.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W8zR4l5t_AY  https://www.youtube.com/watch?v=jVFVdh6sdfg  https://www.youtube.com/watch?v=rOoWZ_rgjbM

Cegah Penyebaran Virus Korona, Ditjen Pendis Kemenag Ikut Terapkan WFH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/selain-kasus-sukiman-ini-8-perkara-di-papua-dengan-kerugian-fantastis_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat menggelar konferensi pers beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan aliran dana terkait Pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama ke sejumlah politisi. Aliran dana itu tak tanggung-tanggung hingga Rp 10,2 miliar.  Dugaan aliran ini muncul dalam pengembangan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementrian Agama tahun 2011 yang baru saja menjerat Undang Sumantri (UMS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag.  "KPK juga mengidentifikasi dugaan aliran dana pada sejumlah politisi dan penyelenggara negara terkait dengan perkara ini total setidaknya Rp 10,2 miliar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12).  Saut menjelaskan, dugaan aliran dana itu terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp 5,04 miliar dan pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah mencapai Rp 5,2 miliar.  "KPK juga telah berupaya secara maksimal melakukan tindakan pencegahan korupsi di Kementerian Agama RI hingga saat ini," ungkap Saut.  Saut berharap, komitmen pencegahan korupsi menjadi semakin kuat dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama. Sebab belakangan adanya kasus dugaan jual beli jabatan yang juga bergulir di Kemenag. "Mengingat cukup banyak korupsi terjadi selama ini baik terkait proyek ataupun pengisian jabatan di Kementerian Agama RI," tegas Saut.  Sebelumnya, KPK menetapkan Undang Sumantri (UMS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebagai tersangka. Penetapan ini setalah lembaga antirasuah melakukan pengembangan perkara terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenag tahun 2011.  "Dalam penyidikan KPK menetapakan USM pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag, sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/12).  Dalam perkara kasus ini, anggota Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Dzulkarnaen Djabar telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan barang jasa di Kementerian Agama tahun 2011. Selain itu, Dendy Prasetia yang merupakan anak Dzulkarnaen Djabar, selaku rekanan Kementerian Agama telah divonis penjara dalam kasus yang sama.  Dzulkarnaen Djabar bersama-sama Dendy dan Fahd El Fouz telah mempengaruhi pejabat di Kemenag untuk memenangkan PT BKM sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer MTs pada tahun anggaran 2011. "Atas perbuatannya membantu memuluskan pemenangan PT BKM ketiganya menerima aliran dana terkait proyek," ucap Laode.  Atas perbuatannya, USM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kasus Pengadaan Barang dan Jasa, KPK Endus Aliran Uang ke Politisi