<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/20240719_161055-991178153.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Rabu (24/7) kemarin. Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan, pihaknya berhasil mengamankan dokumen dan barang elektronik terkait perizinan pertambangan di Malut. Barang bukti itu akan disita untuk delanjutnya dilakukan analisa dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil penggeledahan didapatkan oleh penyidik Dokumen/surat dan print out BBE terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut," kata Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014902339/daop-8-surabaya-bongkar-bangunan-liar-sterilisasi-jalur-ka-stasiun-malang-stasiun-blimbing">Daop 8 Surabaya Bongkar Bangunan Liar Sterilisasi Jalur KA Stasiun Malang-Stasiun Blimbing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengatakan, barang bukti yang diamankan itu diharapkan membuat penyidik mengembangkan tersangka dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik akan mendalami lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan penyidikan bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Upaya paksa penggeledahan itu juga terkait perkara pemberian hadiah atau janji kepada Abdul Gani Kasuba mengenai pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif (MS).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Muhaimin Syarif telah ditahan KPK, pada Rabu (17/7). Penahanan itu&nbsp;setelah KPK menangkap Muhaimin Syarif di wilayah Banten, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014902261/menyingkap-3-shio-anak-brilian-yang-menggapai-kesuksesan-melebihi-orang-tua-mereka-menurut-astrologi-tiongkok">Menyingkap 3 Shio Anak Brilian yang Menggapai Kesuksesan Melebihi Orang Tua Mereka, Menurut Astrologi Tiongkok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhaimin Syarif diduga menyuap Abdul Gani Kasuba sebesar Rp 7 miliar untuk pengurusan izin dan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Suap itu diberikan Muhaimin Syarif secara langsung kepada Abdul Gani Kasuba, maupun melalui ajudan dan transfer ke rekening.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diberikan berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR, pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhaimin Syarif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan dokumen dan barang elektronik terkait perizinan pertambangan di Malut.

KPK Amankan Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Kantor Ditjen Minerba

<div id="m#msg-f:1805462005331706713" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/20240719_161055-991178153.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Rabu (24/7). Upaya paksa penggeledahan itu sampai saat ini masih berlangsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014899649/polisi-ringkus-sepasang-kekasih-yang-bikin-dan-jual-video-porno-dihargai-rp-300-ribuan-per-konten">Polisi Ringkus Sepasang Kekasih yang Bikin dan Jual Video Porno, Dihargai Rp 300 Ribuan per Konten </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggeledahan itu terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024, sedang ada kegiatan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Tebet, Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penggeledahan itu juga terkait perkara pemberian hadiah atau janji kepada</div> <div dir="auto">Abdul Gani Kasuba mengenai pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif (MS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa juga belum menyampaikan secara rinci hasil penggeledahan tersebut. Sebab saat ini, penyidik masih melakukan penggeledahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan saat ini masih berlangsung," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Muhaimin Syarif telah ditahan KPK, pada Rabu (17/7). Penahanan itu&nbsp;setelah KPK menangkap Muhaimin Syarif di wilayah Banten, Selasa (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhaimin Syarif diduga menyuap Abdul Gani Kasuba sebesar Rp 7 miliar untuk pengurusan izin dan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Suap itu diberikan Muhaimin Syarif secara langsung kepada Abdul Gani Kasuba, maupun melalui ajudan dan transfer ke rekening.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap itu diberikan berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR, pengurusan izin usaha pertambangan (IUP), pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhaimin Syarif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Ditjen Minerba)

KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Terkait Kasus Suap dan TPPU Eks Gubernur Malut 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/Tamasya-Award-1372734788.jpeg" alt="PT Weda Bay Nickel (WBN) meraih Penghargaan Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Tamasya (Tambang Menyejahterakan Masyarakat) Award 2023." width="100%">
<figcaption>PT Weda Bay Nickel (WBN) meraih Penghargaan Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Tamasya (Tambang Menyejahterakan Masyarakat) Award 2023.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>PT Weda Bay Nickel (WBN) meraih Penghargaan Kinerja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Tamasya (Tambang Menyejahterakan Masyarakat) Award 2023, dalam kategori implementasi bidang tingkat pendapatan riil melalui bimbingan teknis untuk pemanfaatan teknologi penangkapan Ikan.</p> <p>Penghargaan ini diberikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Kinerja PPM/Tamasya Award 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</p> <p>Tamasya Award ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Ditjen Minerba sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada badan usaha pertambangan minerba yang telah menjalankan kinerja PPM dengan baik.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Program PPM dibuat dengan harapan bahwa aktivitas tambang di suatu kawasan tidak hanya memberikan manfaat kepada badan usaha pertambangan minerba, tetapi juga turut menyejahterakan masyarakat sekitar tambang secara berkelanjutan.</p> <p>Ariﬁn Tasrif, Menteri ESDM, menyatakan bahwa penghargaan ini tidak hanya sebagai pengakuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi badan usaha pertambangan minerba lainnya untuk terus bergerak maju dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan PPM. Selain itu, PPM dapat menjadi pondasi kuat dalam kemajuan bangsa, karena memberdayakan individu dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan berbagai aspek lainnya.</p> <p>"Inisiatif yang dijalankan, realisasi program upaya kolaboratif, dan komitmen direksi badan usaha pertambangan minerba terus diperkuat untuk menciptakan perubahan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>positif<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>yang<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>berkelanjutan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>melalui<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>PPM," ungkap Ariﬁn dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Untuk memberikan kontribusi pertambangan minerba yang optimal kepada masyarakat, pemerintah telah mengatur PPM dalam beberapa regulasi turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Regulasi tersebut antara lain mencakup Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM.</p> <p>Sementara itu, Bambang Suswantono, Plt Dirjen Minerba, menjelaskan bahwa program PPM dikategorikan ke dalam dua badan usaha, yaitu badan usaha pertambangan komoditas mineral logam dan batubara, serta badan usaha pertambangan dengan komoditas bahan galian batuan dan non logam.</p> <p>"Program PPM bagi badan usaha pertambangan komoditas mineral logam dan batubara terdiri atas 8 program (pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas masyarakat, dan infrastruktur), sedangkan bagi badan usaha pertambangan dengan komoditas bahan galian batuan dan non logam terdiri atas 3 program (pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi)," ungkap Bambang.</p> <p>Penilaian Tamasya Award ini dilakukan oleh tim penilai ahli independen dari berbagai universitas, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, serta praktisi pertambangan minerba.</p> <p>Kegiatan penilaian pada tahun ini melibatkan 31 Badan Usaha pemegang Kontrak Karya (KK); 59 Badan Usaha pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Batubara<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>(PKP2B); 842 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral logam; 2.900 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral bukan logam dan batuan; 955 Badan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Usaha<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batubara; dan 9 Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).</p> <p>Rangkaian kegiatan Tamasya Award dilaksanakan di Hotel Bidakara dimulai pada pagi hari dengan bazar pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat 15 stand pameran UMKM yang menampilkan beragam produk, mulai dari kuliner nusantara seperti amplang, madu kelulut, kopi, dan coklat, serta pameran kriya seperti batik sasirangan.</p> <p class="class-paragraph">Selanjutnya, acara malam penghargaan dibuka secara seremonial oleh Plt Dirjen Minerba. Penyerahan tropi penghargaan juga dilakukan langsung oleh Plt Dirjen Minerba beserta jajaran direktur kepada perwakilan pemenang. Acara ditutup dengan persembahan kesenian daerah dari binaan badan usaha pertambangan minerba, antara lain Tari Yospan, Tari Nuri, Seni Musik Sape, Tari Dayak, dan masih banyak lagi.</p>

Tamasya Award ini merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Ditjen Minerba sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada badan usaha

Ditjen Minerba Kementerian ESDM Anugerahkan WBN Penghargaan Tamasya Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KPK-GELEDAH-KANTOR-DIRJEN-MINERBA-KEMENTRIAN-ESDM_MIFTAHUL-HAYAT-4.jpg" alt="Penyidik KPK usai melakukan penggeledahan  di salah satu gedung Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementrian ESDM, Jakarta, Senin (27/3/2023). Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kasus yang tengah disidik KPK ini yaitu" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK usai melakukan penggeledahan  di salah satu gedung Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementrian ESDM, Jakarta, Senin (27/3/2023). Menurut Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kasus yang tengah disidik KPK ini yaitu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, terdapat pencairan tunjangan kinerja (tukin) fiktif pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dugaan ini muncul setelah tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi berbeda di Jakarta.<br /> <br /> "Senin (27/3), Tim Penyidik telah selesai melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Jakarta. Lokasi dimaksud yaitu kantor Direktorat Jenderal Minerba ESDM dan kantor Kementerian ESDM," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/3).<br /> <br /> Ali mengungkapkan, dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen. Salah satu yang diamankan, dokumen berupa pencairan tukin fiktif ASN di Kementerian ESDM.<br /> <br /> "Di dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen yang menerangkan adanya dugaan pencairan fiktif tunjangan kinerja ASN di Kementerian ESDM," ucap Ali.<br /> <br /> Ali menjelaskan, pihaknya segera melakukan penyitaan dan analisis dari barang bukti yang diamankan tersebut. Hal ini dilakukan, untuk memperkuat alat bukti proses penyidikan KPK.<br /> <br /> "Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud," tegas Ali.<br /> <br /> Ali sebelumnya mengakui telah menetapkan tersangka terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Lembaga antirasuah diduga menetapkan 10 orang tersangka terkait pembayaran uang tunjangan kinerja selama tahun 2020-2022.<br /> <br /> "Yang ESDM kami pastikan tersangkanya lebih dari satu orang dan ini terkait tadi pemotongan tunjangan tunjangan kinerja," ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/3).<br /> <br /> Ali menduga, keuangan negara dirugikan puluhan miliar akibat praktik rasuah di Kementerian ESDM itu. Namun, KPK belum mau mengungkap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.<br /> <br /> "Sejauh ini berkisaran sekitar puluhan miliar. Uangnya kemudian diduga dinikmati oleh para oknum ini yang kemudian penggunaannya juga diduga untuk keperluan pribadi masing-masing," papar Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan itu menyebut, uang tunjungan kinerja itu dinikmati oleh pribadi dari masing-masing tersangka. Bahkan diduga telah dibelanjakan sejumlah aset.<br /> <br /> "Ada pembelian aset, kemudian ada juga untuk operasional gitu ya, termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK," pungkas Ali.

KPK Duga Terdapat Pencairan Tukin Fiktif di Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Industri-Smelter-Kendari-Pos.jpg" alt="Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan aturan Harga Patokan Mineral (HPM). Hal tersebut bertujuan untuk menjaga harga nikel dalam negeri.<br /> <br /> Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, penetapan aturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara. Yunus menjelaskan, dengan regulasi ini maka kebutuhan pelaku usaha smelter hingga penambang nikel dapat terjaga.<br /> <br /> "HPM ini dalam rangka membuat tata niaga dalam subsektor minerba yang berkeadilan, kompetitif, dan transparan, untuk penambang maupun smelter," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (20/7).<br /> <br /> Yunus memaparkan, harga acuan tersebut berada di bawah standar internasional agar pengusaha smelter bisa membelinya. Selain itu, harga acuan juga berada di atas harga pokok produksi penambang nikel. Sehingga diharapkan kebijakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak.<br /> <br /> "Di internasional harganya USD 60 (per WMT), di kita paling di harga USD 30. Ini memberikan iklim investasi yang murah untuk smelter. Tapi juga berada di atas harga produksi penambang nikel. Jadi, ada <em>win win solution</em>-nya," ungkapnya.<br /> <br /> Yunus merincikan, acuan harga mineral sendiri terdiri dari nilai atau kadar mineral logam, konstanta atau <em>corrective factor</em> (CF), Harga Mineral Acuan (HMA) yang diterbitkan Kementerian ESDM tiap bulan, serta<em> treatment cost</em> dan <em>refining charges</em> (TC/RC) atau <em>payable metal</em>. Kewajiban untuk mengacu pada HPM Logam juga berlaku bagi penjualan bijih nikel yang diproduksi kepada afiliasinya.

Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Nikel Lewat Acuan HPM

Ditjen Minerba

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ditjen Minerba

Berita Terkini

KPK Amankan Barang Bukti Elektronik Usai Geledah Kantor Ditjen Minerba

KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Terkait Kasus Suap dan TPPU Eks Gubernur Malut

Ditjen Minerba Kementerian ESDM Anugerahkan WBN Penghargaan Tamasya Award 2023

KPK Duga Terdapat Pencairan Tukin Fiktif di Kementerian ESDM

Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Nikel Lewat Acuan HPM

Download Aplikasi JawaPos.com