<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/cace4303-6905-4914-a693-a99537dda585-137233871.jpg" alt="Suasana Control Room area Kilang Pertamina International Unit VI Balongan, Sukareja, Indramayu, Jawa Barat, Kamis, (29/1/2026). (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Suasana Control Room area Kilang Pertamina International Unit VI Balongan, Sukareja, Indramayu, Jawa Barat, Kamis, (29/1/2026). (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) VI Balongan secara konsisten menjaga mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dihasilkan agar selalu memenuhi standar kualitas yang berlaku. Peran penting dalam pengawasan mutu ini dijalankan oleh Laboratorium Kilang Balongan, yang menjadi garda penjamin kualitas (quality assurance) seluruh produk sebelum disalurkan ke pasar. Tester I CFR &amp; Aviation RU VI Balongan, Zaeturohmah Febriyanti, menyampaikan bahwa laboratorium memiliki fungsi ganda sebagai Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) bagi seluruh produk kilang. Seluruh proses pengujian dilakukan dengan mengacu pada spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM. &ldquo;Di laboratorium, kami melakukan pengujian lebih dari 20 parameter untuk setiap produk. Parameter tersebut tidak hanya mencakup RON atau angka oktan, tetapi juga distilasi, viskositas, stabilitas oksidasi, dan parameter teknis lainnya. Seluruhnya harus memenuhi spesifikasi agar produk dinyatakan on-spec dan layak disalurkan ke konsumen,&rdquo; jelas Zeturohmah, di Kilang Balongan, Jumat (30/1). Laboratorium Kilang Balongan menangani pengujian berbagai jenis BBM. Mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex, hingga produk bahan bakar penerbangan dan turunannya. Tahapan pengujian telah dimulai sejak minyak mentah tiba di kilang melalui kapal. Crude oil tersebut tidak langsung diproses, melainkan terlebih dahulu dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan. Hasil pengujian ini kemudian menjadi dasar penyampaian data ke bagian Refinery Business Optimization (RBO) sebagai acuan dalam perencanaan proses pengolahan. &ldquo;Setelah diolah di unit proses, produk jadi kembali diuji di laboratorium untuk memastikan seluruh parameternya tetap sesuai standar sebelum didistribusikan. Selain itu, dilakukan pula monitoring secara kontinyu saat proses pengolahan terjadi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi,&rdquo; tambahnya. Guna memastikan ketepatan dan keandalan hasil uji, Laboratorium Kilang Balongan menerapkan sistem kalibrasi rutin pada seluruh peralatan pengujian. Metode yang digunakan mengacu pada standar internasional terkini seperti ASTM dan UOP, serta didukung oleh tenaga analis yang telah tersertifikasi dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Evaluasi metode pengujian juga dilakukan secara berkala setiap bulan. Dalam pengembangan produk baru seperti Diesel X, laboratorium berperan sebagai penjamin mutu, bukan sebagai unit riset. Setiap hasil pengembangan yang dilakukan oleh tim process engineer diverifikasi melalui pengujian laboratorium, khususnya untuk memastikan pemenuhan parameter krusial seperti kandungan sulfur rendah (low sulfur) sesuai dengan spesifikasi. &ldquo;Laboratorium memastikan setiap produk yang dilepas telah memenuhi standar melalui penerbitan Certificate of Quality (CoQ). Ini menjadi bukti bahwa produk benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,&rdquo; ujar Zeturohmah. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa dengan fungsi tersebut, Laboratorium Kilang Balongan menjadi lini terdepan dalam menjamin kualitas dan keandalan BBM, khususnya produk yang dihasilkan dari Kilang Balongan. "Keberadaan laboratorium di fasilitas Pertamina merupakan aspek penting untuk tempat inovasi dan menjaga kualitas produk. Hal ini sekaligus mendukung kelancaran distribusi energi nasional yang aman dan berkualitas bagi masyarakat," tukas Baron. &nbsp;

Kilang Balongan perkuat mutu BBM dengan laboratorium berstandar internasional. Proses ketat dan kalibrasi rutin pastikan kualitas BBM.

Kilang Balongan Perkuat Jaminan Mutu BBM Lewat Laboratorium Berstandar Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Geledah3-1391973136.jpeg" alt="Petugas Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara usai kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) digeledah Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2). Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Chrisnawan Anditya mengatakan, pihaknya menghormati setiap proses penegakan hukum yang sedang dijalankan. "Kementerian ESDM menghormati setiap proses penegakan hukum yang dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku menyusul adanya kunjungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Chrisnawan dalam keterangannya, Selasa (11/2). Menurut Chrisnawan, penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung tak lain dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan. Dia memastikan pihak ESDM siap bekerja sama dalam proses penyelidikan tersebut. "Menghormati apa yang dilakukan oleh Aparat Hukum dan siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tutupnya. Sebelumnya, penggeledahan oleh Kejagung di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (10/2) terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, kasus dugaan korupsi itu terjadi pada Sub Holding dan Kontraktor Kerja sama atau KKS pada 2018 sampai 2023. Dia menyebut, total ada tiga ruangan yang digeledah. &rdquo;Satu ruangan direktur pembinaan usaha hulu, dua ruangan direktur pembinaan usaha hilir, tiga ruangan sekretaris direktorat jenderal minyak dan gas bumi,&rdquo; terang Harli Siregar kepada awak media di Jakarta. Harli mengungkapkan bahwa penggeledahan itu dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung dengan Nomor PRIN-34/F.2/Fd.2/02/2025 Tanggal 10 Februari 2025. Dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, Tim Penyidik menemukan barang-barang antara lain lima dus dokumen, barang bukti elektronik handphone sejumlah 15 unit, satu unit laptop, dan empat empat soft file. Menurut Harli, barang-barang yang ditemukan tersebut sudah menjadi barang sitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung Nomor PRIN - 231/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan untuk selanjutnya akan dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat.

Kementerian ESDM buka suara usai kantor Ditjen Migas digeledah Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2).

Kementerian ESDM Buka Suara Usai Kantor Ditjen Migas Digeledah Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Geledah3-1391973136.jpeg" alt="Petugas Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (10/2) terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan, kasus dugaan korupsi itu terjadi pada Sub Holding dan Kontraktor Kerja sama atau KKS pada 2018 sampai 2023. Dia menyebut, total ada tiga ruangan yang digeledah. &rdquo;Satu ruangan direktur pembinaan usaha hulu, dua ruangan direktur pembinaan usaha hilir, tiga ruangan sekretaris direktorat jenderal minyak dan gas bumi,&rdquo; terang Harli Siregar kepada awak media di Jakarta. Harli mengungkapkan bahwa penggeledahan itu dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung dengan Nomor PRIN-34/F.2/Fd.2/02/2025 Tanggal 10 Februari 2025. &rdquo;Dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, Tim Penyidik menemukan barang-barang antara lain lima dus dokumen, barang bukti elektronik handphone sejumlah 15 unit, satu unit laptop, dan empat empat soft file,&rdquo; beber Harli Siregar. Menurut Harli, barang-barang yang ditemukan tersebut sudah menjadi barang sitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung Nomor PRIN - 231/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan untuk selanjutnya akan dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat.

Kejagung geladah Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang

Penggeledahan Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Kejagung Sisir Tiga Ruangan dan Amankan Sejumlah Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/Harli-Kejagung1-4158803087.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (tengah). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (tengah). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (10/2). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar membenarkan informasi penggeledahan di salah satu direktorat yang dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu dan kini sedang berlangsung. &rdquo;Informasinya (ada penggeledahan di Ditjen Migas Kementerian ESDM) begitu, sekarang sedang berlangsung,&rdquo; ungkap Harli Siregar. Sejauh ini, hanya itu informasi yang bisa disampaikan Puspenkum Kejagung. Harli menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi lebih lanjut berkaitan dengan penggeledahan tersebut. &rdquo;Yang terinfo tadi di sana ada penggeledahan,&rdquo; kata Harli. Belum lama ini, Ditjen Migas dan Kementerian ESDM secara umum mendapat sorotan publik. Sebabnya tidak lain karena masyarakat Indonesia kesulitan mendapat LPG 3 kilogram atau gas melon. Kondisi itu terjadi pasca Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerapkan kebijakan baru. Tidak hanya sulit dicari, kelangkaan LPG 3 kilogram atau gas melon itu juga menyebabkan antrean di banyak tempat. Situasi tersebut menuai kritik dari banyak pihak hingga akhirnya Bahlil dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah dievaluasi.

Kejagung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kejagung Geledah Kantor Anak Buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Ditjen Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/20250207144127_odoee8_940-3651785248.jpeg" alt="Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta bakal melobi&nbsp;Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Migas ESDM) agar memberikan tambahan kuota LPG 3 Kg. Permohonan penambahan kuota sebesar 5 persen dari jumlah kuota di 2024. "Nanti kami akan coba koordinasikan lebih lanjut," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi usai meninjau pangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Kerja Bhakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2). Pada 2024, kuota gas LPG 3 Kg di DKI Jakarta 414.134 metric ton (MT). Namun, realisasinya mencapai 421.989 MT. Pada 2025, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penambahan kuota menjadi 433.933 MT atau 4 persen lebih tinggi dari realisasi tahun 2024. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Ditjen Migas ESDM. Sehingga, kuota LPG 3 Kg untuk 2025 di Jakarta hanya 407. 555 MT. Pj Gubernur Teguh menegaskan, untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 di tingkat pangkalan sebesar Rp 16.000. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Seribu adalah Rp 18.500 dan Rp 19.500. "Kalau di Kramat Jati yang barusan kita lihat HET-nya Rp 16.000, dijual Rp 16.000 juga, tetapi kami pantau di beberapa wilayah memang ada yang jual sampai Rp 19.000," jelasnya. Teguh menginstruksikan seluruh jajaran untuk memantau secara berkala di pangkalan-pangkalan resmi LPG, sekaligus memastikan wilayah yang terjadi kekosongan stok gas. Hal ini dilakukan agar kebutuhan gas bagi warga dapat terdistribusi dengan baik. Terlebih bulan Ramadhan dan Idul Fitri telah di depan mata. "Itu juga selalu kami pantau menjelang puasa ramadhan itu dan Idul fitri kami juga tim pengendali inflasi daerah melakukan stok bukan hanya masalah LPG 3 Kg tapi juga untuk bahan-bahan sembako lainnya," ucapnya. &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta bakal melobi Ditjen Migas ESDM) agar memberikan tambahan kuota LPG 3 Kg. Permohonan penambahan kuota sebesar 5 persen.

Sempat Ditolak, Pemprov DKI Jakarta Kembali Ajukan Penambahan Kuota LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jargas-terkendala-kementerian-esdm-tandatangani-mou-bersama-pemda_m_198496.jpeg" alt="Ilustrasi jaringan gas untuk rumah tangga" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan gas untuk rumah tangga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian ESDM beberapa tahun terakhir merintis pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (jargas). Berdasarkan pengalaman, ada beberapa kendala nonteknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas. Di antaranya yaitu perihal perizinan maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, Kementerian ESDM meminta dukungan bupati dan wali kota agar&nbsp;penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas dapat berjalan lancar. Sehingga kemandirian dan kedaulatan di bidang energi dapat tercapai dan masyarakat segera merasakan energi yang berkeadilan. Kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan dan efisien terpenuhi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Pemerintah Daerah. Berisi mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas). &ldquo;Kegiatan pembangunan jargas&nbsp; merupakan bagian dalam RPJMN Tahun 2015&ndash;2019 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, murah, ramah lingkungan, dan efisien. Bahkan, pemanfaatan jargas saat ini mendapat perhatian utama dari Presiden sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 58 Tahun 2017,&rdquo; jelas Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ego Syahrial di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (23/3). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Ditjen Migas telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Jumlah sambungan sebesar 228.515 sambungan rumah (SR) di 15 provinsi meliputi 32 kabupaten/kota. Pada tahun 2018, Kementerian ESDM melaksanakan pembangunan jargas sebanyak 78.315 SR. Jargas itu meliputi beberapa kota. Di antaranya Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kota Medan (5.000 SR), Kabupaten Deli Serdang (5.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.167 SR), Kota Prabumulih (6.000 SR), Kota Palembang (4.315 SR), Kabupaten Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.210 SR), Kota Cirebon (3.503 SR), Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR), Kota Pasuruan (6.314 SR), Kota Probolinggo (5.025 SR), Kota Bontang (5.000 SR), Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten Penajam Paser Utara (4.002 SR), dan Kota Tarakan (5.859 SR). Pembangunan dilaksanakan bersama PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan membangun Pipa Transmisi Jargas sepanjang 1,634 km di 6 lokasi. Yaitu Kabupaten Deli Serdang sepanjang 460 m, Kota Pasuruan&nbsp; sepanjang 204 m, Kota Medan sepanjang 375 m, Kota Palembang sepanjang 50 m, Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 20 m, dan Kabupaten Probolinggo sepanjang 525 m.

Jargas Terkendala, Kementerian ESDM Tanda Tangani MoU Bersama Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ditjen-migas-catat-produksi-gas-nasional-naik-212-mmscfd_m_157607.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mencatat produksi gas bumi Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juli 2017. Produksi rata-rata gas bulan Juli 2017 tercatat sebesar 7.781 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). "Sesuai data yang telah kami sinkronkan dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ada kenaikan sebesar 212 MMSCFD dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7.569 MMSCFD," ungkap Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial seperti dilansir dari laman ESDM, Sabtu (16/9). Beberapa faktor, jelas Ego, yang mendorong kenaikan produksi gas bumi nasional, diantaranya pertama, produksi rata-rata Pertamina EP mengalami kenaikan sebesar 30,46 MMSCFD dari sebelumnya 1.024,26 MMSCFD menjadi 1.054,82 MMSCFD. "Ada peningkatan performa produksi dari blok Matindok dan Subang," jelas Ego. Kedua, ENI Muara Bakau juga mengalai kenaikan produksi rata-rata gas dari 192,39 MMSCFD menjadi 450,90 MMSCFD atau naik sebesar 258,51 MMSCFD. Ketiga, kenaikan gas sebesar 153,49 MMSCFD yang diproduksi oleh ConocoPhillips Grissik Ltd. karena disebabkan penyerapan optimum oleh konsumen. Lebih rinci, Ego menambahkan terdapat 10 (sepuluh) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menyumbang 80,38 persen dari produksi gas nasional di bulan Juli 2017. Kesepuluh KKKS yang dimaksud mulai dari produksi terbesar yaitu Total E&amp;P Indonesie, BP Bureau, Pertamina EP, ConocoPhillips Grissik, ENI Muara Bakau, JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi, PetroChina International (Jabung), Premier Oil Natuna Sea, Medco E&amp;P Natuna dan Kangean Energy Ind. Tercatat hingga 14 September 2017 (net), data rata-rata produksi tahunan gas nasional sebesar 7.606 MMSCFD. Angka ini mencapai 96,61 persen atas target Work Plan and Budget (WP&amp;B) pada Tahun 2017. "Kami optimis akan bisa melampaui target yang ditetapkan dalam Work Program and Budget (WP&amp;B) Tahun 2017," tutup Ego.&nbsp;

Ditjen Migas Catat Produksi Gas Nasional Naik 212 MMSCFD

ditjen migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen migas

Berita Terkini