<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/IMIGRASI-02-B-1472268963.jpg" alt="Layanan kantor imigrasi di Bandara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Layanan kantor imigrasi di Bandara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara menyusul eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah yang mengakibatkan penutupan wilayah udara di sejumlah negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Iran. Situasi ini berdampak langsung pada operasional penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia.</p> <p>Berdasarkan laporan pemantauan hingga Sabtu (28/02/2026) pukul 21.00 WIB, tercatat sebanyak delapan penerbangan internasional di tiga bandara utama (Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Kualanamu) mengalami pembatalan atau penundaan. Hal ini berdampak pada total 2.228 penumpang, yang terdiri dari 1.644 Warga Negara Asing (WNA) dan 584 Warga Negara Indonesia (WNI).</p> <p>Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menegaskan bahwa jajarannya telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pembatalan perlintasan (pembatalan keberangkatan) baik secara manual maupun sistem bagi penumpang dan kru maskapai yang terdampak.</p> <p>&ldquo;Ditjen Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian di bandara tetap berjalan optimal dan kondusif. Fokus kami adalah menjaga kelancaran pelayanan, ketertiban pemeriksaan, serta kepastian prosedur bagi penumpang yang terdampak pembatalan atau pengalihan penerbangan,&rdquo; tegas Yuldi.</p> <p>Ditjen Imigrasi telah menginstruksikan jajaran petugas Imigrasi di bandara untuk merespon situasi terkini penerbangan melakukan menyesuaikan penempatan personel pada area kedatangan dan keberangkatan internasional sesuai dinamika penerbangan.</p> <p>Melakukan koordinasi intensif dengan otoritas bandara, maskapai, dan instansi terkait untuk menyikapi perubahan jadwal, perubahan rute dan pembatalan penerbangan.</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/02/IMIGRASI-02-A-3435992643.jpg" alt="Layanan kantor imigrasi di Bandara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Layanan kantor imigrasi di Bandara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p>Melakukan monitoring perkembangan penerbangan secara berkelanjutan melalui kanal resmi dan sumber data penerbangan yang kredibel<br /> <br /><strong>Kebijakan Penanganan Penumpang Terdampak dan Overstay</strong><br />Ditjen Imigrasi juga telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-133 tanggal 1 Maret 2026. Melalui surat tersebut, kantor imigrasi yang membawahi bandara diinstruksikan untuk memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan sesuai ketentuan.</p> <p>Menerapkan tarif biaya beban Rp 0,00 (nol rupiah) bagi orang asing yang mengalami overstay akibat kondisi tersebut, dengan melampirkan surat keterangan/declaration dari Aviation Civil Authority (maskapai/otoritas bandara).</p> <p>&ldquo;Kami mengimbau penumpang internasional, khususnya rute yang terdampak transit kawasan Timur Tengah, untuk selalu mengecek status penerbangan melalui aplikasi resmi maskapai dan segera berkoordinasi dengan pihak maskapai maupun petugas bandara apabila membutuhkan pendampingan keimigrasian,&rdquo; tutup Yuldi Yusman.</p> <p>&nbsp;</p>

Ditjen Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian di bandara tetap berjalan optimal dan kondusif dengan berfokus menjaga kelancaran layanan.

Imigrasi Siaga Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Imigrasi-4139344846.jpg" alt="Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)" width="100%">
<figcaption>Jaring WNA: Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman merilis penindakan kepada WNA selama beberapa hari. (dok.Ditjen Imigrasi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia melalui Operasi Wirawaspada yang digelar serentak pada 10&ndash;12 Desember 2025. Dari ribuan kegiatan pengawasan yang dilakukan, ratusan WNA terindikasi melanggar aturan keimigrasian.</p> <p>Selama tiga hari pelaksanaan operasi, Ditjen Imigrasi mencatat 2.298 kegiatan pengawasan di berbagai wilayah. Hasilnya, sebanyak 220 WNA diamankan karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.</p> <p>&ldquo;Dari total 220 WNA yang diamankan dalam operasi serentak tersebut, lima besar kebangsaan yang paling banyak melanggar adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan 114 orang, diikuti Nigeria 16 orang, India 14 orang, Korea Selatan 11 orang, dan Pakistan 8 orang. Detail pelanggaran yang dilakukan didominasi oleh Penyalahgunaan Izin Tinggal sebanyak 92 orang, disusul Overstay oleh 32 orang, sedangkan pelanggaran lain 34 orang,&rdquo; ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman.</p> <p>Selain operasi pengawasan umum, Ditjen Imigrasi juga menggelar Operasi Bhumipura Sakti Wirawasti Pertambangan yang difokuskan pada kawasan industri strategis dan aktivitas pertambangan dengan tingkat kehadiran WNA yang tinggi.</p> <p>Pengawasan intensif dilakukan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di lokasi ini, pemeriksaan keimigrasian mencakup 14.128 WNA, dengan fokus pengawasan di Pelabuhan Jetty Fatufia dan Bandara Khusus PT IMIP.</p> <p>Pemeriksaan dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) dan melibatkan lintas instansi, termasuk Karantina dan Bea Cukai.</p> <p>Data perlintasan kapal di Jetty Fatufia menunjukkan tingginya mobilitas tenaga kerja asing. Pada September tercatat 142 kapal dengan 2.785 kru asing, Oktober sebanyak 136 kapal dengan 2.715 kru asing, dan November 130 kapal dengan 2.445 kru asing.</p> <p>Menindaklanjuti temuan tersebut, Ditjen Imigrasi memanggil tenant, kontraktor, serta WNA yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal untuk pemeriksaan lanjutan.</p> <p>Pengawasan serupa dilakukan di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sebanyak 26.650 WNA tercatat menjalani pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Khusus Weda Bay Port dan Bandara Khusus PT IWIP, yang juga menerapkan SOP bersama Karantina dan Bea Cukai.</p> <p>Dalam periode November hingga Desember, tercatat 32 kapal dengan 588 kru asing melintas di pelabuhan tersebut. Sejumlah tenant, kontraktor, dan WNA yang terindikasi melanggar juga dipanggil untuk dimintai keterangan.</p> <p>Sementara itu, pengawasan di wilayah Bangka Belitung mengungkap aktivitas masif Kapal Isap Pasir (KIP) di perairan Pantai Rambak. Kegiatan tersebut melibatkan WNA, khususnya warga negara Thailand, yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK).</p> <p>Tercatat 32 badan usaha mitra dengan total sekitar 37 kapal dan 202 orang asing yang terlibat dalam aktivitas tersebut.</p> <p>Selain di sektor kelautan, Ditjen Imigrasi juga menemukan keberadaan WNA yang dijamin oleh sejumlah mitra perusahaan dan diduga berperan aktif dalam kegiatan produksi ingot timah di PT MGR, terutama pada aspek teknis pengoperasian mesin.</p> <p class="class-paragraph">Terhadap temuan ini, Ditjen Imigrasi telah memanggil PT MGR, PT IMP, dan PT PSS guna mendalami dugaan pelanggaran izin tinggal.</p> <p>&ldquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian demi menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia. Upaya penindakan dan pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan,&rdquo; tegas Yuldi.</p> <p>Operasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Ditjen Imigrasi untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia berjalan sesuai ketentuan hukum, khususnya di kawasan industri dan sektor strategis nasional.</p>

Ditjen Imigrasi menggelar Operasi Wirawaspada untuk mengawasi keberadaan WNA dan menindak pelanggaran keimigrasian.

Operasi Wirawaspada Jaring 220 WNA, Intensifkan Pengawasan di Daerah Tambang

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000492204-2755383521.jpg" alt="Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi, pada Kamis (19/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi, pada Kamis (19/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) meresmikan Immigration Lounge di Grand Metropolitan Mall Bekasi, pada Kamis (19/12). Immigration Lounge di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi itu dihadirkan guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan keimigrasian di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam berharap, kehadiran Immigration Lounge mampu memberikan pelayanan keimigrasian secara maksinal di luar kantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena Immigration Lounge ini yang pertama di Jawa Barat, tentunya kita patut apresiasi. Semoga peresmian Immigration Lounge di Bekasi ini bisa mendorong kantor imigrasi lain di Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pelayanan serupa,&rdquo; kata Godam dalam keterangannya, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015442457/psikologi-mengungkapkan-bahwa-9-hal-yang-disukai-kaum-introvert-ini-justru-dianggap-membosankan-oleh-kebanyakan-orang">Psikologi Mengungkapkan bahwa 9 Hal yang Disukai Kaum Introvert Ini Justru Dianggap Membosankan oleh Kebanyakan Orang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Uckhy Adhitya menyampaikan, kuota perhari 100 permohonan untuk weekdays dan 50 permohonan untuk weekend. Ia menyebut, lokasi Grand Metropolitan Mall yang dekat dengan exittol Bekasi Barat menjadi pertimbangan utama pembukaan Immigration Lounge.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelayanan ini terkhusus bagi masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya, dari hari Senin sampai hari Minggu, memang kami jajaran kantor imigrasi Bekasi berkomitmen hadir di tengah masyarakat," ujar Uchky.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uckhy menambahkan, kantor Imigrasi Bekasi meluncurkan Immigration Lounge sebagai upaya untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi para ekspatriatdi kawasan industri Bekasi. Lounge ini tidak hanya menyediakan layanan paspor,tetapi juga layanan izin tinggal yang semakin dibutuhkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015442444/mumpung-lagi-nganggur-mungkinkah-persija-jakarta-clbk-dengan-willian-pacheco">Mumpung Lagi Nganggur, Mungkinkah Persija Jakarta CLBK dengan Willian Pacheco?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Khusus untuk di imigration lounge pelayananya someday service, percepatan. Jadi kami melayani satu minggu full, untuk waktunya Senin sampai Jumat dari jam 10.00 sampai 18.00, untuk Sabtu dan Minggu dari jam 10.00 sampai 14.00," tambahnya</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendaftaran layanan percepatan untuk paspor elektronik dapat diakses melalui aplikasi M-Paspor dan walk-in di Immigration Lounge. Selain itu, dibuka juga pelayanan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.</div>

Immigration Lounge di bawah koordinasi Kantor Imigrasi Bekasi itu ada guna menjawab permasalahan akan tingginya jumlah pemohon layanan.

Ditjen Imigrasi Harapkan Immigration Lounge di Bekasi Mampu Hadirkan Pelayanan Optimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/1000472263-4126370171.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang baru terhadap buron Harun Masiku. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang baru terhadap buron Harun Masiku. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyebut, status pencegahan mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku ke luar negeri sudah berakhir sejak 13 Januari 2021. Tak dipungkiri, hal itu membuat Harun Masiku bisa melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa adanya pencegahan Imigrasi.</p> <p>&ldquo;Ya maknanya tidak dicegah. Berarti orang ini tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri,&rdquo; kata Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (17/12).</p> <p>Ia menyebut, setelah status pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku berakhir pada 13 Januari 2021 lalu, KPK belum mengajukan permohonan kembali terkait pencegahan Harun Masiku.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Terakhir komunikasi berdasarkan surat dari kita mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024,&rdquo; ucap Godam.</p> <p>Menurutnya, tanpa ada permintaan dari KPK, Ditjen Imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang, termasuk Harun Masiku ke luar negeri. Ia menegaskan, Imigrasi hanya melakukan pemantauan perlintasan dan berkoordinasi jika Harun Masiku terdeteksi ke luar negeri.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan. Imigrasi tidak bisa mencegah, bukan menindak. Mencegah, jadi tidak boleh berangkat kalau mencegah itu kan. Tapi kalau kita mengetahui, kita akan menginformasikan,&rdquo; ujar Godam.</p> <p>Meski demikian, berdasarkan data perlintasan, Ditjen Imigrasi tidak menemukan jejak catatan perjalanan Harun Masiku ke luar negeri.</p> <p>&ldquo;Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Kemana pun, nama tersebut ya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam upaya mencari Harun Masiku, KPK telah menerbitkan surat DPO terbaru yang menampilkan empat foto, pada Kamis (5/12). Pria kelahiran Ujung Pandang, 21 Maret 1971 itu memiliki tinggi badan 172 cm dan berat badan yang tidak diketahui pasti. Warna kulit sawo matang. Beralamat tinggal di Limo, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.</p> <p>&ldquo;Ciri khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis," bunyi surat itu.</p> <p>Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.</p> <p>Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp 850 juta sebagai pemulus agar bisa melenggang ke Senayan. Adapun, Wahyu yang divonis dengan pidana tujuh tahun penjara telah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.</p> <p class="class-paragraph">Terdapat dua orang lain yang juga diproses hukum KPK dalam kasus ini yaitu orang kepercayaan Wahyu yang bernama Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.</p> <p>Di lain pihak, baru-baru ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membuka sayembara Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menemukan dan menangkap Harun.</p> <p>&nbsp;</p>

setelah status pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku berakhir pada 13 Januari 2021 lalu, KPK belum mengajukan permohonan kembali

Imigrasi Ungkap KPK Tak Perpanjang Pencegahan Ke Luar Negeri Terhadap Harun Masiku Sejak 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/GOLDEN-3681400044.jpg" alt="Dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa yang baru saja diluncurkan  Ditjen dapat diproses secara digital dan dimanapun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa yang baru saja diluncurkan  Ditjen dapat diproses secara digital dan dimanapun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi &ndash; Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI resmi meluncurkan Program Golden Visa. Hanya dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa dapat diproses secara digital dan dimanapun.</p> <p>Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi WNA di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun. WNA dapat menginvestasikan dananya di berbagai instrument termasuk di bank milik negara.</p> <p>Bank Mandiri menjadi Bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pembukaan rekening hingga terbitnya Golden Visa.</p> <p>Bank Mandiri dipilih sebagai mitra pertama Golden Visa salah satunya karena Livin by Mandiri dapat diakses di 121 negara dunia seperti UK, Netherland, China, dll. berbagai pilihan solusi produk investasi juga tersedia di Livin By Mandiri.</p> <p>Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas memaparkan, kerjasama ini akan membantu WNA untuk pembukaan Rekening Tabungan hanya dengan menggunakan Passport dan Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP)/Golden Visa melalui Livin by Mandiri.</p> <p>&ldquo;Kami sangat antusias dengan kerja sama ini karena akan memberikan akses bagi Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan privillege dalam proses pengajuan Golden Visa. Kami akan mengoptimalkan layanan publik Ditjen Imigrasi kepada para WNA agar menarik perhatian para WNA untuk menginvestasikan dana nya di Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi negara ikut terbantu,&rdquo; ujar Rohan Hafas saat menghadiri acara Peresmian Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, Kamis (25/7).</p> <p>Resminya peluncuran Golden Visa ini, menandakan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui investasi asing yang signifikan.</p> <p>Dengan demikian, kerja sama ini dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan meningkatkan pengalaman dalam menggunakan layanan perbankan dan pemerintahan yang terintegrasi.</p> <p>Bank berlogo pita emas ini menjelaskan, program Golden Visa potensial untuk mendorong pertumbuhan portofolio dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri yang berkelanjutan di masa mendatang. Ditjen Imigrasi menyebut target di tahun 2024 mencapai 1.000 pendaftar potensial Golden Visa</p> <p>Sampai dengan akhir Mei 2024 total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri telah mencapai Rp 1.296,1 triliun. Pencapaian tersebut meningkat 12,9% secara year on year (YoY) yang ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA).</p>

Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi WNA di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun.

Sah! Ditjen Imigrasi bersama Bank Mandiri Resmi Luncurkan Layanan Golden Visa Pertama di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/images-2024-06-24T184922117-1274788864.jpeg" alt="Serangan siber Lockbit 3.0. (Tripwire)" width="100%">
<figcaption>Serangan siber Lockbit 3.0. (Tripwire)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Serangan ransomware sukses bikin Indonesia geger sejak Kamis (20/6) lalu. Kenapa bikin geger? Ya, karena serangan ransomware yang belakangan diketahui berjenis Braincipher Lockbit 3.0 itu langsung menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, beberapa layanan publik terganggu. Yang paling berdampak adalah proses imigrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses passport juga terganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kronologis serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional yang dikelola Kemenkominfo bermula dari adanya antrean panjang pemeriksaan passport di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (20/6). Bahkan, pekan lalu, layanan imigrasi lumpuh, mengakibatkan antrean pemeriksaan yang panjang dan ramai dibahas di media sosial seperti X atau sebelumnya Twitter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berlanjut, sampai pada Sabtu, (22/6) sistem PDN masih mengalami perbaikan. Pada hari kedua terganggunya layanan imigrasi itu, sudah diketahui bahwa merupakan dampak dari errornya sistem atau server di Pusat Data Nasional atau PDN yang dikelola Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa terdapat masalah teknis yang terjadi. Namun, penyebab pastinya belum ditemukan, atau lebih tepatnya, saat itu belum disampaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati proses imigrasi mengalami gangguan sampai menyebabkan antrean,</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim</div> <div dir="auto">menyatakan bahwa, saat itu, masyarakat masih bisa melintas ke dalam maupun luar negeri. Hanya saja memang, waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama lantaran pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari awal gangguan terjadi pada Kamis (20/7) hingga Sabtu (22/6), penyebab gangguan PDN yang berdampak pada sistem imigrasi masih belum diketahui dan terus ditelusuri. Berbagai spekulasi kemudian mencuat, para pakar IT menduga kuat bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh ransomware.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan benar saja, pada konferensi pers Senin (24/6), Kemenkominfo bersama BSSN dan perwakilan dari Telkom mengkonfirmasi bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh ransomware bernama Braincipher Lockbit 3.0. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian bersama dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo,&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Dirinya mengatakan kalau serangan siber ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data berdampak pada 210 instansi baik pusat atau daerah. Yang sudah pulih Imigrasi, LPKK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kota Kediri, dan yang lain lagi proses. Harusnya bisa dipercepat pulihnya," kata Semmy, sapaan karibnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semmy menambahkan, ransomware yang menyerang ini merupakan jenis baru. Hal tersebut membuat penanganan pemulihan PDN jadi lambat. Selain itu, dikatakan juga bahwa pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar USD 8 juta atau berkisar Rp 132 miliar lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, memang jalan ke sana (meminta tebusan). Mereka (penyerang ransomware) minta tebusan USD 8 juta. Indikasi serangan pada Rabu (20/6) subuh. Kita telusuri dan temukan untuk masalah investigasi. Namanya juga varian baru, jadi kita perlu berkoordinasi dengan baik dan luar negeri," tandas Semmy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BSSN bersama Kominfo, Cyber Crime Kepolisian RI (Polri), dan KSO Telkomsigma menyebut terus melakukan investigasi menyeluruh. Mereka juga berupaya mengatasi dampak serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci dan layanan publik yang terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun serangan ransomware Braincipher Lockbit 3.0 meminta tebusan sebesar USD 8 juta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan peretas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com sudah menghubungi pihak Kemenkominfo untuk menanyakan update pemulihan PDN. Namun hingga berita ini dibuat, pihak terkait di Kemenkominfo belum memberikan jawaban.</div> </div>

Akibatnya, beberapa layanan publik terganggu. Yang paling berdampak adalah proses imigrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

Kronologis Serangan Siber PDN, Bikin Geger Se-Negara dengan Lockbit 3.0, Layanan Publik Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/pemilu-LN-1930237913.jpg" alt="Diantara kegiatan operasi pengawasan yang dilakukan Ditjen Imigrasi Kemenkumham di masa Nataru." width="100%">
<figcaption>Diantara kegiatan operasi pengawasan yang dilakukan Ditjen Imigrasi Kemenkumham di masa Nataru.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) tidak hanya membuat sibuk jajaran kepolisian. Tetapi juga dirasakan oleh aparat Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Menyambut momen Nataru serta Pemilu 2024 kali ini, mereka menggencarkan operasi pengawasan orang asing atau warga negara asing (WNA).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi pengawasan orang asing itu juga dengan sandi Jagratara. Operasi ini dilakukan untuk mendeteksi adanya orang asing, yang tidak mematuhi aturan atau ketentuan tinggal si Indonesia. Operasi Jagratara itu, dimulai pada Kamis (28/12), dengan melibatkan petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Operasi Jagratara dilakukan sebagai upaya pencegahan dan antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan nasional," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam dalam keterangannya Sabtu (30/12). Khususnya dalam menyambut momen Nataru serta Pemilu 2024 yang berlangsung 14 Februari nanti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Godam menjelaskan, Seksi Inteldakim pada setiap UPT menentukan target lokasi operasi. Kemudian juga detail target operasi serta jumlah personel. Target dan lokasi operasi didapatkan baik melalui hasil penelusuran maupun laporan dari masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supervisi operasi tersebut dilakukan oleh Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham masing-masing provinsi. Sedangkan kendali pelaksanaan terpusat oleh Direktorat Pengawasan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pelaksanaan operasi Jagratara pada 27-28 Desember 2023, ditemukan beberapa dugaan pelanggaran oleh WNA. Diantaranya ditemukan delapan orang WN Australia dan RRT diduga terdapat ketidaksesuaian antara izin tinggal dengan aktivitas dilaksanakan. Kasus ini ditemukan oleh Petugas Divisi Keimigrasian Bali dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Temuan berikutnya ada Warga negara Rusia, Pakistan dan Nigeria overstay (tinggal melebihi batas waktu izin tinggal). Kasus ini ditemukan oleh Petugas Divisi Keimigrasian Bali, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran Hukum Keimigrasian telah ditindaklanjuti oleh masing-masing unit pelaksana teknis dengan pemeriksaan lebih lanjut," tambah Godam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain melaksanakan kendali pelaksanaan Operasi Jagratara, Ditjen Imigrasi juga berhasil mengamankan 30 orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian pada Rabu (27/12). Orang asing yang diamankan terdiri dari 28 orang warga negara India dan dua orang warga negara RRT. Seluruh WN India itu diamankan sekitar pukul 10.30 WIB dari sebuah ruko di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang digunakan. Yakni mengoperasikan mesin produksi manufaktur membuat kerajinan perhiasan dari bahan baku perak. Adapun izin tinggal yang dimiliki antara lain izin tinggal terbatas (ITAS) penanam modal sebanyak 18 orang, ITAS bekerja sebanyak enam orang, dan izin tinggal kunjungan (ITK) sebanyak empat orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dua orang WN RRT diamankan sekitar pukul 17.35 WIB di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Pengamanan tersebut dilakukan sebagai pengembangan atas perkara 13 Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian RRT yang telah dideportasi pada 20 dan 21 Desember 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditemui, kedua WN RRT tersebut tidak dapat menunjukkan paspor maupun izin tinggal yang dimiliki. Dengan demikian, Petugas membawa kedua Orang Asing tersebut ke Ditjen Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Godam menegaskan Ditjen Imigrasi terus berupaya memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui pengawasan orang asing dan penegakan hukum di unit pelaksana teknis Imigrasi seluruh Indonesia," katanya.</div>

Operasi Jagratara dilakukan sebagai upaya pencegahan dan antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan nasional.

Momen Pemilu dan Nataru, Ditjen Imigrasi Gencar Operasi Pengawasan WNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/IMG_20231110_173510-649025387.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (Hendra Eka/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (Hendra Eka/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej untuk bepergian ke luar negeri, selama enam bulan ke depan. Pencegahan ini dilakukan, setelah KPK bersurat ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya itu dilakukan untuk memperlancar penanganan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej.&nbsp;"KPK pada 29 November telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Eddy Hiariej, tiga orang lainnya yang dicegah yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana selaku orang dekat Eddy Hiariej, serta Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan. Pencegahan itu dilakukan selama enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri ini kami ajukan untuk waktu selama enam bulan sejak tanggal 29 November 2023," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini menjelaskan, pencegahan dimaksudkan agar memudahkan tim penyidik memeriksa para pihak tersebut.&nbsp;"Cegah dilakukan agar para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri ketika keterangannya dibutuhkan pada proses penyidikan," terang Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sampaikan kembali bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kemenkumham tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka, namun identitasnya akan kami sampaikan secara resmi pada saat penahanan para tersangka," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait status hukum Eddy Hiariej, Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango&nbsp;mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal status hukum Eddy Hiariej. Tim penyidik KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Eddy Hiariej pada pekan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin saya sudah menandatangani surat. Malah dua hari yang lalu sepertinya itu kita kirimkan ke presiden," ujar Nawawi di&nbsp;Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (30/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK memastikan, segera mengumumkan status hukum Eddy Hiariej bersamaan dengan konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka.&nbsp;"Kemarin Direktur Penyidikan saya sudah menyampaikan menyangkut soal itu, bahwa dalam minggu ini kita akan memanggil yang bersangkutan. Saya cuma membiasakan bahwa masih komitmen dengan aturan kemarin bahwa nanti saat konferensi pers baru kita nyatakan status yang bersangkutan," ucap Nawawi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya membenarkan pihaknya telah menetapkan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka terhadap Eddy Hiariej itu telah ditandatangani pimpinan KPK dua pekan lalu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu yang lalu," ujar Alex Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Eddy Hiariej, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Namun, Alex masih enggan mengungkap identitas tiga orang lainnya itu. "Empat orang tersangka, dari pihak pemerima tiga, dan pemberi satu. Itu. Clear," ungkap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam proses penyelidikan, KPK juga sudah memeriksa Wamenkumham Eddy Hiariej, pada Jumat (28/7) lalu. Ia didalami soal dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM).</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Upaya itu dilakukan untuk memperlancar penanganan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Eddy Hiariej.

Berstatus Tersangka, Wamenkumham Eddy Hiariej Dicegah ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/Konser-Coldplay-2-1554425970.jpg" alt="Konser Coldplay. (Instagram/@coldplay)" width="100%">
<figcaption>Konser Coldplay. (Instagram/@coldplay)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Grup band asal Inggris, Coldplay akan membuka konser pertamanya di Indonesia pada hari ini, Rabu (15/11) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).</p> <p>Coldplay sendiri sudah tiba di Indonesia sejak kemarin, diketahui dari unggahan foto sang vokalis, Chris Martin saat berjalan kaki di sekitar Jakarta.</p> <p>Saat terbang ke Indonesia, Chris Martin dan rekan-rekannya rupanya punya hak spesial karena menggunakan visa jenis baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada September 2023 lalu.</p> <p>Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim melalui siarang resminya.</p> <p>Dalam keterangannya, Silmy mengatakan bahwa kedatangan Coldplay di Jakarta rupanya memakai visa Music and Art.</p> <p>&ldquo;Pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi kegiatan/event internasional yang diperhitungkan. Untuk itu Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan kebijakan music and art visa, dengan persyaratan yang ringkas dan pengajuannya juga sangat mudah, dilakukan secara online,&rdquo; tutur Silmy pada Selasa (14/11).</p> <p>Silmy mengatakan, hadirnya visa Music and Art memang diperuntukkan untuk memudahkan bagi para seniman yang ingin datang ke Indonesia.</p> <p>Jadi musisi seperti Coldplay yang menggelar konser di Indonesia tidak perlu lagi melampirkan izin tenaga kerja, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) hingga surat keterangan berpengalaman kerja minimal lima tahun.</p> <p>Adanya inovasi baru ini disederhanakan oleh Ditjen Imigrasi karena para seniman dari mancanegara hanya beraktivitas dalam waktu singkat di Indonesia.</p> <p>&ldquo;Pekerjaan yang dilakukan oleh grup band atau penyanyi mancanegara di Indonesia juga tidak memberikan efek persaingan kepada tenaga kerja lokal," ungkap Silmy.</p> <p class="class-paragraph">"Selain itu, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tidak ada di luar negeri sehingga jika dipersyaratkan akan menjadi hal yang tidak lazim. Permohonan music and art visa dapat dilakukan langsung oleh pihak penyelenggara acara atau promotor melalui website&nbsp;evisa.imigrasi.go.id,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Silmy menjelaskan secara rinci bahwa music and art visa yang diterbitkan untuk Coldplay dan krunya terdiri dari empat music performer visa (indeks C7A) serta 158 music performer&rsquo;s crew visa (indeks C7B).</p> <p>&ldquo;Kita dukung Indonesia agar menjadi negara destinasi wisata musik dan seni. Indonesia punya banyak spot wisata yang alamnya indah dan budayanya sangat unik," kata Silmy.</p> <p>"Jika semakin banyak orang (WNA) datang ke sini untuk nonton konser musik, kita membuka peluang bagi mereka untuk mengeksplorasi sisi-sisi menarik Indonesia yang lain sehingga mendatangkan devisa. Selain itu, dari sisi WNI juga tak perlu ke luar negeri untuk nonton konser,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebagai informasi, kedatangan Coldplay di Jakarta merupakan konsernya yang pertama kali diadakan di Indonesia.</p> <p>Bertajuk 'Music of The Spheres' konser Coldplay hari ini akan dimulai pukul 20.00 WIB dan akan dibuka dengan penampilan dari penyanyi tanah air, Rahmania Astrini.</p> <p>Setelah itu barulah konser Coldplay akan dimulai pukul 21.00 WIB dan diprediksi akan membawakan total 20 lagu.</p> <p>Adapun lagu-lagu yang akan dibawakan nantinya yakni sebagian dari album Music of The Spheres, sementara sebagian lainnya dari album-album Coldplay terdahulu.</p>

Ditjen Imigrasi terapkan jenis visa baru khusus Music and Art untuk kehadiran grup band Coldplay di Indonesia.

Permudah Konser di Jakarta, Imigrasi Terapkan Visa Khusus untuk Kedatangan Coldplay ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG-20231027-WA0006_2-1719485962.jpg" alt="Peluncuran layanan paspor elektronik bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri." width="100%">
<figcaption>Peluncuran layanan paspor elektronik bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri kini bisa mendapatkan paspor elektronik dengan mengajukan permohonan di kantor Perwakilan Republik Indonesia yang sistem penerbitan paspornya telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).</p> <p>"Dalam konteks paspor, ada kebutuhan dari warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bisa mengakses layanan paspor elektronik dengan mudah. Terutama bagi para profesional dan frequent travelers," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/10).</p> <p>Silmy mengatakan kemudahan akses paspor elektronik tersebut penting karena fiturnya yang lebih mutakhir dibandingkan paspor biasa.</p> <p>Hal ini berpengaruh dalam proses permohonan visa ke negara-negara yang punya kecenderungan lebih mudah memberikan visa kepada pengguna paspor elektronik.</p> <p>"Sehingga kepemilikan paspor elektronik ini memberikan kenyamanan kepada warga negara Indonesia yang sering bepergian dalam mengajukan permohonan visa," tuturnya.</p> <p>Paspor elektronik memuat data yang lebih lengkap, yaitu data biometrik wajah dan sidik jari pemegangnya. Data ini tersimpan dalam chip dan dapat dipindai.</p> <p>Beberapa kemudahan yang didapatkan pemilik paspor elektronik antara lain fasilitas bebas visa untuk kunjungan singkat ke Jepang dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.</p> <p>Selain itu, WNI yang mengajukan permohonan visa ke negara-negara Eropa bisa mendapatkan masa berlaku visa yang lebih lama jika dibandingkan mengajukan permohonan visa menggunakan paspor biasa non-elektronik.</p> <p>"Saya selalu menekankan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menambah produk/kebijakan baru keimigrasian serta cara yang lebih mudah dalam mendapatkannya. Semoga hal ini akan semakin terlihat dan dirasakan masyarakat," ujarnya.</p>

Silmy mengatakan kemudahan akses paspor elektronik tersebut penting karena fiturnya yang lebih mutakhir dibandingkan paspor biasa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen imigrasi

Berita Terkini