<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/4lCpOVG1al42PPk2JhaJeAws3XdvauWPRDXknn0c-3733182739.jpg" alt="Ditjen lakukan ramp check kapal penumpang memastikan keselamatan pelayaran jelang Nataru 2025/2026. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ditjen lakukan ramp check kapal penumpang memastikan keselamatan pelayaran jelang Nataru 2025/2026. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Menjelang masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji petik atau ramp check kelaiklautan kapal penumpang. Itu dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir November 2025.&nbsp; Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menyampaikan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh kapal dalam kondisi laik laut dan siap melayani lonjakan penumpang selama periode libur panjang akhir tahun.&nbsp; Menurut dia, ramp check menjadi langkah prioritas dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Uji petik ini dilakukan sesuai amanat Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2025 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.&nbsp; &ldquo;Keselamatan pelayaran adalah harga mati. Mengingat prediksi lonjakan penumpang pada masa Nataru 2025/2026, kami menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla, mulai dari Kepala KSOP hingga Kantor UPP, untuk melaksanakan uji petik secara teliti dan tanpa kompromi,&rdquo; kata Dirjen Masyhud di Jakarta, Rabu (12/11).&nbsp; Dia membeberkan, ramp check ini akan berlangsung hingga akhir November 2025. Adapun setiap kapal penumpang akan diperiksa menyeluruh, mulai dari aspek teknis, perlengkapan keselamatan, hingga kesiapan kru kapal.&nbsp; Ditjen Hubla ingin memastikan semua armada yang beroperasi layak dan memenuhi seluruh standar keselamatan pelayaran. Lebih lanjut, Masyhud menjelaskan bahwa setiap temuan selama ramp check wajib segera ditindaklanjuti.&nbsp; Sesuai Surat Dirjen Hubla Nomor AL.015/3/13/DJPL/2025, temuan dibagi dalam dua kategori. Minor Deficiency (temuan kecil yang tidak membahayakan langsung) dan Major Deficiency (temuan yang membahayakan keselamatan jiwa di laut, lingkungan maritim, atau muatan).&nbsp; &ldquo;Kami memberikan batas waktu yang ketat bagi operator kapal untuk menindaklanjuti temuan minor. Jika hingga batas waktu yang ditentukan kapal tidak memenuhi rekomendasi perbaikan dan belum dinyatakan laiklaut, maka kapal tersebut dilarang beroperasi selama masa angkutan Nataru,&rdquo; jelas Masyhud.&nbsp; Sementara untuk temuan mayor, kapal wajib melakukan perbaikan segera sebelum diizinkan kembali berlayar. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan keselamatan seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut selama periode sibuk akhir tahun.&nbsp; Ditjen Hubla juga membentuk Tim Uji Petik khusus yang akan melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah pelabuhan padat penumpang. Sedikitnya ada 15 pelabuhan utama yang menjadi fokus pemeriksaan, antara lain Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, dan Muara Angke.&nbsp; &ldquo;Melalui kegiatan uji petik yang intensif ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan layanan angkutan laut yang aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat yang merayakan Natal 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026,&rdquo; tandas Dirjen Masyhud.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan ramp check kapal penumpang untuk memastikan keselamatan pelayaran menjelang Nataru 2025/2026

Jelang Nataru, Ditjen Hubla Gencarkan Ramp Check Kapal Penumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/HUBLA-2844943450.jpg" alt="Ditjen Hubla bekerja sama dengan stakeholder tingkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ditjen Hubla bekerja sama dengan stakeholder tingkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkuat integritas dan keamanan di sektor maritim Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan Kick off Meeting Operasi Sinergi Bersama yang diselenggarakan pada Senin (15/7), di Batam. Kolaborasi tersebut merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS), serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menjelaskan bahwa AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. "AIS membantu dalam melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat," ujar Capt. Antoni. Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan ini dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien. Kolaborasi ini merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. "Saya berharap, dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat, " tegas Capt. Antoni. Kegiatan ditutup dengan melakukan tinjauan ke Vessel Traffic Services (VTS) Batam untuk melihat sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta kunjungan ke Dermaga 99 di Pelabuhan Bintang Persada.

Sinergi yang kuat semua stakeholder, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan operasional kapal berjalan aman dan efisien.

Ditjen Hubla Gadeng Stakeholder Tingkatkan Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-MUDIK-LEBIH-AWAL-PELABUHAN-FED-15.jpg" alt="ILUSTRASI: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) masih membuka pendaftaran mudik gratis kapal laut hingga 19 Maret mendatang. (FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) masih membuka pendaftaran mudik gratis kapal laut hingga 19 Maret mendatang. (FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membuka program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Program tersebut diadakan untuk meningkatkan kelancaran dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas angkutan jalan raya. Khususnya pengguna sepeda motor di jalur pantai utara (pantura).  ”Mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut juga sebagai bentuk dukungan mengenalkan moda transportasi alternatif untuk mudik Lebaran,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting di Jakarta kemarin (23/3).  Terlebih, pada mudik Lebaran 2023 ini, kata Hendri, diprediksi terjadi peningkatan jumlah pemudik hingga 123,8 juta. Untuk itu, mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kepadatan di jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan bagi pengendara motor.  Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis ini, lanjut Hendri, akan dilakukan secara online dan offline. Pendaftaran secara online melalui <a href="https://mudikgratis.dephub">https://mudikgratis.dephub</a> yang dibuka mulai 23 Maret–5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret–7 April 2023. Sementara itu, pendaftaran offline dilakukan mulai 23 Maret–16 April 2023.  ”Pendaftaran offline di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok dan Gedung Cipta lantai dasar kantor pusat Kementerian Perhubungan,” terangnya.  Hendri menambahkan, arus mudik dengan rute Tanjung Priok–Tanjung Emas akan dilaksanakan dua kali. Masing-masing pada 15-17 April 2023. Arus balik juga dua kali dengan rute Tanjung Emas–Tanjung Priok pada 25 dan 28 April 2023. Untuk kuotanya, tersedia 2.500 penumpang per trip dan 1.250 motor per trip.  Sementara itu, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, tiket KA jarak jauh masa angkutan Lebaran 2023 yang terjual untuk keberangkatan 12 April–3 Mei 2023 mencapai 1.006.393 tiket atau 37 persen dari total keseluruhan tiket yang disediakan. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan terus berlangsung.

Mudik Gratis via Laut Turunkan Kepadatan di Jalan, Tekan Kecelakaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KM-Raksasa-Patah-Kemudi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal Motor (KM) Raksasa berpenumpang 65 orang mengalami insiden patah kemudi. Hal ini akibat cuaca buruk saat tengah berlayar dari Kepulauan Seribu menuju Muara Angke, Jakarta Utara.  Untuk mengatasi hal ini, tim quick respon Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok, berhasil mengevakuasi seluruh penumpang KM Raksasa.  "Jadi kapal ini dalam pelayarannya mengalami patah kemudi di laut akibat cuaca buruk sehingga kapal terombang ambing selama dua jam," kata Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok Triono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/1) dikutip dari Antara.  Triono mengungkapkan, evakuasi berhasil dilaksanakan berkat kerja sama Tim Pangkalan PLP Tanjung Priok dengan Polres Kepulauan Seribu.  "Penumpang dapat kita evakuasi dan naik di atas kapal patroli KPLP P.214 Damaru dari Pulau Untung Jawa, ke Dermaga Pangkalan PLP Tanjung Priok Jakarta dengan selamat dan diantar menggunakan Mobil Bus Pangkalan PLP dan Bus Polri ke Muara Angke," kata Triono.  Triono mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati melakukan perjalanan di tengah cuaca buruk.  "Harus selalu waspada dan juga terus mengedepankan aspek-aspek keselamatan pelayaran," ujarnya.

Terombang Ambing Dua Jam di Lautan, KM Raksasa Berhasil Diselamatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/AWASI-SAPI.jpg" alt="CEGAH PENYAKIT: Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Pangan Kota Tangerang memeriksa mulut sapi di kandang penggemukan ternak di Kota Tangerang (13/5). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CEGAH PENYAKIT: Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Pangan Kota Tangerang memeriksa mulut sapi di kandang penggemukan ternak di Kota Tangerang (13/5). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan keamanan dan keselamatan pengiriman sapi dengan kapal ternak meski di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Pemilik sapi dianjurkan untuk mengirimkan ternaknya dengan kapal tol laut guna mengurangi risiko penyebaran virus PMK lewat kontak di jalur darat.  Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Mugen Sartoto menuturkan, proses pengiriman hewan ternak terutama menjelang Idul Adha dipastikan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penularan virus PMK harus diwaspadai.  "Wilayah asal ternak dari NTB, NTT dan wilayah tujuan Tanjung Priok dan Jawa Tengah dianjurkan menggunakan Tol Laut agar tidak melewati wilayah Jawa Timur yang menjadi wilayah pandemi PMK," jelasnya, Kamis (27/5).  Ia menyampaikan bahwa meskipun ada wabah seperti ini, Kapal Angkutan Khusus ternak tetap beroperasi seperti biasa. Saat ini Kapal Ternak tengah mengangkut 550 ekor sapi yang berasal dari Bima dan Kupang yang akan dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok.  Muatan ternak sapi yang diangkut dengan kapal angkutan khusus ternak sudah melalui tahapan karantina selama 14 hari di pelabuhan muat, dan sudah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Daerah. Sehingga hewan ternak yang diangkut benar-benar sehat dan bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).  "Pada prinsipnya Kemenhub akan menyiapkan sarana angkutnya dalam hal ini kapal khusus ternak. Terkait dengan prosedur masa pandemi dilakukan oleh badan karantina.Kita akan mengangkut ternak yang sudah dinyatakan bebas oleh pihak karantina hewan sesuai penetapan yang dilakukan oleh dinas peternakan provinsi," ujar Mugen.  Pihaknya telah menyiapkan 6 unit kapal ternak yang dimanfaatkan untuk mengangkut ternak dengan mengutamakan kesehatan hewan. "Pada prinsipnya Kementerian Perhubungan akan selalu berupaya untuk menyiapakan armada kapal ternak agar siap jika akan digunakan distribusi ternak dari berbagai wilayah sesuai permintaan Kementerian Pertanian," terang dia.  Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Pertanian dan Sub Koordinator Substansi Pengawasan dan Penindakan, Balai Karantina Pertanian Semarang, diketahui jika pemilihan jalur tol laut jadi sarana yang relatif aman untuk menghindari potensi hewan kurban tertular penyakit mulut dan kuku.  "Jalur laut dinilai lebih aman bagi hewan ternak karena dapat meminimalisir kontak fisik dibanding jika dikirim lewat jalur darat. Jadi, proses pengiriman hewan ternak tujuan Jawa Tengah tidak perlu melewati daerah Jawa Timur yang saat ini tengah menjadi episentrum wabah sehingga virus PMK yang ada di Jawa Timur juga tidak akan terbawa sampai ke Jawa Tengah karena tidak ada kontak fisik di darat," tutupnya.

Hindari Potensi PMK, Distribusi Sapi Jelang Idul Adha Pakai Jalur Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/BKKP-Kemenhub-hubla.dephub.go_.id_.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan ISO 37001: 2016. Kepala BKKP Hesti Ekawati menjelaskan, sistem manajemen anti penyuapan merupakan standar yang memiliki persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.  "Dengan ini kami semakin berkomitmen penuh kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (24/2).  Penyerahan sertifikat tersebut bersamaan dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Serta penandatanganan pakta integritas yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen seluruh pegawai BKKP untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menerima imbalan.  Pakta integritas sendiri merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Hesti mengatakan tujuan dari penandatanganan pakta integritas adalah untuk mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.  "Untuk itu diperlukan pembangunan zona integritas dengan komitmen bersama pimpinan dan pegawai BKKP dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang profesional dan berintegritas," ujarnya.  Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat menjadi sistem manajemen mutu anti penyuapan yang akan menjadi instrumen bagi BKKP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan terukur.  "Sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang terbaik dan bebas korupsi," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/A8tnWZlshV8

BKKP Kemenhub Kantongi Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-tambah-100-kapal-tol-laut_m_.jpg" alt="Tahun ini pemerintah menambah 100 armada kapal tol laut. Pengelolaannya bakal dibagi 50:50 antara BUMN dan swasta. (Aryo Mahendro/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tahun ini pemerintah menambah 100 armada kapal tol laut. Pengelolaannya bakal dibagi 50:50 antara BUMN dan swasta. (Aryo Mahendro/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Trayek tol laut bakal ditambah. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wisnu Handoko menjelaskan, ada enam trayek baru yang disiapkan. Lima di antaranya berada di kawasan Papua. Sementara sisanya di jalur selatan Jawa, yakni Cilacap–Bali–Pacitan. ”Untuk trayek baru yang akan dioperasikan oleh swasta, akan kami lelangkan secara tidak mengikat pada pertengahan November 2019 ini,” ujarnya.  Papua memang masih menjadi fokus pemerintah karena tingginya disparitas harga di sana. Untuk Cilacap, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/02/2019/pemerintah-tambah-100-kapal-tol-laut/">tol laut</a> diharapkan bisa membantu pengiriman barang dari dan menuju pelabuhan baru di sana. Sejalan dengan penambahan tersebut, subsidi tol laut juga akan mengikuti. Tahun depan, kata Wisnu, anggaran meningkat menjadi Rp 436 miliar dari Rp 224 miliar pada 2019.  Disinggung soal efektivitas, Wisnu menerangkan, tingkat keterisian angkutan berangkat sudah cukup besar, mencapai 75 persen. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi angkutan balik. Hingga saat ini angkutan balik masih kurang dari 20 persen. Penyebabnya, ungkap dia, industri di wilayah belum dikembangkan dengan baik.  Pemangkasan harga komoditas di sejumlah wilayah pun ternyata belum sepenuhnya efektif. Disparitas harga masih tinggi. Menurut Wisnu, ada monopoli yang terjadi di pelabuhan menyangkut jasa bongkar muat barang. ”Hanya ada satu di setiap pelabuhan. Tak ada kompetisi,” paparnya.

Tahun Depan Buka Enam Trayek Baru Tol Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/cba-image-jokowi-yang-bersih-tercoreng-pengawal-kepercayaan_m_175936.jpeg" alt="Anggota Paspampres saat membersihkan mobil Indonesia beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Anggota Paspampres saat membersihkan mobil Indonesia beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengakuan mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono (ATB) di persidangan Tipikor, Senin (18/12) mengejutkan semua pihak. Pengakuan itu terkait adanya aliran dana sekitar Rp 100 juta sampai Rp 150 ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, pernyataan itu sungguh luar biasa. Duit bancakan hasil merampok negara ternyata bukan hanya mengalir ke pejabat di Kemenhub, tetapi sekelas Paspampres nyatanya diam-diam ikut mencicipi. "Pengakuan yang keluar dari mulut pesakitan ini bak petir di siang bolong," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (19/12). Menurutnya, hal itu membuktikan bagaimana uang hasil korupsi bisa mengalir ke mana saja. Bukan hanya ke kiri atau ke kanan orang terdekat tetapi bisa juga mengalir deras ke atas. Apalagi, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/02/10/108864/miris-pengawal-presiden-tinggal-di-rumah-kontrakan" target="_blank">Paspampres</a> merupakan orang yang paling melekat dengan Jokowi. "Fakta ini juga menjadi tamparan keras bagi orang nomor satu di negeri ini," tegasnya. Setidaknya dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, menurutnya harus jadi bahan Jokowi untuk mengevaluasi orang-orang di dekatnya. "(Sebab) image yang selama ini dibangun Jokowi tentang dirinya yang bersih dan antikorupsi tercoreng dengan kelakuan pengawal kepercayaannya," pungkas Jajang. Diketahui, pada persidangan lanjutan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan Senin (18/12), Tonny mengaku memberikan uang ke anggota Paspampres dalam setiap acara peresmian yang dihadiri Presiden Jokowi. Menurut dia, tak ada dana operasional untuk Paspampres, sehingga pihaknya yang menyediakan. Sepanjang 2017, Tonny mengaku telah dua kali menyerahkan uang 'operasional' ke anggota Paspampres. Uang tersebut diserahkan melalui stafnya yang juga Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Ditjen Hubla, Mauritz Sibarani.

CBA: Image Jokowi yang Bersih Tercoreng Pengawal Kepercayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ditangkap-kpk-dirjen-perhubungan-laut-kemenhub-berharta-rp-27-miliar_m_153044.jpeg" alt="KENA OTT JUGA: A. Tonny Budiono masih nampang di portal resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan." width="100%">
<figcaption>KENA OTT JUGA: A. Tonny Budiono masih nampang di portal resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8) malam. Sebagai pejabat eselon di Kemenhub, Tonny tercatat memiliki harta miliaran rupiah. Nominalnya mencapai Rp 2,79 miliar lebih. Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di website acch.kpk.go.id, Tonny terakhir kali melaporkan harta kekayaannya sudah lebih dari setahun silam. Tepatnya pada 1 Agustus 2016. Sebelumnya, pada Februari 2016, hartanya senilai Rp 2,5 miliar. Tonny memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah di Tangerang Selatan senilai Rp 559 juta. Sementara untuk harta bergeraknya berupa alat transportasi, nilainya mencapai Rp 310 juta. Alat transportasi yang dimiliki Tonny terdiri atas dua mobil. Masing-masing Toyota Yaris yang diperoleh pada 2014 seharga Rp 220 juta. Satu lagi sebuah mobil Toyota tanpa disebutkan tipenya lansiran 1975. Mobil lawas tersebut dia diperoleh pada 2013 senilai Rp 90 juta. Selain itu, Tonny memiliki logam mulia dan harta bergerak lainnya senilai Rp 199 juta. Serta, giro dan setara kas senilai Rp 1,7 miliar. Sebelumnya, KPK dikabarkan menangkap seorang pejabat di Ditjen Hubla Kemenhub pada Rabu (23/8) malam. Dari OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang dengan berbagai jenis mata uang asing yang disimpan di belasan tas. Saat ini, para pihak terjaring OTT tengah menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya.

Ditangkap KPK, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Berharta Rp 2,7 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen hubla

Berita Terkini