<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/12/STKIP-PURNAMA-3139537336.jpg" alt="Tampak luar STKIP Purnama PTS yang dicabut izin pendirian perguruan tingginya oleh Kemendikburistek (Royyan/jawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tampak luar STKIP Purnama PTS yang dicabut izin pendirian perguruan tingginya oleh Kemendikburistek (Royyan/jawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek terus mendorong penggabungan perguruan tinggi swasta (PTS). Tujuannya, PTS bisa lebih sehat secara pendanaan hingga proses belajar mengajar. Plt Dirjen Diktiristek Nizam mengungkapkan, sudah 803 PTS-PTS kecil yang digabungkan sejak tahun 2015. Tahun ini, diharapkan penggabungan PTS-PTS kecil ini bisa mencapai 300 PTS. "Kementerian mendorong penggabungan PTS-PTS kecil ini supaya menjadi besar dan sehat," ujarnya dalam paparan program Ditjen Diktiristek baru-baru ini. Menurutnya, penggabungan ini juga dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi. Dengan begitu, akses pendidikan tinggi pun semakin besar. "Karena untuk memperluas akses (pendidikan tinggi, red) itu dengan memperbesar perguruan tinggi, bukan memperbanyak perguruan tinggi," ungkapnya. Sebagai informasi, jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 3.000. Di mana, sebagian besar didominasi oleh PTS dengan jumlah sebanyak 2.982. Untuk mendorong penggabungan PTS ini, lanjut dia, Ditjen Diktiristek memberikan dana bantuan akselerasi minimal sebesar Rp 100 juta untuk setiap perguruan tinggi. Dana tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses penggabungan seperti pengurusan di notaris. Dalam kesempatan itu, Nizam pun menampik adanya dikotomi terhadap perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS. Menurutnya, meski anggaran biaya operasional perguruan tinggi hanya diberikan kepada PTN, namun alokasi anggaran yang dikelola Diktiristek juga diberikan untuk PTS dalam jumlah besar. "Separuh dari anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian, itu sebanyak 45 persen diberikan kepada perguruan tinggi swasta," jelasnya. Dana tersebut diberikan untuk penelitian, program pelatihan dosen, hingga program kemahasiswaan. Karenanya, diharapkan adanya peningkatan kualitas SDM perguruan tinggi baik bagi PTN maupun PTS. Ia pun optimis&nbsp;pendidikan tinggi bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia maju.

Pelaksana Tugas Dirjen Diktiristek Nizam mengungkapkan, sudah 803 PTS-PTS kecil yang digabungkan sejak tahun 2015.

Sejak 2015, Sebanyak 803 PTS Dimerger Ditjen Diktiristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/umm-kampus-swasta-satu-satunya-di-jatim-yang-gelar-ppg_m_182856.jpeg" alt="Perkuliahan: Kegiatan belajar mengajar di UMM. Kampus ini dipercaya untuk menggelar PPG." width="100%">
<figcaption>Perkuliahan: Kegiatan belajar mengajar di UMM. Kampus ini dipercaya untuk menggelar PPG.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek membuka pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 2 hingga 5 Juli 2021. Harapannya, jumlah partisipasi mahasiswa, dosen, dan universitas negeri maupun swasta akan semakin besar.  Sasaran program Kampus Mengajar Angkatan 2 ini adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Dengan target 20 ribu mahasiswa sebagai pengajar.  "Kampus Mengajar Angkatan 2 ini akan merekrut 17.000 mahasiswa yang akan diterjunkan ke 3.400 SD yang sudah ditunjuk dan 3.000 mahasiswa akan diterjunkan ke 375 SMP di 34 Provinsi,” ungkap Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Aris Junaidi, Rabu (30/6).  Program Kampus Mengajar ini memiliki 4 poin penting, yaitu melanjutkan pembelajaran di masa pandemi terutama untuk SD dan SMP di daerah 3T, menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, dan menjadi mitra guru dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.  Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam mendukung kepala sekolah melakukan efisiensi administrasi dan manajerial sekolah. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka yang mengizinkan mahasiswa untuk belajar diluar kampus hingga 2 semester atau 40 SKS.  Program Kampus Mengajar Angkatan 2 ini terbuka untuk 4.700 institusi pendidikan tinggi yang berada dibawah naungan Ditjen Dikti dan terbuka semua program studi, sarjana, dan sarjana terapan. Adapun syarat dari Kampus Mengajar ini adalah mahasiswa minimal semester 5 pada semester gasal tahun akademik 2021/2022 atau yang saat ini di semester 4.  "Manfaat program Kampus Mengajar bagi mahasiswa yaitu diakui konversi hasil belajar sampai dengan 20 SKS per semester serta adanya pemotongan UKT hingga 2,4 juta dan mendapatkan uang saku 1.2 Juta perbulan," jelas dia.  Dalam program ini, mahasiswa juga dapat membantu dalam mensosialisasikan produk pembelajaran Kemendikbudristek meliputi kurikulum darurat, modul pembelajaran, AKSI, portal rumah belajar, dan lain-lain. Mahasiswa juga dapat melakukan sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar Pancasila sekaligus menjadi duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi.  Pendaftaran program Kampus Mengajar Angkatan ke 2 dengan registrasi administrasi melalui aplikasi Web https://kampusmerdeka.kemendikbud.go.id Platfrom ini melakukan pencatatan mulai dari registrasi akun, kegiatan, proses seleksi, pencatatan aktivitas mahasiswa hingga proses penilaian yang terintegrasi dengan PDDikti. Sehingga dipastikan bagi para dosen dan mahasiswa yang ingin menjadi bagian dari program Kampus Mengajar harus terdaftar di PDDikti.

Kampus Mengajar Angkatan 2 Ditutup 5 Juli 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TAHUN 1959 silam, Emory University School of Medicine (EUSM) di Atlanta, AS, menolak Marion Hood sebagai mahasiswa baru. Hood ditolak karena berkulit hitam, padahal pintar. Kini, setelah lebih dari enam dekade, dekan EUSM mengirim surat minta maaf atas penolakan tersebut.  Setelah mendapat perlakuan diskriminatif, akhirnya Hood diterima di Fakultas Kedokteran Loyola University, Chicago. Hingga memasuki usia 83 tahun, Hood berpraktik sebagai dokter spesialis kandungan. Bagi EUSM, diskriminasi itu menjadi catatan sejarah kelam yang selamanya terus disesali.  Hari-hari ini, lulusan SMA, MA, dan SMK seluruh Indonesia mengalami tekanan psikologis luar biasa mencemaskan dalam penerimaan di perguruan tinggi (PT). Sebagian siswa lega karena sudah diterima lewat salah satu jalur penerimaan. Bagi siswa dan orang tua, belajar di PT merupakan satu tahapan menuju masa depan lebih baik sesuai cita-cita.  Dalam penerimaan mahasiswa baru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menetapkan berbagai skema pendaftaran yang memudahkan masyarakat. Semua PT harus patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan Kemendikbudristek.  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbudristek bersama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) di awal 2021 meluncurkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) 2021. Dengan sistem tersebut, diharapkan terjadi peningkatan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN.  Optimalisasi mutu penerimaan mahasiswa ditetapkan Ditjen Dikti berupa tiga jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Selain itu, sistem dikembangkan dalam model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi. Dengan sentuhan teknologi digital serta pengembangan model tes secara berkesinambungan, LTMPT berharap semua PT mampu memperoleh calon mahasiswa berkriteria unggul.  Keunggulan calon mahasiswa ditentukan prestasi yang telah dicapai pada tingkat sekolah sebelumnya, baik bidang akademik maupun nonakademik. Prestasi akademik mencerminkan keberhasilan siswa yang dinyatakan dalam satuan nilai yang tertera di ijazah. Sementara prestasi nonakademik dapat diperoleh siswa aktif dan juara berbagai kompetisi atau lomba yang diagendakan resmi oleh Kemendikbudristek.  Hasil prestasi yang dicapai siswa sudah barang tentu menjadi pertimbangan utama dalam setiap jalur seleksi penerimaan. Jalur SNMPTN, misalnya, mempertimbangkan nilai akademik atau gabungan nilai akademik dan prestasi lain yang ditetapkan PTN didukung pembiayaan bersubsidi penuh dari pemerintah. Sekolah juga berperan menetapkan siswa yang memenuhi syarat (eligible).  Adapun jalur SBMPTN merupakan seleksi berdasar hasil ujian tulis berbasis komputer (UTBK) atau kombinasi hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan secara bersama oleh PTN. Sekalipun peserta dikenai sebagian biaya, pemerintah memberi subsidi yang dapat meringankan orang tua. Hasil seleksi kedua jalur telah diumumkan kepada masyarakat.  Pemerintah dan PTN telah right on the track dalam menentukan calon mahasiswa unggul sesuai ketentuan. Baik jalur SNMPTN maupun SBMPTN, PT hanya menerima mahasiswa berdasar capaian prestasi. Hasilnya diumumkan dan dapat diakses publik sekaligus menjamin transparansi. Semua keputusan penerimaan akuntabel alias dapat dipertanggungjawabkan. Memang sudah selayaknya iklim apresiatif terhadap prestasi diterapkan di semua lini kehidupan, apalagi dunia pendidikan.  Entitas sosial yang menghargai prestasi disebut sistem merit atau meritokrasi. Hampir semua negara, khususnya negara maju, sangat menghargai prestasi sebagai sarana mobilitas vertikal. Seorang pegawai, misalnya, hanya dapat dipromosikan ke jabatan lebih tinggi semata karena prestasi yang dicapai, bukan karena subjektivitas berdasar like and dislike.  Penegakan sistem merit bukan merupakan perkara mudah. Ibarat benang basah, sistem merit sulit ditegakkan karena menghadapi berbagai kepentingan. Intervensi kepentingan pihak tertentu berpengaruh signifikan terhadap objektivitas keputusan. Kriteria prestasi dikalahkan subjektivitas dalam bentuk kepentingan pribadi atau komunal.  Hood ditolak menjadi mahasiswa kedokteran bukan karena tak berprestasi, namun sistem sosial yang diskriminatif. Ada banyak calon mahasiswa yang mengalami peristiwa yang mungkin lebih menyedihkan.  Beberapa calon mahasiswa mengeluhkan kriteria penerimaan mahasiswa baru, khususnya untuk jalur mandiri yang saat ini memulai masa seleksi. Sesuai namanya, jalur ini merupakan kewenangan PT secara mandiri menetapkan kriteria penerimaan meskipun tetap merujuk kaidah dan rambu-rambu dari Kemendikbudristek.  Jalur mandiri diduga merupakan pintu masuk pihak tertentu memaksakan keinginan yang mengabaikan sistem merit. Berbagai cara ditempuh agar PT akomodatif terhadap kepentingan tersebut.  Merespons keluhan calon mahasiswa serta adanya manuver kalangan tertentu, beberapa PT menyusun skema jalur mandiri berkriteria adaptif. Universitas Airlangga, misalnya, membuka skema jalur mandiri kemitraan dengan kriteria yang diumumkan transparan. Hampir semua PTN, terutama PTN berbadan hukum, merumuskan langkah serupa.  Namun, jalur mandiri di setiap PT harus tetap menghargai prestasi calon mahasiswa. PT berkepentingan memperoleh calon mahasiswa terbaik atau unggul berdasar kriteria yang dapat dikembangkan lebih mendalam merujuk best practice.  Tak sekadar berdasar nilai yang dicapai calon, penentuan kriteria dapat dikembangkan dengan mempelajari praktik terbaik yang dilakukan salah satu PT terbaik di dunia, yaitu Harvard University. Dalam penerimaan calon mahasiswa baru, Harvard mencermati figur individu berdasar nilai prospektif sebagai mahasiswa yang mampu menginspirasi setiap orang, baik semasa kuliah maupun pascakuliah. Formulir pendaftaran berisi pertanyaan dengan jawaban yang akan dianalisis secara cermat sebelum dinyatakan diterima.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Enam Pasien Covid-19 Varian Delta di RSLI Surabaya Berhasil Sembuh" href="https://www.jawapos.com/surabaya/25/06/2021/enam-pasien-covid-19-varian-delta-di-rsli-surabaya-berhasil-sembuh/">Enam Pasien Covid-19 Varian Delta di RSLI Surabaya Berhasil Sembuh</a>  Calon mahasiswa harus memenuhi prospek pertumbuhan, relevansi hobi, dan kegiatan dengan studi, karakter, serta kontribusi terhadap komunitas. Setiap PT di Indonesia dapat mengembangan kriteria penerimaan sesuai kondisi asal tak diskriminatif.  Jangan diskriminatif terhadap calon mahasiswa, nanti menyesal seperti dialami EUSM. (*)  <hr />  *) Jusuf Irianto, Guru Besar MSDM Dep Adm Publik FISIP Universitas Airlangga, Pengurus MUI Jatim

Diskriminasi Penerimaan Calon Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/dirjen-dikti-zaking.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud melakukan peluncuran tiga program aplikasi. Mulai dari Sistem Pelacakan Secara Mandiri Penilaian Angka Kredit (Selancar PAK) Dosen, Dasbor Indikator Kerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Command Center Dikti.  "Hari ini kita meluncurkan tiga hal, pertama Selancar PAK, satu aplikasi sistem pelacakan secara mandiri penilaian angka kredit (dosen). Lalu, peresmian Command Center dan juga berbagai aplikasi informasi yang bisa diakses publik untuk keperluan manajemen," terang Dirjen Dikti Nizam dalam Peluncuran Layanan Dikti Kemendikbud secara daring, Jumat (5/3).  Dalam peluncuran tersebut, Nizam khusus menjelaskan soal Command Center Dikti. Kata dia, melalui layanan ini, para pemangku kepentingan dapat melihat aktivitas yang terdapat di perguruan tinggi seluruh Indonesia.  "Di dalam sistem dashboard kita, kita bisa memantau secara real time berbagai dinamika di perguruan tinggi kita," terang dia.  Misalnya, kondisi dan jumlah dosen di masing-maaing perguruan tinggi. Dalam layanan itu terlihat bahwa terdapat 314 ribu dosen yang sebarannya berada di berbagai prodi perguruan tinggi.  "Program-progam Kampus Merdeka yang sedang berjalan, misalnya program Bangkit yang saat ini diikuti 3.216 peserta. Ada sebaran asal perguruan tinggi," ujar Nizam.  Begitu pula dengan jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia yang berjumlah 8.689.532, lengkap dengan program studi yang mereka ambil. Sementara itu, ada juga pantauan dari program Kampus Mengajar.  "Saat ini ada 34.885 pendaftar, dari PTN 18 ribu dan 16 ribu dari PTS. Sebarannya juga ter-cover dari Sabang-Merauke. saat ini kita tengah melakukan seleksi program Kampus Mengajar ini," imbuhnya.  Nizam melanjutkan, terakhir yang sangat penting adalah pemantauan Indikator Kinerja Utama (IKU). Meskipun belum semua data tersedia, namun hal ini akan cukup membantu untuk meningkatkan kualitas para mahasiswa.  "Di Command Center juga kita bisa berkomunikasi dengan seluruh perguruan tinggj, PTN dan PTS bisa kita berkomunikasi melalui studio ini sekaligus bisa menjadi Command Center dan komunikasi antar perguruan tinggi dan mitra industri kita," papar dia. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rj_xCZJ0dXQ

Ditjen Dikti Luncurkan Tiga Program Pantau Kinerja Perguruan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Program-Pencegahan-Stunting-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u" width="100%">
<figcaption>Petugas Kesehatan dari Puskesmas Kebayoran Lama di bawah Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak di Kawasan Bungur, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Kegiatan rutin ini dalam program pencegahan stunting, u</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mendukung program penanganan kasus stunting yang terus digalakkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dukungan tersebut terwujud dalam program Kampus Siaga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).  Adapun, program ini bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Gizi (Aipgi). Tujuannya adalah menggerakkan perguruan tinggi sehingga mendorong mahasiswa dalam aktivitas yang dilakukan di luar kampus demi membantu penanganan stunting.  “Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memberikan peluang bagi mahasiswa kesehatan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan mengenai stunting. Mahasiswa selama satu semester dapat mendampingi kasus stunting namun harus dilakukan diseminasi dan pengarahan oleh dosen sebelum langsung terjun ke lapangan,” jelas Ditjen Dikti Aris Junaidi, Minggu (7/2).  Awalnya, program Kampus Merdeka terkait hak belajar tiga semester di luar program studi memang tidak berlaku bagi program studi kesehatan. Namun, Aris menambahkan, seiring berkembangnya waktu sudah banyak best practice yang sudah diimplementasikan oleh bidang kesehatan.  Misalnya, dalam kegiatan Kampus Merdeka berupa proyek kemanusiaan dan program relawan menggerakkan puluhan ribu mahasiswa kesehatan dalam penanganan Covid-19. Menurut Aris, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini lebih fleksibel bagi mahasiswa kesehatan, mengingat kondisi sekarang yang sedang terjadi.  Di samping itu, menurut Aris, pendidikan tinggi juga berperan memberikan rekomendasi dari hasil kajian atau penelitian dalam penanganan stunting. Tidak kalah penting, implementasi praktik penanganan percepatan penurunan stunting di tingkat wilayah dengan melakukan edukasi dan promosi kepada masyarakat melalui pendekatan keluarga oleh kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga terkait juga harus diperhatikan.  Senada dengan itu, Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Kartini Rustandi mengungkapkan, adanya peran perguruan tinggi sangat membantu dalam meyakinkan para pemimpin daerah bahwa stunting bukan hanya urusan kesehatan.  "Selain itu juga membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan gizi dan isu gizi, serta pengabdian masyarakat perguruan tinggi dapat membantu mendata mengenai kasus yang ada sehingga dapat menjadi data yang utuh, lengkap dan terpadu," pungkasnya.

Perguruan Tinggi Bantu Penanganan Penurunan Stunting di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Demo-Mahasiswa-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Massa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (22/6/2020). Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat regulasi potongan b" width="100%">
<figcaption>Massa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (22/6/2020). Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat regulasi potongan b</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Google, Gojek, Tokopedia dan Traveloka menyelenggarakan Bangkit 2021 sebagai program Kampus Merdeka. Ini merupakan program pelatihan berbasis teknologi digital bagi mahasiswa.  Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Aris Junaidi menyampaikan, diperlukan penyesuaian pengetahuan serta kompetensi dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan global. Inovasi di bidang sains dan teknologi mampu menjadi penggerak perubahan bangsa.  “Kemajuan teknologi yang berjalan sangat cepat dan dinamis mendorong untuk terus berusaha menyesuaikan diri baik pengetahuan dan kompetensi untuk mampu bersaing dengan masyarakat global yang hampir tidak ada batasan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (11/1).  Adapun, bidang yang banyak diperlukan saat ini adalah machine learning dan data analytic. Namun, menurut Aris talenta ini masih minim dimiliki oleh generasi bangsa. Sehingga, melalui program Kampus Merdeka yang bekerja sama dengan Bangkit, diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengasah kemampuan mahasiswa di bidang tersebut.  "Melalui semangat Kampus Merdeka dengan proyek mandiri atau studi independen, mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan melalui pembelajaran dan pelatihan intensif selama satu semester dengan proyek nyata aplikasi teknologi machine learning di masyarakat," jelas Aris. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/surabaya-tolak-psbb-jawa-bali-selama-2-pekan-ini-respons-satgas-pusat/">Baca Juga: Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/01/2021/cahyo-jokowi-sudah-menang-2-0/">Baca Juga: Cahyo: Jokowi Sudah Menang 2-0</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> Aris menambahkan, melalui program ini, mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan di bidang teknologi digital dan proses pembelajarannya diakui setara 20 SKS serta micro credential yang difasilitasi langsung oleh Bangkit.  "Melalui program ini diharapkan dapat lahir talenta-talenta digital dan inkubator-inkubator inovasi di bidang teknologi informasi di perguruan tinggi," tutup Aris.  Pelatihan Bangkit 2021 ini bertujuan melahirkan mahasiswa yang kompeten di tiga bidang, yaitu machine learning, mobile programming dan cloud computing. Untuk itu, dibutuhkan mahasiswa yang memiliki kualifikasi dan motivasi yang tinggi dalam berkomitmen untuk belajar bersungguh sungguh.  Beberapa manfaat yang akan diperoleh mahasiswa setelah mengikuti program ini, seperti kompetensi berupa hard skill dan soft skill, kesempatan untuk mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, kesempatan untuk berinteraksi dengan para praktisi industri, konversi sks hingga 20 SKS, serta mendapatkan transkrip dan sertifikat. Program ini terbuka bagi mahasiswa D4/S1 di perguruan tinggi yang setidaknya telah menyelesaikan semester 5.  Berikut jadwal pelaksanaan Bangkit 2021 sebagai berikut:  Pendaftaran dan assesment: 18 November 2020-14 Januari 2021 Seleksi: 14-17 Januari 2021 Pengumuman: 18 Januari 2021 Pendaftaran ulang: 19-25 Januari 2021 Pelaksanaan pelatihan: 15 Februari-25 Juni 2021

Kemendikbud Siapkan Program Baru Kampus Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/UTBK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada semester genap tersebut, perkuliahan akan menerapkan hybrid learning. Yaitu, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan (daring).  Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam menjelaskan, keputusan itu merupakan penyesuaian dari SKB empat menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran semester genap sebelumnya. Diputuskan, mulai pertengahan Januari 2021 pendidikan tinggi menyelenggarakan hybrid learning. ”Tapi tetap, jangan gagal fokus. Harus tetap fokus dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan seluruh warga kampus,” ujarnya dalam webinar sosialisasi surat edaran pembelajaran selama masa pandemi kemarin (2/12).  Meski sudah diperbolehkan melaksanakan perkuliahan tatap muka, <a href="https://www.jawapos.com/tag/perguruan-tinggi/">perguruan tinggi</a> (PT) tetap harus mematuhi sejumlah aturan yang disiapkan Ditjen Dikti. Sebagai langkah awal, PT harus berkoordinasi dengan pemda atau satuan tugas penanganan Covid-19 di daerah. Mahasiswa yang datang dari daerah wajib dilaporkan ke satgas.  Kemudian, kampus hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler. Mahasiswa hanya datang ke kampus untuk kuliah dan diskusi tentang permasalahan pembelajaran di kelas. ”Tidak ada ngumpul di kantin, ngobrol, ngerumpi. Itu sangat berbahaya. Setelah kuliah pulang, jadi interaksi terbatas,” tegasnya.  Nizam mengatakan, perluasan kebijakan kegiatan di kampus bakal dilakukan setelah evaluasi. Bila semuanya berjalan baik dalam masa transisi awal, kegiatan lain bisa diselenggarakan.  Syarat lain, PT diminta untuk menyiapkan sarana-prasarana untuk pembelajaran hybrid. Juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ”Kalau belum siap, mohon jangan memulai dengan tatap muka pada Januari nanti,” tegas guru besar <a href="https://www.jawapos.com/tag/universitas-gadjah-mada/">Universitas Gadjah Mada</a> (UGM) tersebut.  Civitas academica yang akan beraktivitas di kampus juga harus dipastikan dalam kondisi sehat. Warga kampus dari luar daerah wajib menjalani swab test yang dilanjutkan dengan isolasi mandiri selama 14 hari. ”Mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya sebelum kembali ke kampus,” jelas Nizam.  Dia menegaskan, perkuliahan tatap muka tidak bersifat memaksa. Tapi, fakultatif. Mahasiswa yang tidak bersedia mengikuti perkuliahan tatap muka, meski kampus sudah siap, diperbolehkan memilih pembelajaran secara daring. Dia memastikan bahwa mahasiswa tersebut tetap mendapat haknya untuk bisa belajar secara daring.  Dalam menjalankan kebijakan tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ditjen-dikti/">Ditjen Dikti</a> juga menyiapkan empat rem alias penghentian kegiatan. Rem pertama, ketika ada kasus Covid-19. Kedua, rem penutupan oleh perguruan tinggi langsung. Lalu, bila ada tren perubahan kasus Covid-19 di daerah serta jika terjadi kondisi darurat khusus.  Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mewanti-wanti agar seluruh protokol kesehatan benar-benar ditaati. Bagi yang sengaja tidak patuh, Wikan memastikan kampus bakal mendapat sanksi. Mulai teguran hingga penutupan kegiatan kampus. ”Kebijakan ini sangat baik, tapi dituntut kedisiplinan luar biasa,” ungkapnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/02/12/2020/kampus-diminta-berani-injak-rem-saat-kuliah-tatap-muka/">Kampus Diminta Berani Injak Rem saat Kuliah Tatap Muka</a></li> </ul> Merespons kebijakan tersebut, Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Arif Satria memberikan apresiasi. Kendati begitu, kesehatan dan keselamatan dosen dan mahasiswa tetap menjadi concern nomor satu.  Menurut dia, yang menjadi tantangan besar ialah kehidupan mahasiswa di kos dan lingkungan sekitar kampus. ”Di beberapa kampus, saya dengar ada yang kosnya menjadi klaster (penularan Covid-19, Red). Ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.  Respons positif atas kebijakan pembukaan kampus tahun depan juga disampaikan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=sm6SAF5f0w0

Kampus Buka, Mahasiswa Boleh Pilih Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/NIZAM-ANTARA.jpg" alt="Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peluang terhadap pengembangan reka cipta di bidang teknologi harus direspons dengan cepat sebelum diambil oleh pihak-pihak lain, khususnya industri luar negeri. Melalui kolaborasi Research and Development (RnD) antara perguruan tinggi dan industri, efisiensi biaya serta optimalisasi SDM dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan industri otomotif memiliki mata rantai yang sangat baik pada aspek produksi maupun pengembangan RnD. Ke depan, pemerintah perlu mendorong pengembangan kendaraan listrik.  "Dukungan pemerintah sangatlah penting, mengingat kemajuan perekonomian bangsa saat ini dan kedepannya sangat bergantung pada reka cipta," ucap Nizam.  Salah satu dukungan yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan Merdeka Belajar Episode 6 terkait pendanaan yang salah satu programnya adalah matching fund. Dalam matching fund, terdapat platform Kedaireka untuk memfasilitasi industri dan perguruan tinggi berkolaborasi.  "Hadirnya platform Kedaireka didorong atas dasar keprihatinan terhadap banyaknya reka cipta perguruan tinggi yang belum dapat terhilirisasi ke industri, serta sebaliknya industri yang lebih nyaman dengan beragam reka cipta yang datang dari luar negeri," tambahnya.  Sesditjen Dikti Paristiyanti Nurwardani menjelaskan bahwa industri otomotif telah menyumbang 60 persen dari total PDB nasional berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin).  Walaupun sejak pandemi Covid-19 ini, industri otomotif menjadi salah satu sektor yang terkena dampak penurunan pada kuartal pertama tahun 2020. Namun, ia meyakini jika industri otomotif dapat bangkit kembali apalagi jika bersama-sama menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam proses RnD.  Dengan adanya dukungan pendanaan pemerintah melalui tiga skema pendanaan seperti insentif tambahan untuk mencapai 8 IKU, matching fund, serta competitive fund, maka industri dapat mengefisiensi biaya dengan ketentuan dukungan pembiayaan kemitraan satu banding satu (1:1).  "Misalnya saja biaya RnD salah satu industri otomotif sebesar Rp 10 miliar, maka jika berkolaborasi bersama perguruan tinggi, akan diberi kesempatan pendanaan kemitraan sebesar Rp 5 miliar sebagaimana ketentuan matching fund pada platform kedaireka,” ujarnya.  Terakhir, Nizam menyampaikan apresiasi kepada industri dan para inventor yang telah menunjukkan kesungguhannya dalam mewujudkan kedaulatan teknologi dan reka cipta di Indonesia. “Mari memulai langkah kecil bersama-sama dari sekarang, agar kita mampu membawa Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya.

Fasilitasi Industri dan Perguruan Tinggi Demi Menciptakan Inovasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pejalan-Kaki-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penumpang Transjakarta saat menunggu kedatangan bus di Halte Transjakarta, Tosari, Jl. Sudirman, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran mengimbau kepada perusahaan untuk bekerja di rum" width="100%">
<figcaption>Penumpang Transjakarta saat menunggu kedatangan bus di Halte Transjakarta, Tosari, Jl. Sudirman, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran mengimbau kepada perusahaan untuk bekerja di rum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Sumber Daya Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sofyan Effendi menuturkan bahwa Indonesia membutuhkan 58 juta tenaga kerja kerah putih atau terdidik pada 2030 mendatang. Adapun, pekerja kerah putih adalah istilah yang ditujukan kepada pekerja profesional yang rutin digaji yang bekerja di perkantoran atau mereka yang memiliki keahlian spesifik.  "Indonesia akan butuh 58 juta tenaga kerja terdidik di 2030. Nah, tenaga kerja terdidik itu salah satunya dapat dimiliki dengan meningkatkan kualitas pendidikannya," ujar Sofyan di siaran YouTube Ditjen Dikti, Selasa (27/10).  Keinginannya, kebutuhan 58 juta pekerja tersebut berasal dari warga negara Indonesia. Di mana, harapannya, mereka memiliki jenjang pendidikan S1 dan S2.  "Untuk itu yang SMA harus melanjutkan ke S1. Yang sudah S1 meningkat ke pendidikan master atau S2. Kalau perlu yang sudah master menjadi Doktor (S3)," ucap dia.  Bagi mereka yang memiliki pendidikan di jenjang S3. Menurut dia, mereka dapat membantu peningkatan kualitas sistem pendidikan di Indonesia.  Dia juga memberikan bocoran lulusan apa yang dibutuhkan oleh pasar di masa mendatang, terutama untuk mereka yang berkecimpung di bidang sains dan teknologi.  "Lulusan terdidik yang menggeluti bidang sains, teknik, ekonomi dan matematika. Bidang itu sangat dibutuhkan untuk pemenuhan bidang pembangunan Indonesia ke depan," tutup dia.

Indonesia Butuh 58 Juta Tenaga Kerja Kerah Putih di 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/saingi-sekolah-dan-pt-negeri-rhenald-kasali-swasta-perlu-dukungan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahasiswa sedang belajar di kampusnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahasiswa sedang belajar di kampusnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jendeal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melakukan kerja sama dengan Ma'arif Intitute. Adapun, kerja sama ini dilakukan guna meningkatkan literasi media.  "Kita akan melakukan kerjasama mulai hari ini dan seterusnya. Dengan tujuan kerjasama tersebut adalah meningkatkan literasi media bagi dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi," kata Sekretaris Ditjen Dikti Paristiyanti Nurwardan, melalui telekonferensi pers, Jumat (23/10).  Sinergitas ini telah diusung sejak tiga bulan lalu. Harapannya, kegiatan ini mampu direalisasikan dan menjadi peningkatan literasi media bagi dosen dan mahasiswa.  "Melakukan monitoring bersama-sama, kemudian kita lakukan evaluasi untuk mencari keberlanjutan dan perbaikan-perbaikan yang terstruktur, agar kegiatan kerjasama Ma'arif Institute dengan Ditjen Dikti di masa akan datang jauh lebih baik lagi," ucapnya.  Kata dia, terdapat 287.000 dosen dan 8 juta mahasiswa yang akan ditargetkan untuk mendapatkan literasi tentang media. Untuk itu, pendampingan pun juga akan dilakukan secara berkelanjutan.  "Didampingi dalam rangka melakukan beberapa kajian terkait dengan literasi media bagi dosen dan mahasiswa. Mari kita bersama-sama meningkatkan literasi media di dosen dan di lingkungan mahasiswa," tutup Paris.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbkP9nb67RE&ab_channel=jawapostvofficial

Ditjen Dikti Lakukan Kerja Sama Dengan Ma'arif Intitute

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ditjen Dikti

Berita Terkini