<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/CUKAI-23-3589239682.jpg" alt="Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Foto: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono melaporkan penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 183,2 triliun hingga Agustus 2024. Angka ini tercatat tumbuh sebesar 6,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan setara 57,1 persen dari target APBN 2024. Dia merinci, realisasi penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp 33,9 triliun atau 59,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka tersebut tumbuh sebesar 3,1 persen secara (yoy). "Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 183,2 triliun atau 57,1 persen dari target APBN, tumbuh 6,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Seluruh komponen kepabeanan dan cukai terpantau mengalami pertumbuhan," kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Senin (23/9). Lebih lanjut, dia mebeberkan pertumbuhan kinerja bea masuk ini didorong oleh naiknya nilai impor sebesar 3,4 persen dan menguatnya nilai tukar USD, meskipun tarif efektif terpantau turun karena turunnya penerimaan dari komoditas utama seperti kendaraan bermotor suku cadang kendaraan dan produk baja. Di sisi lain, penerimaan bea keluar juga tercatat meningkat 59,3 persen secara (yoy) menjadi Rp 10,9 triliun atau 62,2 persen dari target APBN. Penerimaan ini tumbuh signifikan sebesar 59,3 persen yang dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga. "Meskipun di sisi lain terjadi penurunan bea keluar dari produk sawit dampak dari turunnya harga dan turunnya volume ekspor," bebernya. Selanjutnya, penerimaan cukai tercatat mencapai Rp 138,4 triliun atau 56,2 persen dari target APBN. Angka tersebut tercatat tumbuh sebesar 5 persen (yoy). Thomas membeberkan, untuk komoditas Cukai Hasil Tembakau (CHT) tumbuh 4,7 persen (yoy) dipengarui oleh kenaikan produksi terutama hasil tembakau Golongan II dan Golongan II. Untuk komoditas minuman mengandung etil alkohol juga tumbuh sebesar 11,9 persen sebagai dampak kebijakan kenaikan tarif dan kenaikan poduksi. "Untuk komoditas etil alkohol juga tumbuh 21,9 persen sejalan dengan kenaikan produksinya. Selain itu bea cukai juga terus lakukan penindakan secara konsisten untuk menekan peredaran rokok ilegal di mana periode tersebut sebanyak 157,5 juta batang rokok ilegal telah berhasil ditindak," pungkasnya.

Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 183,2 triliun atau 57,1 persen dari target APBN.

Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 183,2 triliun hingga Agustus 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/IMPOR-BARANG-664874265.jpg" alt="Ilustrasi aktiviitas ekspor impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktiviitas ekspor impor di pelabuhan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan ada lima negara terbesar asal barang impor yang masuk ke Indonesia. Impor paling besar berasal dari China. "Dari kegiatan importasi melalui barang kiriman ini kami mencatat 5 besar atau top five 5 besar asal barang. Didominasi tetap dari China, Hongkong, Singapur, Jepang, dan Amerika Serikat," kata Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi dalam Media Briefing "Melindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor" di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10). "Ini yang setidaknya kecenderungannya di tahun 2021, 2022, dan 2023. Memang peringkat yang paling tinggi berdasarkan nilai devisa impor itu, impor dilakukan melalui China," sambungnya. Dia memastikan telah terjadi peningkatan impor barang kiriman sejak tahun 2021. Di mana sebagian besar barang kiriman hasil perdagangan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau E-Commerce sebesar lebih dari 90 persen. Jika dilihat dari statistik devisa impor, barang kiriman pada tahun 2021 tercatat China tercatat di posisi pertama dengan nilai devisa impor mencapai USD 186,9 juta atau 24,9 persen. Lalu disusul oleh Hongkong dengan nilai devisa impor sebesar USD 123,7 juta (16,5 persen), Singapura senilai USD 97,2 juta (13 persen), Jepang USD 53,8 juta (7,2 persen), dan Amerika Serikat senilai USD 51 juta (6,8 persen). Sementara itu, pada tahun 2022, impor tertinggi masih diduduki oleh China dengan nilai devisa impor mencapai USD 151,2 juta (21,4 persen). Kemudian, Hongkong USD 120 juta (17 persen), Singapura USD 112,5 juta (15,9 persen), Jepang USD 63,1 juta (8,9 persen), dan AS USD 51,4 juta (7,3 persen). Sedangkan hingga 31 Mei 2023, China masih menduduki sebagai negara asal impor tertinggi dengan nilai devisa impor mencapai USD 61,9 atau setara dengan 24,3 persen. "Kemudian Hongkong USD 38,6 juta (15,2 persen), Singapur USD 36,6 juta (14,4 persen), Amerika USD 21,1 juta (8,3 persen), dan Jepang sebesar USD 18,1 (7,1 persen)," tandasnya.

Ditjen Bea dan Cukai mencatat lima negara terbesar asal barang impor yang masuk ke Indonesia, Pertama berasal dari China.

5 Negara Asal Impor Barang Konsumsi Terbesar Indonesia, Salah Satunya Dari China

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/BEA.jpg" alt="Caption: Direktur Interdiksi Narkotika, Syarif Hidayat di Kantor DJBC, Jakarta, Jumat (17/6)." width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Interdiksi Narkotika, Syarif Hidayat di Kantor DJBC, Jakarta, Jumat (17/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan data penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) per Juni 2022. Dalam rentang waktu Januari-Juni 2022 itu, terdapat 379 kasus dengan jumlah 1,868 ton narkotika yang diringkus.  "Pada Juni 2022 1,868 ton dengan jumlah kasus sekitar 379," ungkap Direktur Interdiksi Narkotika, Syarif Hidayat dalam media gathering, Jumat (17/6).  Ia mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 ini terjadi perubahan besar dalam menyelundupkan barang ilegal ke dalam negeri. Jadi, dari sebelumnya menggunakan jalur udara, kini berubah menjadi jalur darat dan laut.  "Dalam masa pandemi Covid-19 ini terjadi perubahan pola penyelundupan, dari mempergunakan penumpang di dalam pesawat terbang yang masuk ke Indonesia, mengubah lewat pengiriman barang. Kami melihat banyak yang masuk melalui barang kiriman," tutur dia.  Adapun, barang-barang ilegal tersebut dikirim berasal dari sekitar golden triangle dan golden crescent. Golden triangle sendiri meliputi Thailand, Myanmar dan Laos, sementara golden crescent adalah Afghanisfan, Pakistan serta Iran.  Dari golden crescent itu, beberapa kali barang dimasukkan melalui jalur Selatan untuk sampai ke wilayah Pangandaran. Itu pun berhasil dilacak oleh pihak DJBC dan aparat yang berwenang. "Untuk map itu biasanya masuk ke sekitar perairan Malaka dan landing side di sekitar Aceh dan Sumatera Utara," jelas Syarif.  Disampaikan olehnya, dalam melaksanakan tugas pokok pihaknya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Narkotika Bareskrim Polri. "Kita melakukan kerjasama dengan mereka, kita bergerak di bidang intelejen dan pengungkapan jaringan, untuk penuntutan itu dari kepolisan, dari 1,8 ton dalam 10 juni itu kita limpahkan ke kepolisian lebih lanjut," kata Syarif.  Selain memperkuat perbatasan, DJBC juga melakukan patroli siber. Jadi, seluruh kantor pelayanan kantor pusat bea cukai melakukan analisis untuk perdagangn narkotika di dark web, Instagram dan Facebook.  "Ssampai saat ini hampir setiap hari kita mendapatkan. tidak hanya pada saat masuk, tapi juga peredaran," pungkasnya.  &nbsp;  &nbsp;

Hingga Juni 2022, Bea Cukai Berhasil Sita 1,8 Ton Narkotika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pola-travelling-berganti-nominal-pembebasan-bea-masuk-tak-lagi-ideal_m_158512.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan, lewat Ditjen Bea dan Cukai terus melakukan ekstensifikasi perpajakan guna memperluas potensi penerimaan negara. Terakhir, Ditjen Bea dan Cukai memberlakukan pajak impor barang kiriman lewat e-commerce. Selain menambah penerimaan negara, langkah ini diharapkan bisa melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri.  Dalam aturan baru ini, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Artinya, saat ini barang impor seharga Rp 45 ribu akan dikenai pajak.  Pengamat Indef Bhima Yudhistira menyebut selama ini Indonesia kebanjiran barang impor khususnya dari Tiongkok yang memanfaatkan channel ecommerce. Hal tersebut merugikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pelaku usaha lokal.  “Kerugian bagi ekonomi terlalu besar karena sulit bagi UMKM untuk bersaing dari sisi biaya produksi jika produk impor yang nominalnya kecil skalipun tidak dikenakan bea masuk,” ujarnya kepada Jawapos.com, Selasa (24/12).  Berdasarkan catatan dokumen impor, sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di tanah air mencapai 49,69 juta paket pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018 dan 6,1 juta paket pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 254 persen dibanding tahun 2018 dan 814 persen dibandingkan tahun 2017.  Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis). Namun demikian pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total kurang lebih 27,5 persen - 37,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP atau PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi kurang lebih 17,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).  Selanjutnya pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku seperti tas, sepatu, dan garmen.  Seperti diketahui beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari China. Untuk menjawab hal tersebut, dalam aturan baru ini pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu dan garmen.  Sehingga khusus untuk tiga komoditi tersebut, tetap diberikan de minimis untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya diberikan tarif normal (MFN) yaitu, Bea Masuk untuk tas 15 persen - 20 persen, sepatu 25 persen - 30 persen, produk tekstil 15 persen - 25 persen. PPN 10 persen. Persen PPh 7,5 persen - 10 persen.  Penyesuaian de minimis value sebesar USD 3 dengan mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman (CN/Consigment Note) adalah USD 3,8 per CN.  “Kalau saya justru setuju untuk kendalikan produk impor yang dijual via ecommerce. Bahkan kalau bisa minimumnya 1-2 dolar per barang,” tuturnya.  Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.  Kebijakan ini juga akan diiringi dengan ketentuan impor barang e-commerce dengan menggandeng platform marketplace untuk bersinergi dengan bea cukai dalam rangka transparansi. Skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem Bea Cukai secara online sehingga mampu menghilangkan praktik under invoice dan mengurangi missdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman.  “Yang jual produk impor yang nilainya kecil nyatanya pedagang kakap atau importir kakap,” ucapnya.

Pemerintah Putuskan Barang Impor Lewat E-Commerce Rp 45.000 Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mainan-sni-viral-bea-cukai-kita-hanya-menjalankan-aturan-kemenperin_m_182937.jpeg" alt="Mainan Gundam" width="100%">
<figcaption>Mainan Gundam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki akhir bulan Januari 2018, aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait mainan impor di media sosial. Polemik pun muncul di kalangan nitizen. Dalam hal ini, pihak Bea Cukai angkat bicara. Kasubdit Komunikasi dan Publikasi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/21/182928/aturan-sni-mainan-impor-viral-ini-tanggapan-bea-cukai" target="_blank">Ditjen Bea Cukai</a>, Deni Surjantoro mengatakan, aturan barang yang diwajibkan untuk bersertifikat SNI itu bertujuan untuk melindungi daya saing produk dalam negeri. Tak hanya mainan, menurutnya, semua barang yang masuk ke Indonesia harus menjalankan prosedur yang berlaku. "Tidak hanya mainan, ada juga ban, dan lain sebagainya. Itu ada dalam aturan Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," katanya, kepada JawaPos.com, Minggu (21/01). Untuk yang dibedah, kebanyakan adalah barang-barang yang dibawa langsung oleh penumpang maupun dikirim lewat paket layanan pengiriman barang. "Untuk yang dibedah sendiri, banyak yang kita tunggu untuk mengurus izin SNI-nya terlebih dahulu," Ia menjelaskan, Bea Cukai hanya menjalankan perintah dari Kemenperin. Masalah-masalah yang terjadi di lapangan, seperti kasus Faiz Ahmad yang lebih memilih mainannya dihancurkan, hal itu tentu menjadi evaluasi ke depannya. "Besok akan lakukan pertemuan antara pihak Kemenperin, Bea Cukai, dan Asosiasi terkait," bebernya panjang lebar. Lebih lanjut Deni memaparkan, aturan SNI hanya dijalankan Bea Cukai dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Dari aturan ini, Deni menjelaskan bahwa ada batasan skala umur untuk mainan, yakni untuk umur mainan dibawah 14 tahun, wajib ber-SNI dan untuk mainan diatas umur diatas 14 tahun, tidak wajib ber-SNI. "Nah sekarang kita lihat mainannya, kan kadang ada keterangan di mainan tersebut, ini untuk umur berapa. Bila untuk dibawah 14 tahun, itu wajib SNI. Penggunaan SNI ini untuk melindungi yang berumur 14 tahun ke bawah dan memastikan bahwa mainan itu benar-benar aman bagi mereka," terangnya. Terkait ungkapan pihak Ketua Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas, Deni enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal itu adalah relatif. Dari penuturan AMI, Deni mengatakan hal itu menjadi bahan evaluasi pihak Bea Cukai. "Tentunya itu menjadi masukan bagi kami. Bagi yang tidak paham, akan kita tindaklanjuti. Namun, kita pastikan untuk setiap petugas di lapangan sudah dibekali dengan peraturan-peraturan yang harus dijalankan," tutupnya.&nbsp;

Mainan SNI Viral, Bea Cukai: Kita Hanya Menjalankan Aturan  Kemenperin