<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/02/05/07f51ac2-ce8b-4dd4-836b-ca5eaeca7f0d-694516453.jpg" alt="Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. &ldquo;Satu lagi yang saat ini kami sedang dalami, yaitu terkait dengan pengurusan cukai,&rdquo; ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2). Asep menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengungkapkan perkembangan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Dalam perkembangan penyidikan kasus itu, dia mengatakan KPK mengetahui bahwa salah satu pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai berinisial SA sejak November 2024 diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai. &ldquo;Baik itu yang diproduksi dalam negeri maupun barang impor yang produknya dikenai cukai,&rdquo; jelasnya. Walaupun demikian, dia mengatakan SA belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal. Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC. Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL). Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK). Pada 26 Februari 2026, KPK mengumumkan Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru kasus tersebut setelah mendalami keterangan para saksi, terutama mengenai penggeledahan salah satu rumah aman di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada 13 Februari 2026, yang turut menyita uang tunai sekitar Rp5 miliar dalam lima koper. (*)

KPK tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi dalam Pengurusan Cukai pada Ditjen Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-2JPG-782781157-438011165.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terus berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut asal-usul uang hingga sosok yang akan menerima suap dari rumah aman atau&nbsp;safe house&nbsp;terkait importasi barang KW itu. Sebelumnya, KPK menemukan sejumlah uang saat menggeledah beberapa rumah aman terkait kasus impor barang KW. Salah satunya adalah temuan uang tunai sekitar Rp 5 miliar dalam lima koper dari rumah aman di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. &ldquo;Termasuk temuan kemarin dari penggeledahan yang penyidik lakukan, itu juga tentunya akan didalami asal-usulnya dan peruntukannya untuk siapa saja,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (24/2) sebagaimana dilansir dari Antara. Budi mengatakan, penyidik masih terus menelusuri aliran uang kasus tersebut. &ldquo;Termasuk juga berkaitan dengan penelusuran aliran uang, apakah masih ada pihak-pihak lain yang diduga menikmati aliran uang terkait dengan perkara ini,&rdquo; katanya. Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal. Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan 6 dari 17 orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC. Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kasubdit Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kasi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL). Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

KPK tengah mengusut asal-usul uang hingga sosok yang akan menerima suap dari rumah aman atau safe house terkait importasi barang KW itu.

KPK Telusuri Penerima uang di Rumah Aman Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Desain-tanpa-judul-35-4253950986.png" alt="Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan motor dan batu bara tidak dikenakan pungutan cukai. Dirjen Bea Cukai Askolani memastikan, berita yang beredar terkait cukai dua barang tersebut merupakan sebatas kajian.&nbsp; &rsquo;&rsquo;Yang menulis kita (DJBC) akan mengenakan cukai sepeda motor dan batu bara, itu kami sampaikan tidak ada. Tidak ada implementasi, masih jauh sekali,&rdquo; ujarnya pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4).&nbsp; Askolani menjelaskan bahwa DJBC melakukan berbagai kajian terkait potensi penerimaan cukai. Namun, hal itu bukan berarti kajian tersebut lantas diimplementasikan. Sebab, banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan sebelum memungut cukai.&nbsp; Dia mengimbau agar tidak mengartikan kajian tersebut sebagai indikasi bahwa pemerintah akan mengenakan cukai atas sepeda motor atau batu bara. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kebijakan ataupun rencana implementasi cukai, baik terhadap motor maupun batu bara.&nbsp; Sebab, setiap perubahan atau perluasan objek cukai harus dibahas terlebih dahulu dalam kerangka pembahasan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) bersama DPR, dan disampaikan secara transparan kepada publik. &rsquo;&rsquo;Jadi selama tidak masuk di Undang-Undang APBN, maka tidak akan ada perubahan kebijakan cukai,&rsquo;&rsquo; jelas Askolani.&nbsp; Sebelumnya, dalam Laporan Kinerja DJBC 2024, disebutkan bahwa DJBC melakukan kajian ekstensifikasi cukai sebagai bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara. Sepeda motor dan batu bara termasuk dalam daftar topik kajian tersebut. Namun, laporan itu tidak menyebut adanya tahapan implementasi lebih lanjut.&nbsp;

Hingga saat ini tidak ada kebijakan ataupun rencana implementasi cukai, baik terhadap motor maupun batu bara.

Bea Cukai Pastikan Tidak Ada Cukai untuk Motor dan Batu Bara

<div id="m#msg-f:1786629525259669266" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/IMG_20231227_103944-208201493.jpeg" alt="Baim Wong memamerkan Ipad harga Rp 1 juta." width="100%">
<figcaption>Baim Wong memamerkan Ipad harga Rp 1 juta.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> JawaPos.com-Baim Wong sepertinya ketar ketir saat dirinya diadukan ke Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak oleh netizen buntut adanya pengumuman akan menjual iPad dengan harga sangar murah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013669681/relawan-prabowo-gibran-akan-rilis-lagu-berjudul-kamu-gemoy">Relawan Prabowo-Gibran akan Rilis Lagu Berjudul Kamu Gemoy </a> Netizen menduga iPad yang mau dijual Baim Wong dengan harga murah sekitar Rp 1 jutaan itu bermasalah atau tidak mentaati peraturan yang seharusnya. Itu yang mendasari netizen berramai-ramai mengadukan Baim Wong ke Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Namun Baim Wong punya cara tersendiri untuk mengontrol isu liar yang bergulir di media sosial. Dia dengan cepat memilih mendatangi kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai dan bertemu dengan pimpinannya secara langsung untuk membuktikan bahwa iPad itu tidak bermasalah secara hukum. Dalam unggahan Baim Wong di Instagram, dia bertemu sekaligus mengobrol dengan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Nirwala Dwi Heryanto. "Langsung saja ke Bea Cukai nya. Kalau nggak salah, ngapain takut. Bukti-bukti juga dibawa ke Bea Cukai," aku Baim Wong dalam unggahannya di Instagram. Dari kejadian penjualan iPad murah yang kemudian dipermasalahkan oleh netizen, sekalipun batal dijual, ada hikmah yang dapat dipetik oleh Baim Wong. Salah satu hikmahnya, dia mengaku bisa berkenalan dengan pimpinan Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. "Kalau nggak rame beritanya, saya nggak akan kenal sama Direktur Bea Cukai, Pak Nirwala. Semua staff disana baik banget, kantor rasa rumah," aku Baim Wong. Ada potongan video yang juga diunggah suami Paula Verhoeven di akun Instagramnya. Dalam pembicaraan itu terungkap bahwa Nirwala Dwi Heryanto menyatakan iPad Baim Wong aman atau tidak bermasalah secara hukum. "Aman aman. Ada faktur pembeliannya kan?," tanya Nirwala.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013669643/jelang-tahun-baru-kkp-bagikan-88-ton-ikan-gratis">Jelang Tahun Baru, KKP Bagikan 8,8 Ton Ikan Gratis</a> "Iya ada, ada semuanya. Serarti semuanya aman ya," kata Baim Wong yang kembali dijawab aman oleh Nirwala. (*) <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Baim Wong sepertinya ketar ketir saat dirinya diadukan ke Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak oleh netizen buntut Akan jual iPad murah

Baim Wong Datangi Bea Cukai setelah Penjualan iPad Murah Dipersoalkan Netizen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/YUSTINUS-633142634.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menyampaikan klarifikasi soal kabar sebanyak 102 kontainer barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditahan oleh Bea Cukai. Kabar tersebut beredar disampaikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Terkait itu, Prastowo menyayangkan langkah ketua BP2MI yang terlalu sering berkoar ke publik tanpa berkoordinasi terlebih dulu. Pasalnya, langkah yang dilakukan oleh Bea Cukai telah sesuai aturan terbaru. Salah satunya, terkait aturan atau tata kelola masuknya barang impor di Indonesia untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk dalam negeri. "Kami sangat menyayangkan Kepala BP2MI terlalu sering bicara ke publik tanpa koordinasi. Mengenai barang kiriman milik Pekerja Migran, seolah Bea Cukai semena-mena. Ingat perintah Presiden bbrp waktu lalu ttg banjir produk impor dan kita sepakat melindungi UMKM dan produk dalam negeri. Maka dilakukan perbaikan regulasi dan tata kelola," kata Prastowo melalui laman X pribadinya, dikutip Minggu (3/12). Dia menjelaskan, mengenai kebijakan pembatasan impor demi melindungi pelaku UMKM dan produk dalam negeri, termasuk perdagangan melalui sistem elektronik yang sehat pemerintah sudah menerbitkan dua aturan. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Salah satu poin penting di PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah Consignment Note (CN) yang merupakan dokumen yang wajib diserahkan oleh perusahaan ekspedisi kepada petugas Bea Cukai. Adapun dalam persoalan yang disebut kepala BP2MI, Bea Cukai tidak menahan barang tersebut. Melainkan, barang menumpuk lantaran pihak ekspedisi yang mengangkut barang pekerja migran belum menyerahkan CN kepada Bea Cukai. "Nah, (CN) inilah yang menjadi penyebab penumpukan barang. Hingga saat ini kontainer tertumpuk tersebut masih dalam penguasaan pihak ekspedisi karena CN belum diserahkan. Tanggung jawab beralih ke Bea Cukai, ketika CN sudah diserahkan pihak ekspedisi ke Bea Cukai. Jelas ya," jelas Prastowo. Atas kondisi tersebut, kata Prastowo, Kantor Bea Cukai Tanjung Perak pada tanggal 10 November 2023 sudah mengirimkan surat ke pihak ekspedisi meminta agar CN segera disampaikan kepada Bea Cukai. "Agar kontainer yang tertumpuk dapat segera dilakukan proses pengeluaran. Kita berpegang pada regulasi dan porsi kewenangan," lanjutnya. Terkait hal ini, alangkah baiknya Kepala BP2MI membantu para pekerja migran dengan ikut mendorong pihak ekspedisi untuk segera menyampaikan CN. "Ini namanya kolaborasi yang benar. Bersama-sama memastikan regulasi yg ada dijalankan dengan baik. Kami berharap sahabat PMI memahami ini dan tidak mudah tergocek provokasi dan informasi yang tidak tepat, dari pihak mana pun. Kemenkeu dhi Bea Cukai selalu terbuka dan siap proaktif membantu," tandasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

 



Barang menumpuk lantaran pihak ekspedisi yang mengangkut barang pekerja migran belum menyerahkan Consignment Note (CN) kepada Bea Cukai

Jubir Kemenkeu Klarifikasi Soal 102 Kontainer Barang Pekerja Migran Ditahan Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/BEA-CUKAI-12-347653201.jpg" alt="Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi dalam Media Briefing &quot;Melindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor&quot; di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10)." width="100%">
<figcaption>Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi dalam Media Briefing &quot;Melindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor&quot; di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperketat impor barang yang dilakukan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau E-Commerce mulai 17 Oktober 2023 mendatang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam kebijakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/2023 menjadi PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan, Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. "Implementasi yang dipercepat ini perlu dilakukan revisi PMK 96 dan ini sudah proses harmonisasi dan insya Allah dalam waktu dekat sebelum berlakunya 17 Oktober ini sudah akan dikeluarkan revisi tentang pemberlakuan PMK 96 tentang barang kiriman ini," Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi dalam Media Briefing "Melindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor" di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10). Dalam aturan tersebut, salah satu hal yang diatur adalah mewajibkan PPMSE atau E-Commerce untuk bermitra dengan Bea Cukai. Utamanya bagi marketplace yang melakukan impor barang di atas 1.000 kiriman. "Terkait dengan skema kemitran PPMSE dengan DJBC perlu kami sampaikan bahwa selama ini berdasarkan PMK 199 kemitraan antara DJBC dan PPMSE yang kita kenal dengan menggunakan skema Delivered Duty Paid (DDP) ini sudah kita lakukan dengan PMK 199 ini," ujarnya. "Tetapi dengan dilakukan ketentuan PMK 96 ini yang dulu sifatnya opsional nanti kita akan memandatory-kan bahwa PPMSE ini diwajibkan untuk melakukan kemitraan dengan DJBC sepanjang jumlah dokumennya itu lebih dari 1000 dalam 1 tahun kalender. Itu kita mandatory kan," sambungnya. Lebih lanjut, Fadjar menjelaskan bahwa dengan rilisnya PMK Nomor 96/2023 yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2023 mendatang. Nantinya, seluruh E-Commerce yang bermitra wajib menyampaikan e-catalog dan e-invoice kepada Ditjen Bea Cukai. "Untuk menyelesaikan impor barang kiriman PPMSE yang bermitra itu wajib menyampaikan e-catalog dan juga e-invoice atas barang kiriman tersebut yang nantinya kami akan membandingkan dengan consaiment note dari barang kiriman tersebut," lanjutnya. Adapun alasan dibalik penyampaian e-catalog dan e-invoice dilakukan agar Bea Cukai dapat mengetahui harga sebenarnya atas barang kiriman impor tersebut. Dengan begitu ditegaskan, bahwa dengan terbitnya perubahan PMK 199/2019 maka skema kemitraan E-Commerce dengan Bea Cukai yang semula opsional menjadi wajib. Beberapa PPMSE sudah melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain Lazada. Adapun yang sedang dalam proses, yakni Shopee dan beberapa PPMSE lain. Selain itu, Fadjar juga menyampaikan bahwa skema kemitraan yang dilakukan DJBC dan E-Commerce itu menjadi sorotan di global. Di mana, inisiasi program kemitraan tersebut menjadi tolak ukur dari negara-negara lain. "Alhamdulillah dengan kami menginisiasi program kemitraan antara DJBC dan PPMSE ini juga sudah mendapat recognize dari WCO sebagai salah satu benchmark yang bisa dilakukan di negara-negara lain. Kami diminta juga sharing bagaimana mekanisme kemitraan antara DJBC dan PPMSE ini di forum-forum di WCO," tandasnya. Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com &nbsp;

Seluruh E-Commerce yang bermitra wajib menyampaikan e-catalog dan e-invoice kepada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Impor Barang di E-Commerce Bakal Lebih Ketat, Berlaku Mulai 17 Oktober 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/KETUT-KEJAGUNG.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (I.C.Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana (I.C.Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada tahun 2010-2022. Terkait kasus tersebut, tiga orang pegawai Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan diperiksa sebagai saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, selain 3 pegawai Ditjen Bea Cukai, penyidik juga memeriksa 1 orang dari pihak swasta. "Penyidik Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus) memeriksa empat orang saksi, yakni HW, MAD, FI, dan EDN," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/5). Dia mengatakan, tiga pegawai Bea Cukai yang diperiksa yaitu EDN, selaku Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta FI dan MAD yang berstatus PNS di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Sementara seorang saksi dari pihak swasta berinisial HW berstatus karyawan PT Indah Golden Signature. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas," jelas Ketut. Sebelumnya, Jampidsus Kejagung memutuskan menaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022 ke tahap penyidikan. Hal itu tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-14/F.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023. Penyidik pun telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, termasuk di Kantor Bea dan Cukai. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita beberapa dokumen serta barang bukti elektronik.

Kejagung telah menaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas periode 2010-2022 ke tahap penyidikan.

Dalami Dugaan Korupsi Komoditas Emas, Kejagung Periksa 3 Pegawai Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PAKAIAN-BEKAS.jpg" alt="Sitaan pakaian bekas impor sebanyak 7.363 bal yang siap dimusnahkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Dirjen Bea Cukai di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (28/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Sitaan pakaian bekas impor sebanyak 7.363 bal yang siap dimusnahkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Dirjen Bea Cukai di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (28/3/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan bahwa pakaian bekas impor ilegal yang masuk ke Indonesia berasal dari Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand.  "Kalau ditanya pemasukannya, biasanya dari Singapura, Malaysia, Vietnam, atau Thailand, itu menjadi salah satu titik masuk," ujar Askolani ditemui saat pemusnahan pakaian bekas impor di Cikarang, Jawa Barat, Selasa.  Pakaian bekas tersebut masuk melalui beberapa titik yakni Batam, Lampung, Medan hingga pelabuhan besar seperti Tanjung Priok.  Menurut Askolani, para pelaku penyelundupan memalsukan keterangan.  "Itu dimungkinkan, mereka masukkan ke kontainer dengan membuat manifes yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian dia menyatakan ini bukan ballpress (karung padat berisi pakaian bekas)," katanya.  Askolani mengatakan, penyelundupan pakaian bekas impor banyak dilakukan melalui jalur-jalur kecil atau jalan tikus. Namun demikian, Bea dan Cukai tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelaku.  Jalur tikus itu bukan kewenangan Bea Cukai, itu tentunya koordinasi dengan Perhubungan (Kementerian Perhubungan) sama Pemda (Pemerintah Daerah).  "Kami kan hanya mengawasi barang, tapi kalau pelabuhan itu kami sebetulnya sudah komunikasikan dengan Perhubungan bagaimana jalur tikus yang banyak di daerah-daerah, itu sebagian Pemda yang punya kewenangan," kata Askolani.  Askolani menegaskan bahwa sudah empat tahun belakangan pihaknya secara konsisten mencegah masuknya penyelundupan barang ilegal bernilai puluhan miliar.  Dia juga menyebut bahwa tangkapan tersebut akan terus dilakukan hingga tahun-tahun mendatang.  Pemusnahan pakaian bekas asal impor ilegal sebanyak 7.363 bal atau senilai Rp80 miliar di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (28/3).  Barang tersebut merupakan hasil sitaan dari tim gabungan Bea dan Cukai bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) melalui operasi yang dilakukan pada 20-25 Maret 2023.  Operasi dilakukan di beberapa lokasi strategis, seperti akses masuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta beberapa gudang yang terindikasi sebagai lokasi penimbunan ballpress.  Tangkapan pakaian bekas ini juga didapat dari data-data intelejen serta melibatkan seluruh institusi pemerintahan.

Dirjen Bea Cukai: Pakaian Bekas Berasal dari Singapura hingga Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/defaut2.jpg" alt="Sumber foto: Dok. Kemenkeu Ilustrasi. Sederet permintaan maaf Kemenkeu di tengah netizen yang curhat soal pelayanan Ditjen Pajak-Bea Cukai di medsos" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: Dok. Kemenkeu Ilustrasi. Sederet permintaan maaf Kemenkeu di tengah netizen yang curhat soal pelayanan Ditjen Pajak-Bea Cukai di medsos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Media sosial akhir-akhir ini diramaikan oleh curhatan netizen yang mengeluh soal pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).  Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku institusi besar yang menaungi dua lembaga itu kemudian turun tangan untuk menyampaikan permohonan maaf.  Adapun ucapan minta maaf disampaikan berbagai pihak di Kemenkeu, mulai dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo hingga akun resmi media sosial salah satu instansi dalam naungan Kemenkeu.  Berikut ini sederet permintaan minta maaf Kemenkeu di Tengah Netizen yang Curhat Soal Pelayanan Ditjen Pajak-Bea Cukai di Medsos:  Menang Lomba di Jepang Ditagih Pajak Piala Rp 4 Juta  Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) buka suara terkait dengan curhatan akun Twitter @zahratunnisaf yang mengaku ditagih pajak sebesar Rp 4 juta saat membawa piala ke tanah air. Padahal, penyanyi tersebut mengaku tak mendapatkan uang dari lomba itu.  Terkait itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan akan mengevaluasi interaksi petugas untuk perbaikan.  “Terkait dengan interaksi antara petugas dan Sdri FZ dalam pelayanan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf. Hal ini akan menjadi evaluasi untuk terus melakukan perbaikan layanan,” kata Nirwala kepada JawaPos.com, Selasa (21/3).  Koper Alissa Wahid Diacak-acak Bea Cukai  Alissa Wahid, putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ia mengatakan bahwa kopernya sempat diacak-acak oleh petugas. Tak hanya sampai di situ, dirinya pun disangka sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Terkait itu, Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. “Kami minta maaf kalau ada perlakuan yang tidak proper. Tentu tidak ada standar pemeriksaan seperti itu. Jadi, semata-mata itu anomali, atau kelakuan oknum,” kata Yustinus Prastowo kepada wartawan, Rabu (22/3).  Ia menjelaskan, petugas Bea dan Cukai yang bertugas di bandara memang memiliki kewenangan untuk memeriksakan barang milik penumpang. Hal ini dilakukan untuk memastikan hal-hal yang dicurigai.  "Kalaupun membongkar-bongkar koper itu memang kewenangan petugas, dalam rangka memastikan kalau ada yang dicurigai atau secara profiling di luar kewajaran,” jelasnya.  Meski begitu, ia memastikan bahwa Bea Cukai dalam pelayanannya sudah menerapkan best practices. Namun hal itu terjadi lantaran ada oknum belaka yang secara individual bisa menyimpang.  Dodit Mulyanto kena Denda Pajak Rp 80 Juta  Melalui akun pribadinya, Dodit Mulyanto curhat pernah terkena denda bayar pajak hingga Rp 80 juta. Hal ini terjadi ketika Dodit pernah kurang bayar saat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pada tahun 2016.  Dodit juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditolak usai mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan denda.  Terkait itu, Yustinus Prastowo mengungkapkan permintaan maaf dan berjanji akan mengusut keluhan Dodit kepada instansi terkait.  "Mas @Dodit_Mulyanto nyuwun pangapunten njih (mohon maaf). Kami koordinasikan dengan teman-teman @DitjenPajakRI agar dicek permohonan pada waktu itu. Matur nuwun," tulis Prastowo saat membalas curhatan Dodit di Twitter, Selasa (21/3).  DJPb Jiplak Karakter Anime  Tak hanya Ditjen Pajak hingga Bea Cukai, sebelumnya juga Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu sempat mengungkapkan maaf lantaran ketahuan menjiplak salah satu karakter anime untuk maskot contact centernya.  Untuk diketahui, permintaan maaf itu disampaikan usai DJPb Kemenkeu memperkenalkan karakter Nindy dengan panggilan Miss Call DJPb. Karakter tersebut dinilai menjiplak lantaran rambut yang dikenakan sama-sama pendek dan hanya beda warna, rambut Nindy berwarna hitam, sedangkan karakter aslinya berambut putih.  "MinHAI mohon maaf terkait adanya kemiripan karakter Nindy dengan ilustrasi lain. Izinkan MinHAI menyampaikan bahwa layanan contact center HAI DJPb menjunjung tinggi orisinalitas sebuah karya," dalih DJPb Kemenkeu, dikutip dari Twitter @haiDJPb, Jumat (17/3).  "Oleh karena itu, MinHAI memohon maaf dan berkomitmen untuk lebih teliti ke depannya. Tak lupa MinHAI juga ingin berterima kasih atas kepedulian TemanHAI yang sudah mengingatkan. Salam hangat," tulis permohonan maaf tersebut.

Sederet Permintaan Maaf Kemenkeu di Tengah Keluhan Netizen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Hardjuno-HMS-PSBB.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di era Menkeu Sri Mulyani.  Mirisnya lagi, kata Hardjuno, kasus ini terbongkar disaat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi covid-19 selama 3 tahun terakhir.  Hal ini menjadi pembuka kotak ‘Pandora’ atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat DJP Kemenkeu. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era Orde Baru, para pejabat di lingkungan DJP dan DJBC Kemenkeu, memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.  “Dan tidak sesuai dengan normal ‘Take Home Pay’ atau gaji resmi yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS) yang ada jika ditelusuri " termasuk Tunjangan Khusus" yang diterimanya pula secara formal,” ujar Hardjuno di Jakarta, Selasa (7/3).  Seperti diketehui, diakhir Periode kedua Presiden Jokowi berkuasa 2019-2024 tercoreng oleh ulah dua orang pejabat di Kemenkeu yaitu Pejabat Eselon III alias Kabag Umum Kanwil Pajak Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo dan viralnya pamer harta Kepala Bea Cukai Yogya yang juga baru Eselon II, Eko Darmanto.  Oleh karena itu tegas Hardjuno, pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu ini harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu yang lainnya. Sebab, patut diduga masih banyak pejabat di Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.  “Ini kehendak Tuhan yang Maha Esa,” katanya.  Menurut Hardjuno, kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto baru "hanya puncak gunung es"- dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat dilingkungan Kemenkeu khususnya di DJP dan DJBC. Karena intinya perilaku oknum-oknum pejabat Kemenkeu yang "overcconfidence", menggunakan kekuasaannya untuk kesenangan pribadi. Ini mengerikan dan menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.  "Apalagi ini, terjadi disaat angka kemiskinan di Indonesia meningkat,” tuturnya.  Kecemburuan social ini bisa memicu instabilitas politik menjelang tahun politik 2023-2024 ini. Untuk itu, Hardjuno mendesak Sri Mulyani melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh pegawainya agar kejadian hedonisme ini tidak terulang lagi.  "Saya kira, ini menjadi PR bagi Menkeu Sri Mulyani, agar mengevaluasi secara menyeluruh kepada pegawainya agar tidak ada kejadian seperti ini terulangnlagi,” tuturnya.  Hardjuno menilai, terbongkarnya kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, membuat kredibilitas Menkeu Sri Mulyani berada di titik nadir.  Kedua kasus ini mengkonformasikan Menkeu Sri Mulyani sama sekali tidak melakukan perbaikan kinerja di Kemenkeu kecuali menumpuk utang Negara yang angkanya mencapai Rp 7.000 Triliunan di era Rezim Jokowi-Ma’aruf Amin. Tumpukan utang ini tegas Hardjuno lagi sangat memberatkan generasi yang akan datang.  “Selama ini, Menkeu Sri Mulyani memang sukses membuat rakyat percaya. Tapi kasus pamer harta, harta yang tak wajar, dan bahkan angka jumlah pejabat pajak yang tidak lapor pajak, membuktikan sebaliknya. Yakni, kemenkeu ternyata tidak bisa dipercaya,” tegasnya.  Padahal, selama ini, Menkeu Sri Mulyani mencitrakan dirinya sebagai sosok yang telah banyak melakukan perubahan di jajaran kementeriannya, khususnya dilingkungan DJP dan DJBC. Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya Revolusi Keuangan Negara. Hal ini penting agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan benefit bagi rakyat. Apalagi, DJP dan DJBC memberi kontribusi lebih 70 persen dari total penerimaan APBN.  “Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira, perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajaknya,” tuturnya.  Seiring mencuatnya kasus hedons pejabat Kemenkeu ini, predikat sebagai ratu ‘utang kembali disematkan kepada Sri Mulyani.  “Bayangkan utang nambah terus. Ini mengerikan karena Sri Mulyani terbukti tak becus mengelola anak buahnya tapi kita terlanjur punya utang sampai Rp 7400 triliun,” papar Hardjuno.  Karena itu, menurut Hardjuno sangat bisa dimengerti dugaan selama ini Sri Mulyani mendapat banyak penghargaan internasional bahkan sebagai Menkeu Terbaik Dunia hanya karena semua kebijakannya memang menguntungkan kreditor-kreditor internasional.  Sementara itu, di dalam negeri Sri Mulyani terbukti sukses melakukan pencitraan sebagai sosok dipercaya. Remunerasi besar-besaran untuk jajarannya pun diterima oleh masyarakat sebagai kewajaran karena bertujuan agar para pejabat tidak tergoda melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaporan pajak.  “Tapi hari ini Tuhan membongkar semuanya. Direktorat Pajak dan Bea Cukai isinya orang-orang yang gila harta semua. Dan bagaimana kita bisa percayakan uang kita, masa depan anggaran kita kepada Sri Mulyani dan anak-anak buahnya?” tandas Hardjuno Wiwoho.

Usut Tuntas Atas Harta Kekayaan Tak Wajar Pejabat Kemenkeu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen bea cukai

Berita Terkini