<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h2 class="titletext"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/3WuPe1X5xy5aaZoHpr97GWDrk1Hx209qfAoOTj7f-1235145474.jpg" alt="Sule kesal ditilang petugas dishub dalam Operasi Lintas Jaya. (Instagram: folkkonoha)" width="100%">
<figcaption>Sule kesal ditilang petugas dishub dalam Operasi Lintas Jaya. (Instagram: folkkonoha)</figcaption>
</figure> </h2> &nbsp; JawaPos.com-Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan (Jaksel) menyatakan komedian Entis Sutisna&nbsp;alias&nbsp;Sule minta ditilang karena tidak dapat&nbsp;menunjukkan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK). "Beliau (Sule) tidak dapat menunjukkan STUK kendaraan, selanjutnya beliau minta untuk ditilang," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan&nbsp;Bernard Octavianus Pasaribu saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan alasannya menilang Sule di Jalan Veteran, Pesanggrahan,&nbsp;karena komedian itu tidak dapat menunjukkan STUK pada Kamis (25/9). Lebih lanjut, dia mengungkapkan penilangan terhadap Sule&nbsp;itu dilakukan dalam penertiban Operasi Lintas Jaya. Sebelum melakukan penilangan, petugas Sudinhub Jaksel telah lebih dulu memberikan kesempatan kepada Sule untuk mencari buku uji berkala kendaraan yang digunakannya. Namun, dia tidak dapat menunjukkan surat tersebut dan meminta untuk ditilang. "Beliau membawa kendaraan kabin ganda (double cabin). Ketika diperiksa, tidak bisa menunjukkan buku uji berkala/STUK," ujar Bernard. Kemudian, petugas mengecek kendaraan Sule melalui sistem daring, dan diketahui masa berlaku uji kendaraan bermotor/KIR-nya sudah habis. "Diketahui KIR-nya sudah habis masa berlakunya tanggal 23 Maret 2025," ucap Bernard. Kendati demikian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan penilangan terhadap komedian itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) petugas di lapangan. Sesuai aturan, kendaraan angkutan barang maupun penumpang wajib melakukan uji KIR secara berkala setiap enam bulan sekali. Kewajiban itu berlaku juga untuk kendaraan pribadi jenis kabin ganda. Sebelumnya, video Sule diberhentikan oleh petugas Dishub DKI saat membawa mobil double Cabin Toyota Hilux ramai di media sosial. Video yang memperlihatkan Sule sedang ditilang oleh Dishub itu diunggah oleh akun TikTok @qinoy_81. Dalam video tersebut, Sule terlihat menghampiri petugas Dishub untuk meminta penjelasan mobilnya diberhentikan. Sule ditilang setelah kedapatan membawa kendaraan kabin ganda (double cabin) dengan masa berlaku KIR yang sudah kedaluwarsa. (*) &nbsp; &nbsp;

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan (Jaksel) menyatakan komedian Entis Sutisna alias Sule minta ditilang

Sule Minta Ditilang karena Tak Dapat Tunjukkan STUK ke Sudinhub Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/3WuPe1X5xy5aaZoHpr97GWDrk1Hx209qfAoOTj7f-1235145474.jpg" alt="Sule kesal ditilang petugas dishub dalam Operasi Lintas Jaya. (Instagram: folkkonoha)" width="100%">
<figcaption>Sule kesal ditilang petugas dishub dalam Operasi Lintas Jaya. (Instagram: folkkonoha)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komedian Sutisna atau akrab disapa Sule kena tilang oleh petugas Dinas Perhubungan dalam Operasi Lintas Jaya. Momen Sule ditilang diketahu dalam video unggahan akun Instagram Folkkonoha. Dalam video, terlihat Sule mendatangi petugas Dishub yang lokasinya kurang lebih 30 meter. Dia pun ditanya tentang KIR atas kendaraan yang dibawanya.&nbsp; Ayahanda penyanyi Rizky Febian mengaku suratnya lupa dibawa. Petugas pun tetap meminta agar diperlihatkan KIR atas kendaraan yang dibawa Sule. &ldquo;Suratnya ada nggak? Surat KIR-nya?, &ldquo; tanya salah satu petugas. &ldquo;Ada, tapi antara ketinggalan atau ada di mobil pak, &ldquo; kata Sule. Tak mau ribet dan dikejar waktu, Sule kemudian meminta dirinya ditilang saja supaya dia dapat memproses sesuai aturan yang berlaku di pengadilan.&nbsp; Setelah Sule minta ditilang, petugas pun mengurus dokumen tilangnya dan kemudian minta supaya ditandatangani oleh Sule. "Nggak apa-apa ditilang, kita bayar ke negara," ujar Sule. Sule sempat bertanya apakah di pengadilan nanti bisa diwakilkan oleh orang lain atau harus dirinya sendiri yang datang. Petugas menyatakan m, boleh diwakili oleh orang lain. Meski lebih memilih ditilang, Sule tampak kesal kepada petugas saat berjalan ke arah mobil yang dibawanya. Sule kesal karena pajak naik namun masih dikenakan penilangan. &ldquo;Sudah pajak naik terus, apa-apa kita bayar pajak, ini kita ditilang," keluh Sule. &nbsp;

Komedian Sutisna atau akrab disapa Sule kena tilang oleh petugas Dinas Perhubungan dalam Operasi Lintas Jaya.

Ditilang Dishub, Sule Mengeluh: Sudah Pajak Naik Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000565184-2-4138084669.jpg" alt="Ratusan knalpot brong brong hasil penindakan Satlantas Polrestabes Surabaya dan jajaran selama 2024. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan knalpot brong brong hasil penindakan Satlantas Polrestabes Surabaya dan jajaran selama 2024. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polrestabes Surabaya panen knalpot brong sepanjang 2024. Tercatat, sepanjang tahun ini Satlantas Polrestabes Surabaya menindak 527 pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Sebagaimana Pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan knalpot brong dilarang karena tidak memenuhi syarat teknis laik jalan. "Knalpot brong ini menjadi perhatian bersama. Kita melakukan 527 kali penindakan oleh Satlantas Polrestabes dibantu Polsek jajaran," ujar Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, Senin (30/12). Menurut dia, selain mengganggu kenyamanan, suara motor dengan knalpot brong yang berisik dapat memancing emosi pengendara lain di jalan raya. Oleh karena itu, knalpot brong mendapat atensi dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Termasuk pada malam tahun baru 2025 besok.&nbsp;Polrestabes Surabaya berencana melakukan penyekatan di 12 titik batas wilayah. Pengendara knalpot brong menjadi salah satu yang diincar oleh petugas. "Bagi pengendara yang melanggar, selain disanksi tindak pidana ringan atau tilang, knalpot brong yang digunakan juga akan disita untuk kemudian dimusnahkan," lanjut Luthfie. Ia mengimbau seluruh masyarakat Surabaya untuk menjaga keamanan dan&nbsp;ketertiban saat perayaan malam Tahun Baru 2025. Tentu saja tanpa knalpot brong dan konvoi di jalan raya. "Dengan upaya ini, mudah-mudahan pada perayaan akhir tahun 2024 dan tahun baru 2025 semua berjalan kondusif. Dengan sinergi seluruh stakeholder, lingkungan Surabaya akan aman dan nyaman," jelasnya. Sementara itu, 12 titik penyekatan pada malam Tahun Baru 2025 antara lain Bundaran Cito, Berbek Industri, Pondok Tjandra, Jembatan Karangpilang, MERR Gunung Anyar, dan Simpang Empat Dupak-Demak. Kemudian di Simpang Empat Kedung Cowek-Kenjeran, Simpang Tiga Indrapura-Rajawali, Rajawali-Jembatan Merah, Romokalisari Benowo, perbatasan Benowo-Menganti, dan di perbatasan Lakarsantri-Menganti.&nbsp;

Tercatat, sepanjang tahun ini Satlantas Polrestabes Surabaya menindak 527 pengendara motor yang menggunakan knalpot brong.

Berisik! Sepanjang 2024, 527 Pengendara di Surabaya Ditilang Gara-gara Pasang Knalpot Brong, Bikin Resah Pengguna Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ditilang.jpg" alt="CHRIS/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>CHRIS/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jangan macam-macam saat berlalu lintas di Australia. Di Negeri Kanguru, aturan lalu lintas berlaku untuk semua kendaraan. Baik roda dua, roda empat, maupun... kaki empat.  Pekan lalu Pengadilan Negeri Mudgee, New South Wales, memvonis bersalah seorang pria berusia 30 tahun karena menunggangi kuda sambil bertelepon. Namun, pengadilan menyatakan bahwa surat tilang bakal terhapus jika pria itu tak mencari masalah dalam tiga bulan ke depan.  ’’Saya pernah menghukum orang yang mengendarai kuda sambil mabuk. Tapi, cuma satu kasus itu. Kasus yang ini (berkuda sambil bertelepon, Red) juga baru pertama,’’ ujar sang hakim menurut Fox News.

Berkuda Sambil Menelepon Bisa Ditilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-484-kendaraan-diblokir-karena-langgar-etle_m_.jpg" alt="Sistem ETLE Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Sistem ETLE Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan penegakan hukum dengan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) telah diberlakukan sejak 1 November lalu. Selama pelaksanaannya ada 484 kendaraan yang terblokir karena melanggar sistem ETLE tersebut. Kasubdit Bin Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Sehingga pihaknya harus melakukan pemblokiran. "Sitem penegakan hukum ETLE secara efektif sudah berjalan 46 hari, sejak 1 November sampai 16 Desember. Selama sistem tersebut berjalan sudah 484 kendaraan yang diblokir dengan berbagai berbagai pertimbangan dari aspek hukum," kata Budiyanto, Selasa (18/12). Pertimbangan yang dimaksud yakni pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi, dan telah di berikan ruang waktu selama 5 hari tidak melakukan konfirmasi. Kemudian pelanggar juga tidak membayar denda tilang selama batas waktu yang telah diberikan yakni satu pekan. Ia merinci untuk kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran sebanyak 4.950. Dari jumlah itu terkonfirmasi sebanyak 3.210 kendaraan. Kemudian 889 pelanggar telah mengonfirmasi dan 519 pelanggar membayar denda tilang. Sedangkan yang mendapatkan vonis sebanyak 716 dan terblokir 484 kendaraan. Ia menyebutkan dalam Perma No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bahwa penetapan amar putusan denda tilang tanpa kehadiran pelanggar, hasil putusan dapat dilihat pada laman resmi atau website di Pengadilan Negeri di 5 wilayah DKI atau dapat langsung menanyakan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor. "Kemudian bagi pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi segera dapat mengkonfirmasi atau memberikan klarifikasi ke Subdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," ucapnya.

Wow! 484 Kendaraan Diblokir Karena Langgar ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/takut-ditilang-gadis-ini-menangis_m_113998.jpeg" alt="Takut Ditilang, Gadis Ini Menangis" width="100%">
<figcaption>Takut Ditilang, Gadis Ini Menangis</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ada peristiwa unik saat Satlantas Polres Pandeglang menggelar operasi simpatik di Alun-alun Berkah Pandeglang, Jumat (3/3). Seorang pengendara motor Yamaha Mio nopol A 6398 CJ bernama Hera, menangis pada saat kendaraannya mau ditilang. Hera yang tidak mau menyebutkan alamat lengkapnya menangis tersedu-sedu ketika anggota Satlantas menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta menunjukkan surat kelengkapan kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Tangis Hera semakin menjadi-jadi ketika wartawan mencoba mengambil foto saat ditenangkan oleh Iptu Berylliani. &ldquo;Takut kena tilang. Tolong jangan foto-foto,&rdquo; kata Hera sambil menangis, kemarin. Informasi yang berhasil dihimpun, operasi simpatik yang dilakukan sejak pukul 16.00 sampai pukul 17.00 WIB berhasil menilang sebanyak 42 sepeda motor dan delapan mobil bak terbuka serta mobil dinas pegawai Pemkab Pandeglang. Kasatlantas Polres Pandeglang AKP Rahmat Sampurno mengatakan, kesadaran warga Pandeglang dalam berkendara masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya pengendara motor dan mobil yang melakukan pelanggaran. &ldquo;Nilai kesadaran masih kurang, bisa dilihat dari masih banyaknya pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Untuk pengendara mobil masih banyak yang belum melengkapi dengan alat keselamatan,&rdquo; katanya. Kata Rahmat, semua pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran langsung diberikan sanksi di tempat berupa teguran dan tilang. &ldquo;Ada penindakan berupa teguran dan penilangan, kita melihat dari kadarnya, apakah membahayakan atau tidak. Kalau membahayakan tentunya kita tilang. Jadi, kita lebih dominan imbauan kepada para pengguna jalan,&rdquo; katanya. Rahmat mengaku, pihaknya merasa kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat keselamatan di jalan raya. Padahal, kata dia, hal itu sangat penting demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. &ldquo;Kesulitannya karena kita perlu adanya sosialisasi, bukan hanya dari polisi tetapi dari semua pihak. Bukan hanya polisi yang bergerak agar nilai kesadaran itu bisa tumbuh di masing-masing individu,&rdquo; katanya. (Adib F/yuz/JPG)

Takut Ditilang, Gadis Ini Menangis...

ditilang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditilang