<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/CfqkvnnEqJTpYz1wfxJ0A09aeqmBNeChg5OCcm0N-2272606223.jpg" alt="Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/8). Meski sempat diwarnai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap salah satu kader partai Nasdem, yakni Bupati kolaka Timur Abdul Azis, Paloh yakin bahwa partainya memiliki semua modal untuk melangkah lebih besar dan berani menyongsong Pemilu 2029. Ia menilai tren perolehan suara NasDem yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu menjadi modal optimisme yang kuat. &ldquo;Rakernas yang kita mulai sejak 8 Agustus ini membawa hasil yang membesarkan hati. Tekad dan semangat seluruh kader membuktikan bahwa NasDem adalah partai yang terus bergerak memperkuat keyakinan dan militansi,&rdquo; ujarnya. Paloh menegaskan bahwa kekuatan utama NasDem terletak pada kesatuan hati, soliditas, dan konsistensi perjuangan. &ldquo;Partai ini milik kita bersama, lahir dari niat tulus untuk mengabdi pada bangsa. Setiap usaha dan jerih payah kita tidak akan sia-sia,&rdquo; tegasnya. Paloh secara khusus memberikan pujian kepada DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil menggelar Rakernas dengan kualitas terbaik.&nbsp; &ldquo;Kemampuan pengorganisasian kali ini jauh lebih hebat daripada di Jakarta. Apresiasi setinggi-tingginya untuk DPW NasDem Sulsel,&rdquo; ucap Paloh. Paloh menekankan pentingnya mempersiapkan dominasi generasi muda pada Pemilu 2029. Ia menegaskan bahwa perpaduan antara pengawasan dan pembinaan kader muda adalah kewajiban.&nbsp; &ldquo;Pemilu 2029 akan menjadi panggung utama kaum muda Indonesia, dan NasDem sudah menjadi magnet bagi mereka,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Paloh berpesan agar seluruh kader menjaga soliditas, memperkuat konsolidasi wilayah, dan tidak ragu dengan misi besar partai. Paloh juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas upaya menjaga suasana politik nasional tetap kondusif. &ldquo;Maju adalah maju, bukan mundur. Kita bergerak ke depan dengan penuh keyakinan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Surya Paloh menutup Rakernas NasDem di Makassar, optimistis partainya siap dominasi Pemilu 2029 dengan kekuatan kader muda.

Tutup Rakernas di Makassar Usai Kadernya Ditangkap KPK, Surya Paloh Yakin Partai NasDem Bakal Dominasi Pemilu 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di wilayah kekuasannya. Pria yang karib disapa Ra Latif itu sudah menyandang status tersangka KPK sejak Oktober 2022 lalu.  Abdul Latif Amin Imron merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat sebagai Bupati Bangkalan untuk periode 2018-2023. Ia menjabat sejak 24 September 2018 setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur kalaitu, Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.  Pembina Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Bangkalan ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan pada periode 2014-2018. Dia merupakan adik dari mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin, yang juga pernah tersandung kasus hukum di KPK.  Fuad Amin, kakak dari Ra Latif itu terbukti menerima suap dari Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko terkait pengurusan izin tambang di Bangkalan, Jawa Timur.  Sementara, kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Ra Latit, juga menyeret lima orang lainnya jadi tersangka. Mereka di antaranya Hosin Jamili selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Wildan Yulianto selaku Kadis PUPR, Salman Hidayat selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Achmad Mustaqim selaku Kadis Ketahanan Pangan, serta Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.  Ra Latif bersama lima orang pejabat di wilayah Kabupaten Bangkalan itu telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya membawa Ra Latif ke gedung KPK untuk dilakukan penahanan. Sebelum dibawa ke Jakarta, Ra Latif menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.  "Untuk kebutuhan penyelesaian perkara dimaksud, tim KPK menangkap para tersangka tersebut dan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucap Ali.  Penahanan Abdul Latif dilakukan setelah menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/12) lalu. Abdul Latif saat itu mengenakan kemeja batik dominan warna hijau, berkopiah hitam dan mengenakan rompi warna krem bertuliskan KPK.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap senilai Rp 3,9 miliar, terkait jual beli jabatan di lingkup Pemkab Bangkalan. Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan itu diduga menerima gratifikasi senilai kurang lebih Rp 70 miliar.  Abdul Latif Amin Imron diduga menerima sejumlah duit sogokan dari berbagai pihak calon pejabat di Pemkab Bangkalan, seperti para kepala dinas yang sedang mengikuti lelang jabatan. Sebagai imbalannya, Abdul Latif Amin Imron pun meminta mahar dengan tarif tertentu.  Adapun tarif menjadi seorang pejabat eselon dua, tiga, hingga empat dipatok bervariasi antara Rp 150 juta sampai dengan Rp 250 juta.  Abdul Latif diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tengan Pemberantasan Tipikor, Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Bupati Bangkalan Politikus PPP, Ikuti Jejak Kakaknya Ditangkap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-10-31-at-13.02.12.jpeg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (ANTARA/HO-Kominfo Bangkalan)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. (ANTARA/HO-Kominfo Bangkalan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Salah satu yang ditangkap yakni Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron.  Menelisik harta kekayaan pria yang karib disapa Ra Latif, dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id Rabu (7/12), total harta kekayaannya mencapai Rp 9.921.437.399. LHKPN itu terakhir dilaporkan pada 29 Maret 2022.  Harta yang dimiliki Abdul Latif didominasi tanah bangunan yang berada di wilayah Bangkalan senilai Rp 5.825.000.000. Sementara untuk harta bergerak, dia melaporkan memiliki mobil Toyota Sienta tahun 2016 senilai Rp 75 juta dan motor Honda tahun 2016 senilai Rp 5 juta. Jadi total harta kendaraannya senilai Rp 80 juta.  Abdul Latif juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 93.763.000, kas dan setara kas senilai Rp 672.674.399. Serta, harta lainnya sebesar Rp 3.250.000.000. Sehingga, total harta Ra Latif seluruhnya senilai Rp 9.921.437.399.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya membawa Ra Latif ke gedung KPK untuk dilakukan penahanan. Sebelum dibawa ke Jakarta, Ra Latif menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur.  "Untuk kebutuhan penyelesaian perkara dimaksud, tim KPK menangkap para tersangka tersebut dan segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucap Ali.  Penahanan Abdul Latif dilakukan setelah menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/12) lalu. Abdul Latif saat itu mengenakan kemeja batik dominan warna hijau, berkopiah hitam dan mengenakan rompi warna krem bertuliskan KPK.  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap senilai Rp 3,9 miliar, terkait jual beli jabatan di lingkup Pemkab Bangkalan. Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan itu diduga menerima gratifikasi senilai kurang lebih Rp 70 miliar.  Abdul Latif Amin Imron diduga menerima sejumlah duit sogokan dari berbagai pihak calon pejabat di Pemkab Bangkalan, seperti para kepala dinas yang sedang mengikuti lelang jabatan. Sebagai imbalannya, Abdul Latif Amin Imron pun meminta mahar dengan tarif tertentu.  Adapun tarif menjadi seorang pejabat eselon dua, tiga, hingga empat dipatok bervariasi antara Rp 150 juta sampai dengan Rp 250 juta.  Abdul Latif diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tengan Pemberantasan Tipikor, Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Punya Harta Senilai Rp 9,9 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berhasil menangkap daftar pencarian orang (DPO) yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Dia ditangkap beserta menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6). IPW mengharapkancsinergi antara KPK dan Polri semakin solid dalam memburu buronan lembaga antirasuah.  "IPW berharap sinergi Tim KPK dan Polri bisa semakin mantap dan solid ke depan agar oknum yang melindungi DPO menjadi ciut nyali," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (4/6).  Neta mengklaim, sejak Nurhadi menjadi buronan, KPK sudah meminta bantuan Polri untuk memburu mafia peradilan itu. Dia menyebut, hingga di pertengahan Februari 2019, Nurhadi terlacak keberadaannya sedang berada di sebuah masjid di Jakarta.  "Namun yang bersangkutan (Nurhadi) berhasil kabur saat hendak ditangkap. Sedikitnya lima kali Nurhadi terpantau di lima masjid, tapi tetap lolos dari penangkapan," beber Neta.  IPW, lanjut Neta, meyakni setiap informasi tentang keberadaan DPO selalu ditindaklanjuti KPK. Bahkan semua info dikuti KPK dengan cermat.  "Hingga Senin (1/6) malam lalu, Nurhadi berhasil ditangkap. Bagi KPK pimpinan Komjen Firli semua info yang masuk selalu diposisikan sebagai sesuatu hal yang penting, sehigga dibahas bersama tim," cetus Neta.  Oleh karena itu, IPW mengapresiasi KPK yang telah berhasil meringkus Nurhadi setelah sejak Februari 2020 menjadi buronan. "IPW memberi apresiasi atas solidnya kinerja Tim KPK dan Polri dalam penangkapan buronan Nurhadi," pungkasnya.  Untuk diketahui, tim penyidik KPK telah menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Kebayoran, Jakarta Selatan.  Dalam penangkapan itu, tim penyidik juga mengamankan istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin diketahui kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik KPK dalam kasus yang menjerat suaminya. Meski demikian, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu masih berstatus saksi dalam kasus ini. Tim Satgas juga turut menggeledah rumah yang diduga jadi tempat persembunyian Nurhadi dan mengamankan sejumlah barang bukti.  Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhadi, Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.  Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.  Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN.  KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1yhsPJtUXe4  https://www.youtube.com/watch?v=ngF7O8kB56w  https://www.youtube.com/watch?v=B02o5AH0djc

IPW Apresiasi KPK yang Berhasil Tangkap Eks Sekretaris MA Nurhadi

ditangkap kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditangkap kpk

Berita Terkini

Tutup Rakernas di Makassar Usai Kadernya Ditangkap KPK, Surya Paloh Yakin Partai NasDem Bakal Dominasi Pemilu 2029

Bupati Bangkalan Politikus PPP, Ikuti Jejak Kakaknya Ditangkap KPK

Ditangkap KPK, Bupati Bangkalan Punya Harta Senilai Rp 9,9 Miliar

IPW Apresiasi KPK yang Berhasil Tangkap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Download Aplikasi JawaPos.com