<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/Jawa-Pos-Foto-1-3748945404.jpg" alt="Ilustrasi persalinan normal yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. (Canva)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi persalinan normal yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. (Canva)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyediakan jaminan pengobatan untuk berbagai penyakit obgyn agar peserta tidak terbebani biaya tinggi di fasilitas kesehatan. Kepatuhan masyarakat terhadap pemeriksaan rutin obgyn penting, sebab banyak peserta belum mengetahui daftar penyakit yang termasuk tanggungan BPJS Kesehatan. Dilansir dari kanal YouTube Klinik Mutiara Cikutra, ada delapan penyakit obgyn yang tercakup dalam jaminan BPJS Kesehatan. <h3>1. Vulvitis</h3> Vulvitis merupakan peradangan pada vulva yang menimbulkan rasa gatal dan nyeri, biasanya memerlukan pemeriksaan dokter kandungan. Penanganan vulvitis meliputi pengobatan topikal atau antibiotik, tergantung penyebabnya. BPJS Kesehatan bisa menanggung konsultasi hingga obat yang diresepkan. <h3>2. Vaginitis</h3> Vaginitis adalah peradangan pada vagina akibat infeksi bakteri, jamur, atau virus yang menyebabkan keputihan tidak normal. Pasien dapat memperoleh layanan pemeriksaan laboratorium, bahkan mendapatkan resep obat antibiotik atau antifungal dari dokter spesialis di rumah sakit. <h3>3. Vaginotis Bakterialis</h3> Vaginotis bakterialis terjadi akibat ketidakseimbangan flora vagina yang ditandai dengan bau tidak sedap atau keputihan. BPJS menanggung seluruh pengobatan vaginotis bakterialis dengan antibiotik oral atau krim lokal sesuai protokol medis. <h3>4. Salpingitis</h3> Salpingitis adalah infeksi pada tuba falopi yang dapat menimbulkan nyeri panggul dan demam. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. BPJS menanggung pemeriksaan, antibiotik intravena, dan tindakan lanjutan jika terjadi komplikasi sehingga peserta dapat berobat tanpa biaya tinggi. <h3>5. Persalinan Normal</h3> Saat hamil, ibu akan mendapat pemantauan rutin mulai dari pemeriksaan janin, cek tekanan darah, hingga edukasi kesehatan terkait kandungan. BPJS menanggung kunjungan antenatal, ultrasonografi, dan persalinan normal di rumah sakit sehingga memudahkan ibu hamil mendapatkan perawatan lengkap. <h3>6. Aborsi Spontan Komplit</h3> Aborsi spontan komplit adalah keguguran alami yang membutuhkan evaluasi medis untuk memastikan semua jaringan telah dikeluarkan. Penanganan yang dibutuhkan yaitu pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG), prosedur pembersihan rahim, dan observasi pascaaborsi. <h3>7. Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan</h3> Anemia defisiensi besi menimbulkan kelelahan, pucat, dan risiko komplikasi kehamilan sehingga memerlukan pemantauan secara rutin oleh dokter. BPJS Kesehatan menanggung pemeriksaan darah, konsultasi dokter, dan pemberian suplemen besi sehingga ibu hamil tetap sehat selama masa kehamilan. <h3>8. Ruptur Perineum Tingkat &frac12;</h3> Ruptur perineum tingkat &frac12; adalah robekan ringan pada area perineum saat persalinan yang memerlukan jahitan sederhana. Perawatan yang dibutuhkan oleh pasien adalah pembersihan luka dan jahitan, serta kontrol pascapersalinan. Dengan mengetahui delapan penyakit obgyn yang ditanggung BPJS Kesehatan, peserta bisa lebih tenang memperoleh akses layanan medis tanpa khawatir biaya tinggi. Penting bagi masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan agar kesehatan reproduksi selalu terpantau dengan baik. &nbsp;

BPJS Kesehatan menanggung beragam penyakit obgyn agar masyarakat memperoleh akses pengobatan di rumah sakit dengan lebih baik.

Deretan 8 Penyakit Obgyn yang Biayanya Ditanggung BPJS Kesehatan, Ladies Wajib Tahu untuk Perlindungan Kesehatan Reproduksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/wJ4mQY5bZtjGyvjWlqyFbVhP9O8QOdbPoQu8yMRK-1-1288023684.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam konferensi pers bersama APRINDO di ruang sidang wali kota, Rabu (18/6). (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam konferensi pers bersama APRINDO di ruang sidang wali kota, Rabu (18/6). (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Selain penerapan gratis parkir, Pemkot Surabaya dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sepakat untuk memanfaatkan halaman minimarket sebagai tempat untuk pelaku UMKM berjualan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi dalam pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Kota Surabaya di ruang sidang wali kota, kompleks Balai Kota Surabaya, Rabu (18/6).&nbsp; Dalam pertemuan tersebut, Eri mengingatkan bahwa sebagaimana tercantum dalam Perwali Nomor 116 Tahun 2023, lahan parkir toko usaha bisa dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM, asal tanpa dipungut biaya sewa. &ldquo;Lalu dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 (tentang perindustrian dan perdagangan), toko modern (diharapkan dapat) membantu mengurangi kemiskinan (di daerah tersebut) pada waktu itu," tutur Eri. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada warga Surabaya yang juga pelaku UMKM untuk menjual produknya sendiri di area parkir toko modern. Eri memberikan contoh pedagang Soto, Es Degan, dan pelaku UMKM lainnya. Wali Kota Eri Cahyadi memastikan pelaku UMKM dari Kota Surabaya tidak dipungut biaya untuk menempati stan yang berada di depan atau halaman minimarket. Pemkot juga siap menanggung biaya listrik dan airnya. "Yang bayar listrik dan yang nyepakno (menyediakan) token itu pemerintah kota, lalu yang menyiapkan air juga pemerintah kota, jadi tidak membebani teman-teman dari toko modern (minimarket)," sambungnya. Namun, untuk biaya iuran sampah yang dihasilkan oleh pelaku UMKM nantinya akan diberikan di pihak toko modern. "Tetapi, terkait sampahnya (ditanggung) toko modern," terang &nbsp;alumnus Universitas Airlangga itu. Eri Cahyadi menyebut hal ini bertujuan agar warga Surabaya yang membutuhkan lahan tetap bisa berjualan. Dengan begitu harapannya bisa memutus rantai kemiskinan dan pengangguran terbuka warga Surabaya.

Pemkot Surabaya mendukung pelaku UMKM dengan memanfaatkan halaman minimarket untuk berjualan tanpa biaya sewa.

Tak Perlu Sewa Lagi, Pelaku UMKM Surabaya Kini Bisa Jualan di Parkiran Minimarket, Listrik dan Air Ditanggung Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/GHV7iiaAD2P9CBAphNLKar9Za3r5cTdinI8p6WGg-2854101515.jpg" alt="Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (Dok. PSSI)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (Dok. PSSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Isyarat pelarangan suporter tim tamu di Liga 1 musim depan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menyulut reaksi keras dari kalangan Bonek. Suporter setia Persebaya Surabaya ini menyuarakan kekecewaannya secara terang-terangan di media sosial atas rencana larangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Erick saat menghadiri sebuah acara kerja sama antara PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) dengan Djarum Foundation di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kehadiran suporter tim tamu di pertandingan Liga 1 masih dianggap rawan. Menurut Erick, evaluasi dari FIFA menunjukkan potensi konflik dalam laga kandang dan tandang di Indonesia masih sangat tinggi. Ia pun mengangkat pertanyaan mengenai siapa pihak yang akan bertanggung jawab penuh jika terjadi insiden dalam pertandingan. Erick menyampaikan, tanggung jawab utama menjaga jalannya kompetisi yang bersih, profesional, dan tanpa pengaturan skor memang menjadi kewajiban PSSI. Namun, ia menekankan operasional liga adalah tanggung jawab operator liga dan klub sebagai penyelenggara pertandingan. &ldquo;FIFA bersama kami melihat masih banyak kejadian. Home dan away ini tingkat tentu kritikalnya masih tinggi. Jadi saya tentu gini, bila terjadi ada hal-hal di sebuah liga, itu yang bertanggung jawab penuh siapa? Kok PSSI semua?,&rdquo; kata Erick Thohir. Ia tidak ingin semua tanggung jawab dilemparkan ke PSSI setiap kali terjadi insiden besar.&nbsp;Karena itulah, menurut Erick, kehadiran suporter tamu di stadion masih dianggap sebagai hal yang berisiko tinggi untuk saat ini. Ia menyatakan kebijakan larangan tersebut bisa saja dilanjutkan di musim depan.&nbsp;Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencabut aturan itu jika operator liga dan klub mampu menjamin keamanan secara penuh. &ldquo;Penyelenggaraan liga itu tentu tanggung jawab liga. Sepakat dulu ya. Dan tentu kompetisi tanggung jawab liga. Klub bertanggung jawab dengan pertandingannya,&rdquo; ujarnya tegas. "Artinya, kalau ada peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa, liga dan klub bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau nanti ada peristiwa seperti Kanjuruhan lagi, jangan sampai nanti bolanya dilempar sana-sini, tidak punya rasa tanggung jawab," tutup Erick Thohir. Pernyataan ini langsung memicu gelombang kritik dari kalangan Bonek, yang memenuhi kolom komentar unggahan akun Instagram @onlinepersebaya. Banyak dari mereka menilai kebijakan ini tidak adil dan justru terkesan seperti akal-akalan untuk menghasilkan pemasukan denda bagi PSSI.&nbsp;&ldquo;Dosa suporter satu tim ditanggung satu liga, miris,&rdquo; tulis salah satu akun Bonek. Komentar itu langsung disambut dukungan dari ratusan akun lainnya.&nbsp;Tak sedikit yang menuduh PSSI menjadikan aturan tersebut sebagai ladang denda bagi klub. &ldquo;Bilang aja peraturan itu hanya buat ladang uang buat PSSI, sekali dilanggar denda 50 juta untuk klub,&rdquo; tulis komentar lain yang disertai emoji tawa mengejek. Lebih jauh lagi, Bonek mengingatkan tragedi Kanjuruhan bukanlah hasil dari bentrok antar suporter. Mereka menyebut tragedi tersebut murni akibat salah prosedur pengamanan dan penggunaan gas air mata oleh aparat. &ldquo;Saya ingatkan pak @erickthohir, tragedi Kanjuruhan bukan bentrok antarsuporter,&rdquo; tulis akun lain dengan nada serius. Komentar ini langsung menuai banyak dukungan. Sejumlah Bonek juga menegaskan mereka tidak pernah hadir dalam laga di Kanjuruhan saat tragedi itu terjadi.&nbsp;Bahkan, mereka menyatakan telah membatalkan konvoi penyambutan tim saat tahu banyak korban jiwa dari pihak Aremania. &ldquo;Bonek tidak pernah hadir ke Kanjuruhan. Bahkan konvoi dibatalkan sebagai bentuk empati kepada Aremania,&rdquo; tulis seorang netizen. Mereka juga meminta Erick Thohir untuk tidak menggunakan tragedi tersebut sebagai justifikasi larangan yang menyamaratakan semua suporter.&nbsp;&ldquo;Bisa cek sendiri di YouTube official Persebaya, kejadian itu bukan bentrok antar suporter,&rdquo; tegas akun lain yang merasa aturan ini tidak berdasar. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai kebijakan ini justru menunjukkan belum matangnya manajemen pertandingan sepak bola di Indonesia.&nbsp;Ketika negara lain justru mendorong keterlibatan suporter dalam atmosfer pertandingan, Indonesia justru melarangnya. Kritik terhadap larangan ini semakin besar karena dianggap melanggar semangat sportivitas dan hak suporter sebagai bagian penting dari sepak bola.&nbsp;Banyak yang meminta agar PSSI lebih serius membenahi sistem keamanan dan tata kelola pertandingan, bukan malah membatasi penonton. Reaksi keras dari Bonek ini menjadi sinyal PSSI harus berhati-hati dalam meneruskan kebijakan pelarangan ini. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pengelolaan sepak bola nasional bisa makin merosot. Suporter adalah ruh dari sepak bola. Ketika mereka dibungkam atau dipinggirkan, maka kompetisi hanya akan menjadi tontonan sepi tanpa makna.

Bonek bereaksi keras terhadap pernyataan Erick Thohir soal larangan suporter tamu di Liga 1, kritik membanjiri media sosial.

Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tamu di Liga 1 Berlanjut Musim Depan,  Bonek: Dosa Suporter satu Tim Ditanggung Satu Liga

Ditanggung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ditanggung

Berita Terkini

Deretan 8 Penyakit Obgyn yang Biayanya Ditanggung BPJS Kesehatan, Ladies Wajib Tahu untuk Perlindungan Kesehatan Reproduksi

Tak Perlu Sewa Lagi, Pelaku UMKM Surabaya Kini Bisa Jualan di Parkiran Minimarket, Listrik dan Air Ditanggung Pemkot Surabaya

Erick Thohir Isyaratkan Larangan Suporter Tamu di Liga 1 Berlanjut Musim Depan, Bonek: Dosa Suporter satu Tim Ditanggung Satu Liga

Download Aplikasi JawaPos.com