<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/1000242877-1324372908.jpg" alt="Jimmy Kimmel (Instagram @hollywoodreporter)" width="100%">
<figcaption>Jimmy Kimmel (Instagram @hollywoodreporter)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;ABC resmi menangguhkan penayangan acara bincang-bincang larut malam Jimmy Kimmel Live! Tanpa batas waktu. Dilansir dari laman The Hollywood Reporter pada Kamis (18/9), keputusan ini diambil setelah komentar kontroversial Jimmy Kimmel tentang penembakan Charlie Kirk memicu kecaman luas. Jaringan televisi tersebut mengonfirmasi langkah ini. Langkah ABC terjadi setelah Nexstar, salah satu pemilik stasiun TV lokal terbesar di Amerika Serikat, menarik acara itu dari jaringan afiliasinya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016590997/serial-last-summer-ungkap-tampilan-awal-karakter-lee-jae-wook-choi-sung-eun-hingga-kim-gun-woo">Serial 'Last Summer' Ungkap Tampilan Awal Karakter Lee Jae Wook, Choi Sung Eun hingga Kim Gun Woo</a> Nexstar mengelola 28 stasiun afiliasi ABC di berbagai kota. Tindakan Nexstar mendorong jaringan lain mempertimbangkan langkah serupa. Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) Brendan Carr mengisyaratkan kemungkinan tindakan terhadap ABC terkait komentar Kimmel. Carr menilai pernyataan Kimmel menyinggung dan dapat melanggar kepentingan publik. Ia bahkan mengingatkan adanya risiko pencabutan lisensi bagi penyiar yang tetap menayangkan acara tersebut. Jimmy Kimmel awalnya berencana menanggapi kontroversi ini dalam episode Rabu malam. Menurut sumber The Hollywood Reporter, Kimmel tidak berniat meminta maaf. Ia merasa komentarnya telah diambil di luar konteks dan tidak memerlukan klarifikasi tambahan. Presiden Divisi Penyiaran Nexstar, Andrew Alford, menyebut komentar Kimmel tidak mencerminkan nilai komunitas lokal. Nexstar menilai menghentikan siaran merupakan langkah menjaga ketenangan publik. Mereka menekankan pentingnya dialog yang saling menghormati dan konstruktif. Keputusan ini juga terjadi ketika Nexstar tengah mengupayakan persetujuan FCC untuk akuisisi Tegna senilai USD 6,2 miliar atau Rp 107 triliun. Kesepakatan&nbsp;itu akan menjadikan Nexstar sebagai pemilik stasiun TV lokal terbesar di negara itu. Namun, FCC harus menaikkan batas kepemilikan 40 persen agar kesepakatan dapat berlanjut. Sinclair, pemilik lebih banyak stasiun ABC daripada grup lainnya, ikut mendesak Kimmel meminta maaf kepada keluarga Kirk.&nbsp; Mereka menyatakan acara itu tidak akan kembali tayang tanpa diskusi formal dengan ABC mengenai profesionalisme. Sinclair bahkan mengganti slot waktu Kimmel dengan program penghormatan kepada Kirk. Brendan Carr memuji langkah Nexstar dan Sinclair yang menolak menayangkan acara Kimmel. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelayanan kepada kepentingan komunitas. Carr menilai siaran larut malam perlu kembali pada fungsi hiburan tanpa bias politik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016584309/choi-siwon-super-junior-dikecam-netizen-usai-klarifikasi-tribut-untuk-charlie-kirk">Choi Siwon Super Junior Dikecam Netizen Usai Klarifikasi Tribut untuk Charlie Kirk</a>

ABC resmi menangguhkan penayangan acara bincang-bincang larut malam Jimmy Kimmel Live! Tanpa batas waktu.

Acara 'Jimmy Kimmel Live!' Resmi Ditangguhkan Tanpa Batas Waktu Usai Komentar Kontroversial Insiden Charlie Kirk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/airlangga-ieu-2979833105.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah mengumumkan akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk para pekerja di sektor pariwisata. Utamanya bagi karyawan yang bekerja di industri hotel, restoran dan kafe (Horeka). Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa PPh Pasal 21 DTP ini merupakan bentuk perluasan yang sebelumnya hanya diberikan kepada para pekerja padat karya. "Terkait dengan perluasan PPH 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9). Lebih lanjut, Airlangga membeberkan bahwa PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini akan diberikan kepada sebanyak 552 ribu karyawan di sektor hotel, restoran dan kafe. Adapun pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah ini akan diberlakukan seluruhnya alias 100 persen selama tiga bulan, terhitung Oktober hingga Desember 2025. Khusus untuk insentif ini, Airlangga menyebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 120 miliar. "Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp 120 miliar," pungkas Airlangga. Sebelumnya, pada awal tahun 2025, Pemerintah telah membebaskan pajak karyawan pabrik sepatu hingga tekstil dengan gaji di bawah Rp 10 juta mulai 4 Februari 2025. &nbsp; Hal ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyampaikan latar belakang penerbitan PMK tersebut adalah sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah aturan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 lalu. Dwi memastikan, dalam PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku untuk karyawan atau pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit. Kebijakan ini dimulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. &nbsp; "Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa insentif ini hanya diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan atau Rp 500.000 per hari," tutupnya.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan untuk sektor pariwisata, targetkan 552 ribu karyawan.

Pemerintah Tanggung PPh 21 untuk 552 Ribu Karyawan Hotel, Restoran dan Kafe, Berlaku Oktober-Desember 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/B1Zg1v9oK0DeywZn5aPARSuJ4zxQOLZKyrBOC62h-635329314.jpg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Divhumas)" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Divhumas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penahanan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS telah ditangguhkan oleh Bareskrim Polri mulai Minggu malam (11/5). Polisi menyerahkan pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto berciuman dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu untuk dibina oleh orang tua dan pihak kampus.&nbsp; Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penangguhan penahanan tersebut dilakukan atas permintaan dari SSS sebagai tersangka, penasihat hukum tersangka, dan orang tua tersangka. Penyidik juga melihat dan mempertimbangkan itikad baik dari tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf.&nbsp; &rdquo;Berdasarkan atas itikad, niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan, juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB. Di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,&rdquo; ungkap Trunoyudo kepada awak media.&nbsp; Penangguhan penahanan tersebut juga diberikan oleh Bareskrim Polri dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Bahwa tersangka adalah seorang mahasiswi ITB yang tengah menjalani studi. Karena itu, penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melanjutkan dan menyelesaikan perkuliahan tersebut.&nbsp; &rdquo;Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Penyidik Bareskrim Polri menangkap SSS pada Selasa pekan lalu. Dia ditangkap lantaran diduga telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sempat menuai sorotan publik, pihak Istana pun buka suara. Mereka meminta agar SSS tidak dipidana melainkan dibina agar tidak mengulangi perbuatannya.&nbsp; &rdquo;Kami juga berharap kedepannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan juga oleh kampusnya,&rdquo; kata penasihat hukum SSS, Khaerudin Hamid Ali Sulaiman.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bareskrim Polri menangguhkan penahanan mahasiswi ITB SSS, memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi setelah unggah meme kontroversial.

Usai Penahanan Mahasiswi ITB yang Unggah meme Prabowo-Jokowi Ditangguhkan, Bareskrim Polri Serahkan Pembinaan pada Orang Tua dan Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT_RDP-Korban-Kekerasan-Seksual-dengan-Komisi-III-DPR-RI_Salman-Toyibi_04-3499115821.jpg" alt="Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membenarkan bahwa dirinya menjadi salah satu penjamin penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS. Mahasiswi tersebut ditangkap karena diduga mengedit dan menyebarkan gambar tak pantas yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Penjaminan itu dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan pendidikan terhadap mahasiswa yang dianggap masih bisa dibina. "Kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS, mahasiswi ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan gambar Pak Prabowo," kata Habiburokhman dalam akun Instagram pribadinya, Senin (12/5). Habiburokhman menyebut, tindakan kepolisian dalam menangkap SSS sudah sesuai dengan prosedur, mengingat konten yang disebarkan sangat tidak pantas dan menimbulkan keresahan. Ia pun mengaku sedih melihat gambar tersebut, karena sudah melanggar norma kepatutan dan menghina simbol negara. "Kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut," ujar politisi Partai Gerindra tersebut. Namun, Habiburokhman menegaskan pentingnya pendekatan pembinaan terhadap pelaku, mengingat usia SSS yang masih muda dan belum memiliki rekam jejak kriminal. Ia meyakini bahwa mahasiswi tersebut masih dapat diarahkan ke hal-hal positif melalui komunikasi yang baik dan edukasi tentang batasan kebebasan berekspresi di ruang publik. "Kami melihat adik mahasiswi tersebut tersebut masih muda, dan masih sangat mungkin dibina, diajak komunikasi yang baik, dan diajak buat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik ya, tidak pas," ujarnya. Habiburokhman pun menyampaikan apresiasi terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai bijaksana dalam menangani kasus ini. Ia berharap proses hukum tetap berjalan secara adil dan proporsional, dengan tetap memberikan ruang pembinaan bagi pelaku. "Kami yakin juga Pak Kapolri Listyo Sigit orang yang sangat bijaksana, dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri," tegasnya. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penangguhan penahanan tersebut dikabulkan atas dasar permohonan dan itikad baik dari tersangka dan keluarganya. "Permohonan dari tersangka melalui penasihat hukumnya serta dari orang tuanya, juga berdasarkan itikad niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan," ucap Trunoyudo di Kantor Bareskrim Polri, Minggu (11/5) malam. "Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB, dimana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya," sambungnya. Menurut Trunoyudo, Polri mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam mengambil keputusan ini. Ia menegaskan, tindakan ini bukan berarti proses hukum dihentikan, melainkan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk menjalani proses akademiknya.&nbsp; "Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari kepada aspek atau penegakan kemanusiaan, dan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya," ujarnya. Meski telah dibebaskan dari tahanan, SSS tetap berstatus sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Proses hukum terhadap dirinya masih berlanjut sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun untuk sementara diperkenankan kembali menjalani aktivitasnya di kampus.&nbsp; "Jadi itu rekan-rekan, sejak saat ini untuk saudari SSS telah dilakukan penangguhan penahanan," pungkas Trunoyudho.

Habiburokhman penjamin penangguhan penahanan mahasiswi ITB yang edit gambar Prabowo-Jokowi, kasus berlanjut dengan status tersangka.

Penahanan Mahasiswi ITB yang Edit Gambar Prabowo-Jokowi Ditangguhkan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Akui Jadi Penjamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/bahlil-lahadalia-2314997644.jpg" alt="Bahlil Lahadalia (tengah). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bahlil Lahadalia (tengah). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara usai kelulusannya dalam Program Doktor di Universitas Indonesia ditangguhkan. Bahlil mengaku tak tahu menahu soal isi surat penangguhan yang telah beredar. Dia justru mengatakan bahwa gelar doktornya bukan ditangguhkan, tapi karena memang wisudanya masih akan berlangsung pada Desember mendatang. "Saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat. Itu yang saya pahami bukan ditangguhkan, memang wisuda saya itu harusnya di Desember," ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11). Lebih lanjut, Bahlil juga memastikan bahwa kelulusannya di Program Doktor UI baru akan ditetapkan setelah yudisium. Sementara, kata dia, yudisium itu baru akan digelar Desember mendatang. Saat ini, jelas Bahlil, seusai dirinya menyampaikan disertasi saat sidang promosi doktor, memang ada sejumlah perbaikan yang perlu diselesaikan. "Saya dinyatakan lulus itu setelah yudisium, dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu, disertasi itu kan, ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai," jelas Bahlil. Meski begitu, Bahlil enggan menjelaskan lebih detail terkait hal ini. Ia justru meminta wartawan untuk menanyakan ke manajemen UI. &ldquo;Selebihnya, nanti tanya di UI saja ya,&rdquo; pungkas Bahlil. Sebelumnya, Universitas Indonesia menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa kelulusan Bahlil Lahadalia di Program Doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI ditangguhkan. Keputusan itu sebagaimana diambil dalam Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan keadilan. Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara usai kelulusannya dalam Program Doktor di Universitas Indonesia ditangguhkan.

Bahlil Buka Suara Usai Kelulusan Program Doktornya Ditangguhkan Universitas Indonesia, Bantah Pernyataan UI

Ditangguhkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ditangguhkan

Berita Terkini

Acara 'Jimmy Kimmel Live!' Resmi Ditangguhkan Tanpa Batas Waktu Usai Komentar Kontroversial Insiden Charlie Kirk

Pemerintah Tanggung PPh 21 untuk 552 Ribu Karyawan Hotel, Restoran dan Kafe, Berlaku Oktober-Desember 2025

Usai Penahanan Mahasiswi ITB yang Unggah meme Prabowo-Jokowi Ditangguhkan, Bareskrim Polri Serahkan Pembinaan pada Orang Tua dan Kampus

Penahanan Mahasiswi ITB yang Edit Gambar Prabowo-Jokowi Ditangguhkan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Akui Jadi Penjamin

Bahlil Buka Suara Usai Kelulusan Program Doktornya Ditangguhkan Universitas Indonesia, Bantah Pernyataan UI

Download Aplikasi JawaPos.com