<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/IMG_2347JPG-3005556891.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21&ndash;28 Februari 2025. Pembekalan itu sedianya digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2). Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawati pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21&ndash;28 Februari 2025," bunyi instruksi tersebut. Megawati meminta kepala daerah yang sudah jalan menuju lokasi pembekalan untuk berhenti. Presiden ke-5 RI itu meminta para kepala daerah dari PDIP menunggu arahan lebih lanjut. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ucap Megawati. Lebih lanjut, Megawati juga meminta untuk tetap menjaga komunikasi aktif. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tegasnya. Sebelumnya,&nbsp;KPK resmi menahan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2). Hasto ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) cabang KPK. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan alasan pihaknya menahan Hasto Kristiyanto, meski kembali mengajukan upaya hukum praperadilan. Ia beralasan, Hasto dikhawatirkan melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti. "Alasan penahanan itu merupakan alasan subyektif yang dimiliki oleh penyidik. Seperti mempertimbangkan pastinya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti," kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2). Hasto terjerat atas dua kasus yang ditangani KPK. Pertama, kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 terhadap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Kedua, kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Sebab,&nbsp;KPK menemukan bukti Hasto memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam handphone dalam air dan melarikan diri.&nbsp; Karena itu, Setyo berharap penahanan terhadap Hasto akan memudahkan proses penyidikan KPK. Ia memastikan penahanan terhadap Hasto berdasarkan kecukupan alat bukti yang dimiliki KPK. "Pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan untuk dilanjut pemeriksaan-pemeriksaan juga. Termasuk nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik," pungkas Setyo.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDIP untuk tidak ikut pembekalan atau retret.

﻿﻿  Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret di Magelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/IMG_2631JPG-1548089317.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPP PDI Perjuangan belum berencana mencari calon pengganti posisi sekretaris jenderal (Sekjen) setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP tidak akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen, meskipun Hasto ditahan penyidik KPK terkait kasus suap dan perintangan penyidikan. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengungkapkan, seluruh kegiatan dan aktivitas partai berlambang banteng moncong putih kini dipegang langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. &ldquo;Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum,&rdquo; kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (20/2) malam. Ronny mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap tenang menyikapi penahanan terhadap Hasto. "Kepada seluruh kader, keluarga besar PDI Perjuangan kami minta tetap tenang dan solid dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," tegas Ronny. Ronny juga memastikan, pihaknya akan tetap mengikuti seluruh proses persidangan praperadilan yang telah terjadwal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sebab, Tim Hukum PDIP kembali memasukan dua berkas perkara praperadilan terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. &ldquo;Kami akan tetap mengikuti praperadilan karena mekanisme pra peradilan adalah hak hukum kami, dan pengadilan Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang pada 3 Maret nanti,&rdquo; ucap Ronny. Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan, seluruh komando partai dipegang penuh oleh Ketua Umum. &ldquo;Ibu ketua umum tidak menunjukkan Plt sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,&rdquo; ujar Komarudin.

DPP PDI Perjuangan belum berencana mencari calon pengganti posisi sekretaris jenderal (Sekjen) setelah Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

Buntut Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Megawati Ambil Alih Sementara Tugas Sekjen PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/InShot_20230404_101620950-2223824147.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (4/4). Dia sempat diberitahu oleh awak media bahwa ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, ditahan KPK." width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (4/4). Dia sempat diberitahu oleh awak media bahwa ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, ditahan KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tersangka penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, Mario Dandy Satriyo, ditanya awak media perihal penetapan tersangka dan ditahannya ayahnya Rafael Alun Trisambodo oleh KPK terkait dugaan gratifikasi. Disinggung hal itu, Mario Dandy terlihat terkejut dan terdiam seribu bahasa. Mario Dandy lalu merespons dengan anggukan kepala. Mario Dandy Satriyo bersaksi di sidang lanjutan kasus penganiyaan berat berencana dengan terdakwa Agnes Gracia atau AG, 15, di PN Jakarta Selatan, Selasa (4/4). Setibanya di PN Jakarta Selatan, Selasa (4/4) pagi, Mario sempat ditanya oleh awak media perihal penetapan status tersangka ayahnya, Rafael Alun Trisambodo. Disinggung hal itu, Mario Dandy terlihat terkejut dan terdiam seribu bahasa serta merespons dengan anggukan kepala. Seperti diketahui, KPK resmi menahan tersangka Rafael Alun Trisambodo pada Senin (3/4). Saat ini, Rafael Alun sudah ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Rafael Alun ditahan sampai 20 hari ke depan di Rutan KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif dalam kasus dugaan gratifikasi perpajakan. KPK juga turut menyita safe deposit box senilai Rp 32 miliar milik Rafael Alun di salah satu bank BUMN. Sebelumnya, Mario Dandy Satriyo tiba di PN Jakarta Selatan pada Selasa (4/4) pagi. Dia siap memberi kesaksian untuk kekasinya, Agnes Gracia. Selain Mario Dandy, tersangka Shane Lukas, 19, juga dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Agnes Gracia dalam agenda pemeriksaan saksi di PN Jaksel, Selasa (4/4). Keduanya memang telah disiapkan Kejari Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang lanjutan AG, Selasa (4/4). Mario Dandy dan Shane tiba di PN Jaksel sekira pukul 09.50 WIB. Kedua tersangka itu turun bersamaan dengan mengenakan baju tahanan bewarna oranye. Tangan kedua tersangka tampak diikat dengan kabel ties karena masih berstatus tahanan Polda Metro Jaya. Saat disinggung mengenai kesiapan sidang, keduanya hanya merespons singkat dengan menganggukkan kepala. Tersangka Shane mengaku kondisinya sehat dan siap bersaksi di sidang AG. &ldquo;Iya (sehat),&rdquo; ucap Shane singkat seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Sementara Mario juga merespons hal sama perihal kesiapannya menjadi saksi di sidang AG. &ldquo;Ya,&rdquo; ujarnya singkat.

Disinggung hal itu, Mario Dandy terlihat terkejut dan terdiam seribu bahasa. Mario Dandy lalu merespons dengan anggukan kepala.

Diberitahu Bahwa Ayahnya jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Begini Respons Mario Dandy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka lainnya, Kamis (8/12) dini hari WIB. Mereka ditahan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Alhasil, Abdul Latif Amin Imron bersama lima tersangka lainnya bakal merayakan tahun baru 2023 di rumah tahanan (Rutan).  Kelima pihak yang juga menyandang status tersangka di antaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat.  "Terkait kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka, masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/12) dini hari WIB.  Firli menjelaskan, Abdul Latif Amin Imron pada periode 2019-2022 membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4. Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.  "Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka Abul Latif yaitu tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH," ucap Firli.  Besaran komitmen fee yang diberikan melalui orang kepercayaan Abdul Latif berfariasi. Hal ini sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan.  "Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Abdul Latif," tegas Firli.  Selain itu, diduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh tersangka Abduk Latif, karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.  "Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Abdul Latif melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar," ujar Firli.  Tersangka AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara Abdul Latif sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Resmi Ditahan KPK, Bupati Bangkalan Bakal Rayakan Tahun Baru di Rutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/20191120_195541.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.  Toto diketahui menjalani pemeriksaan pada Rabu (20/11) sejak pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan rampung pukul 19.57 WIB. Toto resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol.  "Yang penting berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik," kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).  Toto ditetapkan tersangka lantaran diduga menyuap Bupati Neneng senilai Rp 10,5 miliar yang diberikan melalui orang kepercayaannya. Usai menjalani pemeriksaan, Toto dengan tegas membantah adanya pemberian tersebut.  "Saya sudah difitnah dan sudah dikorbankan, untuk fitnah yang Edisus (Kepala Divisi Land and Acquisition PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto) sampaikan bahwa saya telah memberikan uang untuk IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) Rp 10,5 miliar," ucap Toto.  Atas dugaan fitnah tersebut, Toto menyebut telah melaporkan Edi ke Polrestabes Bandung. Proses penanganannya telah menunjukkan titik terang. Ia menambahkan, kepolisian telah menemukan bukti terkait dugaan fitnah yang dilontarkan Edi tersebut.  "Saya sudah berikan semua bukti ke polisi. Saya selalu menyangkal dan polisi sudah temukan bukti dugaan fitnah saya itu benar," terang Toto.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Toto akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Toto akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang K4 KPK yang berlokasi di belakang Gedung Merah Putih.  "Tersangka BTO (Bartholomeus Toto), swasta, ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," tutur Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Toto dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp 10,5 miliar.  Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Selain Toto, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.  Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Sebelum Toto dan Iwa, KPK lebih dahulu menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro. KPK turut menetapkan tujuh orang lainnya. Mereka di antaranya pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.  Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kesembilan tersangka itu kini sudah divonis bersalah.

Mantan Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto Resmi Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Satriawan-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surakarta, Satriawan Sulaksono (SSL) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah tahanan (Rutan) cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Dia merupakan tersangka kasus dugaan penerima suap pada lelang proyek Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogjakarta tahun anggaran 2019.  Satriawan baru diserahkan ke KPK pada Rabu (21/8) sekitar pukul 12.40 WIB. Penyidik antirasuah langsung memeriksanya secara intensif. Satriawan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jogjakarta yang meringkus jaksa pada Kejari Jogjakarta, Eka Safitra.  Usai dilakukan pemeriksaan secara intensif, Satriawan keluar ruang penyidik KPK memakai rompi tahanan KPK, Rabu (21/8) sekitar pukul 22.56 WIB. Dia tidak berkomentar apa-apa alias diam seribu bahasa terkait penahanannya.  "Tersangka SSL ditahan selama 20 hari pertama," kata Febri kepada wartawan Rabu (21/8).  Kini, KPK telah menahan semua tersangka dalam perkara ini. Dua tersangka yang ditahan sebelumnya pada Selasa (20/8) adalah Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA) dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Jogjakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF).  Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa jaksa Eka diduga menerima sekitar Rp 221 juta dari tiga kali realisasi pemberian uang. Pemberian uang tersebut terkait fee yang sudah disepakati sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp 8,3 miliar terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Jogjakarta.  Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Jogjakarta. Salah satu anggota tim TP4D ini adalah Eka.  Eka memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu Satriawan. Satriawan kemudian mengenalkan Eka kepada Gabriella, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP.  Pemberian pertama pada 16 April 2019 sebesar Rp 10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp 100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp 110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan.  Saat tengah melakukan transaksi, KPK langsung melakukan penangkapan. Terkait sisa fee dua persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019.  Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan sebagai pihak pemberi, Gabriella Ana disangkakan melanggar pasal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditahan KPK, Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditahan-kpk-para-anggota-dewan-terima-uang-puluhan-juta-tiap-bulan_m_227389.jpg" alt="Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi." width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini, 17 anggota DPRD Kota Malang tengah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski ditahan, ternyata, mereka tetap mendapat hak finansial bulanan alias gaji. Setiap bulannya, mereka masih menerima gaji sebesar Rp 32 juta. Padahal, mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif. Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih mengucurkan anggaran miliaran rupiah sebagai gaji bulanan para anggota legislatif tersebut. Dia menerangkan, hal itu bisa dilakukan karena ke-17 anggota dewan itu belum dijatuhi keputusan hukum yang tetap atau inkracht. "Penghentian hak keuangan hanya dilakukan jika ada keputusan hukum yang tetap atau inkracht," ujarnya, Kamis (12/7). Oleh karena itu lanjut dia, mereka masih tetap mendapatkan hak-haknya. Apalagi mereka masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Malang, meskipun tidak bisa beraktivitas. Sebagai informasi, memang ada perbedaan pemberian hak keuangan pada para anggota dewan yang tengah menjalani masa penahanan. Bambang mencontohkan, untuk mantan Ketua DPRD Kota Malang yang ditahan pertama kali, M Arief Wicaksono hanya mendapat hak representatif dan tunjangan keluarga dengan total Rp 2,1 juta per bulan. Sementara untuk anggota dewan yang lain, masih menerima secara penuh hak keuangan. Meliputi uang representatif dan tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, transportasi dan perumahan, ditambah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Jika dihitung, masing-masing anggota dewan yang ditahan masih menerima jatah Rp 32 juta per bulan. Bambang mengatakan, para anggota dewan yang saat ini berstatus tersangka hanya tidak menerima tunjangan reses. Selain itu juga tidak mendapatkan anggaran kunjungan kerja ke luar kota. Pasalnya lanjut dia, status mereka masih tersangka, belum terdakwa. "Jika mereka sudah berstatus terdakwa, maka sejumlah tunjangan akan dipotong. Hanya menerima hak representatif atau gaji pokok saja," tambahnya. Bambang mengungkapkan, setiap bulan Pemkot Malang membutuhkan anggaran sekitar Rp 544 juta untuk menggaji para anggota dewan yang masih ditahan. Artinya, sejak masa penahanan anggota dewan mulai bulan April hingga Juli, Pemkot Malang sudah mengucurkan dana sebesar Rp 2,1 miliar. Seperti diketahui, ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditahan oleh KPK sejak April 2018 lalu. Mereka terlibat kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Ditahan KPK, Para Anggota Dewan Terima Uang Puluhan Juta Tiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72767_92065_fahmi-mti-bakamla.jpg" alt="Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah ditahan KPK" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah ditahan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, Jumat (23/12). Fahmi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Fahmi keluar sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan rompi oranye. Dengan raut kecewa, Fahmi mengaku tidak menduga pemeriksaan pertamanya di KPK berujung penahanan. &quot;Saya ke sini datang atas inisitaf saya sendiri. Saya belum dapat surat dari KPK, mau klarifikasi ternyata surat sudah kita cek di rumah, di kantornya semuanya tidak masuk. Niat baik saya ke sini, tapi kondisinya seperti ini,&quot; kata suami dari artis Ineke Korsherawati itu di depan gedung KPK. Fahmi mengaku telah berada di luar negeri sebelum kejadian operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, sedianya dia kembali ke Indonesia pada 29 Desember mendatang. &quot;Karena ada berita seperti ini saya pulang, harusnya saya ke sini besok. Yang jelas saya bukan buron, saya niat baik buat klarifikasi,&quot; ujar dia. Informasi dihimpun, Fahmi ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta untuk 20 hari pertama. Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/jJPG

Resmi Ditahan KPK, Suami Inneke: Saya Bukan Buron

ditahan kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditahan kpk

Berita Terkini

Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret di Magelang

Buntut Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Megawati Ambil Alih Sementara Tugas Sekjen PDIP

Diberitahu Bahwa Ayahnya jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Begini Respons Mario Dandy

Resmi Ditahan KPK, Bupati Bangkalan Bakal Rayakan Tahun Baru di Rutan

Mantan Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto Resmi Ditahan KPK

Ditahan KPK, Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Diam Seribu Bahasa

Ditahan KPK, Para Anggota Dewan Terima Uang Puluhan Juta Tiap Bulan

Resmi Ditahan KPK, Suami Inneke: Saya Bukan Buron

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditahan kpk

Berita Terkini

﻿﻿ Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret di Magelang

Buntut Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Megawati Ambil Alih Sementara Tugas Sekjen PDIP

Diberitahu Bahwa Ayahnya jadi Tersangka dan Ditahan KPK, Begini Respons Mario Dandy

Resmi Ditahan KPK, Bupati Bangkalan Bakal Rayakan Tahun Baru di Rutan

Mantan Presdir Lippo Cikarang Bartholomeus Toto Resmi Ditahan KPK

Ditahan KPK, Jaksa Kejari Surakarta Satriawan Diam Seribu Bahasa

Ditahan KPK, Para Anggota Dewan Terima Uang Puluhan Juta Tiap Bulan

Resmi Ditahan KPK, Suami Inneke: Saya Bukan Buron

Download Aplikasi JawaPos.com

Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret di Magelang