<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/luthfi-3702481360.jpeg" alt="Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi menyatakan akan menghapus kartu tani jika memenangkan Pilkada Jateng 2024. Penghapusan kartu tani itu dilakukan karena sistem distribusinya dianggap kurang sempurna.&nbsp; "Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton ditambah 40 juta ton, cukup," kata Ahmad Luthfi dalam debat kedua Pilkada Jateng, Minggu (10/11) malam. Menurut Luthfi, program Kartu Tani saat ini kurang tepat sasaran. Sehingga pendistribusian pupuk tidak berjalan dengan baik. "Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi kemudian ke PKL baru ke petani, apa yang salah?," ucap Luthfi. Penghapusan Kartu Tani di Provinsi Jateng, lanjut Luthfi, penting untuk meningkatkan produktivitas petani. Program Kartu Tani itu sudah ada sejak era mantan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. "Untuk apa (dihapus)? Untuk (memperbaiki) tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut bukan tepat sasaran," cetus Luthfi.&nbsp; Ia menjelaskan, mekanisme Kartu Tani yang ada saat ini kurang tepat dan justru membuat petani sulit mendapatkan pupuk.&nbsp;"Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah," ujar mantan Kapolda Jateng ini. Sebab, untuk mendapatkan Kartu Tani, satu di antara syaratnya adalah petani harus memiliki luas usaha maksimal 2 ha untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.&nbsp; &ldquo;Masalahnya, mayoritas petani di Jawa Tengah adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan,&rdquo; pungkasnya.

Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi menyatakan akan menghapus kartu tani jika memenangkan Pilkada Jateng 2024.

Anggap Distribusi Pupuk Tidak Merata, Cagub Jateng Ahmad Luthfi Akan Hapus Kartu Tani Era Ganjar Pranowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/pupuk-subsidi-1511878191.jpeg" alt="ILUSTRASI PUPUK. (DOK. JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PUPUK. (DOK. JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Periode Pemerintahan Prabowo Subianto belum jalan sebulan, tetapi petani sudah mengeluhkan distribusi pupuk. Keluhan itu berupa tidak meratanya distribusi pupuk itu terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, yakni di Jember dan Lumajang. Keluhan petani itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim kepada Menteri BUMN Erick Thohir. &ldquo;Ini ada titipan pesan dari petani di dapil saya, sebenarnya petani ini mampu untuk membeli pupuk, hanya kadang ketersediaannya masih kurang. Sebenarnya kami mampu membeli yang tidak subsidi pun mampu, cuma barangnya tidak ada,&rdquo; ujar Rivqy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11). Rivqy Abdul Halim merupakan anggota DPR dari PKB di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang. Ketua kelompok Fraksi PKB di Komisi VI itu mendorong kementerian di era Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen terhadap petani. Terlebih visi misi Presiden adalah melakukan swasembada pangan. &ldquo;Saya mendorong komitmen dari Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian untuk melakukan pemerataan distribusi pupuk. Tidak hanya itu, tetapi juga melakukan pemberantasan terhadap mafia pupuk,&rdquo; tegasnya. Rivqy mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan tambahan subsidi pupuk. Langkah ini sebagai bentuk pemerintah memperhatikan petani. &ldquo;Saya mengapresiasi bahwa Kementerian BUMN telah memberikan perhatian khusus kepada petani dalam hal menjamin ketersediaan pupuk, sudah memberikan penambahan subsidi pupuk dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton,&rdquo; pungkasnya. Sebagai informasi masalah tidak meratanya distribusi pupuk masih terus berulang hampir setiap tahunnya. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 mengungkap terkait potensi manipulasi penerimaan pupuk subsidi. Selain itu ada juga temuan dan saran Ombudsman RI pada awal 2023 perihal potensi maladministrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Petani mengeluhkan distribusi pupuk. Keluhan itu berupa tidak meratanya distribusi pupuk itu terjadi di Lumajang dan Jember.

Petani Keluhkan Distribusi Pupuk Tidak Merata di Lumajang dan Jember, Anggota DPR Lapor ke Menteri BUMN Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gas-langka.jpg" alt="MENGULAR: Antrean panjang saat operasi pasar elpiji 3 kg yang digelar Disperindag Kota Bengkulu Selasa lalu (13/10). (MEDI KHARYA SAPUTRA/BENGKULU EKSPRESS)" width="100%">
<figcaption>MENGULAR: Antrean panjang saat operasi pasar elpiji 3 kg yang digelar Disperindag Kota Bengkulu Selasa lalu (13/10). (MEDI KHARYA SAPUTRA/BENGKULU EKSPRESS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah masih terus mengevaluasi pendistribusian elpiji 3 kg atau elpiji melon. Wacana yang berkembang, pemerintah akan mendata ulang siapa saja yang layak menerima gas bersubsidi ini. Di saat bersamaan, eksploitasi gas bumi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di kompleks Istana Negara kemarin menyebutkan, tiap tahun pemerintah menyediakan 8 juta ton gas elpiji. Itu termasuk kuota untuk elpiji 3 kg. Arifin menyebut alokasi itu sudah cukup. &rdquo;Kita harus evaluasi karena harus bisa meminimalkan potensi kebocoran,&rdquo; ucapnya. Mengenai mekanisme penyaluran, Arifin berencana mencontoh sistem distribusi pupuk, yakni dengan mengetahui kebutuhan kelompok di suatu daerah. Masing-masing masyarakat akan terdaftar. Yang sudah terdaftar ini yang akan berhubungan langsung dengan penyalur. &rdquo;Yang ada sekarang kita lihat penentuan penyalurnya. Masih harus kita sempurnakan,&rdquo; tuturnya. Saat ini pemerintah tengah membentuk regional untuk setiap grup penyalur elpiji 3 kg. Sesuai rencana awal, warga yang ingin membeli elpiji 3 kg harus menunjukkan KTP. Dari sanalah bisa diketahui apakah warga tersebut memang berhak membeli elpiji melon itu. &rdquo;Agar jelas yang menerima siapa, di mana alamatnya,&rdquo; ungkap Arifin. Namun, rencana itu masih terus dievaluasi. Kemarin juga digelar rapat terbatas untuk membahas strategi besar pemerintah terkait gas bumi. Arifin menyebutkan, pemerintah memprioritaskan suplai gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. &rdquo;Pemerintah juga akan memastikan mendapatkan gas yang kompetitif untuk mendukung berkembangnya industri-industri dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas secara besar. Arifin menerangkan, tidak ada larangan ekspor komoditas gas. Sebab, kelebihan produksi di dalam negeri harus bisa dimanfaatkan sebagai pendapatan pemerintah. &rdquo;Jadi, memang kalau kita produksinya banyak, di dalam negeri itu belum mampu menyerap. Nah, ini kan harus bisa kita manfaatkan sebagai pendapatan untuk pemerintah ya,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut Arifin menjelaskan, saat ini pasokan gas di dalam negeri masih mencukupi. Dari total produksi, sekitar 67 persen dipakai di dalam negeri. &rdquo;Nah, sisanya yang belum terserap inilah yang kita lakukan penjualan komersial. Antara lain diekspor dalam bentuk LNG (liquefied natural gas, Red) maupun gas pipa,&rdquo; terangnya. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan arahan agar jajarannya melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi gas. Dengan demikian, diharapkan harga gas sesuai dengan biaya produksi. &rdquo;Kita ingin menjadi negara yang kompetitif, terutama dengan negara-negara di ASEAN,&rdquo; ucapnya. (mia/lyn/c9/oni)

Pemerintah masih terus mengevaluasi pendistribusian elpiji 3 kg atau elpiji melon. Wacana yang berkembang, pemerintah akan mendata ulang.

Penyaluran Elpiji Melon Akan Tiru Distribusi Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PUPUK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Distribusi pupuk beserta pengawasannya terus ditingkatkan agar nakin efektif dan efisien. Pada 2023, PT Petrokimia Gresik bakal menerapkan aplikasi digital dalam mengelola pergudangan. Tujuannya, memperlancar distribusi ke berbagai daerah di Indonesia.  Aplikasi digital itu akan diterapkan di gudang lini 1. Yakni, warehouse management system (WMS), digital transport management system (DTMS), dan system scheduling truck online (sistro).  Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan, dengan semakin meningkatnya distribusi pupuk di berbagai daerah, itu akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Terutama pupuk bersubsidi dengan prinsip enam tepat, yakni tepat tempat, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat waktu.  ’’Kami ingin terus memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai lini berjalan dengan lancar, termasuk di gudang lini 1. Sehingga kami dapat menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh Indonesia,’’ ucap Dwi kemarin.  WMS sendiri merupakan aplikasi digital berbasis mobile apps dan website yang terintegrasi untuk pengelolaan pergudangan di gudang lini 1 Petrokimia Gresik. Aplikasi itu digunakan sebagai pencatatan aktivitas handling produk di gudang secara real time. WMS dilengkapi hardware berupa tablet, monopod, dan action cam sehingga seluruh kegiatan di gudang bisa terpantau dan tersistem dengan baik.  ’’Selain semua proses pengelolaan pergudangan tercatat dan diawasi dengan sistem yang baik, dampak positif dari penerapan aplikasi ini, antara lain, menyumbangkan penghematan sebesar Rp 1,9 miliar per tahun bagi perusahaan. Serta, menurunkan risiko kerusakan produk sehingga pupuk yang diterima petani terjamin kualitasnya,’’ ujarnya.  WMS juga memiliki fitur yang terhubung langsung dengan Google Maps dan terintegrasi dengan sistro Petrokimia Gresik. Dengan demikian, secara otomatis WMS akan melakukan manajemen antrean truk untuk meminimalkan terjadinya penumpukan antrean. Seluruh aktivitas dan data truk yang mengangkut pupuk akan terekam di aplikasi WMS, baik sebelum maupun sesudah proses pemuatan.  ’’Melalui integrasi ini, antrean truk semakin berkurang. Tidak ada lagi menunggu truk parkir di jalan karena tidak dapat alokasi muat sehingga meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan,’’ jelas Dwi.  Untuk memastikan data yang di-input sesuai dengan kondisi riil di lapangan, petugas gudang wajib melampirkan foto kondisi truk. Kemudian, serah terima antara petugas dan driver dilakukan setelah proses pemuatan selesai dan ditandai dengan berita acara yang dilengkapi digital signature.  ’’Dengan demikian, kita bisa meng-capture kondisi stok secara real time di seluruh area dari lini 1 sampai lini 4, baik indoor maupun outdoor (dalam perjalanan, Red),” ucapnya.

Dengan Aplikasi Digital, Distribusi Pupuk Makin Lancar dan Terkontrol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PUPUK-BERSUBSIDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Musim tanam tahun ini berjalan pada April-September 2022. PT Petrokimia Gresik (PG), perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.  Pengawasan tersebut dilakukan melalui penerapan sejumlah sistem dan aplikasi digital. Yakni, seperti Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (Sistro), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport).  Direktur Operasi &amp; Produksi PG, Digna Jatiningsih menyatakan bahwa sistem aplikasi digital dibangun untuk memperkuat pengawasan di seluruh jaringan distribusi yang menjadi tanggung jawab PG.  Mulai dari pabrik (Lini I) sampai dengan gudang di tingkat provinsi (Lini II), selanjutnya ke gudang di tingkat Kabupaten (Lini III), kemudian diteruskan ke gudang distributor di tingkat kecamatan, hingga distributor mengirimkan ke kios-kios resmi di tingkat desa (Lini IV).  ‘’Kami ingin memastikan proses distribusi di seluruh lini yang menjadi tanggung jawab Petrokimia Gresik berjalan dengan baik dan sesuai prosedur,” tegas Digna, kemarin (3/2).  Kebijakan itu sejalan dengan program holding Pupuk Indonesia, yang saat ini tengah meningkatkan digitalisasi proses distribusi pupuk bersubsidi melalui Distribution Planning and Control System (DPCS). Selain itu, Pupuk Indonesia juga sedang melakukan uji coba penebusan pupuk secara online menggunakan aplikasi Retail Management System (RMS).  Menurut Digna, WMS merupakan aplikasi digital berbasis mobile apps dan web untuk pengelolaan pergudangan di Gudang Lini 1 PG. WMS dilengkapi hardware berupa tablet, monopod, dan action cam. Dengan demikian, seluruh kegiatan di gudang bisa terpantau dan tersistem dengan baik.  Selain itu, WMS juga memiliki fitur yang terhubung langsung dengan Google Maps dan terintegrasi dengan Sistro PG. Secara otomatis akan melakukan manajemen antrean truk untuk meminimaliskan terjadinya penumpukan antrean.  ‘’Seluruh aktivitas dan data truk yang mengangkut pupuk akan terekam di aplikasi WMS, baik sebelum maupun sesudah proses pemuatan,” imbuh Digna.  Untuk memastikan data yang diinput sesuai dengan kondisi riil di lapangan, petugas gudang wajib melampirkan foto kondisi truk. Kemudian serah terima antara petugas dan driver dilakukan setelah proses pemuatan selesai dan ditandai dengan berita acara yang dilengkapi digital signature.  Setelah pengambilan pupuk selesai, lanjut dia, data akan langsung terkoneksi dengan System Application and Product in Data Processing (SAP) Pupuk Indonesia. “Dengan demikian, kita bisa meng-capture kondisi stok secara real time di seluruh area dari lini I sampai lini IV, baik indoor maupun outdoor (dalam perjalanan),” ujar Digna.  Tidak hanya di area pergudangan, digitalisasi pengawasan distribusi juga diterapkan di pelabuhan melalui sistem Petroport. Sistem ini memiliki fungsi pengawasan, pencatatan, dan pelaporan serta penentuan rekomendasi keputusan secara digital dan otomatis (automatic decision systems). Dengan begitu, dapat menghilangkan potensi demurrage atau denda akibat keterlambatan proses bongkar muat.  ‘’Dengan digitalisasi sistem yang terintegrasi, diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam jaringan distribusi Petrokimia Gresik. Sehingga proses distribusi pupuk bersubsidi semakin efektif dan efisien, baik secara waktu maupun biaya,” tandas Digna  Digna menambahkan, pengawasan terhadap penyaluran sampai dengan penggunaan pupuk bersubsidi di setiap daerah dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Mereka terdiri atas unsur-unsur dinas terkait dan aparat penegak hukum.  KP3 mempunyai hak untuk merekomendasikan pencabutan izin distributor melalui dinas daerah yang membawahi perdagangan, apabila terbukti melakukan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi.  Dia menegaskan, secara prinsip Petrokimia Gresik siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pemerintah. Yaitu, memproduksi pupuk sesuai penugasan dan memastikan distribusinya sampai ke kios resmi.  ‘’Kami juga akan menindak tegas distributor jika terbukti melanggar dalam penyaluran pupuk bersubsidi sesuai rekomendasi KP3 dan dinas setempat,” pungkasnya.

Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi, PG Bangun Sistem Aplikasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/distribusi-pupuk-bersubsidi-di-kabupaten-malang-belum-tepat-sasaran_m_-1.jpg" alt="Plt Bupati Malang M. Sanusi." width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Malang M. Sanusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang belum tepat sasaran. Plt Bupati Malang M. Sanusi tak menampik bahwa ada penyalahgunaan pengiriman pupuk ke petani. Menyikapi hal itu, Sanusi akan segera mengecek data di lapangan.&nbsp;"Jadi nantinya, pendistribusian dilihat dari data yang ada. Kami juga menyesuaikan antara data dengan lahan," jelas Sanusi, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (27/11). Guna mengatasi penyimpangan distribusi pupuk besubsidi, Pemkab Malang itu akan memperbaiki sistem. Salah satunya dengan menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani diharapkan agar&nbsp;distribusi pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran, tepat waktu dan tepat harga. Saat ini ada 61 ribu petani yang sudah mendaftarkan diri sebagai penerima kartu tani. Namun, baru 47 ribu yang sudah mendapatkan kartu. Sisanya, masih dalam proses. "Padahal jumlah petani di Kabupaten Malang lebih dari itu dan belum semua terdaftar. Saya berharap semua petani segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu tani. Sebab kartu itu juga untuk kesejahteraan mereka," imbuh politisi PKB itu. Laki-laki dengan latar belakang petani tebu itu menambahkan, akan ada dua perusahaan besar yang siap menyuplai kebutuhan pupuk petani. Dia tidak merinci dua perusahaan tersebut, namun yang jelas mereka akan mulai mendistribusikan pupuk tahun depan.

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang Belum Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/distribusi-pupuk-bersubsidi-di-kabupaten-malang-belum-tepat-sasaran_m_.jpg" alt="Plt Bupati Malang M. Sanusi." width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Malang M. Sanusi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang belum tepat sasaran. Plt Bupati Malang M. Sanusi tak menampik bahwa ada penyalahgunaan pengiriman pupuk ke petani. Menyikapi hal itu, Sanusi akan segera mengecek data di lapangan.&nbsp;"Jadi nantinya, pendistribusian dilihat dari data yang ada. Kami juga menyesuaikan antara data dengan lahan," jelas Sanusi, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (27/11). Guna mengatasi penyimpangan distribusi pupuk besubsidi, Pemkab Malang itu akan memperbaiki sistem. Salah satunya dengan menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani diharapkan agar&nbsp;distribusi pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran, tepat waktu dan tepat harga. Saat ini ada 61 ribu petani yang sudah mendaftarkan diri sebagai penerima kartu tani. Namun, baru 47 ribu yang sudah mendapatkan kartu. Sisanya, masih dalam proses. "Padahal jumlah petani di Kabupaten Malang lebih dari itu dan belum semua terdaftar. Saya berharap semua petani segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu tani. Sebab kartu itu juga untuk kesejahteraan mereka," imbuh politisi PKB itu. Laki-laki dengan latar belakang petani tebu itu menambahkan, akan ada dua perusahaan besar yang siap menyuplai kebutuhan pupuk petani. Dia tidak merinci dua perusahaan tersebut, namun yang jelas mereka akan mulai mendistribusikan pupuk tahun depan.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pupuk-indonesia-pastikan-stok-aman-hingga-musim-tanam-oktober-maret_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer untuk memenuhi kebutuhan petani" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer untuk memenuhi kebutuhan petani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pupuk Indonesia Grup memastikan stok pupuk aman jelang musim tanam di bulan Oktober &ndash; Maret mendatang. Total stok pupuk hingga 12 September 2018 secara Nasional di Lini III &amp; IV, atau di Gudang Kabupaten dan Kios mencapai 1.475.323 ton. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat mengatakan jumlah tersebut mencapai dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bahkan jumlah tersebut belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi. Adapun rincian stok nasional Lini III &amp; IV terdiri dari 519.804 ton Urea, 466.608 ton NPK, 136.580 ton Organik, 182.264 ton SP-36 dan 170.067 ton ZA. Sedangkan realisasi penyaluran hingga 7 September 2018 adalah sebesar 2.623.482 urea, 1.696.364 NPK, 466.529 Organik, 592.773 SP-36 dan 659.369 ZA. &ldquo;Dalam rangka persiapan musim tanam ini, kami menugaskan produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk mempercepat proses penyaluran pupuk terutama dari lini II dan III ke lini IV yaitu penyaluran distributor ke kios,&rdquo; kata Aas di Bontang, Rabu (19/9). Dengan begitu, sambung Aas, distributor dan pemilik kios dapat menebus pupuk sesuai dengan alokasinya sehingga dapat diterima oleh petani tepat pada waktunya. Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang tidak tercantum dalam RDKK dan tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia mewajibkan agar setiap distributor menyediakan pupuk non subsidi di masing-masing kios. &ldquo;Kami telah menerapkan langkah-langkah pencegahan di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami hambatan dalam proses distribusinya melalui mendorong realokasi antar jenis pupuk yang diharapkan selesai sebelum musim tanam tiba, selain itu kami juga mendorong distributor untuk segera menggambil pupuk di gudang sehingga gudang produsen dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pupuk lainnya apabila terjadi lonjakan permintaan,&rdquo; jelas Aas. Pupuk Indonesia sebagai produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara siap melayani kebutuhan pupuk Nasional, hingga saat ini Pupuk Indonesia telah mendistribusikan pupuk bersubsidi ke 5.696 Kecamatan seluruh Indonesia. Didukung dengan 6.288 unit armada truk, 22 unit armada kapal, 14 unit dermaga, 194 rute Voyage Charter Liner, 659 unit gudang Provinsi dan Kqbupaten dengan kapasitas total mencapai 3.105.027 ton dan 1.542 distributor serta lebih dari 40.000 kios yang tersebar di seluruh Nusantara, Pupuk Indonesia siap memenuhi&nbsp; kebutuhan pupuk Nasional.

Pupuk Indonesia Pastikan Stok Aman Hingga Musim Tanam Oktober-Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-malang-jangan-sampai-pupuk-bersubsidi-disalahgunakan_m_210046.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi distribusi pupuk UREA bersubsidi di Kota Malang periode Januari-April 2018 sudah mencapai 183,35 ton. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang telah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 1.209 ton. Sedangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) selama 1 tahun ini sebesar 510,12 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang Sri Winarni berharap, peredaran pupuk dan pestisida dapat tepat sasaran sampai ke tingkat petani atau kelompok tani. "Harganya juga sesuai HET (harga eceran tertinggi, red) pupuk bersubsidi," ujarnya, Sabtu (5/5). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga berupaya agar kelangkaan pupuk bersubsidi atau bahkan pemalsuan pupuk dan pestisida di Kota Malang tidak terjadi. "Sehingga dapat meningkatkan produktifitas tanaman pertanian," lanjutnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menghimbau agar Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Malang dapat terus meningkatkan kinerjanya. Sehingga peredaran pupuk bersubsidi serta pestisida dapat betul-betul sampai ke tangan yang berhak. "Jangan sampai pupuk bersubsidi tersebut keberadaannya disalahgunakan oknum-oknum yang punya kepentingan pribadi. Sehingga dapat merugikan para petani" ujar Wasto. KP3 juga punya peran penting untuk turut menjaga ketersediaan stok pupuk serta pestisida di wilayah Kota Malang. Tujuannya agar disaat para petani membutuhkan pupuk, barangnya masih tersedia. "Sehingga bisa mempertahankan ketahanan pangan di Kota Malang," tandas Wasto.

Pemkot Malang: Jangan Sampai Pupuk Bersubsidi Disalahgunakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#distribusi pupuk

Berita Terkini

Anggap Distribusi Pupuk Tidak Merata, Cagub Jateng Ahmad Luthfi Akan Hapus Kartu Tani Era Ganjar Pranowo

Petani Keluhkan Distribusi Pupuk Tidak Merata di Lumajang dan Jember, Anggota DPR Lapor ke Menteri BUMN Erick Thohir

Penyaluran Elpiji Melon Akan Tiru Distribusi Pupuk

Dengan Aplikasi Digital, Distribusi Pupuk Makin Lancar dan Terkontrol

Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi, PG Bangun Sistem Aplikasi Digital

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang Belum Tepat Sasaran

Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang Belum Tepat Sasaran

Pupuk Indonesia Pastikan Stok Aman Hingga Musim Tanam Oktober-Maret

Pemkot Malang: Jangan Sampai Pupuk Bersubsidi Disalahgunakan

Download Aplikasi JawaPos.com