<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/JKT_Harga-Daging-Sapi-Naik-Jelang-Puasa_MIFTAHUL-HAYAT-03-3471221061.jpeg" alt="Pedagang daging sapi melayani pembeli di Pasar Senen, Jakarta, Senin (11/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Pedagang daging sapi melayani pembeli di Pasar Senen, Jakarta, Senin (11/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketersediaan bahan pangan hingga menjelang Lebaran dipastikan aman. Namun, distribusi yang tersendat bisa memengaruhi harga pangan. Sesuai data Bulog, delapan bahan pangan tercukupi ketersediaannya untuk menghadapi Lebaran. Di antaranya, stok beras mencapai 1.102.869 ton, minyak goreng 6.509 kiloliter, daging sapi 26 ton, dan daging kerbau 5.760 ton. Lalu, telur 46 ton, gula pasir 9.224 ton, jagung 156.883 ton, dan tepung terigu 614 ton. Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska mengatakan, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, Bulog berupaya menyerap dari petani. Bulog membeli secara langsung dari penggilingan padi dan petani. &rsquo;&rsquo;Namun, kondisinya masa panen mundur. Kami belum bisa optimal menyerap gabah dan beras dalam negeri,&rsquo;&rsquo; katanya kemarin. Meski demikian, dengan kebijakan impor, ketersediaan bahan pangan dipastikan aman. &rsquo;&rsquo;Kami juga pastikan harga beras yang cenderung tinggi mulai menurun,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Namun, ada kekhawatiran terkait distribusi bahan pangan. Wakasatgas Pangan Polri Kombespol Samsu Arifin mengatakan, distribusi tersebut diharapkan tidak tersendat. Sebab, bila itu terjadi, akan memengaruhi harga pangan saat Lebaran. &rsquo;&rsquo;Kami melakukan sejumlah langkah agar tidak tersendat,&rsquo;&rsquo; katanya. Langkah antisipasi diperlukan lantaran dalam momentum Lebaran bisa jadi truk pengangkut bahan pangan tak bisa leluasa bergerak. Karena itu, Satgas Pangan Polri berkoordinasi dengan Korlantas Polri agar bisa mengawal truk-truk bahan pangan saat ada pembatasan kendaraan berat pada momen arus mudik. &rsquo;&rsquo;Di pelabuhan juga dikawal truk bahan pangan ini,&rsquo;&rsquo; tuturnya dalam dialog publik yang membahas ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan jelang Lebaran 2024 di Jakarta kemarin. Satgas pangan juga menghitung dampak banjir di Demak terhadap panen. Dia memastikan, Satgas Pangan Polri akan berupaya menyeimbangkan hulu hingga hilir harga pangan. Caranya dengan memastikan ketersediaan dan memonitor distribusi. (idr/c18/fal)

Ketersediaan bahan pangan hingga menjelang Lebaran dipastikan aman. Namun, distribusi yang tersendat bisa memengaruhi harga pangan.

Stok Pangan Aman Hadapi Lebaran, tapi Distribusi Rawan Tersendat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarik-ulur-kebijakan-impor-beras-siapa-yang-harus-diuntungkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras grosir menjadi salah satu kunci penting dalam distribusi kebutuhan pangan nasional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras grosir menjadi salah satu kunci penting dalam distribusi kebutuhan pangan nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) menggandeng TNI AL perkuat kelancaran distribusi pangan. Ini dilakukan guna terwujudnya ketersediaan serta menurunkan disparitas harga pangan secara nasional.  Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya tidak bisa berjalan sendiri melakukan perluasan mobilisasi dan distribusi pangan tersebut. Perlu dukungan dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti institusi TNI agar proses distribusi pangan berjalan lebih cepat dan masif.  “Salah satu lembaga strategis yang dapat mendukung penguatan distribusi pangan adalah TNI. Pertemuan dengan Kasal untuk membahas sejumlah kolaborasi penguatan distribusi pangan nasional,” kata Arief usai menggelar pertemuan bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Jakarta, Rabu, (15/2).  Arief berharap kolaborasi Bapanas dengan TNI Angkatan Laut (AL) dapat mengakselerasi aksi fasilitasi mobilisasi dan pendistribusian pangan. Keterhubungan antara daerah surplus dan daerah defisit menjadi kunci untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan.  "Langkah ini juga bagian dari upaya menjaga pengendalian inflasi di daerah terutama jelang hari besar dan keagamaan nasional puasa dan lebaran dalam waktu dekat ini,” lanjutnya.  Kerja sama memperkuat pendistribusian ini, tambah Arief, dapat dimulai dengan pengiriman komoditas pangan pokok dan penting ke wilayah-wilayah yang membutuhkan untuk stabilisasi harga. Seperti pendistribusian beras Bulog untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang saat ini tengah gencar dilakukan NFA melalui Bulog.  “Kita terus dorong bagaimana pangan bisa tersedia dengan stok dan harga yang stabil diseluruh daerah. Sebelumnya dengan Kemenhub melalui Tol Laut kita sudah jalan, sekarang kita tambah lagi gandeng TNI AL agar ini menjadi gerakan kolektif,” tuturnya.  &nbsp;

TNI AL Dukung Bapanas Perlancar Distribusi Pangan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/CHARLES-MEIKYANSAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keseriusan kerja dan jaminan dari Kementerian Pertanian (Kementan) menyangkut pembenahan sistem jalur distribusi pangan selama masa pandemi wabah virus Covid-19 disambut baik Komisi IV DPR. Pembenahan ini dianggap DPR sebagai sebuah penanda bahwa masyarakat tak perlu khawatir kehabisan bahan pangan.  "Setiap daerah di Indonesia tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pangan. Mentan Syahrul Yasin Limpo telah menjelaskan bahwa koordinasi antar-instansi pemerintah dilakukan. Itu cukup positif," ujar anggota Komisi IV DPR Charles Meikyansyah, Sabtu (23/5).  Menurutnya, tersedianya bahan pangan pada saat situasi krisis pandemi wabah virus Covid-19 sekarang merupakan aspek yang amat utama. Sebab, terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.  "Kiranya Mentan tidak ingin main-main dengan amannya stok pangan nasional, apalagi pada kondisi Lebaran. Di data wilayah mana yang perlu segera didistribusi pangan dan menggandeng institusi pemerintahan lainnya," tuturnya.  Charles mengungkapkan, perbaikan jalur distribusi pangan yang dikerjakan Kementan dan instansi lainnya ikut pula berpengaruh baik pada stabilitas ekonomi nasional karena meminimalisasi defisit di daerah.  Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, kementeriannya bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog terus menata perbaikan jalur distribusi pangan guna memastikan terpenuhinya 11 komoditas bahan pokok utama.  Syahrul Yasin Limpo meminta agar daerah yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak mempersulit akses masuk distribusi bahan pokok.  Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga menyebutkan, telah menginventarisir daerah mana saja yang perlu cepat distribusi pangan sekaligus kebutuhan komoditasnya.

Penataan Jalur Distribusi Pangan, DPR: Daerah Jangan Khawatir Defisit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras3-Fredik-Tarigan.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. (Fredik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. (Fredik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi global Covid-19 membuat pemerintah menerapkan kebijakan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Namun, dikhawatirkan juga hal tersebut akan menghambat distribusi pangan.  Akan tetapi, menurut Wakil Menteri Perdagangan 2012 -2014 Bayu Krisna Murti mengungkapkan bahwa masalah di sektor pangan sudah terjadi sebelum adanya pandemi ini. Adapun, virus ini pun malah menambah permasalahan di sektor tersebut.  "Perdagangan kita belum sempurna, logistik itu banyak masalah tapi itu harus kita akui, itu sudah ada sebelum covid," terang dia beberapa waktu lalu.  Ia juga mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani Covid-19 jangan sampai menjadi bumerang.  "Jangan sampai obatnya (kebijakan) lebih banyak daripada membunuh penyakitnya (Covid-19)," tutur dia.  Bayu juga memahami arahan presiden mengenai PSBB yang merupakan sebuah keharusan untuk mengantisipasi penyebaran virus. Namun, harusnya sebelum melakukan hal tersebut, pemerintah juga perlu untuk membenahi distribusi logistik pangan.  "Ini tantangan yang serius, karena kemarin itu tidak ada unsur Covid-19, itu poinnya (ketahanan pangan) ada di logistik dan distribusi, kapasitas produksi kita masih sama, tapi yang perdagangannya itu yang gawat," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

Persoalan Logistik Sudah Jadi Masalah Sebelum Ada Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Sayur-Mayur-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aktifitas sayur mayur dan kebutuhan pokok di pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (22/12/2019). Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Beberpa komuditas yang naik tersebut di antara" width="100%">
<figcaption>Aktifitas sayur mayur dan kebutuhan pokok di pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (22/12/2019). Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Beberpa komuditas yang naik tersebut di antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyinggung bahwa ada beberapa provinsi yang mengalami defisit stok bahan pokok. Hal tersebut pun diminta untuk bisa diatasi dengan segera.  Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi pun mengatakan bahwa tidak ada negara yang ketersediaannya merata. Ia juga menuturkan bahwa secara nasional stok pangan cukup dengan catatan beberapa provinsi alami defisit dan surplus untuk komoditas tertentu.  "Yang disampakan Pak Presiden, secara nasional kebutuhan pangan cukup, tapi ada yang surplus dan defisit. Ini wajar, setiap negara seperti itu. Thailand juga begitu, tidak ada surplus semua," ungkapnya melalui diskusi online, Kamis (14/5).  Agung menjelaskan, meskipun mengalami defisit pangan, namun Thailand memiliki transportasi dan distribusi yang baik. Pasalnya, negara tersebut bukan negara kepulauan seperti Indonesia yang rumit dalam hal distribusi.  Maka dari itu, pihaknya bersama kementerian terkait akan mencari solusi terkait distribusi pangan tersebut. Di mana nantinya, provinsi yang mengalami surplus akan dikirim ke provinsi defisit.  "Yang surplus bisa dikirim ke yang defisit. Lalu kedua kita memperkuat cadangan pangan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten dan masyarakat. Lalu kita juga bangun lumbung pangan," tuturnya.  Selain itu, ia juga menjelaskan terkait kondisi Indonesia yang memiliki delapan zona iklim, tidak semua komoditas bisa tumbuh baik hanya di satu zona iklim.  "Untuk menambah produksi, kita mempercepat proses tanam, soalnya akhir Juni itu warning kekeringan, Mei sampai awal Juni itu kita manfaatkan untuk percepatan tanam. Intinya kita berusaha maksimal untuk ketahanan pangan demi 269 juta masyarakat Indonesia itu cukup," tutupnya.  Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa ada stok pangan yang mengalami defisit, antara lain untuk komoditas beras yang defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi. Kemudian, cabai rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1 provinsi.  “Stok telur ayam defisit di 22 provinsi, stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi,” kata dia usai rapat terbatas melalui telekonferensi pers, Selasa (28/4).

Surplus dan Defisit Pangan Wajar, Masalahnya di Distribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/stok-beras-jatim.jpg" alt="SIAP DISTRIBUSI: Seorang petugas menyusun beras dalam kemasan di lumbung pangan Jatim, JX International, kemarin (20/4). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIAP DISTRIBUSI: Seorang petugas menyusun beras dalam kemasan di lumbung pangan Jatim, JX International, kemarin (20/4). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar distribusi bahan pokok kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi global Covid-19. Pasalnya, saat ini pemerintah juga tengah memberlalukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Pastikan distribusinya baik sehingga daerah yang mengalami defisit kebutuhan pokoknya dapat disuplai melalui distribusi dari daerah yang surplus," kata dia usai rapat terbatas melalui telekonferensi pers, Selasa (28/4).  Karenanya, Jokowi menegaskan bahwa transportasi distribusi pangan antarprovinsi, antarwilayah, antarpulau tidak boleh terganggu. Dirinya juga mengatakan akan terus melakukan pemantauan terkait distibusi kebutuhan pangan tersebut.  Sebab, Jokowi mendengar bahwa karena ada PSBB di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota, muncul kabar pengiriman logistik bakal terganggu. "Saya akan cek terus ini (distribusi pangan), saya mendengar ada 1 atau 2 yang sudah mulai terganggu, terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat," jelas dia.  Untuk itu, dia meminta seluruh pihak yang terkait untuk dapat melaporkan kondisi terkini di setiap daerah terkait stok pangan. Sebab, nantinya, jika ada daerah yang mengalami defisit stok pangan akan dapat segera diberikan.  "Ini tolong betul-betuk kita exercise sehingga jangan sampai distribusi bahan-bahan pokok, bahan-bahan yang penting itu terganggu karena kita sekali lagi adalah negara kepulauan," tegasnya.

Jokowi Minta Distribusi Pangan Berjalan Baik Meski Ada Penerapan PSBB