<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/antarafoto-minyakita-langka-7223-rm-1.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung penuh penyesuaian kebijakan terkait minyak goreng yang ditetapkan pemerintah mulai 1 Mei 2023. Kebijakan tersebut dalam rangka merespons perubahan tingkat konsumsi setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. "Serta guna memperkuat pemerataan pasokan dan harga minyak goreng Minyakita di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur," kata Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/4) Menurutnya, penyesuaian kebijakan yang salah satunya terkait perubahan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng Minyakita dan curah dari angka 450 ribu ton per bulan menjadi 300 ribu ton per bulan tersebut dapat menjaga pasokan dalam negeri setelah Idul Fitri secara proporsional. Selain itu, penyesuaian kebijakan tersebut juga dapat mendorong peningkatan produksi Minyakita kemasan jauh lebih banyak dibanding curah, mengingat salah satu penyesuaiannya adalah menurunkan rasio pengali dasar untuk curah dan menaikkan insentif pengali untuk minyak kemasan. Ia juga menuturkan kebijakan tersebut sejalan dengan hasil telaahan Kemendag bahwa dengan peningkatan produksi Minyakita kemasan diharapkan dapat mendorong peningkatan pasokan Minyakita ke wilayah timur Indonesia, sehingga berdampak pada pemerataan harga di seluruh wilayah. "Mengingat, pendistribusian di wilayah dengan kontur seperti Indonesia bagian timur lebih efektif dilakukan dengan Minyakita kemasan dibanding curah," tuturnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperbarui kebijakan pasokan minyak goreng dalam negeri yang menggunakan skema alokasi domestik (domestic market obligation/DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan, Kasan, mengatakan bahwa pembaruan kebijakan diperlukan untuk menjaga pasokan minyak goreng domestik selepas momentum bulan puasa dan Lebaran 2023. Kebijakan tersebut akan diberlakukan per 1 Mei 2023. "Besaran kewajiban DMO 450 ribu ton per bulan dikembalikan ke 300 ribu ton per bulan berdasarkan kapasitas terpasang sesuai Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022, yang akan berlaku pada Mei 2023,&rdquo; kata Kasan dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/4). Kasan mengungkapkan, pembaruan terhadap besarnya hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha dilakukan guna menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri agar tetap stabil. &nbsp;

Bapanas mendukung penyesuaian kebijakan Kemendag terkait minyak goreng merespons perubahan tingkat konsumsi setelah Hari Raya Idul Fitri.

Dukung Kebijakan Baru DMO, Bapanas: Perkuat Pemerataan Pasokan dan Harga Minyakita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PeduliLindungi-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan sistem distribusi minyak goreng dengan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini dilakukan untuk memitigasi manipulasi data.  Keputusan itu diambil lantaran aplikasi PeduliLindungi sangat bagus dan lengkap dalam mendata Covid-19. Untuk itu, pemerintah melihat bahwa aplikasi ini bisa cepat dalam menangani masalah distribusi ini.  "Kami juga akan mengaktifkan semua sistem digitalisasi menjadi satu, nanti masuk di PeduliLindungi," ungkap dia dalam konferensi pers dikutip, Selasa (6/6).  Oleh karenanya, mata rantai distribusi akan terpantau secara digital. Bukan hanya minyak goreng saja, namun komoditas strategis lainnya pun akan ikut diintegrasikan dalam sistem tersebut.  "Sehingga dengan demikian tidak terjadi lagi manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak melihat ini (kesulitan) atau ingin mendapat keuntungan untuk pihaknya saja," tutur dia.  Pemerintah pun berharap masyarakat tidak perlu khawatir ditengah masa transisi sistem ini, kata dia permasalahan distribusi secara terus menerus juga ditangani. Begitu juga untuk pemantauan distribusi minyak goreng.  "Berbagai masalah kecil yang terjadi di lapangan itu pembelajaran dan akan segera dicarikan perbaikannya demi menjamin ketersediaan minyak dan harga yang wajar bagi masyarakat," tutup Luhut.

PeduliLindungi Akan Diintegrasikan dengan Sistem Distribusi Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ksad-dudung.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memberikan perintah kepada prajurit TNI-AD untuk memantau ketersediaan minyak goreng di pasar.  Prajurit yang dikerahkan mulai dari tingkat kodim hingga kodam. Terutama yang tersebar di lingkungan Kodam Jaya/Jayakarta, Kodam III/Siliwangi, Kodam IV/Diponegoro, Kodam V/Brawijaya dan Kodam IX/Udayana.  Kata Dudung, berdasar laporan dari para Pangdam harga minyak goreng masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi itu disebabkan pengecer masih menjual stok lama, ketika harga masih mahal serta beban biaya distribusi tinggi. Tingginya biaya distribusi kondisi jarak tempuh antara distributor, pengecer, hingga konsumen cukup jauh.  Di beberapa daerah terdapat pengecer yang menjual minyak goreng sesuai HET, Rp 14.000 per kilogram. Di Sumenep ada yang menjual di bawah HET dengan harga Rp 12.750 di tingkat distributor. Harga tertinggi ditemukan di Garut dengan harga jual dari pengecer ke konsumen sebesar Rp 25.000/liter.  Dudung meminta kepada jajarannya di daerah agar terus memantau dan mengendalikan distribusi maupun harga minyak goreng di pasaran, sehingga masyarakat tidak kesulitan.  "Terus lakukan pemantauan agar harga minyak goreng betul-betul dapat dikendalikan supaya dampak harga dari distributor dan pengecer ke konsumen tidak terlalu tinggi sehingga dapat mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat," kata Dudung kepada wartawan, Sabtu (28/5).  Jenderal bintang empat itu meminta dilakukan sidak kepada pengecer dan distributor, dan mengecek hingga ke konsumen. "Anggota diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi penimbunan oleh oknum-oknum nakal," ujarnya.

KSAD Perintah Prajurit TNI-AD Awasi Distribusi Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Minyak-Goreng-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo kemarin (19/5) mengumumkan pencabutan larangan ekspor minyak goreng. Mulai Senin (23/5), keran ekspor minyak goreng dibuka kembali. Pemerintah melihat pasokan dan harga minyak goreng saat ini sudah cukup baik.  Namun, pemerintah tetap mengawasi dan memantau ketat untuk memastikan pasokan terpenuhi dengan harga terjangkau.  ”Berdasar kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali," ujar Jokowi.  Berdasar pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng terus bertambah. ”Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulan,’’ ujarnya. Pada Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan di tanah air hanya mencapai 64,5 ribu ton. Lalu, setelah diberlakukan larangan ekspor pada April, pasokan mencapai 211 ribu ton per bulan.  Jokowi juga menjelaskan, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar Rp 19.800. Lalu, setelah adanya pelarangan ekspor, harganya turun menjadi Rp 17.200 sampai Rp 17.600.  ”Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik pemerintah, BUMN, dan swasta,’’ ucapnya. Jokowi juga mendapatkan informasi bahwa harga di beberapa daerah masih relatif tinggi. Namun, dia yakin ke depan harga minyak goreng curah akan terjangkau.  Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian terhadap kebijakan pemerintah. Secara kelembagaan, pemerintah akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya, bisa lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri. Dengan begitu, masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.  ”Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya,’’ tegasnya.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, pencabutan larangan ekspor CPO menjadi bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total seluruh produk CPO adalah kesalahan fatal.  Menurut Bhima, harga migor di level masyarakat masih tinggi. Petani dirugikan dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang anjlok karena oversupply CPO di dalam negeri. ”Kehilangan penerimaan negara lebih dari Rp 6 triliun, belum ditambah dengan tekanan pada sektor logistik perkapalan yang berkaitan dengan aktivitas ekspor CPO,” ujar Bhima kemarin (19/5). Dia menambahkan, Indonesia telanjur kehilangan devisa yang cukup tinggi akibat pelarangan ekspor CPO. Hal tersebut dinilai berpengaruh pada stabilitas sektor keuangan. ”Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot sebesar 3 persen dalam sebulan terakhir. Salah satunya disumbang dari pelarangan ekspor. Collateral damage-nya sudah dirasakan ke berbagai sektor ekonomi,” tambah Bhima.  Bhima berharap kebijakan berbagai komoditas ke depannya tidak meniru pelarangan ekspor CPO yang tidak memiliki kajian matang. ”Cukup terakhir ada kebijakan proteksionisme yang eksesif seperti ini,” tegasnya.  Setelah ekspor CPO dibuka, lanjut Bhima, perlu dicari cara agar pemerintah bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya adalah mekanisme pasar. Pengusaha yang mengacu pada harga di pasar internasional dikhawatirkan menaikkan harga minyak goreng secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan. ”Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar, maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional bisa meningkat lebih tinggi,” tambah Bhima.  Dia menerangkan, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah setelah mencabut larangan ekspor itu. Pertama, tugaskan Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng. Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor migor. Bulog nanti membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.  Kedua, lanjut dia, perlu dipertimbangkan untuk menghapus subsidi minyak goreng curah, diganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Pengawasan minyak goreng kemasan dinilai jauh lebih mudah dibandingkan curah.  Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri, program biodiesel harus mengalah. Target biodiesel harus segera direvisi. Fokuskan dulu pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng. ”Tentu tiga kebijakan ini butuh penyegaran pejabat pelaksana. Salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah migor,” tegas Bhima.  Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya. Yakni, Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimdjati (WH), pendiri Independent Research Advisory Indonesia (IRAI). LCW merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).  Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, LCW ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022. ”Berdasarkan hasil ekspose, ditemukan barang bukti yang cukup untuk menetapkan LCW sebagai tersangka,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers daring Selasa (17/5) lalu.  LCW menjadi tersangka kelima dalam perkara korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya tersebut. Sebelumnya, Kejagung lebih dulu menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.  Burhanuddin mengungkapkan, LCW berperan sebagai pihak yang turut bersama-sama mengondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor. Perbuatan itu dinilai melanggar hukum lantaran persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) 20 persen.  Berdasar penelusuran Jawa Pos, LCW tercatat pernah menjabat sebagai penasihat kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bukan hanya itu, dalam situs resmi AIRA juga disebutkan bahwa LCW pernah menjadi direktur utama (Dirut) PT Danareksa (Persero), perusahaan BUMN.  Secara umum, alumnus Universitas Trisakti itu memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang riset dan kebijakan publik. Dia mendirikan IRAI pada 2003 sebagai perusahaan riset dengan spesialis riset industri dan kebijakan. Pun, LCW pernah menerima Penghargaan Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2003 silam.  Terkait penghargaan itu, Ketua Umum AJI Sasmito Madrim menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut penghargaan tahunan tersebut jika LCW terbukti bersalah secara hukum. AJI, kata Sasmito, mendukung penuh langkah Kejagung dalam mengungkap kasus korupsi terkait migor itu. ”AJI berkomitmen akan mencabut penghargaan yang diberikan kepada LCW,” kata Sasmito dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos.

Harga Migor Masih Tinggi, Ekonom Usul BUMN Kendalikan Distribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220327_210936.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) proaktif melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi minyak goreng sawit (MGS) curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha mikro dan usaha kecil.  Hal ini merupakan implementasi Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1474 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Penyediaan MGS Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  Kata dia, pengawasan atas program ini dilakukan secara online. Sejak dari tingkat produksi, distribusi sampai dengan penjualan di tingkat pengecer. "Kami akan menggunakan aplikasi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) yang dapat melacak aliran MGS Curah sejak dari bahan baku sampai ke tangan pengecer,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan, Kamis (31/3).  Dalam pelaksanaannya, pengawasan juga melibatkan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan BPDPKS.  Ia menyebutkan, tujuan pengawasan MGS Curah bersubsidi ini untuk memastikan pelaku usaha telah terdaftar dan telah menyediakan MGS Curah sesuai ketentuan dan tidak melakukan pengemasan ulang (repacking).  Kemudian juga agar tidak ada pemalsuan dokumen, mengalihkan alokasi MGS Curah ke industri, baik dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, para distributor juga wajib melakukan distribusi sesuai ketentuan.  Alasan lainnya adalah memberikan keyakinan bahwa MGS Curah telah diproduksi dan didistribusi tepat sasaran dan tepat jumlah untuk keperluan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, serta tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia hngga terlaksana secara efisien dan efektif.  Tujuan lainnya memastikan pembiayaan oleh BPDPKS kepada pelaku usaha telah tepat cara, tepat jumlah, dan tepat sasaran serta akuntabel sesuai ketentuan dan memberikan keyakinan penerapan harga MGS Curah di lapangan telah sesuai harga eceran tertinggi (HET).  Hal ini dilakukan juga guna mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terbaik serta memastikan pengendalian internal telah dilakukan secara memadai. ’’Objek utama pengawasan di lapangan, antara lain kepatuhan pelaku usaha, industri, dan produsen untuk mendaftar program MGS Curah Bersubsidi. Sudah ada alokasi ketersediaan MGS Curah Bersubsidi di setiap daerah dengan harga yang sesuai dengan ketentuan HET,” papar Masrokhan.  Dalam mendukung pengawasan, tim pengawas menyediakan tool kuisioner yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta melakukan pengawasan penyediaan minyak goreng sawit curah.  Hal ini sesuai target yang diminta oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yaitu harga MGS Curah di tingkat konsumen telah sesuai HET yang ditetapkan, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per Kg dapat dicapai pada tanggal 4 April 2022.  Masrokhan menambahkan, pihaknya telah menyediakan laman portal untuk pengaduan terkait permasalahan distribusi, ketersediaan stok maupun harga MGS curah di lapangan melalui  <a href="https://siinas.kemenperin.go.id/pengaduan/mgsc/">https://siinas.kemenperin.go.id/pengaduan/mgsc/</a>. (*)

Kemenperin Awasi Distribusi Minyak Goreng Curah dengan Cara Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220317201416.jpg" alt="Stok minyak goreng melimpah dengan harga mahal di salah satu supermarket di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Stok minyak goreng melimpah dengan harga mahal di salah satu supermarket di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dugaan adanya permainan dalam distribusi minyak goreng kian kuat. Pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan satu alat bukti hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional.  Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, dengan temuan tersebut, pekan ini status penegakan hukum masalah minyak goreng dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan. ”Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 tentang penetapan harga, pasal 11 mengenai kartel, dan pasal 19 huruf c tentang penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang atau jasa,” ujarnya kemarin (28/3).  Untuk diketahui, KPPU mulai melakukan proses penegakan hukum pada 26 Januari 2022 dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng. Itu sesuai dengan rekomendasi kajian yang dilakukan sebelumnya untuk menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999.  Gopprera menjelaskan, dalam proses awal penegakan hukum, tim investigasi telah mengundang dan meminta data atau keterangan dari sekitar 44 pihak terkait. Khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan, dan pelaku ritel.  Dari proses tersebut, lanjut Gopprera, tim investigasi telah menemukan satu alat bukti yang memperkuat adanya dugaan pelanggaran UU. Khususnya atas pasal penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar. ”Dengan temuan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilanjutkan KPPU ke tahapan penyelidikan,” tegasnya.  Menurut Gopprera, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang. Penyelidikan akan difokuskan pada pemenuhan unsur dugaan pasal yang dilanggar, penetapan identitas terlapor, dan pencarian minimal satu alat bukti tambahan. ”Dalam hal penyelidikan dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang dilanggar dan memperoleh minimal dua alat bukti, maka proses penegakan hukum dapat diteruskan ke tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh sidang majelis komisi,” tambahnya.  Melalui proses sidang majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50 persen dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran. Atau maksimal 10 persen dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan.  Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan dan menjanjikan stok minyak goreng aman selama Ramadan. Saat ini minyak goreng curah digelontorkan secara bertahap. ”Kita mengupayakan, sebelum Ramadan dan Idul Fitri minyak goreng curah sudah sampai ke masyarakat. Saat ini masih dalam perjalanan,” ujar Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin Putu Juli Ardika.  Sebelumnya pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Hal itu dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil pun tak stabil.  Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokan diharapkan selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).

KPPU Temukan Bukti Dugaan Kartel Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/MENDAG-PADANG.jpg" alt="Caption: Mendag Muhammad Lutfi dalam rapat koordinasi ketersediaan minyak goreng bersama Pemerintah Daerah Sumatra Barat di Padang, Sumbar, Kamis (24/02/2022) meminta dinas-dinas perdagangan di daerah untuk melaporkan perkembangan pasokan di daerah merek" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendag Muhammad Lutfi dalam rapat koordinasi ketersediaan minyak goreng bersama Pemerintah Daerah Sumatra Barat di Padang, Sumbar, Kamis (24/02/2022) meminta dinas-dinas perdagangan di daerah untuk melaporkan perkembangan pasokan di daerah merek</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memimpin langsung ketersediaan pasokan minyak goreng di sejumlah daerah. Dalam sidak yang dilakukan di Sumatera Barat diketahui, Stok migor yang terdistribusi surplus hingga 3,3 juta liter dari kebutuhan. Pemprov Sumbar diharapkan ikut mengawasi distributor agar masyarakat dapat merasakan ketenangan menjelang puasa dan Idul Fitri tahun ini.  Demikian ditegaskan Mendag Lutfi saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama dinas yang menangani bidanh perdagangan di Provinsi Sumatra Barat, (24/2). Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy.  “Pasokan migor di Sumbar dalam kondisi hijau, artinya cukup dan surplus. Dalam sepuluh hari terakhir, kebutuhan migor tercatat sebesar 2,2 juta liter sementara realisasi pasokannya sebesar 5,3 juta liter, jadi terdapat surplus sebesar 3,1 juta liter,” terangnya.  Mendag Lutfi mengungkapkan, pihaknya akan terus memantau kelancaran rantai distribusi migor. “Saat ini, distribusi migor dalam proses turun dari distribusi dari tingkat satu sampai ke peritel dan dijual dengan harga sesuai ketentuan, yakni migor curah Rp11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter dan kemasan premium Rp14.000/liter. Saya akan pastikan semua berjalan dengan baik dan akan dicek langsung ke pasar,” tegasnya.  Mendag Lutfi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar karena mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan migor. “Saya berterima kasih kepada Pemerintah Sumatra Barat karena mampu menjaga kestabilan dan ketersediaan migor. Diharapkan kordinasi terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi bapok, khususnya migor agar harga tetap terjaga,” ujarnya.  Dalam lawatannya ke Padang, Mendag Lutfi juga meninjau Pasar Raya dan Pasar Lubuk Buaya pada Jumat (25/4). Pada kunjungan tersebut, Mendag Lutfi memastikan kelancaran distribusi migor sampai tingkat pengecer dan dijual dengan harga sesuai ketentuan.  “Kondisi di pasar tidak sesuai dengan keadaan di lapangan secara keseluruhan. Artinya, terjadi kemacetan distribusi migor. Saya meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Padang untuk segera membenahinya. Kemendag juga akan menghubungi distributor dan produsen utama di Padang untuk memperbaiki jalur distribusi agar harga sesuai dengan ketentuan,” jelas Mendag Lutfi.  Menurut Mendag, harga migor di Padang secara rata-rata masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan Pemerintah. Untuk itu, Kemendag memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran pendistribusian migor agar harganya sesuai dengan ketentuan HET yang ditetapkan Pemerintah.  “Kemendag akan menindak tegas eksportir migor yang tidak menyuplai pasar dalam negeri dengan tidak menerbitkan izin ekspor. Selain itu, jika ada penimbun migor Kemendag akan menindak dengan tegas secara hukum,” tutup Mendag Lutfi.  Sebelumnya pada Kamis (24/2), Mendag Lutfi juga memimpin rakor dan memantau Pasar Pasir Gintung di Bandar Lampung, Lampung. Selanjutnya, Jumat (25/2) Mendag Lutfi bertolak ke Jambi dan memimpin rakor serupa serta memantau pasar rakyat untuk memastikan kelancaran distribusi migor, khususnya di Sumatra.  Berdasarkan pantauan, harga beras berkisar Rp11.500—13.500/kg, gula pasir Rp13.500/kg, migor curah Rp15.000/kg, migor premium Rp15.000/liter, terigu Rp10.000/kg, daging sapi Rp120.000/kg, telur ayam Rp26.000/kg, cabai merah keriting Rp38.000/kg, cabai rawit Rp28.000/kg, bawang merah Rp28.000/kg, bawang putih Rp23.000/kg, serta tempe Rp12.500/kg.

Pantau Ketersediaan Migor di Sumbar, Mendag: Pasokan Aman & Mencukupi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/kppu_dalami.jpg" alt="SUPLAI KE INDONESIA TIMUR: Personel TNI-AU menurunkan muatan berisi minyak goreng yang akan didistribusikan ke masyarakat Papua kemarin. (DISPENAU)" width="100%">
<figcaption>SUPLAI KE INDONESIA TIMUR: Personel TNI-AU menurunkan muatan berisi minyak goreng yang akan didistribusikan ke masyarakat Papua kemarin. (DISPENAU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Distribusi minyak goreng yang seret terus disorot. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menelisik potensi pelanggaran yang berakibat pada kelangkaan minyak goreng di pasaran.  ”Saat ini berbagai pemanggilan dan permintaan keterangan dan data dari produsen-produsen masih kami lakukan, baik dari sisi hulu maupun hilirnya,” ujar Ketua Umum KPPU Ukay Karyadi.  Informasi yang dikumpulkan tersebut akan diolah untuk mengetahui pada aspek mana pelanggaran paling mungkin terjadi. Berikut siapa yang melakukannya. ”Jadi, sekarang masih terlalu cepat untuk dapat disimpulkan bentuk pasal yang dilanggar. Potensi pasal yang dilanggar bisa terkait dengan kartel, penetapan harga, integrasi vertikal, atau pasal lainnya. Kami pasti akan sampaikan temuannya ke publik,” kata dia.  Menurut Ukay, berbagai fenomena di lapangan bisa dianggap sebagai dugaan hambatan akses konsumen atas produk minyak goreng. Akibatnya, persaingan usaha tak sehat. Karena itu, alat bukti perlu dikumpulkan. ”Baik untuk mengetahui fakta-fakta tersebut bagian dari suatu tindakan bersama-sama atau terkoordinasi maupun dilakukan secara masing-masing. Pendekatan yang digunakan KPPU akan berbeda atas bentuk-bentuk tersebut,” jelasnya.  Dari kacamata KPPU, kelangkaan minyak goreng dapat disebabkan banyak hal. Di antaranya, kurang tuntasnya koordinasi pemerintah dan pelaku usaha di lapangan dalam menerapkan kebijakan HET atau bisa juga sebagai akibat perilaku pelaku usaha yang anti persaingan. ”Yang pasti, upaya perbaikan industri minyak goreng harus segera dilakukan, dari hulu hingga hilir,” tegasnya.  Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memastikan telah memanggil sejumlah produsen minyak goreng. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengawasi distribusi yang dinilai bermasalah.  Wakasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyatakan, produsen minyak goreng dipanggil untuk memberikan data dan hasil produksi sekaligus distribusi minyak goreng. Setelahnya, data tersebut ditelusuri. Dengan begitu, pengawasan terhadap distribusi minyak goreng bisa dilakukan. ”Ini dilakukan untuk memperlancar distribusi,” katanya.  Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum memberikan update terkait dengan langkah konkret untuk mengurai rantai distribusi yang mandek. Sejauh ini menteri perdagangan dan jajaran diketahui tengah intens meninjau langsung dan mengadakan operasi pasar di beberapa daerah. Terakhir di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.  Sementara itu, kemarin (23/2) pemerintah mengirimkan 12,7 ton minyak goreng ke Papua. Minyak goreng itu diangkut pesawat Hercules C-130 dan diterbangkan dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Sultan Hasanuddin, Makassar.  Kepala Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan, sebelum singgah di Makassar, pesawat tersebut take off dari Lanud Muljono, Surabaya. ”Membawa minyak goreng kemasan 1 liter,” katanya. Pasokan minyak goreng dari Kemendag itu langsung disebar ke berbagai kabupaten dan distrik di Papua.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/kppu_dalami_1-750x364.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> CEGAH KELANGKAAN: Kementerian Perdagangan mengirim 12,7 ton minyak goreng yang diangkut pesawat Hercules C-130. (DISPENAU)

KPPU Dalami Pelanggaran Distribusi Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220222-WA0036.jpg" alt="Pedagang mengantre untuk mendapatkan minyak goreng di Pasar Wonokromo. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pedagang mengantre untuk mendapatkan minyak goreng di Pasar Wonokromo. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Stok minyak goreng di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur dijanjikan aman. Janji itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan ketika meninjau distribusi ribuan liter minyak goreng di Pasar Wonokromo Surabaya, Selasa (22/2).  Oke menyebut, Senin (21/2), sebanyak 22 juta liter minyak goreng dibawa ke Jawa Timur melalui Kota Surabaya. Distribusi minyak itu dipastikan Oke akan terus dipantau pemerintah pusat.  ”Per kemarin sudah ada 22 juta liter masuk ke Jatim melalui Surabaya. Bendungan (pasokan) sudah penuh, tinggal aliran irigasi (distribusi) yang harus disempurnakan. Mungkin ada yang mandek (berhenti) di sana sini, saya akan bongkar kalau ada keran (proses distribusi) yang belum dibuka, saya akan buka. Kalau keran rusak saya ganti kerannya,” urai Oke.  Dia mengakui ada distribusi yang kurang lancar. Dampaknya, harga minyak goreng meroket. Hal itulah yang menjadi fokusnya saat ini.  ”Ada yang masih berusaha mengambil ekonominya secara sepihak. Misalnya tidak berbagi dengan para pedagang, (harga untuk) pedagang diperkecil sehingga (oleh) pedagang dinaikkan lagi. Saya nggak mau. Dengan skema ini saya pastikan pedagang dapat (laba) Rp 1.000 per liter,” papar Oke.  Oke mengaku heran dengan ulah oknum yang masih mengambil keuntungan dan membuat minyak goreng menjadi langka. Sebab, mereka sudah mendapat untung yang jauh lebih besar dibandingkan pedagang pasar.  ”Mereka (pedagang) jual 1 jerigen sehari. Kenapa harus dipencet-pencet juga? Sementara pelaku distribusi yang bicaranya (menyalurkan) 1.000 ton, 1 juta liter, mengambil (untung) besar. Enggak lah. Ini sharing the pain and gain, artinya lancarkan distribusi,” terang Oke.  Karena itu, dia sudah menghentikan ulah oknum-oknum yang mengambil untung dari distribusi minyak goreng. Mulai hari ini (22/2) hingga Jumat (25/2), dia akan berkeliling ke 26 pasar lain di seluruh Jawa Timur.  ”Saya sudah agendakan pemotongan rantai distribusi untuk dan sesuai arahan gubernur, itu kita utamakan dalam minggu ini untuk 26 pasar utama yang jadi pantauan pemprov untuk kita pastikan tersedia dengan harga dan keuntungan pedagang yang kita maksimalkan. Saya potong rantai distribusinya kalau mereka masih mau mengganggu rantai distribusi, saya kirim langsung,” ujar Oke.  Sebanyak 26 pasar utama itu tersebar di seluruh wilayah di Jawa Timur. Di antaranya, 3 pasar utama di Kota Surabaya dan 3 pasar lainnya di Sidoarjo.  ”Termasuk kami juga melakukan verifikasi memeriksa tadi keran (distribusi) mana yang terhambat. Distributor mana, kalau belum juga bergerak itu barang, kami gerakkan dengan harga kami,” terang Oke.

Dirjen Perdagangan Janji Stok Minyak Goreng di Jawa Timur Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/rantai_distribusi.jpg" alt="KENDALA KEDELAI: Sejumlah pekerja melakukan perbaikan tempat pembuatan tahu di Duren Tiga, Jakarta, kemarin (21/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KENDALA KEDELAI: Sejumlah pekerja melakukan perbaikan tempat pembuatan tahu di Duren Tiga, Jakarta, kemarin (21/2). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah bukan disebabkan tidak adanya stok. Melainkan ada persoalan pada proses distribusi. Mulai dugaan penimbunan hingga penyalahgunaan minyak goreng curah.  Satgas Pangan Polri memastikan telah menelusuri <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketersediaan-minyak-goreng/">ketersediaan minyak goreng</a>. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk satgas pangan daerah, diketahui bahwa produksi minyak goreng aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.  "Namun, masalahnya ada di tahap distribusi, mengapa tidak dipasarkan," kata Wakasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan kemarin (21/2).  Dari pengecekan langsung ke distributor dan gudang penyimpanan minyak goreng di seluruh Indonesia, petugas menemukan sejumlah dugaan penyelewengan. Salah satunya yang terungkap di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu, ada dugaan serupa di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. Lalu, ada penyaluran yang tidak sesuai di Makassar.  Whisnu menegaskan tidak ingin proses penegakan hukum mengganggu distribusi. Karena itu, minyak goreng tersebut segera didistribusikan. ’’Untuk di Sumut, kami sudah pastikan didistribusikan hari ini (kemarin, Red),’’ terangnya.  Dia mengatakan, satgas pangan mengawasi secara ketat proses distribusi minyak goreng tersebut. ’’Ini dilakukan untuk memastikan bahwa minyak goreng itu sampai ke masyarakat,’’ terangnya.  Hanya sebagian kecil dari temuan tersebut yang dijadikan barang bukti untuk proses hukum. ’’Untuk barang bukti disisihkan saja, tidak semuanya,’’ sambungnya.  Senada, Kementerian Perdagangan mengambil langkah untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap stok dan distribusi minyak goreng. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian seperti di Sumut.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2021/ingatkan-konsumen-kemendag-ada-31-553-depot-air-minum-tak-higienis/">Dirjen Perlindungan Konsumen</a> dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan, pihaknya bersama dengan satgas pangan dan kepolisian daerah setempat menggalakkan pengawasan distribusi. Petugas gabungan tidak akan langsung mengambil pendekatan sanksi untuk menertibkan pengusaha. Namun, akan lebih dulu menggali informasi mengapa stok tidak didistribusikan.  ’’Kami tidak ingin langsung memvonis itu penimbunan. Kita perlu tanya apa kendalanya,’’ kata Veri.  Sementara itu, proses hukum terhadap dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang belum menunjukkan kemajuan berarti. Kemarin Polda Sumut urung memeriksa pemilik gudang yang menyimpan minyak goreng dalam jumlah besar. ”Dalam kasus dugaan penimbunan minyak goreng, belum jadi dipanggil, masih ditunda,’’ kata Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos.  Di bagian lain, temuan satgas pangan bahwa tidak ada kendala pasokan minyak goreng juga didapati Pemprov Jatim. Penelusuran terhadap produsen menghasilkan data bahwa stok tidak ada masalah. Produksi masih berlangsung. Namun, barang tidak sampai ke pasar.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-jawa-timur/">Gubernur Jawa Timur</a> Khofifah Indar Parawansa menegaskan, alur pergerakan barang dari produsen, distributor, dan konsumen. Saat ini barang di produsen ada dan sudah dikirim ke distributor. Idealnya, barang tersebut sampai ke pasar. ’’Tapi, faktanya banyak yang kosong,’’ katanya seusai meninjau operasi pasar di kantor Kecamatan Pacet, Mojokerto, kemarin.  Instruksi untuk mengumpulkan distributor pun sudah dilakukan. Mantan menteri sosial itu menunggu laporan dari masing-masing daerah. Dia menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk mengetuk hati nurani para distributor. ’’Saat ini banyak orang sulit mencari minyak goreng, saya berharap sinergi dari distributor ikut membantu,’’ ucapnya.  Khofifah menggambarkan hasil penelusuran Forkopimda Jawa Timur di tingkat produsen dan konsumen. Ada rentetan yang terputus pada rantai pendistribusian barang. ’’Kalau dari konsumen ada dan dikirim, berarti kemungkinan besar pada distributor,’’ tegas dia.  Pemerintah akan terus menggelar operasi pasar di berbagai titik. <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-khofifah/">Gubernur Khofifah</a> mengakui bahwa langkah tersebut tidak bisa membantu warga secara optimal. Hanya beberapa elemen yang mampu dipenuhi kebutuhannya. Pada pasar ritel tetap kosong. ’’Tapi, bagi saya, lebih baik melakukan tindakan daripada tidak sama sekali,’’ imbuhnya.  Menurut dia, kelangkaan barang dan harga yang melebihi ketentuan adalah permasalahan besar. Pemerintah provinsi tidak bisa mengatasi sendiri. Perlu peran pengusaha, lembaga pemerintahan lainnya, serta masyarakat. ’’Intinya, masalah ini harus segera diatasi. Karena itu, saya meminta kepala daerah segera menindaklanjuti permintaan kami,’’ ucap dia.  Pernyataan Khofifah itu selaras dengan dugaan yang disampaikan Ketua Forum IKM Jawa Timur M. Oskar. Dia mengira ada permainan pada agen dan distributor. Namun, dia enggan menelisik dan mengungkap fakta di lapangan. ’’Pengungkapan dan penelusuran sebuah fakta merupakan kewenangan polisi,’’ ucapnya.  Penyelewengan di Makassar  Di Makassar, satgas pangan mendapati penyaluran minyak goreng curah yang tidak tepat sasaran. Dilansir dari Fajar, minyak goreng itu milik PT Smart Tbk yang dikirim dari Kabupaten Tarjun, Kalimantan Selatan, ke Makassar. Jumlahnya 1.850 ton. Namun, berdasar temuan lapangan, 61,18 ton di antaranya didistribusikan ke pabrik industri. Padahal, suplai tersebut seharusnya diperuntukkan kebutuhan rumah tangga.  Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana menjelaskan, ada pelanggaran alokasi domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen. Untuk domestic price obligation (DPO) minyak goreng curah, harganya Rp 10.300 per kilogram. ”Namun, sebagian mereka alokasikan untuk industri dengan harga lebih tinggi, yakni Rp 19.100 per kilogram dan tidak untuk kebutuhan rumah tangga,’’ bebernya di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, kemarin.  Dari hasil penyelidikan, kata Komang, PT Smart telah menjual minyak goreng curah DMO dan DPO ke beberapa distributor. Yaitu, PT Malindo Feedmill Tbk, CV Duta Abdi, dan CV Evandaru IND sebanyak 138.000 kg atau 138 ton. Juga, ada catatan 76,82 ton masih tersimpan dalam kilang minyak, tetapi sudah terbeli distributor seharga Rp 19.100 per kilogram.  Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan harga penjualan <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a> curah di pasar-pasar tradisional melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan. Yaitu, dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 15.000 per liter. ’’Saat ini kami mengamankan minyak goreng yang ada di kilang PT Smart sebanyak 1.264.699 kg. Dokumen terkait penjualan PT Smart dan CV Duta Abdi serta legalitas pendirian CV Duta Abdi,’’ imbuh Komang.  Polda Sulsel masih mengusut para tersangka dalam kasus tersebut. Komang berharap kasus seperti itu tidak lagi terjadi. ’’Kita berharap produsen minyak goreng mendistribusikan dan menjual minyak sesuai peruntukannya. Kalau kebutuhan rumah tangga ya harus disalurkan untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk industri. Kita tegas akan sanksi mereka yang terbukti melanggar,’’ tegasnya.  Untuk sementara, sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi larangan atau pencabutan izin ekspor. Rujukannya adalah pasal 8A Permendag No 8 Tahun 2022 juncto Permendag No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. ’’Kita masih penyelidikan. Kalau sudah ada tersangkanya, tentu akan ada tindak pidananya,” katanya.  Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Ashari F. Radjamilo mengatakan, terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/pencabutan-izin-ekspor/">pencabutan izin ekspor</a>, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Namun, di sisi lain, pihaknya mengupayakan masalah minyak goreng bisa kembali normal. "Ketersediaan minyak goreng curah di pasar saat ini lancar. Tetapi, beda halnya dengan minyak goreng kemasan. Ini yang kita upayakan agar tetap lancar seperti minyak curah. Kami sedang koordinasikan dengan menteri perdagangan," terangnya.  Sementara itu, Asisten Manajer PT Smart Tbk Makassar Donatur Yulianus Pantaow menampik temuan tersebut. ’’Adanya temuan maupun tuduhan, silakan saja. Namun, menurut kami, itu tidaklah benar,” katanya saat dikonfirmasi. Dia enggan berkomentar lebih jauh dan menyerahkan ke kantor pusat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#distribusi minyak goreng

Berita Terkini