<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MIGOR-MURAH.jpg" alt="PTPN Group memproduksi dan menyalurkan minyak goreng murah di pasaran dengan harga Rp 14.000 per liter." width="100%">
<figcaption>PTPN Group memproduksi dan menyalurkan minyak goreng murah di pasaran dengan harga Rp 14.000 per liter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mendukung kebijakan pemerintah terkait stabilisasi dan penurunan harga minyak goreng agar harga minyak goreng di pasaran kembali ke level Rp14.000 per liter. Langkah Perseroan untuk menurunkan harga adalah memaksimalkan proses produksi dan distribusi minyak goreng.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa PTPN Group melalui PT Industri Nabati Lestari (INL) telah memproduksi dan mendistribusikan 44 juta liter lebih minyak goreng sepanjang semester I 2022.  Ghani menambahkan, area distribusi utama dari minyak goreng tersebut meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Bagian Utara dan Riau. Ketiga provinsi tersebut secara geografis berdekatan dengan lokasi pabrik PT INL. Perusahaan yang bergerak di hilir kelapa sawit ini berpusat di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara.  “Salah satu kelompok sasaran pendistribusian minyak goreng murah ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kebun sawit. Perusahaan berharap, masyarakat merasakan ‘kehadiran’ PTPN Group terkait penyediaan minyak goreng yang terjangkau,” ujar Ghani dalam keterangannya, Rabu (27/7).  Dalam proses distribusi minyak goreng ini, PT INL turut bekerja sama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak dan memiliki kemampuan logistik.  Selain itu, PTPN Group juga menggelar operasi pasar, untuk menyediakan minyak goreng murah di seluruh Indonesia. PTPN yang berada di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Riau yaitu PTPN I, PTPN II, PTPN III, PTPN IV dan PTPN V telah menggelar operasi pasar minyak goreng sejak Januari 2022 yang lalu. Masyarakat menyambut antusias acara ini, karena harga minyak goreng curah hanya Rp13.000 per liter, berada di bawah harga pasar.  "Alhamdulillah, meskipun harus mengantre, senang bisa mendapat minyak goreng murah. Kualitasnya saya lihat ini setara yang kemasan," ujar Kamsiah. Ibu 4 putra ini, merupakan salah satu pengunjung operasi pasar yang digelar PTPN V sebagai anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Dia mengaku, kualitas minyak goreng yang dijual secara curah, tidak berbeda dengan minyak goreng kemasan. Dalam acara ini, Kamsiah mendapatkan kuota pembelian minyak goreng curah hingga 10 kilogram (kg).  Program operasi pasar minyak goreng murah ini, juga bertujuan menjaga keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Andri, seorang pedagang pecel lele di Pekanbaru, Riau antusias dan bersyukur, karena Pemerintah bersama PTPN Group mampu menyediakan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. “Kegiatan ini sangat membantu usaha saya. Lewat operasi pasar ini, kebutuhan minyak goreng, setidaknya untuk 3 hari ke depan sudah tersedia,” ujar Andri.  &nbsp;  &nbsp;

PTPN Group Distribusikan 40 Ribu Ton Migor Murah di Semester I 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SUBSIDI-MINYAK-GORENG-DI-CABUT-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi" width="100%">
<figcaption>Pedagang mengemas Minyak goreng Curah yang akan di perjualbelikan di Pasar Senen, Jakarta, Senin (31/5/2022). secara resmi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cabut program subsidi minyak goreng curah. meski sudah tidak ada subsidi, bukan berarti subsi</figcaption>
</figure>Berdampak pada Kelangkaan dan Tingginya Harga  JawaPos.com – Pemerintah mengendus adanya upaya monopoli dalam industri minyak goreng dalam negeri. Monopoli itu, kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan satu di antara banyak persoalan terkait kelangkaan maupun tingginya harga minyak goreng di berbagai daerah.  Menurut Luhut, upaya praktik monopoli terjadi di tingkat distributor besar atau D1 hingga ke distributor menengah atau D2. ”Ada praktik monopoli barang distribusi pengecer D1 dan D2-nya dimiliki oleh satu orang saja. Dengan praktik ini, lebih mudah untuk memanipulasi pasokan maupun harga,” kata Luhut kemarin (5/6).  Secara bertahap, lanjut dia, praktik monopoli tersebut mulai ditindak. ”Indikasinya sudah mulai membaik,” jelas Luhut. Saat ini pemerintah bekerja untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng dari tingkat D1 ke D2 hingga tingkat pengecer.  Dia mengungkapkan, salah satu kasus ditemukan di Sumatera Utara. Pihak D1 mengeluarkan stok dari gudang. Namun, minyak goreng curah tersebut malah dibawa kembali ke gudang produsen untuk kemudian dikemas dan dijual dengan harga premium.  Di Jawa Barat, lanjut Luhut, memang tidak terjadi masalah pada rantai pasok. Namun, tim menemukan harga minyak goreng jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk kasus di DKI Jakarta, produsen D1 menimbun pasokan. ’’Sehingga rasio yang diterima di tingkat pengecer menurun drastis. Ini menyebabkan kelangkaan pasokan,” papar Luhut.  Dia mengimbau produsen tidak melakukan spekulasi dan permainan harga. Juga, memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) maupun domestic price obligation (DPO). ”Jika ada pelaku usaha yang melakukan praktik meraup keuntungan dengan cara-cara tidak benar, pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Luhut.  Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, pemerintah menargetkan harga migor curah bisa sesuai HET yang ditetapkan, yakni Rp 14 ribu per liter.  Pemerintah telah menggulirkan program minyak goreng curah untuk rakyat (MGCR). Program itu diharapkan menciptakan keterjangkauan dan ketersediaan migor curah bagi rakyat. ”Program ini menyediakan migor curah sesuai HET yang ditetapkan, yakni Rp 14 ribu,’’ jelasnya.  Program tersebut melibatkan beberapa pihak. Yakni, produsen CPO sebagai pemasok bahan baku migor, produsen migor sebagai pemasok migor curah, pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE) dan distributor dalam SIMIRAH, pengecer, serta eksportir.

Temukan Praktik Monopoli Distribusi Migor di Tingkat D1 dan D2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk komoditas minyak goreng akan diterapkan secara konsisten. Dengan penerapan yang baik, kondisi dirasa benar-benar stabil.  "Jadi kita melihat dalam dua tiga minggu ke depan, suasana ini secara bertahap akan terus menjadi tambah baik," jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers dikutip, Senin (6/6).  Ia menuturkan, realisasi distribusi di lapangan merupakan kunci pengendalian harga yang baik, sebagai contoh di wilayah Banten dan Jawa Tengah, harga untuk minyak goreng curah sudah mendekati harga eceran tertinggi (HET). Ini karena distribusi dari produsen ke Distributor (D) 1 menuju D2 dan ke pengecer berjalan baik.  "Jadi di D1 ke D2 dan ke pengecer itu sudah mulai berjalan lancar dan kami juga melihat di D2 ini jangan sampai ada monopoli, yang dimiliki satu orang yang dia menahan harganya dan memainkan harganya. Ini akan kami tindak karena peraturannya sudah dilakukan dan sekarang kami terus mengejar orang-orang yang melakukan ini," terangnya.  Adapun praktik nakal seperti itu terjadi di Jakarta, di mana harga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan HET  disebabkan oleh rasio barang diterima ditingkat pengecer menurun drastis. Hal ini mengindikasikan ada barang yang ditimbun dan distribusikan di luar wilayah target titik distribusi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.  "Dan ini sekarang kita kejar, tapi tetap ketersediaan minyak itu kami dorong ke lapangan," tambah Luhut.  Kasus lainnya juga terjadi di Jawa Barat, di mana melihat data seakan tidak terdapat masalah, namun di sisi distribusi diketahui adanya 'permainan' dari pelaku usaha. Oleh karenanya, di Jawa Barat harga minyak goreng masih relatif tinggi.  "Terdapat indikasi praktik monopoli, meski barang telah didistribusi hingga ke pengecer perusahaan-perusahaan yang D2 dimiliki oleh satu orang saja, ini saya katakan tadi monopoli, praktik ini menyebabkan suatu pasokan dan harga rentan untuk dimanipulasi sehingga realisasi harga di masyarakat masih relatif tinggi, tapi sekarang sudah mulai Kita tindak," ungkapnya.  Kasus lain yang ditemukan berasal dari Sumatera Utara, yakni ditemukannya skema pengiriman minyak goreng curah dari produsen-distributor-produsen. Terdapat indikasi minyak goreng tersebut dikemas dalam kemasan premium.  "Dijual mengikuti harga premium hal ini tentu merugikan konsumen yg membeli, di sini ada permainan, ini sudah kami temui dan ditindak," pungkas Luhut.

Luhut Ungkap Sederet Daerah yang Diindikasikan Ada Kecurangan Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Minyak-Goreng-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pengunjung berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/5/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo kemarin (19/5) mengumumkan pencabutan larangan ekspor minyak goreng. Mulai Senin (23/5), keran ekspor minyak goreng dibuka kembali. Pemerintah melihat pasokan dan harga minyak goreng saat ini sudah cukup baik.  Namun, pemerintah tetap mengawasi dan memantau ketat untuk memastikan pasokan terpenuhi dengan harga terjangkau.  ”Berdasar kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali," ujar Jokowi.  Berdasar pengecekan langsung di lapangan dan laporan yang diterima, pasokan minyak goreng terus bertambah. ”Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulan,’’ ujarnya. Pada Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan di tanah air hanya mencapai 64,5 ribu ton. Lalu, setelah diberlakukan larangan ekspor pada April, pasokan mencapai 211 ribu ton per bulan.  Jokowi juga menjelaskan, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar Rp 19.800. Lalu, setelah adanya pelarangan ekspor, harganya turun menjadi Rp 17.200 sampai Rp 17.600.  ”Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik pemerintah, BUMN, dan swasta,’’ ucapnya. Jokowi juga mendapatkan informasi bahwa harga di beberapa daerah masih relatif tinggi. Namun, dia yakin ke depan harga minyak goreng curah akan terjangkau.  Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian terhadap kebijakan pemerintah. Secara kelembagaan, pemerintah akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya, bisa lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri. Dengan begitu, masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.  ”Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya,’’ tegasnya.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, pencabutan larangan ekspor CPO menjadi bukti bahwa kebijakan pengendalian harga minyak goreng lewat stop ekspor total seluruh produk CPO adalah kesalahan fatal.  Menurut Bhima, harga migor di level masyarakat masih tinggi. Petani dirugikan dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang anjlok karena oversupply CPO di dalam negeri. ”Kehilangan penerimaan negara lebih dari Rp 6 triliun, belum ditambah dengan tekanan pada sektor logistik perkapalan yang berkaitan dengan aktivitas ekspor CPO,” ujar Bhima kemarin (19/5). Dia menambahkan, Indonesia telanjur kehilangan devisa yang cukup tinggi akibat pelarangan ekspor CPO. Hal tersebut dinilai berpengaruh pada stabilitas sektor keuangan. ”Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot sebesar 3 persen dalam sebulan terakhir. Salah satunya disumbang dari pelarangan ekspor. Collateral damage-nya sudah dirasakan ke berbagai sektor ekonomi,” tambah Bhima.  Bhima berharap kebijakan berbagai komoditas ke depannya tidak meniru pelarangan ekspor CPO yang tidak memiliki kajian matang. ”Cukup terakhir ada kebijakan proteksionisme yang eksesif seperti ini,” tegasnya.  Setelah ekspor CPO dibuka, lanjut Bhima, perlu dicari cara agar pemerintah bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya adalah mekanisme pasar. Pengusaha yang mengacu pada harga di pasar internasional dikhawatirkan menaikkan harga minyak goreng secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan. ”Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar, maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional bisa meningkat lebih tinggi,” tambah Bhima.  Dia menerangkan, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah setelah mencabut larangan ekspor itu. Pertama, tugaskan Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng. Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor migor. Bulog nanti membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.  Kedua, lanjut dia, perlu dipertimbangkan untuk menghapus subsidi minyak goreng curah, diganti dengan minyak goreng kemasan sederhana. Pengawasan minyak goreng kemasan dinilai jauh lebih mudah dibandingkan curah.  Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri, program biodiesel harus mengalah. Target biodiesel harus segera direvisi. Fokuskan dulu pada pemenuhan kebutuhan minyak goreng. ”Tentu tiga kebijakan ini butuh penyegaran pejabat pelaksana. Salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah migor,” tegas Bhima.  Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya. Yakni, Lin Che Wei (LCW) alias Weibinanto Halimdjati (WH), pendiri Independent Research Advisory Indonesia (IRAI). LCW merupakan pihak swasta yang diperbantukan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).  Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, LCW ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-26/F.2/Fd.2/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-22/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022. ”Berdasarkan hasil ekspose, ditemukan barang bukti yang cukup untuk menetapkan LCW sebagai tersangka,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers daring Selasa (17/5) lalu.  LCW menjadi tersangka kelima dalam perkara korupsi pengurusan ekspor CPO dan turunannya tersebut. Sebelumnya, Kejagung lebih dulu menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (PLN) Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.  Burhanuddin mengungkapkan, LCW berperan sebagai pihak yang turut bersama-sama mengondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor. Perbuatan itu dinilai melanggar hukum lantaran persetujuan ekspor tersebut tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) 20 persen.  Berdasar penelusuran Jawa Pos, LCW tercatat pernah menjabat sebagai penasihat kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bukan hanya itu, dalam situs resmi AIRA juga disebutkan bahwa LCW pernah menjadi direktur utama (Dirut) PT Danareksa (Persero), perusahaan BUMN.  Secara umum, alumnus Universitas Trisakti itu memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang riset dan kebijakan publik. Dia mendirikan IRAI pada 2003 sebagai perusahaan riset dengan spesialis riset industri dan kebijakan. Pun, LCW pernah menerima Penghargaan Tasrif dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2003 silam.  Terkait penghargaan itu, Ketua Umum AJI Sasmito Madrim menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut penghargaan tahunan tersebut jika LCW terbukti bersalah secara hukum. AJI, kata Sasmito, mendukung penuh langkah Kejagung dalam mengungkap kasus korupsi terkait migor itu. ”AJI berkomitmen akan mencabut penghargaan yang diberikan kepada LCW,” kata Sasmito dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos.

Harga Migor Masih Tinggi, Ekonom Usul BUMN Kendalikan Distribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220327_210836.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Guna mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan minyak goreng (migor), BUMN Holding Pangan ID Food meluncurkan aplikasi digital pendistribusian terintegrasi. Melalui aplikasi tersebut, para pedagang, pengecer, hingga konsumen diklaim akan dimudahkan dalam hal penjualan dan pembelian migor curah.  Direktur Utama Holding Pangan ID Food Frans Marganda Tambunan menyatakan, fitur layanan minyak goreng itu tersedia di aplikasi Warung Pangan yang dikelola anak usaha ID Food. Yakni, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang berkolaborasi dengan PT Rajawali Nusindo, produsen, distributor, dan asosiasi pedagang.  Saat ini Warung Pangan memiliki 69 ribu mitra yang tersebar di 27 kota di Indonesia. Melalui aplikasi terintegrasi itu, ID Food akan mendistribusikan 200 liter minyak goreng per hari kepada setiap pedagang atau pengecer migor curah.  Sistem digital itu mampu membaca setiap konsumen yang sudah membeli minyak goreng lantaran teridentifikasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terkoneksi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil). Sehingga dapat mencegah pembelian yang melebihi kuota harian dan mengantisipasi penimbunan migor.  Frans mengatakan, pengecer dapat melakukan transaksi penjualan langsung kepada konsumen secara daring. Maksimal pembelian 2 liter minyak goreng curah untuk setiap konsumen per hari. ”Harga per liter pun disesuaikan dengan harga eceran tertinggi pemerintah, yaitu Rp 14 ribu per liter,” ucapnya.  Frans melanjutkan, sistem aplikasi minyak goreng terintegrasi itu juga dapat memantau ketersediaan stok minyak goreng di tingkat pedagang maupun pengecer. Aplikasi tersebut mampu membaca stok minyak goreng pengecer dan jumlah transaksi harian migor yang dibeli konsumen.  ID Food berkomitmen mendukung pemerintah dalam pendistribusian minyak goreng melalui beberapa skema distribusi. Skema pertama adalah yang saat ini rutin didistribusikan ID Food ke pedagang-pedagang pasar tradisional. Hingga 13 Mei 2022, pendistribusian migor curah telah mencapai 39,8 juta liter.  Skema berikutnya adalah bisnis ke bisnis atau B2B melalui sistem pendistribusian migor terintegrasi antara pedagang dan pembeli di aplikasi Warung Pangan. ”Para pengecer minyak goreng dipastikan mendapat pasokan secara berkelanjutan dari grup ID Food. Hal ini juga untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan,” jelas Frans.  Peluncuran aplikasi tersebut juga disaksikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat meninjau uji coba pembelian migor melalui aplikasi di pasar tradisional wilayah Jakarta Timur. Lutfi mengatakan, pemerintah menyiapkan beberapa skema untuk mengatasi problem minyak goreng di Indonesia. Salah satunya lewat program Minyak Goreng (Migor) Rakyat. ”Tujuan program Migor Rakyat itu untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu per liter di 10.000 titik atau pasar di seluruh Indonesia,” ujarnya.  Sementara itu, kemarin sejumlah petani sawit menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyampaikan protes atas kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dimulai sejak 28 April 2022. Dampak kebijakan itu disebut sudah dirasakan petani saat pengumuman larangan ekspor minyak goreng pada 22 April 2022. Kebijakan larangan ekspor CPO membuat tangki penyimpanan minyak sawit menjadi penuh sehingga mengerem produksi perusahaan kelapa sawit. (agf/c18/ttg)

ID Food Luncurkan Aplikasi untuk Mudahkan Distribusi Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/awasi-produsen-minyak-goreng-curah.jpg" alt="BANYAK DIBURU: Sejumlah pedagang minyak goreng curah menata jeriken saat operasi pasar di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten (29/3). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANYAK DIBURU: Sejumlah pedagang minyak goreng curah menata jeriken saat operasi pasar di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten (29/3). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintah satgas gabungan untuk mengawasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/distribusi-minyak-goreng/">distribusi minyak goreng</a> (migor) curah selama 24 jam. Dan, pengawasan dilakukan di level pusat produsen migor, khususnya produsen migor besar.  "Pengawasannya melekat untuk memantau proses produksi," jelasnya kemarin (4/4).  Satgas gabungan itu bentuk respons pemerintah terhadap masih langkanya migor curah. Di berbagai daerah, antrean panjang untuk mendapatkannya masih terjadi.  Satgas tersebut merupakan gabungan aparat Polri dan Kementerian Perindustrian (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenperin/">Kemenperin</a>). Kemarin Kapolri menggelar rapat evaluasi dengan Menperin Agus Gumiwang di Mabes Polri. Nanti, selain produsen, satgas gabungan mengawasi distributor dari tingkat I–IV sampai tingkat pengecer.  ’’Pengecer yang di pasar juga diturunkan intelijen dan Bhabinkamtibmas,’’ papar Listyo.  Dengan begitu, semua rangkaian mulai produksi, distribusi, hingga pasar tradisional bisa benar-benar terawasi. Dia menegaskan, semua langkah itu dilakukan untuk menghindari adanya segelintir permasalahan terkait <a href="https://www.jawapos.com/tag/migor-curah/">migor curah</a> yang masih ditemukan dalam evaluasi. ’’Kami akan ambil tindakan kepada seluruh pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan kecurangan,’’ tegasnya.  Menurut dia, untuk migor curah, memang ada kekhawatiran dan keraguan terkait penggantiannya. Namun, harus ditegaskan bahwa semua yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit pasti akan diberi subsidi. ’’Karena itu, tugas produsen memastikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/produksi-migor/">produksi migor</a> curah sesuai kontrak,’’ jelasnya.  Berdasar informasi dari Kemenperin, ditemukan adanya modus pengemasan ulang migor. Hal itu dapat dilihat dari munculnya merek baru migor yang selama ini tidak ada di pasaran. ’’Sekarang muncul untuk memenuhi kebutuhan industri,’’ ujarnya.  Bisa jadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/migor-curah/">migor curah</a> digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut dengan cara memalsukan dokumen demi mendapatkan jatah subsidi. ’’Pemerintah ini sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi dan BLT. Saya minta pelaku usaha melaksanakan kewajiban dengan baik,’’ paparnya.  Dia memastikan bahwa Korps Bhayangkara tidak hanya mengawasi migor curah, tapi juga semua sembako atau kebutuhan masyarakat. Termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini mulai terjadi fluktuasi harga dan ketersediaan.

Satgas Gabungan Awasi 24 Jam Produsen hingga Pengecer Migor Curah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Perdagangan-Muhammad-Lutfi-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/muhammad-lutfi/">Muhammad Lutfi</a> menegaskan bahwa pihaknya tak ingin main-main dalam mengungkap dugaan mafia minyak goreng.  Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR Sabtu (19/3), Lutfi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan seluruh data dugaan mafia penimbun minyak goreng kepada kepolisian. ”Saya serahkan itu kepada polisi. Biar merekalah yang memutuskan proses hukumnya,” ujarnya.  Berdasar data yang dimiliki Kemendag, ada tiga wilayah yang distribusi minyak gorengnya berlimpah. Yakni, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta. Tapi, minyak goreng di tiga wilayah itu malah susah didapat. Melihat hal itu, Mendag menilai ada yang tidak beres.  ”Di Medan (didistribusikan, Red) 25 juta liter <a href="https://www.jawapos.com/tag/minyak-goreng/">minyak goreng</a>. Jumlah rakyat Medan menurut BPS 2,5 juta orang. Jadi, menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Saya pergi ke pasar dan supermarket Kota Medan, tidak ada minyak goreng,” ujar Mendag.  Menurut Lutfi, hal yang sama terjadi di Jawa Timur yang sudah mendapat distribusi 91 juta liter dan Jakarta yang mencapai 85 juta liter. Mendag mengklaim, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah dalam menangani mafia minyak goreng. Bersama kepolisian, Kemendag melakukan penyisiran dan pendalaman bukti-bukti.  Lutfi sempat menyebut oknum atau calon tersangka terduga mafia minyak goreng akan diumumkan hari ini (21/3). ”Saya belum mau menyebut namanya karena ini asas praduga tidak bersalah, tapi kami sudah temukan sekarang. Pihak Polri lewat Kabareskrim sudah mulai periksa,” ungkapnya.  Sentil Nasionalisme Mendag  Anggota Komisi III DPR Bambang Dwi Hartono menyentil Mendag Muhammad Lutfi dan pelaku usaha terkait kelangkaan migor. Menurut Bambang, rasa nasionalisme Mendag dan pelaku usaha migor patut dipertanyakan. Sentilan tersebut dilontarkan Bambang D.H. di hadapan ratusan warga milenial Surabaya di sela-sela acara sosialisasi Empat Pilar MPR kemarin (20/3).  ”Melihat kenyataan di lapangan, pengusaha dan menteri perdagangan tidak berlebihan bila disebut membutakan diri dari kesulitan rakyat. Kebijakannya dari awal tidak memberikan jalan keluar yang solutif. Malah membebani masyarakat,” ujar Bambang.  Mantan wali kota Surabaya dua periode itu mengatakan, saat harga eceran tertinggi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/het/">HET</a>) ditetapkan, migor malah hilang di pasaran. Kemudian, kebijakan diubah dengan menyerahkan harga ke mekanisme pasar.  ”Mengejutkan sekaligus membuat trenyuh, stok migor langsung memenuhi rak-rak supermarket dan pasar. Tapi, harganya mahal banget. Nah, katanya langka karena terkendala CPO sehingga produksi tersendat? Lha kok setelah harga tidak ditentukan, naik jadi mahal, banyak lagi stoknya?” katanya.  Bambang mempertanyakan nasionalisme para produsen dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/distribusi-migor/">distributor migor</a> yang tega menahan pasokan dan tidak segera mendistribusikannya. ”Padahal, masyarakat teriak-teriak tiap hari,” katanya.

Mendag: Distribusi (Migor) di Jatim, Sumut, dan Jakarta Tidak Beres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUTFI-3.jpg" alt="Mendag Muhammad Lutfi saat melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng di ritel modern." width="100%">
<figcaption>Mendag Muhammad Lutfi saat melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng di ritel modern.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) hari ini, Selasa (15/3) di Lotte Mart, Lotte Geosid dan Alfamidi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan terkait isu kelangkaan minyak goreng.  Dalam pemantauannya, distribusi minyak goreng di ritel modern semakin membaik. Kata dia, pihaknya pun akan terus berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat di pasar rakyat dan di ritel modern.  “Minyak goreng di ritel modern aman tersedia bagi masyarakat, seperti di Lotte Mart, Lotte Grosir, dan Alfamidi. Kami harap hal serupa juga dapat ditemui masyarakat di ritel-ritel modern lainnya,” ucap dia dalam keterangannya.  Ketika melakukan diskusi dengan pegawai gudang di Lotte Grosir, Lutfi mendapat laporan bahwa sempat ada gangguan pasokan minyak goreng kemasan dua liter. Akan tetapi, saat ini pasokan disyribusi sudah terkendali.  Ia meminta ritel modern dapat membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan akses minyak goreng. Sebab, sudah beberapa bulan ini komoditas ini sulit didapat.  Sementara itu, di Alfamidi Boulevard Kelapa Gading, Lutfi juga mendapati tumpukan minyak goreng dalam jumlah cukup banyak. Ia pun memastikan pasokan minyak goreng ke masyarakat aman.  “Pantauan kami di Alfamidi Kelapa Gading menunjukkan minyak goreng tersedia bagi masyarakat. Kementerian Perdagangan terus berupaya memastikan pasokan minyak goreng selalu tersedia bagi masyarakat, salah satunya lewat ritel-ritel modern,” imbuhnya.  Minyak goreng tersebut dijual dalam kemasan dua liter. Harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 14.000 per liter untuk kemasan premium. Ketika berbincang dengan pramuniaga, didapati sepuluh karton minyak goreng habis terjual dalam satu hari.  Namun jika ramai pembeli, minyak goreng dapat habis lebih cepat. Tetapi tidak ada antrean yang mengular untuk mendapatkan minyak goreng.  Seperti ditegaskan sebelumnya, sejak 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022.

Mendag Nilai Distribusi Minyak Goreng di Ritel Modern Makin Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/TNI-AU.jpg" alt="Kementerian Perdagangan dibantu TNI melakukan pengiriman stok minyak goreng ke Sorong, Jayapura dan Marauke untuk mendukung ketersediaan minyak goreng di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Kemendag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Perdagangan dibantu TNI melakukan pengiriman stok minyak goreng ke Sorong, Jayapura dan Marauke untuk mendukung ketersediaan minyak goreng di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Kemendag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan terus aktif melakukan sidak ke pasar dan mengeluarkan stok minyak goreng di gudang-gudang distributor guna mengatasi kekosongan minyak goreng diberbagai daerah. Bahkan dengan menggandeng TNI AU, Kemendag memasok 52.800 liter minyak goreng ke sejumlah wilayah di Papua seperti Sorong, Merauke dan Jayapura. Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Senin (21/2).  Pada tahap awal, TNI AU akan mengirimkan 52.800 liter migor ke sejumlah wilayah di Papua seperti Sorong, Merauke dan Jayapura. Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Senin (21/2).  “Hari Senin dan Selasa akan ada pengiriman migor ke wilayah Indonesia Timur berkerjasama dengan TNI khususnya TNI AU menggunakan pesawat angkut Hercules C-130. Upaya terobosan ini dilakukan untuk memberi rasa tentram masyarakat agar mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, “ tegas Mendag Lutfi.  Seperti diketahui, harga yang ditetapkan Pemerintah yaitu minyak goreng curah Rp11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter dan kemasan premium Rp14.00/liter. Para pedagang baik di ritel modern maupun di pasar tradisional harus menjual minyak goreng kepada konsumen sesuai ketentuan.  Dijelaskan Mendag, Kemendag meminta sejumlah produsen minyak goreng membantu menyediakan stok minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Selanjutnya migor akan dikirim oleh TNI AU ke berbagai wilayah sesuai sasaran di Indonesia Timur.  “Para produsen menyatakan sanggup menyediakan migor kemasan sederhana dan premium dari Surabaya dan Jakarta. Komitmen TNI AU membantu masyarakat dengan mengirimkan migor ke agen dan distributor di wilayah Indonesia Timur. Saya minta begitu minyak goreng sudah sampai, agen dan disrributor bisa cepat memasok ke pasar tradisional sehingga masyarakat langsung mendapatkan migor sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Mendag Lutfi.  Menurutnya, KPN Corporation telah menyediakan migor untuk tujuan ke Sorong sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Surabaya dengan penerima CV. Papua Sejahtera Sorong. Dari produsen Wilmar disiapkan migor ke Jayapura sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Surabaya dengan penerima CV. Momugu Jayapura, Jayapura Selatan – Jayapura. Dari produsen Musim Mas akan disediakan 1.100 karton atau 13.200 liter ke Merauke dari Surabaya dengan penerima CV Bamboo Retail, Jl. Raya Mandala, Merauke. Sementara dari Apical akan disiapkan migor ke Sorong sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Jakarta dengan penerima PT Rajawali Nusindo Cabang Sorong, di Sorong Kota.  Sinergi dengan semua pihak dan terutama TNI AU merupakan langkah nyata pemerintah mengatasi berbagai masalah migor saat ini. Mendag Lutfi mengapresiasi pelaku usaha dan TNI AU yang telah bersama Kemendag, bahu membahu menyelesaikan persoalan ini . Ke depan, sinergi dengan berbagai lembaga akan terus dilakukan.  “Apresiasi khusus saya berikan kepada TNI AU dan produsen migor atas kesediaannya bersama pemerintah mengatasi kekosongan migor yang masih ada di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur. Saya yakin masalah ini akan segera selesai. Diperlukan kepedulian kita semua untuk membantu rakyat agar mereka mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, “ujar Mendag Lutfi.  Operasi Pasar Serentak Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di Tanah Air dengan menggelar operasi pasar minyak goreng secara serentak di seluruh Indonesia. Stok minyak goreng diharapkan cepat normal kembali dengan harga stabil sesuai ketetapan pemerintah.  Di Jawa Barat, Kemendag bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Jawa Barat, Disperindag Kota Bandung, serta Wilmar Group menggelar operasi pasar minyak goreng curah sebanyak 23.000 liter yang disebar di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung, yaitu Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Pasar Kiaracondong, dan Pasar Cicadas, Senin (21/2).  “Saya berharap kegiatan ini dapat segera mempercepat proses distribusi dan menurunkan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Kemendag akan terus memastikan harga di setiap segmentasi terjamin dan pasokannya tersedia," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di tempat terpisah.  Dalam operasi pasar ini, sebanyak 23.000 liter minyak goreng curah dijual seharga Rp10.500/ liter kepada pedagang yang kemudian akan dijual ke masyarakat dengan harga Rp11.500/ liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.  Ditegaskan Mendag Lutfi, kegiatan operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan akan terus dilakukan Pemerintah di seluruh Provinsi di Indonesia hingga menjelang Idul Fitri 2022. Hal tersebut guna memastikan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.  Mendag menambahkan, bila ditemukan penimbunan minyak goreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, Kemendag akan segera menindak sesuai ketentuan. “Kemendag secara tegas akan menindak keras para pelaku penimbunan yang melanggar ketentuan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Mendag.

Didukung TNI AU, Kemendag Pasok 52.800 Liter Minyak Goreng ke Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#distribusi migor

Berita Terkini