<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/JKT_BAWASLU-PETAKAN-TPS-RAWAN_MIFTAHUL-HAYAT-04-2991779804.jpeg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan keterangan terkait Pemetaan TPS Rawan dan Strategi Pencegahan Jelang Pemungutan Suara di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (11/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS). Mulai rawan disusupi money politics hingga potensi terserang bencana alam. KPU diminta melakukan langkah antisipasi dini untuk mencegah berbagai kerawanan tersebut. Temuan TPS rawan yang jumlahnya hampir separo dari total TPS (820.161 TPS) itu didasarkan pada 7 variabel dan 22 indikator yang diperoleh dari 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi. Namun, pemetaan itu belum termasuk TPS di wilayah Papua dan Maluku Utara yang merupakan daerah otonom baru (DOB). Bawaslu menyebut belum bisa menyampaikan pemetaan dua DOB itu lantaran ada keterbatasan jaringan internet saat pengiriman laporan oleh petugas di masing-masing wilayah tersebut. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan, pengambilan data TPS rawan itu dilakukan selama enam hari. Sejak 3 hingga 8 Februari. Berdasar pemetaan, ada tiga klaster yang dipetakan. Pertama, TPS rawan yang paling banyak terjadi. Kemudian, TPS rawan yang banyak terjadi. Terakhir, TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tapi tetap harus diantisipasi. Anggota Bawaslu Totok Hariyanto menambahkan, ada tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 371.248 TPS. Indikatornya, antara lain, terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Lalu, terdapat pemilih tambahan (DPTb) dan kendala jaringan internet. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/JKT-1-KPPS-PERSIAPKAN-LOGISTIK-PEMILU-FED-2JPG-1660233153.jpg" alt="Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang didampingi anggotanya di wilayah Kecamatan Cempaka Putih melakukan setting packing logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 di GOR Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (6/2/2024).</figcaption>
</figure> Indikator lainnya adalah rawan banjir, tanah longsor, dan gempa. Khusus untuk indikator tersebut, ada 10.794 TPS yang terpetakan. Ada pula kerawanan yang didasarkan pada lokasi TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Jumlahnya mencapai 21.947 TPS. Totok juga memaparkan 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 37.550 TPS. Beberapa indikator yang dimaksud, antara lain, kendala aliran listrik di lokasi TPS. Jumlahnya sebanyak 8.099 TPS. Ada pula indikator kerawanan karena TPS sulit dijangkau. Jumlahnya 4.211 TPS. TPS rawan yang banyak terjadi juga didasarkan pada indikator praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. Jumlahnya mencapai 3.875 TPS. Kemudian, ada 2.299 TPS yang punya riwayat kekerasan. Untuk indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi, jumlahnya 814 TPS. Indikator yang digunakan adalah terdapat praktik menghina atau menghasut pemilih terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di sekitar lokasi TPS. Atas dasar pemetaan itu, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS agar melakukan antisipasi. Bawaslu juga menyarankan KPU agar berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun tokoh masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/arsitektur-dan-desain/014150325/kerennya-rumah-gunakan-atap-mansard-ala-eropa-dengan-view-padang-golf">Kerennya Rumah Gunakan Atap Mansard ala Eropa dengan View Padang Golf</a> Dari Semarang, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memutuskan memindah TPS-TPS yang berada di daerah rawan banjir. &rdquo;Ada beberapa daerah yang saat ini terdampak banjir, termasuk di Demak ada 30 desa. Kami sudah berkoordinasi dengan bupati, KPU kabupaten, dan KPU provinsi. Kita memang harus memindahkan TPS-TPS yang terdampak banjir,&rdquo; kata Nana di sela tinjauan kejadian banjir di Demak, Sabtu (10/2). Logistik pemilu, lanjut dia, dalam kondisi aman. Sebab, logistik pemilu masih berada di kantor kabupaten. Belum didistribusikan ke TPS. &rdquo;Tinggal nanti koordinasi dengan KPUD untuk memindahkan lokasi TPS ke dekat penampungan pengungsi,&rdquo; katanya seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Di sisi lain, setelah kampanye terakhir pada 10 Februari lalu, kini masuk masa tenang. Masa tenang berlangsung hingga besok. Untuk memanfaatkan waktu tenang itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma&rsquo;ruf Amin mengimbau masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif. &rdquo;Wapres juga menyampaikan bahwa kita sudah pada tahap akhir pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu tidak sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur, dan adil,&rdquo; kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. (tyo/lum/lyn/c7/oni)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan potensi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS). Mulai rawan disusupi money politics.

Bawaslu Ungkap 409.612 TPS Rawan Ancaman Money Politics hingga Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Agus-Subiyanto-Dery-Ridwansah-2JPG-3823054114.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi sejumlah para Perwira Tinggi TNI meninjau pasukan pada apel gelar kekuatan TNI untuk pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kurang dari dua pekan hari pemungutan suara, persiapan Pemilu 2024 terus berjalan. Begitu pula persiapan pengamanan yang melibatkan TNI dan Polri. Kemarin (1/2) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Apel juga diikuti jajarannya di daerah secara virtual. Dengan mengerahkan 446.219 prajurit, Agus memastikan seluruh jajarannya siap dan bakal total membantu Polri dalam tugas pengamanan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari. &rdquo;Kami mengecek kesiapan prajurit. Tentunya didukung perlengkapan yang memadai,&rdquo; katanya saat memeriksa ribuan prajurit TNI. Dia menyebut persiapan pengamanan pemilu dilakukan sejak jauh hari. Koordinasi dengan Polri juga terus-menerus dijalin. Termasuk terkait dengan rencana kontinjensi. Agus menjelaskan, rencana kontinjensi dibuat di semua level. Khususnya di jajaran komando utama (kotama). &rdquo;Pangkotama atau Pangdam itu memiliki rencana kontinjensi. Ada faktor alam dan nonalam yang harus dihadapi,&rdquo; jelas mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Khusus faktor nonalam, Agus menyebut beberapa persoalan seperti kerawanan konflik sosial. Soal netralitas TNI, Agus kembali menegaskan komitmen instansinya. TNI diatur undang-undang (UU) yang sudah jelas melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik. Demikian pula aturan lainnya terkait dengan pemilu. &rdquo;Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan, yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,&rdquo; bebernya. Lebih lanjut, Agus menyatakan, pihaknya juga memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Terutama ke daerah-daerah yang sulit diakses seperti lokasi yang terdampak bencana. &rdquo;Kemarin ada masalah di Papua, saat pendistribusian logistik pemilu, terjadi longsor sehingga dibantu pasukan TNI,&rdquo; terang dia. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyatakan, logistik Pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini logistik sudah berada di tingkat KPU kabupaten/kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirimkan ke kecamatan. Rata-rata, progres packing sudah mencapai 65&ndash;95 persen. &rdquo;Tiap daerah berbeda-beda,&rdquo; ujarnya di kantor DKPP Jakarta kemarin. Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan penentuan jadwalnya kepada setiap KPU daerah. Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit diakses. Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang mulai bergerak. Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat itu mengakui bahwa aspek cuaca menjadi tantangan. Sebab, mayoritas daerah memasuki musim hujan. &rdquo;Ada ombak yang tinggi,&rdquo; ungkapnya. Untuk mengantisipasinya, KPU meminta bantuan TNI dan Polri. Beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI, khususnya untuk distribusi perairan. KPU juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air. Caranya, membungkusnya dengan plastik. Selama proses distribusi, KPU memberikan ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian.&nbsp;(dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma.

Antisipasi Konflik Sosial, TNI Kerahkan 446 Ribu Prajurit dan Bantu Distribusi Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/imagepsd-68-4034837696.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce bersama jajaran lakukan pengecekan gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, di kawasan Pergudangan Margomulyo, Senin (27/11)." width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce bersama jajaran lakukan pengecekan gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, di kawasan Pergudangan Margomulyo, Senin (27/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan sudah menerima seluruh logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga tahap pendistribusian sudah bisa dimulai pada awal Februari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013734988/kabar-duka-penyanyi-senior-ade-manuhutu-meninggal-dunia">Kabar Duka! Penyanyi Senior Ade Manuhutu Meninggal Dunia</a>&nbsp; "Insya Allah kami bisa distribusi logistik yang sudah kami setting (pengaturan) dan packing (pengepakan), sebelum 7 Februari hingga paling lambat 'H-1' bisa diterima para kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 8.167 TPS," kata Ketua KPU setempat Nur Syamsi, di Surabaya, Jatim, Senin. Ia menjelaskan pihaknya masih melaksanakan tahapan pengaturan mekanisme pendistribusian logistik Pemilu 2024, agar ketika tiba di TPS jumlahnya bisa sesuai kebutuhan. Sedangkan proses pengepakan logistik Pemilu 2024 mulai dilakukan dua sampai tiga hari ke depan. "Sejak hari kemarin kami melakukan proses setting agar kebutuhan-nya sesuai, kemudian dua sampai tiga hari lagi kami melakukan packing," ucapnya. KPU Kota Surabaya, kata dia, juga terus memantau puluhan ribu kotak suara agar dalam kondisi tersegel dan dipastikan sudah dilengkapi dengan komponen coblosan lainnya, sebelum pendistribusian dimulai. "Yang pasti kalau ada yang tidak sesuai spesifikasi kami langsung sampaikan ke KPU tingkat provinsi dan insya Allah mereka langsung mengambil langkah pemenuhan," tutur Nur Syamsi. Sementara itu, Syamsi menyatakan pihaknya juga menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan kepolisian terkait mekanisme pengamanan distribusi logistik ke masing-masing TPS se-Kota Surabaya. "Satu sampai dua hari rakor dengan PPK dan kepolisian karena untuk pengamanan lokasi," ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013735074/program-iki-pesat-gubernur-khofifah-jangkau-1419-ponpes">Program IKI Pesat Gubernur Khofifah Jangkau 1.419 Ponpes</a>&nbsp; Selain itu, KPU Kota Surabaya juga berkoordinasi dengan pemerintah kota (pemkot) setempat untuk mendapatkan bantuan personel pengamanan saat proses pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan di 14 Februari."Hari ini sudah jalan koordinasi, tinggal menunggu nama-nama yang ditugaskan oleh pemkot nantinya kami putuskan," kata dia. (*)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya memastikan sudah menerima seluruh logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

KPU Surabaya akan Distribusikan Logistik Pemilu 2024 pada awal Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/20240109151301_182A8580JPG-3305611710.jpg" alt="Pekerja melipat surat suara Pilpres 2024 di Pulogadung, Jakarta. KPU Jakarta Timur menargetkan akan menyelesaikan pelipatan 2.436.059 surat suara paling lambat pada 17 Januari 2024." width="100%">
<figcaption>Pekerja melipat surat suara Pilpres 2024 di Pulogadung, Jakarta. KPU Jakarta Timur menargetkan akan menyelesaikan pelipatan 2.436.059 surat suara paling lambat pada 17 Januari 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses penyortiran logistik pemilu menyibak persoalan klasik. Yakni, ditemukannya beberapa item logistik yang rusak, termasuk surat suara. Dari hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kasus tersebut terjadi di banyak daerah. Perinciannya, kasus kotak suara rusak ditemukan di 177 daerah atau kabupaten dan kota. Lalu, bilik suara rusak di 61 daerah, tinta rusak (124), segel rusak (30), serta surat suara rusak (127). Bawaslu juga menemukan kasus surat suara belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Kasus itu ditemukan di 61 daerah. Kemudian, ada juga kasus surat suara salah kirim. Anggota Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan, beragam kasus tersebut terjadi di daerah. Termasuk besaran kerusakannya. Dia mencontohkan, di Manggarai Barat surat suara dikategorikan cacat/rusak dengan total 1.090 surat suara. &rdquo;Selain itu, juga terdapat kekurangan sejumlah 4.265 surat suara," ujarnya di kantor Bawaslu, Senin malam. Herwyn berharap, berbagai masalah itu segera ditangani. Apalagi, pemungutan suara hanya menyisakan sekitar satu bulan. &rdquo;Secepatnya melakukan pendistribusian kembali yang kurang, yang lebih, kemudian yang rusak,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Khususnya di kawasan kepulauan yang membutuhkan waktu distribusi lebih lama. Bawaslu juga mendesak agar kekeliruan itu dievaluasi. Menurut anggota Bawaslu Puadi, selain persoalan logistik, pihaknya juga menyoroti akses pengawasan. Bawaslu hingga kemarin belum mendapatkan akses sistem informasi logistik (Silog). Kemudian, ada juga kasus penghalang-halangan terhadap pengawas. Misalnya, di Provinsi Jambi. &rdquo;Apakah dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengakui terjadinya kerusakan surat suara. Dia menyebut, tujuan KPU melakukan sortir memang untuk memilah surat suara rusak. &rdquo;Surat suara tidak bisa dipakai, ya kita akan ganti ke percetakan," ujarnya di sela-sela peresmian kantor DKPP Jakarta kemarin. Sesuai klausul kontrak pengadaan, kerusakan logistik menjadi tanggung jawab percetakan. Yulianto menyebut jumlah kerusakan masih wajar. Sebab, KPU mencetak sekitar 1,2 miliar surat suara untuk lima jenis pemilihan. Sedangkan di tiap daerah hanya di angka ratusan hingga ribuan saja. Artinya, jika dikonversi, persentasenya sangat rendah. &rdquo;Kan nol nol koma berapa persen sih. Dikit sekali kan dari miliaran surat suara," jelasnya. Meski demikian, dia memastikan kerusakan itu akan diganti sesuai kebutuhan. Setiap hari data kerusakan di-update dan disampaikan ke percetakan. Mantan ketua KPU Jawa Tengah itu optimistis pengadaan dapat dilakukan dalam sebulan ke depan. &rdquo;Sangat cukup (waktunya). Tiap hari kan kita sortir nih,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Yulianto juga menunggu temuan Bawaslu untuk dilakukan pencocokan. Sebab, dia menengarai, ada sedikit perbedaan data. (far/syn/rei/aif/inu/c6/oni)

Dari pengawasan Bawaslu ditemukan kasus kotak suara rusak, bilik suara rusak, tinta rusak, segel rusak, surat suara rusak.

Temuan Bawaslu Terkait Distribusi Logistik Pemilu, Surat Suara Rusak,  Salah Kirim, dan Kurang Jumlah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-18941.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami kendala dalam pemenuhan logistik tahap kedua karena adanya dua daerah pemilih (Dapil) yang masih bersengketa terkait pencalonan. "Masih tersisa dua yang belum selesai yaitu Pemilu DPD Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara 1," kata Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU, Yulianto Sudrajat dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta, pada Selasa (28/11), dilansir dari ANTARA. Pemenuhan Logistik tahap kedua meliputi pencetakan surat suara, formulir dan daftar calon tetap (DCT). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013340363/menteri-pertanian-mengajak-thailand-mengoptimalkan-rawa-untuk-ketersedian-pangan">Menteri Pertanian Mengajak Thailand Mengoptimalkan Rawa untuk Ketersedian Pangan</a> Untuk saat ini, menurut penjelasan Yulianto, KPU masih menunggu keputusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan aturan yang ada karena adanya proses sengketa pencalonan. Sementara itu, Yulianto mengungkapkan jika sepanjang Pemilu 2024, KPU menghadapi 39 sengketa proses pemilu di&nbsp;Bawaslu maupun PTUN setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Diketahui hingga Senin (28/11),dari&nbsp;jumlah tersebut, 37 sengketa pencalonan telah selesai. "Sehingga sudah kami dapat melanjutkan proses pencetakannya," ujar Yulianto. Walaupun terdapat dua Dapil yang masih bersengketa, Yulianto optimis pendistribusian logistik Pemilu 2024 selesai tepat waktu. Berdasarkan jadwal, produksi dan pengiriman&nbsp;logistik tahap kedua dilakukan pada 18 November 2023 hingga 16 Januari 2024. "Proses sortir, lipat, pengepakan dan distribusi ke TPS satu hari sebelum pemilihan sudah selesai," kata Yulianto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013340391/bmkg-prediksi-hujan-turun-di-berbagai-wilayah-jakarta-hari-ini">BMKG Prediksi Hujan Turun di Berbagai Wilayah Jakarta Hari Ini</a> Sedangkan untuk distribusi logistik tahap satu yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta dan segel sudah mencapai 98,4 persen, kata Yulianto, sudah mencapai lebih dari 98,4 persen. Kemudian untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi ke tempat penyimpanan ke gudang penyimpanan kabupaten/kota sudah mencapai 93,4 persen. Untuk logistik yang sudah masuk ke gudang KPU kabupaten/kota sudah mencapai 90 persen. Yulianto juga menjelaskan jika logistik menjadi salah satu kunci dari terselenggaranya Pemilu 2024. Maka dari itu, untuk memenuhi logistik banyak hal yang harus diperhatikan yaitu harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.

KPU mengalami kendala dalam pemenuhan logistik tahap kedua karena adanya dua daerah pemilih yang masih bersengketa terkait pencalonan.

Di Tengah Percepatan Distribusi Logistik Pemilu, KPU Mengalami Kendala Akibat Dua Dapil yang Masih Bersengketa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190416-WA0015-1.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninjau logistik pemilu. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah meninjau logistik pemilu. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah meninjau kesiapan logistik Pemilu 2019 di tiga kecamatan yang ada di Makassar, Selasa (16/4). Nurdin memastikan bahwa penyaluran logistik tersebut berjalan lancar dan aman.  "Kami bersyukur semuanya berjalan bagus. Mewakili beberapa sampel dan kami sudah dengar laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semua sudah sampai, kalau kota ini (Makassar, Red) kan jam 2 baru bergerak," ungkap Nurdin di Kantor KPU Makassar.  Logistik yang didistribusikan berupa lima jenis surat suara, bilik suara, sampul, salinan DPT, undangan memilih dan alat kelengakapan TPS lainnya. Tiga kecamatan yang dipantau Nurdin adalah Biringkanayya yang memiliki 549 TPS; Tamalanrea, 215 TPS; dan Tallo, 365 TPS.  Sebelumnya Nurdin mendengar adanya informasi jika di tiga kecamatan itu terdapat kendala teknis dalam penyaluran logistik. Namun ketika ditinjau, seluruh proses distribusi berlangsung lancar.  Merujuk informasi dari KPU, semua surat suara akan didistribusikan paling lambat Selasa siang, pukul 14.00 WITA.  "Semoga semua distribusinya berjalan dengan aman. Paling lambat semua kotak suara akan sampai jam 3 sore ini," tegas Nurdin.

Gubernur Sulsel Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Capture_2019-04-16-11-08-50.png" alt="ILUSTRASI Ambulans. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ambulans. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Distribusi logistik pemilu di berbagai daerah di Batam memasuki tahap akhir. Di kawasan pesisir, Kecamatan Belakangpadang, proses distribusi sampai menggunakan ambulans, mobil jenazah, hinggah becak motor (bentor).  Camat Belakangpadang Yudi Atmadji menjelaskan, terpakainya armada yang tidak biasa ini adalah untuk memaksimalkan upaya distribusi logistik. Sehingga mempersingkat waktu agar cepat sampai ke gedung nasional Belakangpadang, sebelum nantinya disalurkan ke 70 TPS.  "Karena kemarin (Senin) logistik sampai ke pelabuhan Belakangpadang sore, jadi kami maksimalkan armada yang ada di pulau ini. Kami punya ambulans, mobil jenazah, dan becak motor," terang Yudi ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (16/4).  Distribusi logistik ini selanjutnya disalurkan lagi ke TPS yang ada di empat kelurahan. Empat kelurahan itu tersebar di berbagai pulau. Para petugas menggunakan speedboat untuk menjangkau TPS. Rinciannya, 3 TPS di kelurahan Pemping; 11 TPS di Kelurahan Kasu; 12 TPS di Kelurahan Pulau Terung; dan 3 TPS di Kelurahan Pecung.  Dalam prosesnya, Yudi mengatakan tidak ada kendala berarti selama distribusi ke empat kelurahan ini. Hanya ada satu kotak suara yang mengalami sedikit kerusakan karena tergeser saat berada di kapal. Akan tetapi hal tersebut bisa diatasi setelah petugas dan panitia sepakat untuk memberi segel.  "Kemarin disepakati dan sudah disegel oleh petugas, disaksikan oleh petugas yang ada di Kelurahan Pulau Terung. Isinya tidak ada masalah, malamnya distribusi ke empat kelurahan ini selesai," tambahnya.  Yudi menjelaskan,saat ini proses pendistribusian 350 kotak suara ini ke TPS sudah mulai dilakukan. Target mereka, semua TPS sudah menerima logistik hari ini.

Logistik Pemilu di Pesisir Batam Dikirim Pakai Ambulans dan Mobil Jenazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/LOGISTIK-PEMILU-JEMBER_JUMAIJAWA-POS-RADAR-JEMBER_Jawa-Pos.jpg" alt="LOGISTIK PEMILU JEMBER JUMAI JAWA POS RADAR JEMBER" width="100%">
<figcaption>LOGISTIK PEMILU JEMBER JUMAI JAWA POS RADAR JEMBER</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pantauan hingga H-2 menjelang coblosan, sedikitnya ditemukan 153 TPS di 22 kabupaten/kota di Jatim yang diketahui mengalami kerusakan logistik. Temuan terbanyak adalah kerusakan kotak suara.  Mayoritas terjadi karena kotak tersebut terendam air. Misalnya yang terjadi di Jember. Di sana ditemukan laporan kotak suara logistik di salah satu kecamatan rusak karena atap gedung penyimpanan yang bocor dan membuat air hujan masuk.  Kerusakan karena penyebab serupa terjadi di daerah lain seperti di Trenggalek dan Lumajang. "Di sejumlah kecamatan ditemukan kotak suara yang sudah tak bisa dipakai karena hancur terkena hujan," kata Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi.  Laporan lain yang masuk adalah logistik yang hingga kemarin belum terdistribusi ke tingkat kecamatan. Antara lain laporan dari Pamekasan. Ada sejumlah logistik coblosan yang baru terkirim ke KPU kabupaten setempat. Contohnya surat suara pemilih tambahan dan formulir C6 (undangan memilih).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pengiriman-Logistik-Pemilu_ISTIMEWA_Bali-Express-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas melakukan pengiriman logistik pemilu ke Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung. Daerah ini salah satu wilayah tersulit dalam pendistribusian logistik pemilu.(ISTIMEWA/Bali Express/Jawa Pos Group)  Keterlambatan distribusi logistik juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lain. "Sesuai target awal, sebenarnya H-2 coblosan semua logistik sudah terdistribusi. Namun, hingga hari ini (kemarin, Red) belum semua tuntas. Makanya, kami sudah merekomendasikan agar segera diselesaikan," katanya.  Di bagian lain, KPU Jatim menegaskan bahwa seluruh distribusi logistik coblosan Pileg-Pilpres 2019 di provinsi tersebut sudah hampir tuntas. Lembaga penyelenggara pemilu itu juga memastikan bahwa semua logistik sudah terdistribusi ke tingkat KPPS hari ini. "Sudah kami cek. Seluruh logistik sudah berada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam.  Sementara itu, di Lumajang ada ratusan kotak suara yang rusak karena diguyur hujan. Termasuk surat suara yang juga terkena guyuran hujan hingga rusak.  Total jumlah kotak suara yang rusak mencapai 111, tersebar di empat kecamatan. Sedangkan surat suara yang rusak mencapai 441 lembar. Tapi hanya surat suara untuk DPR dan DPRD kabupaten.  Anggota Bidang Divisi Logistik KPU Lumajang Yusuf Adi Pamungkas menjelaskan bahwa kerusakan ratusan kotak suara itu bukan akibat kesengajaan dan keteledoran. Melainkan akibat kondisi yang tidak memungkinkan. "Rusaknya karena terguyur hujan selama perjalanan dan airnya masuk ke dalam. Hujannya di tengah jalan saat pengiriman," katanya kemarin.  Yusuf menambahkan, sudah ada antisipasi dengan menutup logistik dengan terpal. "Saat truk berangkat belum hujan. Tiba-tiba di jalan hujan lebat," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Tempuh-Waktu-Dua-Hari_Wahyu-Ramadhan_Radar-Banjarmasin-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PIAWAI: Porter atau pengangkut barang, meniti jalan setapak sambil memanggul logistik Pemilu 2019 menuju Desa Aing Bantai dan Desa Juhu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Minggu (14/4) siang. Kedua desa yang berada di kawasan Pegunungan Meratus, ini merupakan desa terpencil yang hanya dapat ditempuh dalam waktu dua hari dengan berjalan kaki. (Wahyu Ramadhan/Radar Banjarmasin/Jawa Pos Group)  Kejadian tersebut langsung disikapi. Caranya ialah meminta bantuan dari stok kotak suara dan surat suara di KPU Jatim. "Sudah tertangani. Sudah dikoordinasikan dengan KPU provinsi. Surat suara yang rusak sudah didistribusikan juga. Kotak dari kabupaten saling disubsidi. Tadi (kemarin, Red) kami ambil di Kota Malang dan Kota Batu," terangnya.  Di wilayah Kecamatan Sukorambi, Jember, persiapan Pemilu 2019 terkendala. Sembilan kotak suara rusak. Kotak tersebut dimakan rayap. "Sekitar sembilan kotak surat suara rusak parah. Rayap yang biasa memakan kayu itu juga makan kotak yang terbuat dari kardus," kata Nur Fadli, ketua PPK Sukorambi.  Rupanya, serangan rayap tersebut disebabkan kondisi gudang logistik Kecamatan Sukorambi yang lembap. Untung, rayap merusak kotak surat suara yang masih kosong alias belum terisi surat suara dan lain-lain.  Di sisi lain, distribusi surat suara ke TPS 20 di Dusun Sumbersalak, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, ini lain dari biasanya. Jalur di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) tak bisa dilalui kendaraan. Karena itu, logistik pemilu dikirim dengan memanfaatkan kuda. "Kalau menggunakan kendaraan roda empat, butuh waktu dua jam. Kalau menggunakan kuda, hanya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tapi, kalau hujan seperti sekarang, waktu yang ditempuh akan lebih dari satu jam," ujar Kapolsek Tempurejo AKP Suhartanto kemarin (15/4).  Jalur distribusi logistik memang tidak dekat. Jarak PPK ke PPS Desa Andongrejo mencapai 45 kilometer. Sementara itu, jarak PPS ke TPS sekitar 15 kilometer. Di sana logistik pemilu harus dinaikkan ke tiga ekor kuda milik warga setempat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pendistribusian-Logistik-Kotak-Suara-Dery-Ridwansah-11-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pendistribusian Logistik Pemilu di wilayah Jakarta ( Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Selain di Jatim, problematika logistik terjadi di daerah lain di Indonesia. Misalnya di Bogor, Jawa Barat. Gudang penyimpanan kotak dan surat suara di Ciseeng kebanjiran. Akibatnya, 682 kotak suara (di antara total 1.450 kotak suara) berisi dokumen pileg dan pilpres rusak.  "Kejadiannya Minggu (14/4) malam hujan deras sama angin puting beliung dan yang jebol fondasi puskesmas di sebelah airnya masuk ke dalam got kecamatan dan kami buru-buru menyelamatkan tumpukan kotak yang di atas, sementara di bawah sudah ringsek," ujar Selamet, petugas linmas Ciseeng. Hingga kemarin, petugas terus melakukan inventarisasi logistik pemilu yang akan dimanfaatkan warga untuk sepuluh desa.  Hal senada dikatakan Mulyadi dari Panwascam Ciseeng. Dia menyatakan bahwa hujan turun lebat sekali pada Minggu. Air bercampur lumpur sampai menerobos gudang penyimpanan logistik. "Kami sudah konfirmasi dengan KPU Bogor untuk segera mengirim kotak suara karena kotak suara sudah harus dikirim ke tiap TPS," ucapnya.  Sementara itu, di Bangkinang, Riau, Bawaslu setempat menyelidiki terjatuhnya logistik pemilu di bawah jembatan Jalan Lintas Riau-Sumatera Barat. Bawaslu akan meminta keterangan saksi-saksi terkait peristiwa tersebut.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pengiriman-Logistik-Pemilu_ISTIMEWA_Bali-Express-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Tempuh-Waktu-Dua-Hari_Wahyu-Ramadhan_Radar-Banjarmasin-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pendistribusian-Logistik-Kotak-Suara-Dery-Ridwansah-11-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Kerusakan Logistik Ditemukan di 153 TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/distribusi-pemilu.jpg" alt="LOGISTIK: Distribusi logistik Pemilu di Kabupaten Kulon Progo mulai dilakukan, Senin (15/4). (Ridho Hidayat/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LOGISTIK: Distribusi logistik Pemilu di Kabupaten Kulon Progo mulai dilakukan, Senin (15/4). (Ridho Hidayat/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Distribusi logistik untuk Pemilu mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ) pada Senin (15/4). Baik itu kotak suara, surat suara, dan kelengkapan lainnya.  Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, Ibah Mutiah mengatakan, distribusi dilakukan di 6 kecamatan terlebih dahulu. Yakni di Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Girimukyo, Kokap, Pengasih, dan Nanggulan. "6 kecamatan di wilayah utara yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">kondisi geografisnya</a> relatif lebih sulit. Kami memakai truk yang biasa digunakan," katanya, Senin (15/4).  Pada hari selanjutnya, yakni Selasa (16/4) distribusi dilakukan di kecamatan lainnya seperti Wates, Temon, Panjatan, Galur, Lendah dan Sentolo. "H-1 target sudah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">terdistribusi semua</a>," ucapnya.  Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengingatkan agar masyarakat memahami Pemilu yang digelar secara serentak. Yakni <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">memilih Presiden</a> dan Wakil Presiden, serta DPD, DPR RI, dan DPRD tingkat kabupaten atau kota serta provinsi. "Pemilihan juga DPRD sampai DPR RI. Masyarakat saat ini fokusnya pada Pilpres," katanya.  Dalam konteks mencegah<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/"> kecurangan pemilu</a>, pihaknya menyiagakan sedikitnya 5 ribu petugas linmas. Dari jumlah itu, 30 di antaranya melakukan patroli untuk menjaga ketertiban.  Secara terpisah, Andang Nugroho, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Gunungkidul mengatakan, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">distribusi logistik</a> baik itu surat suara maupun kotak suara telah selesai pada Senin (15/4). "Formulir C6 (undangan memilih) juga telah diberikan ke warga," ucapnya.

Kulon Progo Mulai Distribusi Logistik Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190411-WA0000.jpg" alt="Logistik pemilu 2019 yang masih tersimpan di gudang penyimpanan KPU Makassar. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>Logistik pemilu 2019 yang masih tersimpan di gudang penyimpanan KPU Makassar. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU Kota Makassar terpaksa menunda jadwal pendistribusian logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ke sejumlah pulau terluar. Harusnya pendistribusian tersebut sudah dilakukan sejak kemarin Kamis (11/4).  "Karena teman-teman Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) kami di Sangkarrang yang menerima logistik pemilu di sana masih Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di pulau-pulau lain," jelas Ketua KPU Makassar Farid Wajdi, Jumat (12/4).  Farid menyatakan, proses pengiriman logistik sebenarnya tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja waktunya memang berbenturan dengan agenda teknis perangkatnya. Sehingga pengiriman logistik ke pulau-pulau terluar di Makassar untuk sementara waktu diundur.  "Untuk agenda pendistribusian ke Kecamatan Kepulauan, Sangkarrang dialihkan ke hari Sabtu, tanggal 13 April besok," terang Farid.  Sepekan terakhir, KPU secara bertahap mendistribusikan logistik ke 15 kecamatan se-Kota Makassar. Selain surat suara, logistik lain adalah 27 ribu kotak suara yang tersebar di 3.998 tempat pemugutan suara (TPS).  Khusus untuk Sangkarang, logisitik direncakan dikirim melalui jalur laut secara bergiliran. Pengiriman dikawal ketat aparat keamanan. Logistik nantinya disebar di 6 pulau terluar yang terdiri dari 3 kelurahan di Sangkarrang.

KPU Makassar Tunda Distribusi Logistik Pemilu ke Sejumlah Pulau Terluar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#distribusi logistik pemilu

Berita Terkini