<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/preston.jpg" alt="dok. pgn" width="100%">
<figcaption>dok. pgn</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gas bumi dinilai menjadi pilihan bagi Indonesia selama masa transisi energi sebelum beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT). "Saat ini, kita masih berputar dengan fosil, suatu saat nanti akan ke zero emisi. Di antara fosil dan zero emisi ada di tengah-tengah itu dinamakan transisi. Masa transisi, energi fosil yang impact emisi terhadap environment-nya kecil atau minimum adalah gas bumi. Maka, gas menjadi pilihan yang harus kita gunakan selama masa transisi, sebelum nanti benar-benar beralih ke NRE (EBT)," kata Komisaris Utama PT PGN Tbk Arcandra Tahar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Menurut dia, gejolak geopolitik berpengaruh terhadap komoditas energi yakni minyak dan gas di dalam negeri. Dari sisi dalam negeri, lanjutnya, perlu mempersiapkan diri terhadap naik-turunnya harga komoditas dan bersiap dengan apa yang akan dikerjakan, salah satunya dengan memanfaatkan peluang di masa transisi energi menuju energi terbarukan. Arcandra mengatakan gas bumi merupakan salah satu komoditas energi yang ikut berperan dalam mendorong ketahanan dan kemandirian energi Indonesia saat ini. Berbasis pada undang-undang dengan sumber daya alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka prinsip pengelolaan SDA harus diarahkan pada upaya untuk memperpanjang rantai pengolahan di dalam negeri agar kebermanfaatannya bagi rakyat semakin besar. "Gas dapat diolah menjadi LNG, bisa saja dalam bentuk petrochemical atau pupuk, itu rantainya (pengolahannya) sudah panjang. Apalagi petrochemical, produk turunannya semakin banyak lagi. Semakin banyak turunannya, maka harganya akan semakin tinggi dan kebermanfaatannya juga semakin tinggi. Prinsip itu yang harus kita kembangkan, sehingga lapangan kerja tercipta dan pertumbuhan ekonomi kian merata ke daerah-daerah," jelasnya. Di sisi lain, menurut dia, pembangunan industri manufaktur akan meningkat yang memungkinkan kebutuhan komoditas energi juga meningkat. Umumnya gas menggunakan pipa ke industri yang membutuhkan atau bisa juga diubah menjadi LNG yang saat ini sudah berfungsi sebagai komoditas dan bisa diperjualbelikan. "Menurut hemat saya, transisi energi, lebih kepada local wisdom. Eropa mati-matian dengan wind, karena memang anginnya kencang di sana. Di Timur Tengah menggunakan Matahari. Indonesia, (local wisdom) apa yang kita punya untuk renewable energy. Dari sisi kebijakan, pemerintah sekarang sudah memikirkan dengan matang termasuk dalam hal pemanfaatan gas di masa transisi," ujarnya. Arcandra menambahkan kondisi geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian juga berpengaruh terhadap harga migas. "Akan ada siklus naik turun seolah menjadi sebuah kepastian, namun akurasinya kurang begitu sesuai," katanya. Dengan demikian, menurut dia, lebih baik untuk lebih mengedepankan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk memitigasi dampak dari ketidakpastian tersebut. "Terpenting adalah langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan. Salah satu langkah mitigasi Eropa saat ini adalah sewaktu mengandalkan gas pipa dari Rusia, mereka tidak mengantisipasi kalau ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan gas tidak mengalir. Setahun belakangan ini mungkin sampai tahun depan, mereka berlomba-lomba membangun fasilitas infrastruktur agar LNG dari negara pengekspor gas bisa masuk ke Eropa," paparnya. Akibatnya, dengan "dimerdekakannya" Eropa dari ketergantungan gas dari satu negara, maka kemungkinan harga gas akan turun. "Berapa turunnya, kapan turunnya, itu yang menjadi misteri," katanya. Di Indonesia, lanjut Arcandra, ketergantungan impor cukup besar. Kebutuhan minyak dalam negeri kira-kira 1,4 juta barel per hari, sedangkan produksi kilang dalam negeri untuk menghasilkan BBM sekitar 800 ribu barel per hari, sehingga impor 600 ribu barel/hari. Di sisi lain, kondisi kilang dalam negeri dulunya didesain hanya menerima jenis minyak mentah tertentu. Menurut dia, memang minyak mentah yang diolah di kilang yang bukan spesifikasinya, dapat menghasilkan produk turunannya BBM dan lain-lain, namun tidak seefisien jika mengolah minyak mentah, yang sesuai dengan spesifikasi kilang. "Salah satu yang mempengaruhi harga komoditas adalah geopolitik. Tentu, pemerintah tahu persis dan bagaimana seharusnya bertindak. Dari sisi geopolitik dan hubungan bilateral menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi perpolitikan dunia, karena dampaknya cukup besar. Tentunya, kita bisa mempertimbangkan kebijakan negara lain yang cocok untuk dicontoh, seperti halnya dalam menentukan strategi-strategi transisi dengan diversifikasi usaha ataupun dekarbonisasi menuju renewable energy," ujar Arcandra Tahar.

Kebutuhan minyak dalam negeri 1,4 juta barel per hari, sedangkan produksi 800 ribu barel per hari, sehingga impor 600 ribu barel/hari.

Gas Bumi Dinilai Jadi Pilihan Bagi Indonesia Selama Masa Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PGN-OKT1.jpg" alt="Ilustrasi tenaga pengawas PGN mengawasi jalur diskuis gas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tenaga pengawas PGN mengawasi jalur diskuis gas</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagai Sub Holding Gas PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil mempertahankan kinerja operasional yang cukup stabil selama masa COVID-19. Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengungkapkan, meski sempat terdampak signifikan oleh COVID-19, kinerja operasional PGN menunjukkan peningkatan yang positif sampai bulan Agustus 2020.  “Volume distribusi gas meningkat dari bulan Juli 2020 sebesar 787 BBTUD menjadi sebesar 819 BBTUD pada bulan Agustus 2020. Anak Perusahaan PGN, PT Pertamina Gas (Pertagas) menyumbang 83 BBTUD dan PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) menyumbang 4 BBTUD. Sedangkan untuk volume transmisi meningkat dari bulan Juli 2020 sebesar 1.226 MMSCFD mencapai 1.257 MMSCFD pada bulan Agustus 2020,” jelas Rachmat.  Rachmat menambahkan, penyaluran gas bumi ke pelanggan industri tertentu sesuai Kepmen ESDM 89K/2020 telah teralisasi 71% dari total alokasi. Pada Agustus 2020, realisasi tersebut meningkat menjadi 270 BBTUD dari 250 BBTUD di bulan Juli 2020.  Menurut Rachmat, tekanan pandemi Covid-19 masih terasa pada perekonomian Indonesia dengan geliat yang lambat dan belum mengalami ekspansi pada bulan Juli 2020, namun sudah mengalami perbaikan menuju stabiliasi.  “Hampir semua sektor industri pelanggan Kepmen ESDM 89K/2020, mulai Semester II 2020 sudah rebound dengan adanya relaksasi dari pemerintah ini. Bahkan, industri keramik sudah menyatakan akan menggenjot ekspor keramik dengan adanya stimulus kebijakan harga gas,” imbuh Rachmat.  Rachmat berharap, dalam beberapa waktu ke depan industri bisa semakin tumbuh, sehingga ada peningkatan penyerapan gas. Optimisme PGN dalam melaksanakan Kepmen ESDM 89K/2020 diharapkan bisa menggerakkan produktivitas industri.  Adapun untuk realisasi penyaluran gas untuk pelanggan Pembangkit LIstrik sesuai Kepmen ESDM 91K/ 020 telah mencapai kurang lebih 77% dari total alokasi gas sebesar 315 BBTUD. Namun, pada bulan Agustus 2020, realisasi penyaluran gas ke pembangkit listrik sesuai Kepmen ESDM 91.K/2020 mengalami penurunan sekitar 3%, karena ada penurunan permintaan energi listrik.  Rachmat menambahkan, pada tahun 2020 PGN mengalokasikan anggaran belanja modal atau CAPEX sebesar USD 300 juta – USD 500 juta dan telah merealisasikan belanja modal (CAPEX) sebesar USD 123 juta sampai dengan Agustus 2020.  Rachmat mengungkapkan, CAPEX sebesar USD 62 juta hingga Agustus 2020 dialokasikan untuk mendukung usaha hulu (upstream), sedangkan untuk bisnis hilir (downstream) sebesar USD 58 juta dan pengembangan fiber optic sebesar USD 3 juta.  “Pengembangan bisnis hulu meliputi pengembangan blok minyak dan gas, termasuk Lapangan West Pangkah dan Sidayu,” jelas Rachmat.  Perkembangan proyek West Pangkah saat ini, secara keseluruhan telah mencapai sekitar 82%. Sedangkan pada proyek Lapangan Proyek Sidayu, perkembangan pekerjaan fabrikasi pembangunan 2 platform sudah mencapai progres 78%.  Sedangkan pengembangan di bisnis hilir meliputi pembangunan Pipa Minyak Rokan, Pipa Transmisi Gresik – Semarang, pengembangan pipa distribusi, pipa distribusi Kuala Tanjung, dan pengembangan fiber optic. First Welding di Pipa Minyak Rokan telah dilakukan, dan ditargetkan COD penuh mulai Trimester I 2022.  PGN dalam perannya sebagai Sub Holding Gas, secara berkelanjutan akan menjalankan kegiatan operasional dan investasi agar dapat menciptakan multiplier effect perekonomian nasional. PGN senantiasa berusaha untuk menjangkau wilayah-wilayah ekonomi baru yang memiliki potensi ekonomi yang baik, termasuk menjaga kehandalan infrastruktur gas bumi.  Pada kondisi yang ditengah pandemi Covid-19, PGN juga turut mendukung program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional, khususnya untuk industri tertentu, UMKM, jargas, dan pembangkit listrik.

PGN Jaga Kinerja Operasional Positif Selama Masa Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PGN-KILANG1.jpg" alt="PGN berkomitmen mendukung pengembangan industri nasional dengan menyalurkan gas bumi." width="100%">
<figcaption>PGN berkomitmen mendukung pengembangan industri nasional dengan menyalurkan gas bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai bagian dari BUMN dan Holding PT Pertamina (Persero) melaksanakan sinergi antar BUMN lainnya dalam upaya membangun negeri, melalui pembangunan infrastruktur dan memberikan pelayanan gas bumi di seluruh sektor.  “Dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan bisnis gas bumi, bagi PGN Group tidak semuanya bisa berjalan sendiri. Kerjasama dan dukungan dengan berbagai pihak, termasuk sesama BUMN, sangat penting untuk menyelaraskan dengan misi PGN,” jelas Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, (13/8).  Rachmat mengungkapkan bahwa penyerapan gas PGN terbesar dilakukan oleh pembangkit listrik PT PLN selaku penyedia listrik nasional. Pada sektor ini, telah menyerap sekitar 41% dari total penyaluran gas bumi PGN per hari. Pada Triwulan I 2020, PGN menyalurkan gas ke pembangkit listrik lebih dari 200 BBTUD dan mampu menghasilkan kapasitas listrik lebih dari 960 MW, yang didukung oleh fasilitas pipa gas maupun regasifikasi LNG.  Implementasi penurunan harga gas juga berdampak pada sektor kelistrikan sesuai dengan Kepmen ESDM 91K/2020. Melalui implementasi kebijakan ini, diyakini akan mendorong penghematan biaya pokok produksi PLN, sehingga dapat tersedia biaya listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan menciptakan multiplier effect untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.  “PLN merupakan konsumen terbesar PGN dan tanggung jawabnya juga besar untuk menyediakan energi listrik nasional. Maka dari itu, PGN senantiasa berupaya optimal dalam menjaga kualitas infrastruktur dan keamanan pasokan gas. Proyek strategis regasifikasi LNG untuk pembangkit listrik yang saat ini sudah mulai dikerjakan, harapannya dapat semakin mendukung kehandalan penyediaan sumber energi yang merata di berbagai wilayah. Proses pembangunan saat ini, pada tahap Quick Win untuk PLTMG Tanjung Selor, Nias, dan Sorong,” ujar Rachmat.  Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa selain pembangkit listrik PLN, sektor industri dan komersial juga merupakan konsumen yang banyak menyerap gas, yang juga berperan penting dalam roda perekonomian nasional. Bentuk-bentuk stimulus dari pemerintah dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri, yang salah satunya melalui kebijakan Kepmen ESDM 89K/2020.  Saat ini, PGN tengah mengupayakan implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Mengingat lebih dari 180 pelanggan industri, berhak mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, diantaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang beberapa waktu lalu telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PGN, dengan harga yang kompetitif sesuai Kepmen ESDM 89K/2020. Gas bumi dengan volume sebesar 300.000-450.000 MMBTU atau setara dengan 10-15 BBTUD akan dipasok PGN untuk Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cileon (KIEC) di Banten.  “Kiprah PT Krakatau Steel sebagai kontributor pada proyek-proyek pembangunan strategis nasional maupun swasta, menjadi peluang bagi PGN sebagai subholding gas dalam memperkuat layanan gas bumi pada sektor baja. PGN berharap, PT Krakatau Steel dapat memaksimalkan volume pemakaian gas pada kegiatan bisnisnya sesuai kontrak yang telah disepakati. Dengan menggunakan gas bumi, PT Krakatau Steel akan mendapatkan nilai lebih dari pemakaian energi yang efisien,” ujar Rachmat.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/08/2020/sinergi-pgn-dan-umkm-dalam-menunjang-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan/">Sinergi PGN dan UMKM dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan</a>   Biaya energi (gas) menjadi biaya terbesar kedua setelah bahan baku dalam produksi di PT Krakatau Steel. Dengan penurunan harga sesuai Kepmen ESDM 89K/2020, ditargetkan akan berdampak pada penurunan biara operasi di PT Krakatau Steel sebesar 7%. Dengan demikian, dapat mendorong efisiensi perseoran dan membuat produk baja nasional semakin kompetitif di pasar.  “PT Krakatau Steel dan industri baja yang lain menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk didorong produktivitasnya. Jadi kami rasa, PGN juga harus mendukungnya. Selain jual beli gas, PT Pertagas selaku anak perusahaan PGN, juga bekerja sama dengan PT Krakatau Steel untuk keperluan material baja pada proyek pembangunan Pipa Minyak Rokan,” imbuh Rachmat.  Rachmat menambahkan bahwa Implementasi Kepmen ESDM 89.K/2020 juga bermanfaat bagi partner PGN disektor pupuk, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) Group. Dengan harga gas USD 6 per MMBTU, akan dapat meningkatkan daya saing produk karena biaya produksi lebih efisien dan memaksimalkan ekspansi bisnis yang tengah dijalankan.  “Dengan penurunan harga menjadi USD 6/MMBTU, pada PT Petromia Gresik yang memproduksi pupuk Urea, ZA, dan NPK akan menghemat biaya produksi sekitar 700 miliar per tahun. Sekaligus menurunkan biaya subsidi pupuk yang harus dibayarkan oleh pemerintah, sehingga ada dampak positif pada ketahanan pangan nasional,” imbuh Rachmat.  “Kami terus termotivasi untuk memperluas pengembangan bisnis dan kebermanfaatan gas bumi di seluruh sektor. Sinergi BUMN menjadi salah satu upaya, agar penyaluran manfaat gas bumi bisa tepat sasaran dan menjangkau masyarakat secara massif. Selain itu, juga dapat membantu pemerintah dalam hal efisiensi,” jelas Rachmat.  Rachmat menambahkan, PGN membuka kerjasama yang sebesar-besarnya dengan seluruh pihak dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan gas bumi, agar menjamin pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk pertumbuhan perekonomian nasional.

Sinergi BUMN, Upaya PGN Perluas Pemanfaatan Gas Bumi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-dan-pemkot-bikin-tim-terpadu-awasi-distribusi-gas-melon_m_188301.jpeg" alt="Pertemuan antara Pemkot Medan dan Pertamina MOR I Sumbagut, Senin (12/2)." width="100%">
<figcaption>Pertemuan antara Pemkot Medan dan Pertamina MOR I Sumbagut, Senin (12/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara dan Pemkot Medan akan menindak tegas agen gas elpiji 3 kg (melon) yang menjual harga di luar yang telah ditetapkan. Bahkan Pemkot tengah mempersiapkan mekanisme terkait distribusi gas melon agar tepat sasaran. Tindak lanjut dari kesepakatan itu, nantinya antara Pemkot Medan dan Pertamina akan membentuk Tim Terpadu bersama Polrestabes Medan, Kodim dan unsur terkait lainnya.&nbsp; Tim terpadu selanjutnya akan melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan secara ketat terhadap pihak di luar warga kurang mampu.&nbsp; &ldquo;Tim terpadu ini akan turun melakukan pemeriksaan baik itu pengoplos, warung-warung makanan maupun restoran&nbsp;untuk mengecek apakah masih mempergunakan&nbsp;gas melon. Jika terbukti masih mempergunakan langsung dilakukan penindakan&rdquo; ujar GM Pertamina MOR I Sumbagut Erry Widiastono, Senin (12/2).&nbsp; Sementara itu untuk mendukung efektifitas tim terpadu dalam melakukan pengawasan, Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin meminta masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan jika menemukan ada pangkalan maupun warung-warung yang masih menjual elpiji 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. &ldquo;Jumlah personil tim terpadu terbatas dalam melakukan pengawasan. Untuk itu lah kita mengharapkan sekali dukungan dan informasi penuh dari masyarakat. Dengan kerjasama ini, kita harapkan masyarakat kurang mampu bisa menikmati elpiji 3 kg bersubsidi tersebut," kata Eldin.&nbsp; Untuk warga dalam kategori mampu, Pertamina sudah menyediakan elpiji non subsidi kemasan 5,5 kg dan 12 kg. Elpiji non subsidi itu tersedia&nbsp; bebas sehingga masyarakat mudah mendapatkannya di pangkalan resmi, gerai-gerai&nbsp;minimarket serta SPBU Pertamina.

Pertamina dan Pemkot Bikin Tim Terpadu Awasi Distribusi Gas Melon

distribusi gas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#distribusi gas

Berita Terkini

Gas Bumi Dinilai Jadi Pilihan Bagi Indonesia Selama Masa Transisi

PGN Jaga Kinerja Operasional Positif Selama Masa Covid-19

Sinergi BUMN, Upaya PGN Perluas Pemanfaatan Gas Bumi Nasional

Pertamina dan Pemkot Bikin Tim Terpadu Awasi Distribusi Gas Melon

Download Aplikasi JawaPos.com