<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/pasar-murah-3939882013.jpg" alt="Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memantau kegiatan pasar murah, Jumat (1/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memantau kegiatan pasar murah, Jumat (1/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur mengadakan program pasar murah di Kota Probolinggo. Dilansir dari Antara pada Jumat (1/12), program pasar murah tersebut digelar menjelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kota Probolinggo. Hadi Zainal Abidin selaku Wali Kota Probolinggo meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pasar murah di Kantor Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jumat (1/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013350264/partai-demokrat-bakal-tetap-mencalonkan-biden-pada-pemilihan-presiden-as-2024">Partai Demokrat Bakal Tetap Mencalonkan Biden pada Pemilihan Presiden AS 2024</a> "Ribuan stok sembako yang disiapkan Disperindag Jatim dalam pelaksanaan pasar murah diserbu warga karena harga yang dijual lebih murah dan di bawah harga pasar," ujar wali kota yang akrab disapa Habib Hadi itu. Ia menyampaikan apresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindag Jatim di Kota Probolinggo selama dua hari yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan di kota setempat. Kasubag Tata Usaha Disperindag Jatim Mulyani menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan stok minyak goreng sebanyak 1.200 liter, beras 8 ton, gula 100 kilogram, dan telur 100 kilogram. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013350277/lutfi-sebut-jokowi-ahli-selesaikan-masalah-masa-depan">Lutfi Sebut Jokowi Ahli Selesaikan Masalah Masa Depan</a> "Setiap orang dibatasi pembeliannya untuk beras kemasan 5 kilogram maksimal 2 sak, minyak maksimal 2 liter, gula dan telur masing- masing 1 kilogram. Masyarakat bebas memilih komoditas yang ingin dibeli sesuai stok yang ada," paparnya. Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo Fitriawati menyatakan secara umum di kota setempat tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok karena berbagai usaha dilakukan guna stabilisasi harga pangan "Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk stabilisasi harga pangan seperti pasar murah sembako di acara rutin pasar minggu di alun-alun, beras murah di koperasi PNS dan koperasi DKUP yang juga dijual berkeliling di beberapa lokasi," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013350255/bandara-internasional-dhoho-kediri-segera-beroperasi-gubernur-khofifah-harus-bisa-tingkatkan-ekonomi-dan-pendidikan-di-kediri">Bandara Internasional Dhoho Kediri Segera Beroperasi, Gubernur Khofifah: Harus Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Pendidikan di Kediri</a> Pantauan di lapangan warga ramai menghadiri kegiatan pasar murah tersebut dengan membeli kebutuhan pokok yang dibutuhkan, terutama stok beras yang paling laris dan diburu oleh warga Kota Probolinggo. </div>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur mengadakan program pasar murah di Kota Probolinggo.

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru, Disperindag Jatim Gelar Pasar Murah di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Beras-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pekerja memanggul beras di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog memastikan bahwa stok beras di seluruh wilayah Indonesia aman hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Foto: Dery Ridwansah/ J" width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul beras di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog memastikan bahwa stok beras di seluruh wilayah Indonesia aman hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Foto: Dery Ridwansah/ J</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kenaikan harga beras selama beberapa hari terakhir belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Sebaliknya, jumlah daerah di wilayah Jatim yang harga berasnya melebihi harga eceran tertinggi (HET) bertambah. Tak hanya terjadi pada beras medium, kenaikan harga juga terjadi pada beras premium. Kepala Bulog Kanwil Jatim Erwin Tora menjelaskan bahwa kenaikan harga beras paling tinggi ditemui di pasar tradisional. &rsquo;&rsquo;Ada beras premium yang dijual Rp 14.200 per kilogram. Padahal, HET-nya hanya Rp 13.900,&rdquo; katanya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, saat ini sejumlah solusi tengah digulirkan Bulog. Salah satunya lewat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Lewat kebijakan tersebut, Bulog mendistribusikan beras kemasan 5 kilogram ke pasar-pasar. Saat ini program tersebut sudah dilakukan di 137 pasar tradisional. Jumlah pedagang yang dipasok mencapai 600 orang. &rsquo;&rsquo;Kami juga menyiapkan operasi pasar untuk masyarakat,&rsquo;&rsquo; kata Erwin. Sementara itu, berdasar pantauan tim Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Jatim di berbagai daerah, kenaikan harga beras terjadi di mayoritas kabupaten/kota. Bahkan, saat ini harga beras di 12 daerah sudah melebihi HET. Lebih banyak daripada awal pekan lalu sebanyak sembilan daerah. Sementara itu, harga beras di daerah lain juga mengalami kenaikan, tapi belum sampai tembus HET. Kepala Disperindag Jatim Iwan menjelaskan, pihaknya bersama Bulog terus memantau pergerakan harga beras. &rsquo;&rsquo;Termasuk kami juga sudah menyiapkan operasi pasar untuk masyarakat jika memang diperlukan,&rdquo; katanya kemarin. Berdasar hasil evaluasi, kenaikan harga beras tak terlepas dari naiknya nilai gabah kering. Harga rata-rata dari petani sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram kini naik menjadi Rp 7 ribu per kilogram.&nbsp;(hen/c12/ris)

Kenaikan harga beras selama beberapa hari terakhir belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Di Jatim, harga berasnya melebihi HET

Tangani Lonjakan Harga Beras di Wilayah Jatim, Distribusikan Beras SPHP di 137 Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-4-3.jpg" alt="Pengunjung anak-anak memberi makan rusa di Taman Flora Kebun Bibit. Rafika Yahya/JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Pengunjung anak-anak memberi makan rusa di Taman Flora Kebun Bibit. Rafika Yahya/JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur terus menggelar operasi pasar minyak goreng. Hal itu dilakukan untuk memastikan suplai minyak goreng terjaga sehingga memudahkan dan meringankan daya beli masyarakat.  ”Jadi ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama seluruh bupati/wali kota  se-Jatim untuk  melakukan operasi pasar meringankan beban masyarakat,” kata  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.  Khofifah menjelaskan, melalui operasi pasar murah diharapkan bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Total sebanyak 4 ribu liter minyak goreng dijual ke masyarakat. Setiap pembeli mendapat 2 liter minyak goreng seharga Rp 25 ribu.  ”Ada subsidi harga  dari Pemprov Jatim selain harga yang sudah terstandar   Rp 14 ribu per liter untuk kemasaan premium, kami menjual dua liter seharga Rp 25 ribu. Harapannya membantu meringankan beban masyarakat apalagi bersamaan dengan HUT Kabupaten Pacitan 19 Februari,” ujar khofifah.  Menurut Khofifah, kelangkaan minyak goreng seharusnya  tidak terjadi karena total produksi pabrik minyak goreng selama ini untuk  Jatim mencapai 63.000 ton per bulan. Dari total kebutuhan minyak goreng, sebanyak 59.000 ton per bulan.  ”Seharusnya terdapat surplus 4.000 ton setiap bulan,” ujar Khofifah.  Khofifah mengaku telah berkoordinasi bersama Pangdam serta Kapolda untuk sidak ke pabrik-pabrik minyak goreng. Hasilnya, diduga ada persoalan dalam distribusi.  ”Pabrik mengatakan tidak pernah mengurangi jumlah produksi. Tetapi di lapangan terjadi kelangkaan. Saya sudah koordinasi dengan menteri perdagangan karena ini ada kaitan dengan subsidi dari pemerintah pusat bahwa disampaikan Rp 3 triliun sampai dengan enam bulan seharusnya suplainya lancar," terang Khofifah.  Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khofifah mengajak seluruh satgas pangan mengecek alur distribusi. Tujuannya, mencari sumber kelangkaan minyak goreng. Sebab, stok minyak di pusat perbelanjaan modern dan minimarket banyak yang kosong meski telah melakukan Pre Order (PO).  ”Kemarin Menteri Perdagangan melihat kembali distribusi minyak goreng di Surabaya dan Sidoarjo. Dua hari ini beberapan dirjen kemendag juga berkantor di Disperindag Jatim untuk mengkordinasikan kelangkaan minyak goreng,” kata Khofifah. Sementara itu, Supriyatin, 55, salah seorang warga mengucapkan terima kasih atas bantuan modal yang diberikan Gubernur Khofifah. Modal tersebut dibuat untuk mendukung usahanya sebagai penjual gorengan.  ”Terima kasih Bu Khofifah. Modal ini akan saya gunakan untuk beli minyak goreng, kertas minyak, dan bahan-bahan lain untuk jualan gorengan," tutur Supriyatin.

Operasi Pasar, Minyak Goreng 2 Liter Dijual  Rp 25 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/diduga-pungli-pertanahan-sita-lagi-uang-rp-20-juta_m_137810.jpeg" alt="TERUS USUT: Penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Perkebunan Jatim untuk mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan pungli." width="100%">
<figcaption>TERUS USUT: Penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Perkebunan Jatim untuk mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan pungli.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polisi terus berupaya mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pegawai Kantor Pertanahan Surabaya 2. Selasa (13/6) tim saber pungli Polrestabes Surabaya menyita uang Rp 20 juta yang selama ini tersimpan di rekening bank Chalidah Nazar, tersangka kasus tersebut.  Penyitaan itu dilakukan tim saber pungli setelah mencetak arus keluar masuk uang dalam rekening tersebut. &rsquo;&rsquo;Uang itu disita karena diduga hasil pungutan yang diberikan pemohon dokumen pertanahan,&rsquo;&rsquo; ujar Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga. Sebelumnya, ketika OTT berlangsung pekan lalu, polisi menyita duit Rp 8 juta. &rsquo;&rsquo;Di rekening tersebut masih ada sisa. Jadi, kami sita semua sisa yang ada di rekening tersebut,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Dalam mendalami kasus itu, polisi juga bekerja sama dengan Bank Jatim. Selama ini tersangka dan saksi yang terkena OTT menyimpan uang di bank tersebut. Rencananya, polisi mencetak semua isi rekening tersangka dan saksi. Polisi yakin kasus tersebut akan semakin gamblang jika isi rekening terbongkar. &rsquo;&rsquo;Kasus ini akan makin terang benderang lagi,&rsquo;&rsquo; tegas polisi kelahiran Medan itu.  Hingga kini, polisi terus mengumpulkan bukti untuk meningkatkan status para saksi menjadi tersangka. Semua berkas yang didapat dalam penggeledahan di Kantor Pertanahan Surabaya terus dipelajari.  Lantaran sudah berlangsung lama, polisi menengarai kasus tersebut sangat mungkin mengakar. Tidak heran jika dugaan tentang pungutan yang terjadi di pelayanan lainnya juga bermunculan.  Meski demikian, polisi lebih dulu memfokuskan penyidikan kepada OTT. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap tersangka dan saksi. Tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya. Yakni, perantara antara pemohon dan petugas di kantor pertanahan. &rsquo;&rsquo;Kami akan coba menanyakan hal tersebut ke pemohon, apakah mereka juga bersinggungan ke orang lain selama melakukan permohonan,&rsquo;&rsquo; papar perwira dengan dua melati di pundak tersebut.  Tidak berhenti di situ. Untuk mendalami kasus itu, penyidik juga akan memanggil Kepala Kantor Pertanahan Surabaya 2 dan Kasi pengukuran yang menjabat sebelumnya. Tujuannya, menanyakan apakah mereka mengetahui praktik semacam itu atau sebaliknya.  Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab para pejabat kantor pertanahan terhadap praktik semacam itu. &rsquo;&rsquo;Kami akan tanyakan apakah mereka mengetahui atau tidak,&rsquo;&rsquo; jelasnya.     Geledah Disbun dan Disperindag Jatim  Pemeriksaan terkait dengan OTT commitment fee Komisi B DPRD Jatim berlanjut Selasa (13/6). Dua kantor dinas digeledah anggota komisi antirasuah Selasa (13/5). Yakni, dinas perkebunan (disbun) serta dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag).  Dinas perkebunan dijaga dua anggota Brimob sejak pukul 10.30. Selanjutnya, penyidik KPK datang dengan empat mobil dan melakukan penggeledahan hingga sore.  Berdasar pantauan Jawa Pos, tidak terlihat banyak aktivitas di kantor yang beralamat di Jalan Gayungsari tersebut. Kondisi kantor pun cenderung sepi. Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jatim Samsul Arifin ditengarai sedang berada di kantor meski mobil yang biasa digunakan tidak ada. &rsquo;&rsquo;Bapak Kadis masuk terus,&rsquo;&rsquo; ucap salah seorang petugas yang berjaga di pos keamanan.  Sejumlah ruangan diperiksa para petugas berompi cokelat itu. Salah satunya, Ruang Kakao di depan pintu masuk kantor disbun. Petugas beberapa kali terlihat keluar masuk ruangan tersebut. Pemeriksaan itu berlanjut hingga menjelang magrib.  Mengenai dokumen atau berkas yang diamankan, hingga sore itu petugas KPK belum bisa memperkirakan jumlah pastinya. &rsquo;&rsquo;Ini makanya masih kami cari,&rsquo;&rsquo; tutur salah satu petugas komisi antirasuah setelah salat Asar.  Dia menambahkan, penggeledahan saat itu juga berlangsung di disperindag. Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan masih dilakukan KPK di Kantor Jalan Siwalankerto tersebut.  Sementara itu, kelanjutan nasib kedua Kadis yang dikabarkan dipanggil ke Jakarta sebagai saksi belum diketahui pasti. Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan, keberangkatan dua Kadis itu diundur. &rsquo;&rsquo;Belum. Mereka menunda minggu depan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya ketika dihubungi Jawa Pos Selasa pagi.  Seminggu lalu Ketua Komisi B Mochammad Basuki diamankan KPK terkait dengan kasus commitment fee. Kasus itu juga menjerat beberapa nama kepala dinas. Dua di antaranya sudah diperiksa bersama Basuki, yakni Kepala Dinas Pertanian Bambang Heriyanto dan Kepala Dinas Peternakan Rohayati. Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos, sejumlah kepala bidang di dinas peternakan diperiksa KPK hari ini untuk melengkapi keterangan yang diberikan sang kepala dinas. (bin/deb/c15/git)

Diduga Pungli Pertanahan, Sita Lagi Uang Rp 20 Juta