<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/beras-oplosan-4154142489.jpg" alt="Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyatakan pihaknya sempat melakukan penarikan 13 merek beras di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tak sesuai klaim mutu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menyatakan pihaknya sempat melakukan penarikan 13 merek beras di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tak sesuai klaim mutu. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) menyatakan pihaknya sempat melakukan penarikan 13 merek beras di Bandung Raya yang diduga oplosan atau tidak sesuai klaim mutu, dan kini tengah menunggu hasil uji laboratorium.&nbsp;Menurut Kepala Disperindag Jabar Nining Yulistiani, hal itu sehubungan dengan pengungkapan Kementerian Pertanian terkait temuan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan klaim mutu, dan 86 persennya mengklaim beras premium atau medium, padahal berkualitas biasa. Dari semua 212 merek beras itu, 13 merek di antaranya telah dirilis, seperti Sovia, Fortune, Siip, Raja Ultima, Raja Platinum, Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, Setra Ramos, dan Ayana.&nbsp;"Jadi, sejak ada pernyataan Pak Menteri, kami langsung turun ke lapangan melakukan pengawasan. Di beberapa retail yang kami datangi, saat ditemukan 13 jenis beras itu masih dijual, kami minta untuk ditarik sementara, jangan dijual dulu," kata Nining, dikutip dari Antara, Rabu (15/7). Nining mengatakan pengawasan tersebut dilakukan sejak pekan lalu oleh tim gabungan Satgas Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat, Pemkot Bandung, hingga aparat penegak hukum guna menyisir sejumlah retail modern di wilayah Bandung Raya dengan fokus beras kemasan, mengingat beras curah tidak mengacu pada label produk. Dari hasil pengawasan, Nining mengatakan secara fisik beras-beras tersebut memang tampak sesuai dengan ketentuan kualitas beras dari label, berat bersih, fisik butir beras dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).&nbsp;Akan tetapi Disperindag tetap melakukan uji lab dari sampel yang diambil dari toko retail secara acak. Pengujian tengah disiapkan dengan cakupan yang akan diperluas ke luar Bandung. "Kami sudah ambil sampel dari 13 merek dan sedang dilakukan uji lab internal. Kami juga menunggu hasil dari kota/kabupaten lain agar bisa menarik kesimpulan menyeluruh. Tidak bisa hanya dari satu titik. Waktu rampung belum bisa dipastikan, karena kami ingin valid dan bisa dipertanggungjawabkan, namun kami harap bisa rampung dalam dua pekan," ujarnya. Nining mengungkapkan pada tanggal 12 Juli 2025, setelah dilakukan penarikan produk dari retail dan pasar, Disperindag Jabar menerima surat dari empat distributor, yakni PT Padi Indonesia Maju (Wilmar), PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya (Beras Raja), dan Japfa untuk PT Sentosa Utama Lestari terkait produk mereka. "Kami menerima surat dari empat distributor menyatakan bahwa semua beras yang mereka produksi tidak mengandung unsur oplosan, dan sesuai dengan mutu di label. Beras-beras ini sekarang sudah kembali dijual di retail," katanya lagi. Meski demikian, Nining menegaskan uji lab tetap akan berlanjut, dan jika kelak ditemukan pelanggaran mutu atau pemalsuan label, Disperindag setempat akan memberikan peringatan keras kepada distributor.&nbsp;Dia menuturkan, jika tidak ada perubahan signifikan, sanksi lanjutan termasuk penarikan produk dan rekomendasi ke Satgas Pangan di Polda Jabar bisa diberlakukan. "Kami punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), jadi bisa masuk ke ranah penindakan," ujar Nining pula. Di luar isu mutu, Nining juga menggarisbawahi risiko domino, yakni gejolak harga jika isu oplosan ini tak dikendalikan. Karena persepsi publik bisa berbalik jadi ketakutan akan kelangkaan dan inflasi pangan. "Kalau distribusi terganggu, atau masyarakat panik, harga bisa melonjak melebihi HET. Karena itu kami terus pantau stok dan bergerak cepat koordinasi dengan Bulog bila suplai terganggu," kata dia, yang menyebut operasi pasar akan jadi langkah berikut jika memang diperlukan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menarik 13 merek beras diduga oplosan, menunggu hasil uji lab untuk memastikan kualitas.

13 Merek Beras Oplosan yang Beredar di Bandung Raya Ditarik Disperindag Jabar, sedang Diuji Lab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/IMG_2422-2661249556.jpg" alt="Kepala Disperindag Bali Ngurah Wiryanatha. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disperindag Bali Ngurah Wiryanatha. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali Ngurah Wiryanatha mengatakan, pabrik minuman Coca Cola di Kabupaten Badung, Bali, tutup akibat penjualan menurun. &rdquo;Belum resmi dibubarkan baru disampaikan terkait kinerja usaha, penjualan menurun tapi baru salah satu sebab, penyebab yang lain masih banyak tapi tidak dipublikasi ke umum,&rdquo; kata Ngurah Wiryanatha seperti dilasnir dari Antara di Denpasar, Jumat (13/6). Dikabarkan penutupan pabrik minuman tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) 70 karyawan. Disperindag Bali turut menyoroti dampak ini. Dari sisi perdagangan, Wiryanatha melihat ada pergeseran minat masyarakat Bali dalam membeli minuman bersoda. &rdquo;Hasil evaluasi kami, masyarakat kesadarannya meningkat terkait dengan kesehatan, dalam mengonsumsi seperti Coca Cola banyak penelitian yang mengungkapkan dampak negatif minuman bersoda,&rdquo; ujar Ngurah Wiryanatha. Disperindag Bali melihat kini tren konsumen di Bali lebih mencari minuman sehat jenis jus dan air mineral. Sehingga kondisi ini memaksa produsen berinovasi. Ini juga membuka peluang bagi produsen dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan minat masyarakat sekarang. Sehingga semestinya tidak selalu penurunan daya beli berujung penutupan produksi hingga PHK karyawan. Wiryanatha menganalogikan ini dengan kebijakan Pemprov Bali soal larangan air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter. Kebijakan ini berat namun semestinya ditanggapi dengan solusi positif. Terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan, pemprov sedang berkoordinasi dengan Kabupaten Badung. Sebab selain PHK karyawan Coca Cola turut terjadi PHK terhadap 100 tenaga pariwisata hotel dan restoran di kabupaten yang sama. Dalam kasus ini, Setiawan berfokus pada penelusuran penyebab dan penyelesaian antara perusahaan dengan karyawan, sebab hak-hak karyawan wajib dipenuhi. &rdquo;Pada intinya agar hak-hak dari tenaga kerja ini jangan sampai terlewatkan, harus dipenuhi, ada mekanismenya dari mediasi kalau tidak tercapai karena sepakat tentunya ada tahapan lebih lanjut,&rdquo; ujar Ida Bagus Setiawan.

Disperindag Bali mengatakan, pabrik minuman Coca Cola di Kabupaten Badung, Bali, tutup akibat penjualan menurun

Pabrik Coca Cola Bali Tutup karena Daya Beli Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/WhatsApp-Image-2025-06-04-at-063543-2558186576.jpg" alt="Potongan gambar video viral kericuhan saat pembagian sembako di Kota Depok. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Potongan gambar video viral kericuhan saat pembagian sembako di Kota Depok. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Kericuhan dalam pembagian sembako subsidi di Kantor Kecamatan Cipayung, Kota Depok, viral di media sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun buka suara dan menjelaskan penyebabnya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok Sony Hendro menegaskan, kegiatan tersebut merupakan program Operasi Pasar Subsidi (Opadi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat. &rdquo;Kegiatan ini milik dan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Anggarannya juga dari pemerintah provinsi,&rdquo; kata Sony saat dikonfirmasi. Sony menyebut, informasi pelaksanaan kegiatan baru diterima pihaknya beberapa hari sebelum cuti bersama akhir Mei. Rapat koordinasi pun dilakukan secara cepat melalui Zoom bersama pihak provinsi dan stakeholder terkait. Dari hasil rapat tersebut, Kota Depok mendapat 763 paket sembako untuk satu titik, yakni di Kecamatan Cipayung. Padahal, dalam pelaksanaan program serupa sebelumnya, jumlah paket bisa mencapai 4.000 hingga 5.000. &rdquo;Biasanya provinsi menggelontorkan 4.000 sampai 5.000 paket. Tapi kali ini hanya 763 paket untuk satu kecamatan,&rdquo; ungkap Sony. Kericuhan diduga terjadi karena adanya sejumlah kelurahan yang tidak mengambil jatah distribusi dengan alasan ada kegiatan lain dan transisi pergantian pejabat. Akibatnya, kupon dan paket yang seharusnya disalurkan di kelurahan kembali ke kecamatan dan menumpuk. &rdquo;SOP-nya sebenarnya sudah jelas. Begitu barang datang ke kecamatan, langsung didistribusikan ke kelurahan agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,&rdquo; jelas Sony. &rdquo;Tapi kenyataannya, beberapa kelurahan tidak jadi mengambil, sehingga warga datang langsung ke kecamatan dan menimbulkan antrean panjang,&rdquo; imbuh dia. Selain itu, menurut Sony Hendro, informasi simpang siur mengenai syarat pengambilan paket juga menjadi penyebab kericuhan. Banyak warga yang hanya membawa foto kopi KTP berwarna, padahal seharusnya mereka juga membawa kupon resmi yang telah dibagikan melalui kelurahan. &rdquo;Kupon dan KTP itu dua hal yang wajib. Tapi karena ada kelurahan yang tidak mendistribusikan kupon, masyarakat datang tanpa kupon dan akhirnya tidak bisa dilayani,&rdquo; tandas Sony. Lebih jauh, Sony menekankan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dan SOP berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dia menyayangkan waktu pelaksanaan yang terlalu mepet dan semua proses harus diselesaikan dalam satu hari. &rdquo;Kalau tidak diburu-buru, pasti bisa berjalan lebih baik. Tahun lalu kami pernah laksanakan di Cipayung juga, dan tidak ada kericuhan karena langsung dibagi ke kelurahan dan tidak diumumkan secara terbuka,&rdquo; tegas Sony Hendro. Sementara itu, mengenai dugaan adanya pengambilan sembako oleh mobil pribadi seperti yang beredar dalam video, Sony menjelaskan, hal itu merupakan bagian dari proses distribusi ke kelurahan yang memang telah didata. &rdquo;Itu dikondisikan oleh kelurahan yang sudah terdata akan mengambil, " ujar Sony Hendro. Sony menambahkan, laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait insiden ini akan segera dibuat sebagai bagian dari evaluasi bersama. &rdquo;Semoga ini jadi pembelajaran. Kalau nanti ada lagi program serupa," ucap Sony Hendro.

Kericuhan dalam pembagian sembako subsidi di Kantor Kecamatan Cipayung viral di media sosial. Pemkot Depok beri penjelasan

Viral Video Ricuh Pembagian Sembako Murah, Ini Penjelasan Pemkot Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/c1e1e0cf-6d6d-4427-b2e2-5438d508d03c-3033140788.jpg" alt="Petugas gabungan saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Sidoharjo, Lamongan, Senin (10/3). (Alimun Khakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Sidoharjo, Lamongan, Senin (10/3). (Alimun Khakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Satgas Pangan dan Polres Kabupaten Lamongan menemukan produk Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran pada kemasan 1 liter. Temuan itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu kios yang menjual minyak goreng bersubsidi di Pasar Sidoharjo, Lamongan. Kepala Disperindag Lamongan Anang Taufik mengatakan, penemuan tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan menggunakan alat ukur. &rdquo;Saat kami kami ukur, volumenya hanya 800 mililiter, atau tidak sesuai dengan yang tertera di kemasannya," ujar Anang seperti dilansir dari Antara, Senin (10/3). Anang menjelaskan, sidak yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Metrologi Kementerian Perdagangan. Yakni setelah adanya temuan ketidaksesuaian volume minyak goreng yang bersubsidi dan beredar di masyarakat. Disperindag Lamongan meminta kepada para pedagang tidak menjual produk Minyakita yang tidak sesuai tersebut untuk sementara waktu. &rdquo;Kami akan menindaklanjuti temuan dalam sidak ini. Minyak goreng yang kemasannya (dengan isi) tidak sesuai, tidak boleh dijual dulu,&rdquo; tandas Anang. Dia menambahkan, petugas selanjutnya akan mengambil langkah untuk menelusuri produsen yang mengurangi takaran minyak goreng dalam kemasan tersebut. &rdquo;Akan kami telusuri produsennya untuk langkah lebih lanjut,&rdquo; ujar Anang Taufik. Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta perusahaan Minyakita disegel dan ditutup jika terbukti melanggar.

Petugas gabungan temukan produk Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran pada kemasan 1 liter saat sidak di Pasar Sidoharjo, Lamongan

Petugas Gabungan Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran di Lamongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/8113a378-109f-4e3b-abe6-35b8bbe926a7-1069066089.jpg" alt="Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai yang menyentuh Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kilogram, Sabtu (9/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai yang menyentuh Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kilogram, Sabtu (9/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai yang menyentuh Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kilogram, Sabtu (9/12/2023). Menyasar tiga pasar di Kota Semarang, setiap kilogram cabai dijual Rp 69 ribu hingga Rp 78 ribu.&nbsp; Difasilitasi BUMD PT Jateng Agro Berdikari, Disperindag, Dishanpan dan Dinkop UKM, operasi pasar digelar di Pasar Karangayu, Peterongan, dan Gayamsari, mulai pukul 04.00 WIB pagi. Jumlah cabai yang dijual dengan harga murah di tiga lokasi itu, mencapai 1 ton.&nbsp; Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng July Emmylia mengatakan, operasi pasar akan digelar seminggu ke depan, hingga harga cabai dapat diturunkan. Emmy menyebut, stabilisasi harga merupakan instruksi langsung dari Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.&nbsp; Ia menjelaskan, operasi pasar digelar untuk menekan harga cabai, supaya masyarakat tidak terbebani ekonomi biaya tinggi. Menurutnya, tren kenaikan harga cabai, antara lain disebabkan berkurangnya produksi, karena kemarau berkepanjangan akibat fenomena El Nino.&nbsp; "Operasi pasar kita adakan untuk memengaruhi psikologis pasar. Karena cabai sebenarnya tersedia, harganya pun standar. Namun karena masyarakat panik, dan ada beberapa orang tak bertanggungjawab yang mungkin (diduga) mempermainkan harga. Ini sebagai referensi harga dan ketersediaan barang," tutur Emmy.&nbsp; Emmy menyebut, untuk operasi pasar cabai, Pemprov Jateng mengambil langsung dari petani-petani Wonosobo, Boyolali, dan Temanggung. Soal harga, pihaknya juga telah memberikan subsidi sebesar Rp10 ribu per kilogram.&nbsp; Tak hanya di Kota Semarang, terang Emmy, operasi pasar cabai juga telah dilaksanakan di beberapa kabupaten. Seperti Cilacap, Banyumas, Blora,&nbsp;dan Batang.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/fd42ede3-be26-43fb-87a4-b0ae350a82d0-530369600.jpg" alt="Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai yang menyentuh Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kilogram, Sabtu (9/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga cabai yang menyentuh Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kilogram, Sabtu (9/12/2023).</figcaption>
</figure> Selain operasi pasar untuk menurunkan harga, imbuhnya, ke depan Pemprov Jateng akan memperluas lahan tanam cabai. Ini dilakukan agar, stok cabai terpenuhi, sehingga harga tidak terkerek naik.&nbsp; "Pak Pj Gubernur Jateng juga mengimbau warga menanam cabai di pekarangan, untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Selain itu warga diharap menjadi konsumen cerdas, dengan membandingkan harga dan kualitas. Sebab, pedagang bersebelahan saja harganya bisa beda," ungkapnya.&nbsp; Selain cabai, Pemprov Jateng juga telah melakukan operasi pasar murah untuk komoditas beras.&nbsp; "Operasi pasar juga telah dilakukan untuk komoditas beras. Dan hasilnya harga beras kini mulai melandai," imbuh Emmy.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013452741/pengamat-kesuksesan-ganjar-kembangkan-umkm-di-jateng-bisa-jadi-best-practice-untuk-tingkat-nasional">Pengamat: Kesuksesan Ganjar Kembangkan UMKM di Jateng Bisa jadi Best Practice untuk Tingkat Nasional</a> Seorang konsumen, Abdul, mengaku terbantu dengan operasi pasar cabai yang dilgelar Pemprov Jateng. Menurutnya, harga cabai di pasaran memang sempat menyentuh Rp90 ribu per kilogram.&nbsp; "Selisihnya lumayan, membantu sekali. Harapannya, pemerintah dapat membantu menurunkan harga, karena kita kan terbentur harga cabai mahal, sedangkan makanan kita rata-rata ingin pedas," ujarnya.&nbsp; Harapan serupa dikatakan Yuni. Ia mengaku terbantu dengan operasi pasar digelar.&nbsp; "Ya membantu kami. Kalau ibu runah tangga, ketika bumbu mahal ya semua sulit. Mudah-mudahan harganya cepat turun," ujar warga Semarang Utara itu.

Emmy menyebut, untuk operasi pasar cabai, Pemprov Jateng mengambil langsung dari petani-petani Wonosobo, Boyolali, dan Temanggung.

Stabilkan Harga Cabai, Pemprov Jateng Gelar Operasi Pasar Murah

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/pasar-murah-3939882013.jpg" alt="Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memantau kegiatan pasar murah, Jumat (1/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin memantau kegiatan pasar murah, Jumat (1/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur mengadakan program pasar murah di Kota Probolinggo. Dilansir dari Antara pada Jumat (1/12), program pasar murah tersebut digelar menjelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kota Probolinggo. Hadi Zainal Abidin selaku Wali Kota Probolinggo meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pasar murah di Kantor Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jumat (1/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013350264/partai-demokrat-bakal-tetap-mencalonkan-biden-pada-pemilihan-presiden-as-2024">Partai Demokrat Bakal Tetap Mencalonkan Biden pada Pemilihan Presiden AS 2024</a> "Ribuan stok sembako yang disiapkan Disperindag Jatim dalam pelaksanaan pasar murah diserbu warga karena harga yang dijual lebih murah dan di bawah harga pasar," ujar wali kota yang akrab disapa Habib Hadi itu. Ia menyampaikan apresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperindag Jatim di Kota Probolinggo selama dua hari yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan di kota setempat. Kasubag Tata Usaha Disperindag Jatim Mulyani menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan stok minyak goreng sebanyak 1.200 liter, beras 8 ton, gula 100 kilogram, dan telur 100 kilogram. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013350277/lutfi-sebut-jokowi-ahli-selesaikan-masalah-masa-depan">Lutfi Sebut Jokowi Ahli Selesaikan Masalah Masa Depan</a> "Setiap orang dibatasi pembeliannya untuk beras kemasan 5 kilogram maksimal 2 sak, minyak maksimal 2 liter, gula dan telur masing- masing 1 kilogram. Masyarakat bebas memilih komoditas yang ingin dibeli sesuai stok yang ada," paparnya. Sementara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo Fitriawati menyatakan secara umum di kota setempat tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok karena berbagai usaha dilakukan guna stabilisasi harga pangan "Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk stabilisasi harga pangan seperti pasar murah sembako di acara rutin pasar minggu di alun-alun, beras murah di koperasi PNS dan koperasi DKUP yang juga dijual berkeliling di beberapa lokasi," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013350255/bandara-internasional-dhoho-kediri-segera-beroperasi-gubernur-khofifah-harus-bisa-tingkatkan-ekonomi-dan-pendidikan-di-kediri">Bandara Internasional Dhoho Kediri Segera Beroperasi, Gubernur Khofifah: Harus Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Pendidikan di Kediri</a> Pantauan di lapangan warga ramai menghadiri kegiatan pasar murah tersebut dengan membeli kebutuhan pokok yang dibutuhkan, terutama stok beras yang paling laris dan diburu oleh warga Kota Probolinggo. </div>

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur mengadakan program pasar murah di Kota Probolinggo.

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru, Disperindag Jatim Gelar Pasar Murah di Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.37.48-PM.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus korupsi Pasar Balung Kulon dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Tipikor Surabaya, Selasa (21/6). Kejari Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus korupsi Pasar Balung Kulon dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Tipikor Surabaya, Selasa (21/6). Kejari Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua terdakwa kasus korupsi rehabilitasi Pasar Balung Kulon di Kabupaten Jember, yakni Dedy Sucipto yang merupakan ASN Disperindag Jember dan Junaidi selaku rekanan, masing-masing dituntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.  Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siti Sumartiningsih dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (21/6).  ”Masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan dikurangi masa tahanan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember Soemarno.  Kedua terdakwa, Dedy Sucipto merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember dan Junaidi selaku rekanan sekaligus Direktur PT Anugrah Mitra Kinasih yang melaksanakan proyek pembangunan rehabilitasi Pasar Balung Kulon.  ”Selain tuntutan tujuh tahun enam bulan penjara, terdakwa Junaidi yang menjadi rekanan juga dituntut uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar atau subsider 3 tahun 9 bulan kurungan,” tutur Soemarno.  Apabila tidak dibayar, harta benda terdakwa disita untuk membayar uang pengganti dan jika tidak mampu membayar uang pengganti, terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti selama 3 tahun 9 bulan.  ”Dalam tuntutan tersebut, JPU juga mengajukan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan kepada terdakwa korupsi rehabilitasi Pasar Balung Kulon,” terang Soemarno.  Rehabilitasi Pasar Balung Kulon di Kecamatan Balung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 senilai Rp 7 miliar. Sedangkan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,8 miliar.  Kedua terdakwa dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dua Terdakwa Korupsi Pasar Jember Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220225_193454_copy_800x525.jpg" alt="Ratusan warga di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berdesakan untuk dapat membeli minyak goreng murah yang disediakan pemerintah Sulbar. M. Faisal Hanapi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berdesakan untuk dapat membeli minyak goreng murah yang disediakan pemerintah Sulbar. M. Faisal Hanapi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, bersama distributor menyebar 5.000 liter minyak goreng kemasan. Operasi pasar dilakukan di wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan guna mengatasi kelangkaan serta disparitas harga minyak goreng.  ”Kita kerja sama distributor. Di sini kita hanya fasilitasi saja, karena ada orang distributor yang menerima uang dan menjualnya (minyak goreng). Sementara ini kita target lima ribu liter, karena baru itu kesanggupan dari satu distributor saja,” ujar Sekretaris Disperindag Makassar Ahmad seperti dilansir dari Antara, Sabtu (26/2).  Operasi pasar tersebut dilaksanakan sesuai instruksi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat. Saat ini, baru satu distributor yang ikut terlibat dalam operasi itu dari tujuh distributor yang ada.  Ahmad berharap, distributor lain juga mau bekerja sama melaksanakan operasi pasar di 15 kecamatan di wilayah Kota Makassar. ”Tentu kita mobile (berjalan) di semua kecamatan. Minyak ini dipasarkan Rp 12.500 per liter, kemasan dua liter jadi Rp 25 ribu. Saat ini baru Kecamatan Manggala dan Tamalanrea,” papar Ahmad.  Saat ditanyakan siapa yang berhak membeli minyak goreng tersebut, dia menjelaskan, masyarakat setempat yang syaratnya membawa identitas seperti KTP sebagai antisipasi mencegah pembeli dari luar. Pembelian minyak goreng juga dibatasi hanya dua kemasan.  ”Ini kita lakukan karena ada gejolak kelangkaan minyak. Makanya kita kerja sama gelar ini operasi pasar. Insya Allah kedepannya di kecamatan lain menyusul,” ucap Ahmad.  Dari pantauan, operasi pasar khusus minyak goreng tersebut diserbu masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga. Giat itu mendapat pengawalan aparat keamanan. Dalam waktu singkat, minyak goreng yang dibawa truk pengendali inflasi langsung habis.  Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Mamuju berdesakan untuk dapat membeli minyak goreng murah yang disediakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Warga berdesakan untuk membeli minyak goreng yang disiapkan pemerintah melalui operasi pasar pada dua titik di Kota Mamuju.  Antrean warga yang berdesakan tersebut tampak terjadi di kompleks kantor Gubernur Sulbar di Kelurahan Tangas, Kota Mamuju, serta di anjungan pantai Manakarra Kota Mamuju.  Neni salah seorang warga mengatakan, minyak goreng murah berisi lima liter tersebut dijual pemerintah dengan harga Rp 70.000, sehingga warga rela berdesakan untuk mendapatkannya. ”Harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp 23.000 per liter,” kata Neni.  Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar mengatakan, pemerintah di Sulbar terus berupaya mengendalikan harga minyak goreng. Operasi pasar dengan program minyak goreng murah dilaksanakan pemerintah agar harga minyak goreng kembali normal dan tidak terjadi penimbunan.

Disperindag Makassar Sebar 5.000 Liter Minyak Goreng Atasi Kelangkaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-2-1.jpeg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi salah satu stan ketika misi dagang di Maluku. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi salah satu stan ketika misi dagang di Maluku. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur kembali menggelar misi dagang. Kali ini, provinsi yang dituju adalah Maluku. Pada misi dagang ini, Disperindag Jatim mengajak pengusaha logistik untuk mengoneksikan perdagangan antarpulau.  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Drajat Irawan mengatakan, pengusaha logistik sangat dibutuhkan. Sebab, perdagangan antarpulau membutuhkan konektivitas untuk pendistribusian barang.  ”Kami ajak Kamadjaja Logistic, mereka memiliki peran besar dalam mendukung perdagangan Jawa Timur ke Indonesia Timur,” ujar Drajat Irawan pada Jumat (3/12).  Misi dagang di Maluku itu merupakan yang terakhir pada 2021. Ada puluhan pengusaha asal Jawa Timur yang diajak pada forum tersebut. Mereka bertemu dengan pengusaha dari beberapa kabupaten dan kota di Maluku.  Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Maluku Murad Ismail, pejabat Pemprov Maluku dan Pemprov Jawa Timur, serta pelaku usaha dari kedua provinsi tersebut.  Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, Jawa Timur dan Maluku memiliki potensi yang luar biasa. Pertemuan antar pengusaha akan menghasilkan kerja sama pada bidang ekonomi. Utamanya sektor UMKM.  ”Kontribusi UMKM Jawa Timur sangat besar, yakni mencapai 56,25 persen,” kata Murad.  Dia berharap, melalui misi dagang dan investasi itu dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan kedua daerah. ”Agenda misi dagang dan kerja sama yang dilaksanakan hari ini (3/12) adalah cermin dari pentingnya mendukung kebutuhan antara dua pemerintah daerah,” ujar Murad.  Gubernur Khofifah mengungkapkan, kerja sama perdagangan antarpulau bisa mendorong pemulihan ekonomi. Karena itu, Jawa Timur mengoptimalkan kerja sama dengan wilayah lain untuk memperluas pasar.  Saat ini, perdagangan antarpulau Jawa Timur perdagangan antarpulau surplus Rp 175 triliun. ”Ini bukti bahwa misi dagang mampu memacu peningkatan nilai perdagangan,” ungkap Khofifah.  Pada misi dagang tersebut, transaksi yang tercatat mencapai Rp 230 miliar lebih. Angka tersebut lebih tinggi dari misi dagang pada 2018 di provinsi yang sama, dengan capaian Rp 209 miliar lebih.

Misi Dagang Jatim di Maluku Catat Transaksi Rp 230 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Selatan-aktifitas-pasar-keputran-dimasa-pandemi-alfian-rizal_4.jpg" alt="Kegiatan jual beli cabai di Pasar Keputran Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kegiatan jual beli cabai di Pasar Keputran Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Memasuki akhir perpanjangan PPKM 24–30 Agustus, harga bahan pokok (bapok) khususnya cabai di berbagai pasar rakyat Surabaya khususnya di Pasar Wonokromo cukup rendah. Hal yang sama terjadi di Pasar Keputran, Surabaya. Untuk satu kilogram cabai rawit merah kecil, dipatok harga 10.000/kg.  Sebelumnya, pada 20 Agustus, harga cabai di angka 15 ribu rupiah per kilogram. Dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap 4 harga cabai cukup terdampak dan terus turun.  Menurut data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (siskaperbapo) Disperindag Jawa Timur, harga cabai rawit rata-rata Rp 18.000/kg. Turun dibandingkan akhir Juli yang mencapai Rp 30.000/kg.  Sementara itu, harga cabai merah besar keriting rata-rata Rp 15.000/kg turun Rp 9.000/kg dari sebelumnya Rp 24.000/kg dan cabai merah besar biasa Rp 15.000/kg tutun Rp 8.000/kg dari sebelumnya Rp 23.000/kg.  Ketua Paguyuban Asosiasi Petani Cabai Indonesia Jawa Timur Suyono mengatakan, harga cabai di sentra Pare (Kediri) dan sekitarnya terus turun. Dia memperkirakan turunnya harga cabai karena telah panen sejak  Juli hingga akhir Agustus.  ”Panen terjadi di sentral produksi cabai di wilayah Kediri dan sekitarnya tetapi tidak diimbangi dengan penyerapan pasar. Sehingga harga terus turun,” ungkap Suyono pada Selasa (31/8).  Menurut data, harga cabai di tingkat distributor di sentra cabai di sekitar Kepung Pare dan Plosoklaten (Kediri) serta Blitar pada Senin (30/08) fluktuatif turun. Untuk harga cabai rawit merah kecil varietas ori 212 Rp 10.000/kg, cabai rawit varietas prentul stroberi Rp 8.000/kg, cabai rawit varietas asmoro 043, camelia, dan tidar, rata-rata Rp 8.500/kg.  Kemudian cabai merah besar varietas gada MK Rp 7.000/kg, cabai merah besar varietas imola Rp 5.000/kg, dan cabe merah keriting Rp 6.000/kg.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disperindag

Berita Terkini