<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/7GLkypji2XxJYcuEX1LY2U80AJhdCKDj4nzJviCe-1720293817.jpg" alt="Ilustrasi lapangan kerja. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lapangan kerja. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Surabaya terus berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka tahun ini.</p> <p>Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, angka pengangguran terbuka di Kota Pahlawan konsisten turun sejak 2020. Pada 2024, Surabaya berhasil menurunkannya menjadi 4,91 persen.</p> <p>Jika dibanding pada angka pengangguran terbuka pada 2020, yakni 9,79 persen, Surabaya berhasil menurunkan secara signifikan. Namun, Disperinaker memasang target yang ambisius tahun ini.</p> <p>&ldquo;Tahun ini (2025) harapannya bisa turun lagi (angka pengangguran terbuka Kota Surabaya) sampai 0,4 persen atau lebih,&rdquo; tutur Kepala Disperinaker Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, Kamis (3/7).</p> <p>Menurut Hebi, penurunan signifikan pengangguran di Surabaya ini tak terlepas dari implementasi aplikasi <em>Link and Match</em> ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo), yang kini sudah digunakan lebih dari 38 ribu pengguna.</p> <p>Melalui aplikasi ASSIK, pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan upah minimum kota (UMK) Surabaya. Hebi menyebut aplikasi ini banyak digunakan pencari kerja produktif, yakni usia 18 tahun ke atas.</p> <p>&ldquo;Mereka (pengguna ASSIK) belum tentu nganggur, mungkin ada yang sambil berdagang atau <em>ngojek</em>, tetapi mendaftar karena ingin jadi pekerja penerima upah untuk meningkatkan perekonomian keluarga,&rdquo; imbuh dia.</p> <p>Lewat aplikasi ASSIK juga, pencari kerja bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan gaji UMK. Hebi memastikan, lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi tersebut sudah terverifikasi.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sehingga meminimalisir potensi lowongan kerja fiktif yang marak beredar di sosial media. Ini salah satu usaha agar usia produktif mendapat pekerjaan di sektor yang sesuai dengan keahlian mereka,&rdquo; ujar Hebi.</p> <p>Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan Disperinaker Surabaya untuk mencapai target ambisius menekan angka pengangguran terbuka Kota Surabaya di angka 0,4 persen pada tahun ini.</p> <p class="class-paragraph">Di antaranya, melakukan pendataan pencari kerja usia produktif, menyiapkan tenaga kerja ahli melalui program pelatihan kerja dan kewirausahaan, menyebarluaskan informasi <em>job fair</em> hingga ke kawasan perkampungan.</p> <p>&ldquo;Kami juga melibatkan DPMPTSP, jika terdapat pengusaha yang mengurus perizinan, direkomendasikan 60 persen pekerjanya merupakan orang ber-KTP Surabaya. Angka pengangguran terbuka targetnya dapat terus turun&rdquo; tukas Hebi.</p>

Pemkot Surabaya berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka dengan aplikasi ASSIK, target 0,4 persen di 2025

Pemkot Surabaya Pasang Target Turunkan Angka Pengangguran 0,4 Persen Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/pelayanan-ijazah-791137536.jpg" alt="SIGAP : Ilustrasi kondisi posko aduan di Balai Kota beberapa waktu lalu. (Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIGAP : Ilustrasi kondisi posko aduan di Balai Kota beberapa waktu lalu. (Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Laporan penahanan ijazah di posko terus bertambah. Hingga Rabu (30/4) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya menerima 63 laporan. Satu di antara laporan itu harus diperdalam. Sedangkan sisanya sudah diselesaikan dan sedang memproses komunikasi dengan perusahaan.</p> <p>Kepala DisperinakerKota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, total laporan penahan ijazah sebanyak 66 laporan. Dari pekan sebelumnya hanya 36. "Akhir pekan banyak laporan yang penahanan ijazah," paparnya pada Kamis (1/5).</p> <p>&nbsp;Zaini menyebut, dari 63 laporan, 47 laporan telah selesai. Artinya pengusaha mau mengembalikan ijazah yang sempat ditahan. Sementara 18 laporan sedang proses. Sementara satu laporan sedang proses pendalaman. Sebab, tidak ada bukti tanda terima. "Yang satu sedang kami dalami dulu laporanya," tuturnya.&nbsp;</p> <p>Dirinya menyebut, 18 laporan yang diproses ditargetkan akan selesai pekan ini. Jumlah laporan masih memungkinkan bertambah lebih banyak. Terlebih dengan posko yang masih di buka hingga dua bulan kedepan. "Bila ada masyarakat yang ditahan ijazah dapat segera melapor. Nomer saya terbuka menerima aduan," jelasnya.&nbsp;</p> <p>Hingga Rabu, seluruh pengusaha yang dilaporkan menahan ijazah bersifat koperatif. Penyerahan ijazah dilakukan sendiri oleh pengusaha ada juga yang melalui dinas. "Prinsipnya koperatif semua sementara ini," paparnya.&nbsp;</p> <p>Mengenai penyebab pengusaha menahan ijazah, Zaini menyebut alasanya beragam. Seperti ada tunggakan, hingga ada yang keluar sebelum kontrak kerja habis. "Ada tunggakan tapi engga besar," tambahnya.&nbsp;</p> <p>Zaini menjelaskan hingga kemarin kasus CV Sentoso Seal masih dalam proses hukum. Pihak pengusaha masih enggan mengakui mantan pegawainya dan tidak mau menyerahkan ijazahnya. "Sudah dengan pendampingan kuasa hukum," tuturnya.&nbsp;</p> <p>Dia mengungkapkan meskipun nantinya posko sudah berakhir. Masyarakat yang merasa ijazahhya ditahan dapat melapor ke dinas. "Tetap akan kami dampingi," tambahnya.<strong>(Ata)</strong>&nbsp;</p>

Disperinaker Surabaya mencatat 66 laporan penahanan ijazah hingga saat ini dilaporkan oleh para karyawan.

Terima 66 Laporan Penahanan Ijazah, Disperinaker Kota Surabaya Beri Pesan Khusus untuk Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/PqFy0qiwLfv2RwkYIoWYZy0a8CJAO67o3ZC1KUSy-3378148271.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa kasus penahanan ijazah dan konflik antara Armuji dengan pengusaha adalah dua perkara berbeda, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa kasus penahanan ijazah dan konflik antara Armuji dengan pengusaha adalah dua perkara berbeda, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan instruksi kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) untuk mendata ulang seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.&nbsp;</p> <p>Langkah tersebut diambil sebagai respons atas mencuatnya kasus dugaan penahanan ijazah di UD Sentoso Seal. Kasus ini ramai diperbincangkan dan menimbulkan kekhawatiran di publik.</p> <p>"Saya sudah sampaikan kepada Disperinaker, saya kasih waktu 2 minggu untuk mendata seluruh perusahaan di Surabaya," ujar Eri saat bertemu dengan belasan korban penahanan ijazah di Balai Kota Surabaya, Rabu (16/4).</p> <p>Ada tiga aspek yang difokuskan dalam pendataan ulang perusahaan, diantaranya kelengkapan izin usaha, kesesuaian lokasi operasional dengan izin yang dimiliki, dan kejelasan status badan hukum atau unit usaha.</p> <p>"Kalau tidak ada izin, harus ada surat keterangan domisili yang diperkuat oleh camat, serta kejelasan status perusahaan itu sebagai anak usaha, gudang, atau lainnya,&rdquo; imbuh politikus yang akrab disapa Cak Eri itu.</p> <p>Ia mengingatkan para pengusaha bahwa menahan dokumen pribadi, seperti ijazah adalah melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.</p> <p>Dalam regulasi tersebut, tertera jelas larangan menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan. Jika terbukti melanggar, maka bisa dikenakan sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp 50 Juta.</p> <p>"Saya pastikan tidak boleh lagi ada kejadian-kejadian yang melanggar perda, permen di Surabaya. Jika masih ada perusahaan yang menahan ijazah atau tidak memenuhi hak pekerja, itu harus ditindak," tukas Eri.</p> <p>Sebelumnya, dugaan penahanan ijazah yang menyeret UD Sentoso Seal mencuat, setelah konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke perusahaan tersebut di kawasan Margomulyo, viral di media sosial.</p> <p>Tak lama kemudian, mantan karyawan bernama Nila Handiarti resmi melaporkan UD Sentoso Seal ke Polres Tanjung Perak pada Senin (14/4). Hal ini ia lakukan karena ingin ijazah jenjang SMA-nya kembali.</p> <p>"Tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja. (Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya Bapak Armuji," tutur Nila setelah membuat laporan polisi di Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). <strong>(*)</strong></p>

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, instruksikan pendataan ulang perusahaan setelah kasus penahanan ijazah di UD Sentoso Seal.

Kasus Ijazah Ditahan Viral, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Instruksikan Disperinaker Data Ulang Perusahaan

<div id="m#msg-f:1823222047393828285" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/JKT_JOB-FAIR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_21082024-12-3785537947.jpg" alt="Ilustrasi pencari kerja. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pencari kerja. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1823222047393828285-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya telah mengidentifikasi sejumlah kasus penipuan yang menyasar masyarakat, baik yang terkait dengan pencarian kerja maupun penjualan buku peraturan. Kepala Disperinaker Surabaya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015611035/terhindar-nasib-sial-karena-peningkatan-finansial-5-weton-selamat-dari-jurang-kemiskinan">Terhindar Nasib Sial Karena Peningkatan Finansial, 5 Weton Selamat dari Jurang Kemiskinan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaini menjelaskan bahwa baru-baru ini muncul kasus penipuan yang melibatkan penjualan buku berisi perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatasnamakan Disperinaker. Modusnya, oknum-oknum tertentu mendatangi perusahaan-perusahaan di Surabaya dengan membawa buku yang diklaim berisi peraturan yang harus dimiliki oleh perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Buku-buku tersebut dijual dengan harga per bundle mencapai Rp 400 ribu. Kami sudah menerima laporan dari lima perusahaan yang melaporkan kejadian ini kepada kami," ujar Zaini di Surabaya. Ia menegaskan bahwa Disperinaker tidak pernah mengeluarkan surat untuk menjual buku atau produk hukum seperti yang dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan yang diterima Disperinaker, para pelaku membawa surat tugas dan mengklaim sebagai bagian dari Disperinaker. "Surat yang digunakan pun tidak sesuai dengan format yang biasa kami gunakan. Selain itu, kalimat yang ditulis juga tidak tepat," ungkap Zaini. Ia menambahkan bahwa pelayanan yang diberikan Disperinaker adalah gratis dan dapat diakses melalui website resmi secara online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus penipuan lain yang juga mencuat terkait dengan pencarian kerja. Sejak awal tahun 2024, Disperinaker Surabaya telah menerima tiga laporan terkait dengan penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan melalui perusahaan palsu, yang pada akhirnya meminta sejumlah uang dengan alasan untuk proses perekrutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tranggono Wahyu Wibowo, Kabid Pelatihan dan Penempatan Kerja Disperinaker, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menindaklanjuti laporan dari para pencari kerja yang merasa tertipu. "Kami mendatangi alamat perusahaan yang disebutkan, dan ternyata itu hanya lokasi sewa yang digunakan untuk perekrutan," kata Tranggono. Ia menambahkan bahwa setelah dihubungi, nomor yang tertera pada pengumuman lowongan pekerjaan juga tidak aktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini, kami belum melibatkan kepolisian, namun jika ada bukti yang cukup, kami akan segera mengambil langkah tegas," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat maraknya penipuan yang terjadi, Disperinaker Surabaya mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam menerima tawaran yang mencurigakan, baik terkait pencarian kerja maupun transaksi lainnya. Zaini menekankan, "Segala layanan yang kami berikan, baik itu untuk pencari kerja maupun untuk perusahaan, adalah gratis dan dapat diakses langsung melalui website resmi kami," paparnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya telah mengidentifikasi sejumlah kasus penipuan yang menyasar masyarakat

Disperinaker Surabaya Ingatkan Waspada Penipuan Berkedok Pencarian Kerja dan Penjualan Buku Peraturan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/original_WhatsApp_Image_2024-03-22_at_123147-2051204513.jpeg" alt="Posko pengaduan THR didirikan oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Posko pengaduan THR didirikan oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Pemkot Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai hari ini (22/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posko pengaduan THR dari Pemkot ini dipusatkan di kantor Disperinaker Kota Surabaya, Jalan Penjaringan Asri nomor 36.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Disperinaker Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan ada dua pihak yang bisa melaporkan ke posko pengaduan ini, yaitu perusahaan yang sudah memberikan THR, dan pekerja yang belum menerima THR hingga H-7 lebaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014471539/thr-pns-cair-mulai-hari-ini-berikut-daftar-komponennya">THR PNS Cair Mulai Hari Ini, Berikut Daftar Komponennya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perusahaan dan pekerja itu cukup lapor melalui link atau scan barcode yang sudah disiapkan di posko THR, atau bisa juga hubungi nomor hotline yang sudah kami siapkan, yaitu 0882-0006-67287,&rdquo; ujar Zaini seperti dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun demikian, ia meminta pekerja yang ingin melaporkan ke posko pengaduan THR agar menyertakan bukti status hubungan kerjanya dengan perusahaan yang ia laporkan belum memberi THR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika tidak, atau memang sudah tidak memiliki hubungan dengan perusahaan itu, misalnya karena sudah putus kontrak, maka laporannya tidak dapat diproses.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014469400/cek-rekening-thr-pensiunan-cair-mulai-hari-ini">Cek Rekening, THR Pensiunan Cair Mulai Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu berkaca pada kejadian tahun lalu, dimana ada beberapa pekerja yang melaporkan perusahaan. Tapi ternyata setelah ditelusuri, masing-masing dari mereka sudah putus hubungan dengan perusahaan yang dilaporkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, tahun lalu Disperinaker Surabaya mendapatkan 32 pengaduan soal THR. 29 pengaduan selesai, dan tiga pengaduan lainnya tidak bisa diproses karena ternyata yang dua aduan kontraknya sudah habis, dan satu aduan sisanya ternyata perusahaannya berada di luar Surabaya, ya tidak bisa kalau seperti ini,&rdquo; imbuh dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, pihaknya kini meminta bukti apakah pekerja itu masih punya hubungan kerja dengan perusahaan itu atau tidak. Tindakan ini juga untuk menghindari tuntutan balik dari perusahaan yang dilaporkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014467107/disnakertrans-jatim-buka-posko-pengaduan-thr-tersebar-di-53-lokasi">Disnakertrans Jatim Buka Posko Pengaduan THR, Tersebar di 53 Lokasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaini mempersilakan para pekerja mengadu ke posko ini jika memang belum menerima THR sampai H-7 lebaran dan masih memiliki hubungan kerja dengan perusahaan yang dilaporkan. Pengaduan bisa dilakukan perorangan maupun berkelompok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah kami mendapatkan pengaduan itu, maka kami akan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dengan mediasi itu, kami berharap ada titik temu antar kedua belah pihak itu,&rdquo; harapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Zaini juga meminta agar perusahaan memberikan THR secara tepat waktu karena sudah diatur oleh Kemenaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014465237/siapkan-anggaran-rp-75-m-untuk-pembayaran-thr-pemkab-lamongan-sebut-tak-akan-pengaruhi-belanja-daerah">Siapkan Anggaran Rp 75 M untuk Pembayaran THR, Pemkab Lamongan Sebut Tak Akan Pengaruhi Belanja Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami juga sudah sosialisasikan ini kepada para pengusaha dan pemberi kerja. Semoga tahun ini tidak terlalu banyak pengaduan soal THR itu, karena perekonomian sudah bangkit dan persoalan THR ini sudah kami sosialisasikan,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika berkaca dari tahun lalu, sejak awal hotline dibuka, pengaduan sudah mulai masuk. Jumlahnya kemudian semakin meningkat pada H-6 hingga H-4 lebaran.</div> <div dir="auto">Padahal, batas waktu pemberian THR adalah H-7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun, saya sangat yakin dan percaya bahwa semua perusahaan yang ada di Kota Surabaya ini baik semuanya, sehingga THR akan diberikan tepat waktu,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div>

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai hari ini (22/3)

Pemkot Surabaya Dirikan Posko Pengaduan THR, Pekerja yang Belum Menerima Tunjangan harus Punya Syarat Ini saat Lapor

Disperinaker

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Disperinaker

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Pasang Target Turunkan Angka Pengangguran 0,4 Persen Tahun Ini

Terima 66 Laporan Penahanan Ijazah, Disperinaker Kota Surabaya Beri Pesan Khusus untuk Perusahaan

Kasus Ijazah Ditahan Viral, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Instruksikan Disperinaker Data Ulang Perusahaan

Disperinaker Surabaya Ingatkan Waspada Penipuan Berkedok Pencarian Kerja dan Penjualan Buku Peraturan

Pemkot Surabaya Dirikan Posko Pengaduan THR, Pekerja yang Belum Menerima Tunjangan harus Punya Syarat Ini saat Lapor

Download Aplikasi JawaPos.com