<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/pernikahan-2435762002.jpg" alt="ILUSTRASI Pernikahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pernikahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Agama (PA) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), mencatat 90 persen permohonan dispensasi menikah dari anak di bawah umur di wilayah tersebut disebabkan kasus hamil pranikah atau kehamilan terlebih dahulu. Ketua PA Natuna Sardianto mengatakan, permohonan dispensasi nikah di Natuna pada 2025 mengalami kenaikan. PA Natuna mencatat sepanjang 2024 permohonan dispensasi nikah yang diajukan mencapai 18 perkara, sedangkan hingga pekan kedua November 2025 jumlahnya meningkat menjadi 19 perkara. &rdquo;Dari semua perkara itu, 90 persen sudah melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah hamil. Ini memprihatinkan karena anak menikah di bawah umur,&rdquo; ujar Sardianto seperti dilansir dari Antara. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pernikahan di bawah usia tersebut tidak sah secara hukum. Namun, kata dia, jika terdapat alasan mendesak, pasangan harus mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan untuk memperoleh izin. Sebelum memberikan izin, pihaknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pengaju untuk memastikan kedua pasangan siap menikah. Kesiapan yang dimaksud, lanjut dia, mencakup aspek psikologis, kemampuan menjadi orang tua yang baik, serta kesiapan menghadapi kehidupan sosial. &rdquo;Tidak semua permohonan kami kabulkan. Ada yang kami tolak, tentunya berdasarkan pertimbangan hakim setelah pemeriksaan mendalam,&rdquo; beber Sardianto. Sardianto menekankan kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi orang tua. Orang tua, lanjut dia, perlu memberikan perhatian lebih kepada anak, termasuk pendidikan agama, pengawasan, dan pembatasan penggunaan media sosial. Menurut dia, banyaknya permohonan dispensasi nikah akibat lemahnya pengawasan orang tua. &rdquo;Kami imbau orang tua untuk mengawasi anak, jangan biarkan pulang larut malam, menginap di tempat lain, dan beri pendidikan agama sebagai benteng,&rdquo; ucap Sardianto.

PA Natuna, Kepulauan Riau, catat 90 persen permohonan dispensasi menikah dari anak di bawah umur karena kasus kehamilan terlebih dahulu

Gara-gara Hamil Duluan, PA Natuna Kebanjiran Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/ilustrasi-bojonegoro-70691156.jpg" alt="Puluhan anak di Bojonegoro hamil di luar nikah dan ratusan anak mengajukan dispensasi nikah. (ILUSTRASI AINUR OCHIEM/RDR.BJN)" width="100%">
<figcaption>Puluhan anak di Bojonegoro hamil di luar nikah dan ratusan anak mengajukan dispensasi nikah. (ILUSTRASI AINUR OCHIEM/RDR.BJN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Bojonegoro darurat pernikahan dini. Hal ini disampaikan setelah puluhan remaja di Bojonegoro terdata hamil di luar nikah. Akibatnya, puluhan remaja&nbsp;di Bojonegoro membuat&nbsp;pengajuan dispensasi nikah (diska) ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro. Panitera PA Bojonegoro, Sholikin Jamik, menjelaskan bahwa, ada 80 anak di Bojonegoro hamil di luar nikah. Selain itu, ada pula sebanyak 74 anak yang melakukan perbuatan zina tetapi tak sampai hamil. &ldquo;Jika seseorang sudah hamil dan berbuat zina. Tentu itu menjadi alasan penting untuk dikabulkan (pengajuan diska),&rdquo; kata Sholikin, dilansir dari Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), Kamis (26/10). Adapun pengkabulan pengajuan dispensasi nikah itu, diberikan lantaran untuk menghindari mudarat lebih banyak. Sholikin pun merinci data anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah dengan alasan tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013054390/wow-sebanyak-389-anak-di-bojonegoro-ajukan-dispensasi-nikah-berikut-detailnya">Wow! Sebanyak 389 Anak di Bojonegoro Ajukan Dispensasi Nikah, Berikut Detailnya</a> Katanya, paling banyak pengajuan diska datang dari Kecamatan Temayang sebanyak 38 ajuan, Kecamatan Kedungadem 37 ajuan, serta Kecamatan Bojonegoro 4 ajuan. Sementara secara keseluruhan data tahun ini, kata dia, PA Bojonegoro telah mencatat ada sebanyak 409 anak yang mengajukan dispensasi nikah. Sebagian besar dari mereka, berlatarbelakang pendidikan SMP sederajat. Lebih lanjut, perwakillan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA), Nafidatul Hima, turut memberi komentar terhadap fenomena remaja di Bojonegoro yang amat memprihatinkan ini. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi momok yang mengerikan bagi anak-anak. &ldquo;Hal ini membuktikan bahwa pergaulan anak cukup bebas,&rdquo; kata Hima. Ia menjelaskan, perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya, untuk memberi gambaran tentang bahayanya pergaulan bebas, utamanya pendidikan seksual. Tak hanya faktor kurangnya pengawasan pergaulan anak-anak, Hima menyebut penyebab lain yang mendasari fenomena ini adalah kurangnya ketegasan pemerintah terhadap pentingnya pendidikan anak. &ldquo;Pemerintah harus komitmen untuk menerapkan pendidikan 12 tahun. Melihat, pengaju diska didominasi oleh anak&nbsp;dengan pendidikan rendah,&rsquo;&rsquo;&nbsp;imbuhnya. &nbsp;***

Darurat pernikahan dini, PA Bojonegoro telah mencatat ada sebanyak 409 anak yang mengajukan dispensasi nikah.

Waduh! 80 Remaja Bojonegoro Terdata Hamil di Luar Nikah, 409 Anak Ajuan Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/MASDAR-HILMY.jpg" alt="MASDAR HILMY" width="100%">
<figcaption>MASDAR HILMY</figcaption>
</figure>DUA hari berturut-turut harian Jawa Pos menurunkan berita tentang tingginya angka perkawinan dini di Indonesia (25-26/1/2023). Diberitakan, angka perkawinan dini mencapai 51 ribu kasus setahun terakhir. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, misalnya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pergaulan bebas.  Di luar itu semua, ada satu faktor yang mendesak untuk dicermati bersama: regulasi dispensasi nikah/kawin dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Disebut ”dispensasi”, karena peraturan itu hendak ”mengecualikan” (exit strategy) calon pasangan pengantin yang tidak memenuhi batas usia minimal 19 tahun sesuai UU 16/2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Peraturan tersebut menganulir UU 1/1974 yang mengatur usia minimal calon pengantin laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.  Jika tidak dijumpai alasan dan persyaratan yang dibenarkan oleh perma di atas, siapa pun yang menikah di bawah batas usia minimal masuk kategori perkawinan anak (underaged/child marriage) yang bertentangan dengan UU Perkawinan. Sebab, di dalam UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dinyatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.  Dualisme Regulasi  Harus diakui, regulasi dispensasi nikah awalnya dirancang sebagai strategi keluar dari kebuntuan regulasi di satu sisi dan tingginya kehamilan di luar nikah di sisi lain. Namun, regulasi tersebut terbukti tidak mampu mengendalikan, membatasi, dan mengurangi angka pernikahan dini. Sebab, nyaris semua permohonan dispensasi nikah pada akhirnya dikabulkan pengadilan agama.  Jamak dimafhumi, salah satu argumen dispensasi nikah adalah alasan ”agama”. Menurut pandangan salah satu mazhab pemikiran, agama tidak mengatur batas usia pernikahan secara pasti. Daripada membiarkan pasangan muda di bawah usia nikah terjerumus maksiat dan dosa (zina), lebih maslahat jika mereka dinikahkan melalui dispensasi nikah.  Keberadaan dua ketentuan yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang, ini justru mengesankan berlakunya dualisme ketentuan hukum tentang perkawinan. Jika UU Perkawinan dianggap sebagai representasi hukum negara yang sekuler, perma dianggap sebagai representasi hukum agama (Islam). Sebuah nalar hukum yang ambigu dan ”bermasalah” secara hukum.  Padahal, di Indonesia, lahirnya ketentuan tentang batas usia nikah dalam UU Perkawinan sebagian (besar) diinspirasi dari nalar agama (asas maslahat). Sebagaimana ditegaskan oleh Islamic Relief dalam An Islamic Human Rights Perspective on Early and Forced Marriages: Protecting the Sanctity of Marriage, ”Early marriage has no place in Islam because marriage before the age of puberty is unacceptable and violates the Shari’ah. Marriage after puberty requires comprehensive maturity and sound, adult judgement.”  Pandangan Islamic relief di atas tentu saja merepresentasikan pandangan kontekstual-progresif yang coba disesuaikan dengan perkembangan HAM dan perubahan zaman. Di luar itu, tentu saja terdapat pandangan-pandangan lain yang lebih konservatif tentang batas minimal usia nikah. Misalnya praktik nikah ala Nabi Muhammad SAW ketika mengawini Aisyah RA di usia belia sebagai pembenar pernikahan dini. Argumentasi semacam itulah (salah satunya) yang digunakan Syekh Puji ketika mengawini Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun pada 2008.  Sejumlah Solusi  Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia menjadi persoalan serius menghadapi Indonesia Emas 2045. Di tengah bonus demografi yang sudah mulai berjalan, pernikahan usia dini dapat menyebabkan sejumlah dampak negatif dan risiko. Misalnya menyebabkan rendahnya kualitas keturunan (stunting dan gizi buruk), kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), angka perceraian tinggi, dan sebagainya. Oleh karena itu, harus segera dicarikan solusinya.  Pertama, mengakhiri dualisme regulasi dengan cara menghilangkan dispensasi nikah. Selain tumpang-tindih, perma tentang dispensasi nikah sejatinya justru ”menggembosi” UU di atasnya: UU 16/2019 tentang Perkawinan. Dalam terminologi ilmu hukum, dikenal adanya asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.  Kedua, sebagai bagian dari upaya menghilangkan dualisme hukum, kita tidak semestinya memisahkan antara hukum negara dan hukum agama karena Indonesia bukanlah negara sekuler. Aturan UU Perkawinan telah dijustifikasi oleh argumentasi (nilai-nilai) agama. Bagaimanapun juga, pengalaman empiris-sosiologis umat beragama dan mazhab pemikiran bukanlah agama itu sendiri. Ketentuan semacam itu tidak bisa jadi pijakan referensi dalam membenarkan praktik pernikahan dini.  Selain solusi hukum, sudah selayaknya semua elemen bangsa (pemerintah, tokoh masyarakat, agamawan, orang tua, guru, dan dosen) melakukan kerja-kerja nyata agar generasi muda kita tidak terjerembap dalam praktik pernikahan dini. Caranya dengan mengawasi secara lebih memadai, tetapi bijaksana pergaulan sosial anak-anak kita. Selain itu, pendidikan seks yang benar sejak dini di keluarga dan sekolah perlu diberikan agar anak-anak kita mengenali fungsi-fungsi organ genital mereka secara benar dan proporsional.  Langkah berikutnya adalah sosialisasi akibat dan dampak negatif pernikahan dini kepada anak-anak. Caranya menyertakan kasus-kasus riil dan fakta sosiologis di masyarakat. Harus diakui, tidak semua orang tua bisa dan mau ”cerewet” mengingatkan anak-anak tentang dampak negatif pergaulan bebas.  Last but not the least, literasi digital perlu dilakukan secara lebih intensif agar mereka tidak tersandera oleh media sosial dan perangkat digital untuk hal-hal negatif yang mendorong pernikahan dini. Harus diakui, tantangan generasi digital (digital natives) jauh lebih berat dan kompleks ketimbang tantangan yang dihadapi para orang tuanya (digital immigrants). (*)  <hr />  *) MASDAR HILMY, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Mengurai Sengkarut Dispensasi Nikah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah dispensasi nikah (diska) di Surabaya memang mengalami penurunan. Namun, kasus yang muncul terhitung masih tinggi. Pada 2022, total ada 264 dispensasi nikah yang terbit. Ternyata, bukan faktor tunggal seperti hamil di luar nikah saja yang membuat dispensasi itu keluar.Belum genap sebulan, ada 19 pengajuan dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Surabaya hingga Kamis (26/1).  Paling banyak kasus hamil di luar nikah yang melandasi pengajuan kelonggaran syarat nikah sah itu. Namun, ada juga faktor lain. Misalnya, anak yang hendak melanjutkan sekolah.  Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Tomi Ardiyanto. Dia menyebut selama ini dispensasi yang keluar bisa karena faktor lain. Misalnya, orang tua menjodohkan anak mereka sejak kecil.  ’’Ada juga yang karena mau sekolah ke luar kota. Nah, karena harus sekolah seperti mondok, akhirnya dinikahkan. Karena orang tua tidak ingin terjadi perzinaan,’’ katanya.  Namun, nikah dini di Surabaya bukan melulu melalui jalur yang sah secara hukum negara. Tidak sedikit yang menikah secara agama saja. Nikah siri itu dipilih bukan hanya karena faktor salah satu anak hamil lebih dulu. Faktor budaya masyarakat juga ikut berperan.  ’’Kalau nikah siri ini tidak terdata. Baru setelah mereka dewasa mengajukan pernikahan yang sah secara hukum dan baru ketahuan,’’ katanya.  Hal itulah yang terjadi di kawasan Kenjeran. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kenjeran Sri Mursilowati mengatakan, beberapa kali dirinya mendampingi kasus anak yang nikah di usia dini. Paling banyak disebabkan pasangan yang mengandung di luar nikah. Masalah tersebut berangkat dari kondisi lingkungan ekonomi yang kurang.  ’’Seperti yang saat ini kami dampingi, usia 18 tahun sudah gandeng, gendong, gembol. Anak paling kecil usia 5 tahun, yang kedua usia 1 tahun, dan yang masih di kandungan 4 bulan. Kali pertama punya anak usia 13 tahun,’’ terangnya.  Menurut dia, masalah nikah usia dini selalu berawal dari keluarga yang kurang mampu. Karena itu, pengawasan dan perhatian kepada anak juga minim. Alhasil, salah pergaulan membuat mereka terjebak pada situasi tersebut. Apalagi akses gadget dan internet yang bebas membuat anak-anak lebih cepat paham tentang hal-hal yang seharusnya hanya dikonsumsi orang dewasa.  ’’Rata-rata yang kami dampingi adalah anak jalanan (anjal). Jadi, siklusnya itu seperti terstruktur, urutannya pasti dari keluarga yang tidak mampu. Nah, ini yang coba kami hentikan, juga memastikan anak mereka tidak sampai jatuh ke lubang yang sama,’’ katanya.  ---  PERANGKAP SOSIAL PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  - Potensi KDRT lebih tinggi karena emosional pasangan masih labil.  - Berpotensi terjadi perceraian akibat konflik dan ego yang tidak terkontrol.  - Rawan terjebak pada keluarga miskin karena finansial yang belum matang.  - Rawan muncul kasus stunting karena kekurangan gizi.  - Anak kehilangan hak untuk belajar dan bermain serta tumbuh kembang sesuai umur.

Januari, Ada 19 Dispensasi Nikah di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bulan ini saja, ada 16 perempuan yang mengajukan dispensasi nikah dini ke Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo. Pengajuan dispensasi itu dilakukan karena mereka masih belum cukup umur untuk dapat menikah sesuai ketetapan pemerintah. Yakni, minimal berusia 19 tahun.  Mereka terpaksa menikah. Sebab, rata-rata perempuan pemohon dispensasi tersebut sudah berbadan dua. ’’Sebagian besar sudah hamil tua,’’ kata Kepala Humas PA Sidoarjo Imam Syafi’i kemarin.  Menurut Imam, sebanyak 16 permohonan yang masuk ke PA itu sudah disetujui. Artinya, dilanjutkan pernikahannya. Hal tersebut bisa terjadi karena melihat keterdesakan atau kondisi pemohon. ’’Yang menjadi dasar disetujuinya karena ada kondisi keterdesakan. Pemohon sudah hamil tua dan harus menikah sebelum anaknya itu lahir,’’ jelasnya.  Pada 2022, Sidoarjo menempati peringkat ke-25 dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur dalam kasus jumlah permohonan dispensasi nikah dini. Tahun lalu, ada 246 permohonan nikah dini yang masuk. Angka tersebut berada di atas Ponorogo yang sempat viral akibat maraknya pernikahan dini beberapa waktu lalu.  Imam mengungkapkan, dari 246 permohonan tahun lalu, ada sekitar 70 persen pemohon yang berusia remaja yang dalam kondisi hamil duluan. ’’Hanya ada sekitar 5 persen saja yang permohonannya tidak disetujui atau bahkan dicabut,’’ ujarnya.  Salah satu faktor permohonan dicabut atau ditolak, jelas Imam, karena tidak adanya persetujuan dari orang tua. Dispensasi nikah dicabut, juga karena usianya yang memang sudah mendekati atau layak untuk menikah sesuai undang-undang. ’’Jadi, semisal 18 lebih dikit kami cabut dispensasinya,’’ tuturnya.  Dispensasi nikah dini itu untuk pasangan berusia minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam, hal tersebut juga sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Yakni, syarat nikah KUA adalah minimal berusia 19 tahun.

Bulan Ini, 16 Remaja Sidoarjo Ajukan Dispensasi Nikah karena Hamil Tua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah pengajuan dispensasi nikah di Jatim sangat tinggi. Tahun lalu mencapai 15.212 putusan. Akar persoalan fenomena itu begitu kompleks. Tak hanya melibatkan pengantin di bawah umur, praktik itu juga kerap didukung keluarga kedua mempelai.  Bahkan, tak sedikit yang memilih jalan nonprosedural. Mereka mengajukan permohonan nikah tanpa perlu dispensasi. Jika tidak disetujui, mereka melayangkan protes.  Fakta itu diungkapkan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Husnul Maram. Diamenyebutkan, seluruhkantorurusanagama(KUA) di Jatim sebenarnya berusaha mencegahterjadinyapernikahan dini.  ’’Masalahnyahampirsama. Calon pengantin didampingi orangtuamengajukanlayanan ke KUA, tapi usia pengantin di bawah 19 tahun,’’ katanya.  Petugas KUA menolak permohonan itu. Namun, saat ditolak, banyak pemohon yang kecewa. Bahkan, ada yang sampai marah-marah karena merasa tidak dilayani. ’’Padahal, petugas menjalankan aturan,’’ katanya.  Jika sudah begitu, petugas KUA menyarankan mereka untuk mengajukan dispensasi kawin (diska) ke Pengadilan Agama. ’’Dan, jika disetujui, maka pasti tidak mungkin menolak permohonan itu. Karena sudah menjadi keputusan pengadilan,’’ ucapnya.  Terkait masih tingginya pengajuan dispensasi nikah, Husnul tidak menampik hal itu. Hanya, dia sangsi jika 80 persen alasan permohonan dispensasi itu akibat hamil duluan.  Sebab, ada banyak faktor lain yang cukup dominan. Mulai ekonomi, faktor orang tua yang permisif dengan nikah dini, hingga faktor budaya. Terutama masih adanya pandangan bahwa menikah di usia muda lebih baik.  Di sisi lain, meski masih cukup tinggi, angka dispensasi pernikahan di Jatim sebenarnya mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Pada 2022, pengajuan diska mencapai 15.212 di Jatim. Jumlah itu sebenarnya sudah turun bila dibandingkan pada 2021 yang berjumlah 17.151 pengajuan.  Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih menyebutkan, tingginya kasus pernikahan anak harus diatasi dari hulu. Penanganan paling tepat tidak lain di ruang pencegahan itu sendiri. ’’Dan harusnya di sekolah pengetahuan soal risiko nikah dini ini diberikan,’’ paparnya.  TREN DISPENSASI NIKAH DI JATIM  Tahun 2020 : 17.214 pengajuan  Tahun 2021 : 17.151 pengajuan  Tahun 2022 : 15.212 pengajuan

Kemenag Kesulitan Mencegah Permohonan Nikah di Bawah Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sepekan terakhir, publik dihebohkan dengan tingginya angka dispensasi nikah di Ponorogo. Yang mencapai 187 putusan selama setahun. Fakta terbaru, fenomena itu ternyata terjadi merata di wilayah Jawa Timur (Jatim).  Bahkan, apa yang terjadi di Ponorogo tergolong masih cukup sedikit. Di daerah-daerah lain jumlah permohonan dispensasi menikah jauh lebih tinggi. Berdasar data Pengadilan Tinggi (PT) Agama Surabaya selama 2022, tercatat ada 15.212 putusan kasus dispensasi nikah yang dikeluarkan.  Fenomena itu terjadi di hampir semua daerah di Jatim. Bahkan, di beberapa daerah, jumlahnya di atas seribu permohonan. Contohnya di Jember yang mencapai 1.388 putusan. Atau di Kabupaten Malang sebanyak 1.384 putusan.  Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Salah satunya, yang paling dominan, adalah hamil di luar nikah. ”Berdasar data tersebut, 80 persennya lantaran perempuan sudah hamil terlebih dahulu,” ucap Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim Maria Ernawati kemarin.  Faktor berikutnya yang jadi pemicu tingginya permohonan dispensasi nikah adalah perjodohan oleh keluarga kedua pasangan. Kebanyakan lantaran faktor ekonomi. Fenomena tersebut tentu saja cukup mengkhawatirkan. Tak hanya dari segi sosial, kondisi itu juga rawan menimbulkan efek negatif lanjutan. Salah satunya potensi meningkatnya kasus stunting.  Menurut Maria, pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan, ditambah usia ibu hamil yang sangat muda, kemungkinan terjadinya bayi lahir stunting cukup besar. Padahal, di sisi lain, pemerintah tengah menggulirkan program prioritas percepatan penurunan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. ”Makanya, ini perlu penanganan serius yang melibatkan seluruh pihak terkait,” tuturnya.  Pihaknya, imbuh Maria, tengah menggulirkan sejumlah program. Salah satunya pembentukan Duta Generasi Berencana (GenRe) hingga ke tingkat desa/kelurahan. ”Saat ini di Jawa Timur sudah ada 8.501 Duta GenRe desa. Tugas para Duta GenRe ini selain melakukan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, juga memberikan konseling,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi Widiani menegaskan bahwa pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota sudah menangani fenomena tersebut. ”Seperti di Ponorogo, penanganannya dipimpin langsung oleh bupati,” katanya.  Restu menjelaskan, pemprov juga memberikan pendampingan kepada pemohon dispensasi nikah, terutama anak-anak. Mereka tetap bisa melanjutkan sekolah. ”Pemprov juga mendorong pemerintah daerah, organisasi perempuan, perguruan tinggi, serta instansi terkait untuk menyosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan pencegahan serta bahaya dispensasi nikah,” terangnya.  PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI JATIM SELAMA 2022  Jumlah putusan: 15.212  Daerah dengan dispensasi nikah terbanyak:  - Pengadilan Agama Jember | 1.388 putusan  - Pengadilan Agama Malang | 1.384 putusan  - Pengadilan Agama Kraksaan | 1.141 putusan  Sumber: BKKBN Jawa Timur (berdasar rekapitulasi data dari PA Surabaya)

15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah di Jawa Timur dalam Satu Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_20230117_182622_Instagram-01.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Dispendik Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Dispendik Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membentuk satuan tugas (satgas). Yakni terkait temuan permohonan dispensasi nikah anak di Jabar.  ”Fungsinya Dinas Pendidikan, memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak sekolah. Jadi nanti untuk kaitan dengan itu dispensasi pernikahan dini, kan nanti ada satgas di situ, yang diketuai DP3AKB,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dedi mengatakan, akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti DP3AKB Jawa Barat, untuk mengatasi temuan permohonan dispensasi ratusan anak itu. Selama ini, pihak sekolah mengupayakan pendidikan mengenai keluarga, pernikahan, sampai pendidikan seks kepada peserta didik, dalam mencegah hubungan seks di luar nikah yang dapat berakibat kehamilan.  ”(Untuk pendidikan seks) sering dilakukan. Kan kaitan dengan misalnya penanganan masalah, bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan, di dinas itu ada satgas yang dibentuk yang diketuai DP3AKB,” ujar Dedi.  Dia menuturkan, di Jawa Barat, deteksi dini masalah di dunia pendidikan pun tengah disiapkan seperti yang dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan sistem anti-bully di sekolah. Hal itu dilakukan untuk melakukan deteksi dan penanganan dini terhadap berbagai persoalan di sekolah.  ”Termasuk dimasukkan yang tadi. Yang kedua kita lakukan pembinaan kaitan dengan sekolah-sekolah toleransi, anti radikalisme, dan anti perundungan juga itu sudah, dan yang ketiganya giatkan pembelajaran siswa dengan ekstrakurikuler yang positif,” papar Dedi.  Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Bandung, sebanyak 143 warga mengajukan dispensasi nikah sepanjang 2022. Pengajuan dispensasi tersebut dilakukan karena usia mereka yang masih di bawah 19 tahun namun harus segera menikah.  Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji temuan kasus ajuan pernikahan di bawah umur tersebut. Terlebih yang mengajukannya sampai anak yang masih duduk di bangku sekolah.  ”Sedang kita kaji ya. Pada dasarnya semua yang nanti diputuskan adalah yang terbaik bagi individu-individunya tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah dijadikan kesepakatan,” ucap Ridwan Kamil.

Ada 143 Permohonan Dispensasi Nikah Anak, Pemprov Jabar Bentuk Satgas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah program maupun kebijakan sudah digulirkan. Namun, fenomena pernikahan usia dini di Jatim masih cukup tinggi. Sebagaimana tahun ini, 10.104 pengajuan dispensasi pernikahan anak telah diajukan.  Jumlah tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir. ’’Tentu, kami berharap fenomena ini akan terus menurun,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi Widiani.  Dia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memicu masih tingginya angka dispensasi pernikahan anak. Salah satunya adalah pemberlakuan UU 16/2019 tentang revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan.  Dalam aturan terbaru itu, usia minimal boleh menikah dinaikkan. Dari semula minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Kondisi itu membuat angka kasus dispensasi melambung tinggi, terutama pada 2019–2020 (selengkapnya lihat grafis).  Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang membuat pengajuan pernikahan usia dini masih tinggi. Mulai faktor ekonomi, budaya di lingkungan, hingga kasus tertentu.  Karena itu, kata Novi, pemprov baru saja menjalin kerja sama dengan USAID untuk mengatasi masalah dispensasi nikah di Jatim. Beberapa daerah menjadi pilot project. Di antaranya, Sumenep, Lamongan, dan Blitar. ’’Tujuannya, melakukan pemetaan mengenai penyebab paling banyak dispensasi pernikahan,’’ katanya.  Harapannya, pemetaan itu bisa diketahui secara spesifik mengenai intervensi penanganan yang melibatkan semua institusi terkait. Sebagaimana dengan dinas pendidikan (dispendik), dinas sosial, maupun pengadilan agama. ’’Untuk pengadilan agama, nantinya kami meminta bantuan agar tak mempermudah pengajuan dispensasi,’’ jelasnya.  Sementara itu, untuk penanganan masalah dispensasi, beberapa langkah dan upaya akan dilakukan. Di antaranya, penyusunan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak, cross learning, tutorial pranikah, support kepada anak berisiko, dan riset tentang perubahan batas usia.  DISPENSASI PERKAWINAN DI JATIM SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR  Tahun | Pengajuan Dispensasi  2018 | 3.098  2019 | 5.766  2020 | 17.214  2021 | 17.151  2022 | 10.104 (selama Januari–Agustus)  Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dispensasi Perkawinan Anak di Jawa Timur Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/nikah-dini-peran.jpg" alt="ILUSTRASI NIKAH DINI: Faktor norma sosial dan lingkungan juga banyak memengaruhi pengajuan dispensasi nikah. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI NIKAH DINI: Faktor norma sosial dan lingkungan juga banyak memengaruhi pengajuan dispensasi nikah. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti halnya di kota-kota besar lain, dua tahun terakhir permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Surabaya meningkat. Terutama sejak aturan tentang batas minimal usia menikah direvisi. Berdasar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/197, usia minimal calon mempelai perempuan direvisi dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Maka, pasangan yang usianya di bawah 19 tahun tidak bisa menikah.  Berdasar data PA Surabaya, permohonan dispensasi nikah sebanyak 184 perkara sepanjang 2019. Jumlah permohonan meningkat drastis menjadi 406 perkara selama 2020 setelah revisi. Berikutnya, selama 2021 tercatat 384 perkara dan tahun ini hingga 20 September tercatat sudah ada 209 permohonan dispensasi nikah.  ”Yang sebelumnya sebenarnya sudah cukup usia menikah akhirnya jadi tidak cukup usianya. Mereka lalu mengajukan dispensasi nikah. Rata-rata yang perempuan usianya belum cukup. Ada yang 18 tahun, di bawah 16 tahun juga ada,’’ kata Humas PA Surabaya Tamat Zaifudin pada Kamis (22/9).  Sebagian besar permohonan itu diajukan orang tua calon pengantin. Menurut dia, orang tua justru yang mendorong anak-anaknya untuk menikah dini. ’’Untuk melindungi anak-anak dari pergaulan bebas, menghindari perbuatan zina supaya lebih terlindungi dan terhormat,’’ kata Zaifudin.  Zaifudin tidak menampik adanya permohonan dispensasi nikah karena alasan calon mempelai perempuan sudah hamil duluan. Namun, jumlah pemohonnya tidak sebanyak alasan karena dituntut orang tua demi kehormatan keluarga. ”Hamil di luar nikah ada, tetapi tidak banyak,’’ ungkapnya.  Meski begitu, Zaifudin juga tidak memungkiri masih banyaknya pernikahan dini yang tidak melalui permohonan dispensasi nikah di PA. Tidak jarang, pasangan belum cukup umur setelah ditolak menikah di KUA lebih memilih untuk menikah siri. Alasannya, menikah resmi rumit.  Zaifudin mengingatkan, pasangan siri kelak juga pasti berurusan dengan hukum ketika sudah punya anak. Mereka harus mengajukan isbat nikah di pengadilan agar anaknya diakui negara.  ’’Mereka berpikir mau nikah saja kok dipersulit. Padahal, dispensasi nikah itu tidak rumit,’’ ucapnya.

Nikah Dini, Peran Orang Tua Dominan soal Dispensasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dispensasi nikah

Berita Terkini