<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/726893-1513408804.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya memastikan bahwa adanya kabar dugaan kebocoran data pada situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang ramai beredar di media sosial adalah hoaks atau tidak benar. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, data yang muncul di laman tersebut bukan kebocoran, melainkan bagian dari upaya resmi Pemkot Surabaya untuk menertibkan administrasi kependudukan warga. Dia menjelaskan, data yang terpublikasi tersebut merupakan data 2024 mengenai warga yang keberadaannya tidak ditemukan saat petugas kelurahan melakukan upaya jemput bola. Bahkan, hingga Juni 2024, domisili warga tersebut masih belum diketahui. &rdquo;Langkah mengumumkan di website ini diambil agar warga yang bersangkutan melihat dan segera datang ke kantor kelurahan untuk melakukan konfirmasi keberadaan mereka,&rdquo; ujar Eddy Chirtijanto seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, langkah verifikasi ini sangat krusial agar program intervensi dari Pemkot Surabaya. Baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Akurasi data domisili memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dimanfaatkan secara efektif oleh warga yang benar-benar tinggal di Kota Pahlawan. Eddy menekankan bahwa data yang dipublikasikan telah melalui proses penyamaran (sensor) pada elemen sensitif. &rdquo;Data tersebut sengaja kami publish dengan elemen yang disamarkan, baik Nomor NIK maupun Nama. Hanya orang yang bersangkutan yang akan mengenali data tersebut. Tujuannya murni untuk klarifikasi dan pembaruan (update) alamat tinggal sesuai kondisi de facto di lapangan,&rdquo; tandas Eddy. Dia menjamin keamanan data administrasi kependudukan (adminduk) seluruh warga. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat atau spekulatif di media sosial. Eddy berpesan bagi warga Kota Surabaya yang telah berpindah tempat tinggal, tetapi belum melakukan pembaruan alamat untuk segera melapor ke kantor kelurahan setempat. &rdquo;Yang sudah pindah tempat tinggal tapi belum lapor, ayo segera lapor. Petugas akan membantu proses pengajuan pembaruan alamat agar sesuai dengan domisili atau alamat saat ini,&rdquo; ucap Eddy Chirtijanto.

Pemkot Surabaya pastikan kabar dugaan kebocoran data pada situs resmi Dispendukcapil yang ramai beredar di media sosial adalah hoaks

Pemkot Surabaya Bantah Kebocoran Data Dispendukcapil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/4WgvB7AdMy2lVnyeq0in6WFzINWkYybxUQeAfVWs-1-118480415.jpg" alt="Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia belum dilaporkan akta kematiannya. Usut punya usut, alasannya klasik. Masyarakat enggan melaporkan kematian keluarganya karena takut kehilangan jatah bantuan sosial (bansos). Hal ini disampaikan Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto.&nbsp; "Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial," tutur Eddy di Surabaya, Senin (13/10). Sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika akta kematian dilaporkan, maka data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bantuan. Padahal, kata Eddy, bansos tetap diberikan kepada ahli waris yang sah. "Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri, (sudah menyampaikan) ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,&rdquo; tambahnya. Menurut dia, kekhawatiran tersebut muncul karena kurangnya pemahaman warga soal sistem data bansos. Banyak yang takut melaporkan akta kematian karena mengira data keluarga akan terhapus dan bantuan dihentikan. "Jadi ini ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan (akta kematian anggota keluarganya), data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos. Padahal tidak seperti itu,&rdquo; terang Eddy. Ia menilai fenomena masyarakat enggan melaporkan akta kematian anggota keluarganya dapat mengganggu akurasi data kependudukan di Kota Surabaya. Fenomena ini juga berdampak pada penyaluran bansos. Apalagi saat ini, seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja alias online. Tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor kelurahan maupun Mal Pelayanan Publik Siola. "Yang malas mengurus juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa mengakses KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ," lanjutnya. Eddy meminta masyarakat Surabaya untuk tertib mengurus adminduk. Tak kalah penting, rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari data pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian hingga golongan darah. "Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan, sehingga ketika ada permasalahan, pemerintah bisa intervensi tepat sasaran dan sesuai alamat," pungkas Eddy. <h2>Pemerintah Cairkan Bansos Yatim Piatu hingga Rp 1,8 Juta</h2> Di sisi lain, pemerintah pusat mulai mencairkan dana bansos atensi yatim piatu dengan nilai hingga Rp 1,8 juta per penerima pada pertengahan Oktober 2025 ini. Pencairan ini bagian dari program perlindungan sosial yang disalurkan secara bertahap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Bank Mandiri. Bagi penerima yang belum menarik dananya dari periode sebelumnya, kini saatnya segera dicek. Karena saldo bantuan sudah mulai masuk ke rekening masing-masing. Bantuan bagi yatim piatu ini diberikan untuk mendukung anak-anak yang kehilangan orang tua agar tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dana yang cair kali ini merupakan akumulasi dari beberapa periode sebelumnya, mulai dari Januari hingga September 2025. Artinya, bagi penerima yang belum mencairkan dana sejak periode pertama hingga keempat, total bantuan yang bisa diterima bisa mencapai Rp 1,8 juta. <h2>KPM Bansos PKH dan BPNT Dapat Tambahan Beras dan Minyak Goreng</h2> Di sisi lain, program penyaluran Bansos PKH dan BPNT juga sedang berjalan bersamaan. Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, pemerintah tengah menyiapkan penebalan bantuan untuk periode Oktober&ndash;November 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapat tambahan beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter, yang disalurkan lewat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyalurannya dilakukan satu kali untuk dua bulan dan akan segera dimulai akhir Oktober 2025. Perubahan jumlah penerima bantuan di beberapa daerah juga tercatat masih terjadi.&nbsp; Berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), beberapa wilayah seperti NTT (+8%), Papua Pegunungan (+7,6%), dan Sulawesi Tengah (+4,1%) mengalami peningkatan penerima bantuan. Sedangkan Aceh (-2,5%), Jambi (-2,4%), dan Jawa Barat (-3,5%) mengalami pengurangan karena hasil evaluasi kelayakan. Untuk memastikan apakah anda termasuk penerima bantuan, segera cek status melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau konfirmasi ke kantor desa setempat. Jika nama anda tercantum, segera lakukan pencairan sebelum masa aktif bantuan berakhir. Jadi, jangan tunda lagi. Segera cek rekening atau kartu ATM Anda hari ini. Siapa tahu, bantuan atensi yatim piatu hingga Rp 1,8 juta sudah masuk dan siap dicairkan.&nbsp; Sebelumnya, Oktober menjadi bulan yang dinanti-nantikan keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Sebab, pada bulan ini sejumlah bansos dari pemerintah akan dicairkan. <h2>Kabar Pencairan Bansos Dinanti</h2> Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) menantikan kabar pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat tahun ini. Kabar baiknya, pencairan dua program utama ini dipastikan segera dilakukan dan bahkan disertai dengan penebalan bantuan atau tambahan nominal bantuan yang bisa mencapai Rp 400.000 per KPM. Berdasarkan update terbaru dari sistem aplikasi SixNG, bantuan PKH dan BPNT untuk periode Oktober&ndash;Desember 2025 sudah memasuki tahap &ldquo;cek rekening&rdquo;. Artinya, proses pencairan tinggal selangkah lagi menuju rekening masing-masing penerima. Jika mengacu pada pola pencairan sebelumnya, status &ldquo;cek rekening&rdquo; biasanya hanya berjarak 1&ndash;2 minggu sebelum dana benar-benar masuk. Dengan begitu, penyaluran bantuan diperkirakan mulai berlangsung pertengahan hingga akhir Oktober 2025.

Dispendukcapil Surabaya mencatat 1.000 warga meninggal yang belum dilaporkan akta kematiannya, karena keluarganya takut kehilangan bansos.

Duh, Khawatir Jatah Bansos Hilang, 1.000 Warga Surabaya Belum Laporkan Akta Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/o3yNO5krjqP9pDlprOIFFEUFxmBKasCOmWAM0CSt-3856364275.jpg" alt="Ilustrasi kos-kosan. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kos-kosan. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mencatat hingga September 2025, jumlah kos-kosan di Kota Pahlawan mencapai 6.000 unit. "Kos-kosan berdasarkan laporan dari teman-teman kecamatan kemarin yang kami dapat sekitar itu, 6 ribu unit,&rdquo; tutur Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto pada Rabu (24/9). Dari ribuan kos-kosan di Surabaya, Eddy mengungkapkan, data penghuni kos atau penduduk non-permanen mencapai sekitar 41.726 orang. Data ini berdasar laporan dari para RT/ RW setempat. "Itu yang mereka (Ketua RT) memasukkan data di penduduk non permanen. Kalau menurut saya, masih kurang banyak, dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya ini," sambung Eddy Christijanto.&nbsp; Eddy menegaskan bahwa kewajiban wajib lapor bagi penduduk non-permanen sudah diatur dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2025. Warga dari luar Surabaya diminta untuk melapor kepada RT dalam waktu 1 x 24 jam.&nbsp; Untuk mempercepat proses pendataan, Pemkot Surabaya memberikan akses bagi setiap ketua RT. Mereka dikuatkan akun khusus untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran terhadap penduduk non permanen. &ldquo;Setelah itu RT akan melakukan pengisian dengan sistem informasi teknologi yang sudah kita siapkan, yaitu pendataan penduduk non permanen. Itu sebenarnya kita sudah siapkan semuanya,&rdquo; terang Eddy. Selain melakukan pendataan, Pemkot Surabaya juga memperketat pengawasan izin dan aktivitas kos-kosan dan rumah kontrakan. Operasi yustisi pun digelar rutin oleh Satpol PP Surabaya dan OPD terkait. &ldquo;Camat sebenarnya sudah melakukan pendataan terhadap kos-kosan. Kami juga kolaborasi melakukan penertiban kos-kosan dan kontrakan. Kan kita juga mendapatkan informasi dari Ketua RT/ RW setempat,&rdquo; tukas Eddy.

Pemkot Surabaya mencatat 6.000 kos-kosan dengan 41.726 penduduk non permanen. Wajib lapor 1x24 jam, pemkot perketat pengawasan

Jumlah Kos-kosan Surabaya Capai 6 Ribu, Penghuni Non Permanen Tembus 41 Ribu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/iMOhrFL5X8f46IKIGTGoBJFkNUKTM9xWwT89xtdO-1898933465.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar tidak represif saat sweeping jam malam anak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong Pemkot agar tidak represif saat sweeping jam malam anak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persoalan kependudukan masih terjadi di Kota Pahlawan. Komisi A DPRD Surabaya menemukan fenomena satu alamat rumah dihuni lebih dari tiga Kepala Keluarga (KK), bahkan menyebar ke beberapa bangunan yang berbeda. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelayanan publik dan penyalahgunaan data bantuan sosial. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, praktik semacam itu melanggar aturan kependudukan yang membatasi maksimal tiga KK dalam satu alamat. Yona menyebut, kondisi itu banyak ditemukan di wilayah padat penduduk seperti Tambaksari, Simokerto, Tegalsari, dan Sawahan. "Ini bukan sekadar soal data. Ketika satu alamat digunakan oleh banyak KK, akan terjadi distorsi dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial. Belum lagi soal pelayanan publik seperti air, listrik, dan respons darurat yang jadi tak tepat sasaran,&rdquo; tegas politisi Gerindra itu.&nbsp; Yona menilai, lemahnya pengawasan dari instansi terkait turut memperparah kondisi tersebut. Pihaknya menyayangkan pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan potensi ketimpangan sosial. "Kalau tidak ditertibkan, ini bisa jadi bom waktu. Bayangkan satu rumah beralamat sama ternyata dihuni puluhan KK dari bangunan-bangunan berbeda. Ini bukan hanya menyalahi aturan, tapi juga berisiko dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab," tandas Yona. Dia mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap data kependudukan, khususnya di kawasan padat. Audit itu, harus dilakukan secara fisik dan melibatkan perangkat wilayah mulai camat hingga RT dan RW. "Jangan hanya andalkan sistem. Harus ada verifikasi langsung di lapangan agar data yang masuk benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi riil," ujar Yona. Tak hanya soal data, Yona juga menyoroti sistem penomoran rumah yang dinilai longgar dan kurang transparan. Agar persoalan bisa segera selesai, Yona mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan pembenahan sistemik dalam tata ruang dan penataan alamat. "Penataan ulang alamat itu krusial. Jangan sampai satu nomor digunakan untuk banyak rumah. Kalau ini terus dibiarkan, maka bukan hanya soal bantuan sosial yang kacau, tapi juga sistem tata kota yang makin semrawut," terang Yona.

DPRD Surabaya mendesak penertiban data kependudukan akibat banyak rumah beralamat sama, terutama di kawasan padat penduduk

Banyak Rumah Beralamat Sama, DPRD Surabaya  Desak Penertiban Data Kependudukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/petugas-monitoring-data-warga-1219216258.jpg" alt="Petugas Dispendukcapil memeriksa data penduduk. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dispendukcapil memeriksa data penduduk. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Setelah verifikasi piagam prestasi selesai 3 Juni pekan depan, pendaftaran peserta,&nbsp;sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 akan dilanjut jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Untuk mencegah jasa titip kartu keluarga (KK), petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) pun akan memeriksa berkas secara langsung. Pendaftaran jalur domisili dimulai 16 Juni mendatang. Dalam SPMB ada pagu 40 persen akan dipereburkan siswa dengan jarak terdekat dari SMP negeri. Biasanya dalam penerimaan siswa baru di sekolah negeri terjadi praktik titip KK. Kepala Dispendukcapil Gresik Hari Syawaludin mengatakan bahwa nantinya tiga petugas akan disiagakan di posko SPMB. Mereka akan mengecek secara langsung berkas dari siswa dengan sistem kependudukan. Pengecekan dilakukan meliputi, penerbitan KK minimal 1 Juli 2024, keaslian KK, kesesuaian daftar anggota keluarga di dalam KK. &ldquo;Ini terkait keaslian KK kami cek secara rinci. Karena ada barcode juga,&rdquo; ucapnya. Jika terbukti asli, maka pengecekan masuk ke tahap selanjutnya. Yakni nama kepala keluarga di dalam KK dicocokan dengan berkas lain yang dimiliki siswa. Seperti akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA). Jika tidak sesuai maka akan gugur pada jalur domisili. &ldquo;Karena orang tua kandung juga harus tercantum dalam KK tersebut. Ini nanti kami cocokan dengan berkas lain,&rdquo; jelasnya. Pengetatan berkas persyaratan jalur domisili itu untuk menghindari praktik titip KK. Dispendukcapil mencatat ada 74 siswa yang mutasi KK pada periode Januari - Juni 2024 lalu. Di mana kepindahannya hanya antar desa atau antar kecamatan. &ldquo;Kemungkinan lebih banyak dari itu. Makannya nanti saat pemeriksaan berkas langsung kami cek di sistem kependudukan,&rdquo; pungkasnya. (son)

Pendaftaran jalur domisili SPMB Gresik akan dimulai pada 16 Juni 2024 dengan pengawasan ketat terhadap berkas persyaratan.

Antisipasi Warga Titipan, Dispendukcapil Siapkan Personel untuk Cek Berkas Keaslian KK selama SPMB 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT_Jemput-Bola-Perelman-KTP-el-Ke-Sekolah_MIFTAHUL-HAYAT-09-2670909135.jpeg" alt="Sejumlah siswa melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di SMAN 37 Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di SMAN 37 Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mencatat sebanyak 48.420 warga belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Dari jumlah tersebut, rata-rata yang belum melakukan perekaman KTP-el yakni warga yang usianya 17 ke atas. Hal ini menjadi atensi oleh Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto. "Target kita di 2025 itu 100 persen warga harus sudah melakukan perekaman KTP-el. Sampai saat ini, persentase warga yang telah mengurus KTP-el 99,68 persen, sementara 0,32 persen lainnya belum," tutur Eddy, Sabtu (26/4). Padahal sejak 2024, lanjut Eddy, Pemkot Surabaya sudah melakukan jemput bola. Jajaran camat dan lurah sudah membuat undangan supaya hadir di kantor kecamatan atau kelurahan untuk melakukan perekaman KTP-el. Sebagai upaya percepatan, Eddy menuturkan dalam waktu dekat, Dispendukcapil Surabaya akan mengumumkan daftar nama warga yang belum melakukan perekaman KTP-el di laman resmi disdukcapil.surabaya.go.id. "Akan segera kami tampilkan by name by addres-nya, siapa yang belum melakukan perekaman, saya mohon kepada warga untuk segera melakukan perekaman,&rdquo; tutur Eddy yang pernah menjabat sebagai Kepala Satpol PP Surabaya itu. Adapun perekaman KTP-el dapat dilakukan di seluruh kantor kecamatan dan empat sentra mal pelayanan publik (MPP), yakni Mal Pelayanan Publik Siola, Joyoboyo, Nambangan, dan di Mal Pelayanan Publik Taman Cahaya. "Lalu bagi warga Surabaya yang belum mengurus KTP-el dan berada di luar kota, bisa mengurus di pelayanan publik daerah yang ditinggali, misalnya di Semarang, bisa datang ke kantor Dispendukcapil Semarang," terang Eddy. Sementara bagi warga Surabaya yang tinggal di luar negeri, Eddy mengatakan perekaman KTP-el dapat dilakukan di kantor konsulat negara Republik Indonesia (RI) di masing-masing negara.&nbsp;"Jadi tidak ada alasan tidak melakukan perekaman KTP-el di tempat mereka tinggal," tukasnya. (*)

Dispendukcapil Kota Surabaya mencatat 48.420 warga belum melakukan perekaman KTP-el, target 2025 100 persen perekaman.

48 Ribu Warga Surabaya Belum Rekam KTP-el, Dispendukcapil Akan Umumkan Daftar Nama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/3138c327-ec2a-49d7-970b-ee433d49d0af-3633588829.jpg" alt="Ilustrasi Dispendukcapil Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dispendukcapil Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Eddy Christijanto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD. Eddy menegaskan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) saat ini hanya bisa dilakukan secara langsung di tempat-tempat yang telah ditentukan Dispendukcapil Surabaya. &rdquo;Warga harus datang sendiri dan bertemu langsung dengan petugas resmi, baik di kelurahan, kecamatan, mal pelayanan publik, atau lokasi Goes to Campus dan Goes to School,&rdquo; tutur Eddy, Jumat (31/1).&nbsp; Apabila masyarakat mendapatkan penawaran aktivasi IKD melalui telepon, WhatsApp atau video call, Eddy memastikan, itu adalah modus penipuan. Apalagi jika oknum meminta share screen saat proses aktivasi. &rdquo;Itu sudah pasti penipuan. Tujuannya adalah mencuri data di ponsel korban,&rdquo; imbuh Eddy Christijanto.&nbsp; Modus penipuan lain yang harus diwaspadai masyarakat adalah penawaran aktivasi IKD melalui situs web atau aplikasi yang tidak resmi. &rdquo;Kalau domainnya bukan go.id, sudah pasti itu bukan milik pemerintah dan berpotensi penipuan,&rdquo; seru Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto tersebut.&nbsp; Selain sebagai identitas digital, Eddy menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kependudukan secara mandiri melalui IKD. Di antaranya layanan cetak ulang Kartu Keluarga (KK), update data pendidikan, pengajuan akta kelahiran tanpa NIK, hingga pengajuan akta kelahiran bagi warga yang telah memiliki NIK tetapi belum memiliki akta kelahiran. &rdquo;Harapan kami, kantor pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik Siola, kecamatan, dan kelurahan bisa lebih sepi karena masyarakat sudah dapat mengurus dokumen kependudukan secara mandiri,&rdquo; tandas Eddy.

Dispendukcapil Surabaya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi IKD

Dispendukcapil Surabaya Bongkar Modus Penipuan Aktivasi IKD, Hati-Hati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/1001501501-3692803893.jpg" alt="Perekaman KTP elektronik bagi siswa di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Perekaman KTP elektronik bagi siswa di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemerintah Kota Surabaya melakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Hal itu untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula di Pilkada 2024. Kepala Dispendukcapil Eddy Christijanto mengatakan, pemilih pemula di Kota Surabaya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik berjumlah 5.296 orang. Mereka teridentifikasi berada di 423 sekolah SMK, SMA, MA, SMP, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), baik negeri maupun swasta. Untuk mengoptimalkan perekaman, pihaknya melakukan koordinasi dengan kecamatan melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman ke kantor kecamatan. &rdquo;Kami juga menerjunkan tim untuk melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolah,&rdquo; ujar Eddy Christijanto seperti dilansir dari Antara. Eddy mengatakan, Dispendukcapil sudah mengirim surat kepada sekolah-sekolah terkait nama siswa yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tapi sudah berusia 17 tahun. &rdquo;Sehingga waktu tim kami datang, para siswa sudah siap untuk melakukan perekaman KTP elektronik,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. Dia mengatakan, upaya jemput bola sudah dilakukan sejak pekan lalu. Sejauh ini, ada ratusan pemilih pemula yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik lewat layanan tersebut. Selain dilakukan di sekolah, upaya jemput bola ini juga dilakukan ke rumah warga lansia dan disabilitas dengan tujuan agar semua warga bisa terfasilitasi dalam perekaman KTP elektronik. Eddy menjelaskan, pelayanan jemput bola perekaman KTP elektronik diperuntukkan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Surabaya. &rdquo;Bahkan bisa dilakukan lintas kecamatan. Misalnya, ada warga Tambaksari bisa melakukan perekaman di Kecamatan Rungkut, Pakal dan lainnya. Ini memudahkan warga supaya bisa melakukan KTP elektronik dimana pun berada,&rdquo; terang Eddy Christijanto. Sementara itu, bagi pemilih pemula yang berada di luar Surabaya, dia mengimbau untuk melakukan perekaman di Kantor Dispendukcapil tempat domisili saat ini. &rdquo;Kalau di luar Surabaya karena tidak dalam jangkauan kami, sudah kami sampaikan melalui lurah dan camat untuk melakukan perekaman di dekat mereka tinggal. Contohnya, mereka tinggal di Pondok Pesantren Jombang bisa melakukan di Kantor Dukcapil terdekat,&rdquo; tutur Eddy Christijanto. Sejauh ini, kendala perekaman untuk pemilih pemula adalah banyak dari Gen Z yang belum mengetahui fungsi dari KTP elektronik. Eddy menjelaskan, KTP berfungsi sebagai pembuktian identitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dia menargetkan, pada 26 November semua pemilih pemula sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Pihaknya bersama kecamatan terus melakukan sosialisasi dan jemput bola kepada semua masyarakat, khususnya pemilih pemula. &rdquo;Yang jelas 27 November, kami juga membuka semua kantor kelurahan, kecamatan, pelayanan sentral dan Mall Pelayanan Publik Siola. Tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD atau KTP elektronik nantinya bisa digunakan untuk memilih ke TPS,&rdquo; tutur Eddy Christijanto.

Dispendukcapil Surabaya lakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula ke sekolah optimalkan partisipasi pemilih pemula

Pemkot Surabaya Lakukan Perekaman KTP Elektronik ke Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/bpjs_gratis-2918973411.jpg" alt="Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Dok. JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; BPJS Kesehatan Surabaya menonaktifkan sementara sebanyak 32.000 peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI). Penonaktifan itu dilakukan karena penerimanya dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin mengatakan, ada 32.000 peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Pihaknya memelototi data tersebut bersama dinas kesehatan (dinkes), dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya. Hasilnya, kata Ina, sapaan akrab Hernina, ditemukan data warga yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan BPJS PBI. Ada pula warga yang sudah meninggal namun iurannya masih ditanggung pemkot. &rdquo;Untuk data ganda sudah minim. Yang masih ada adalah peserta jaminan yang ada di luar domisili. Lalu, data yang sudah meninggal, tapi masih tercantum,&rsquo;&rsquo; terangnya seusai mengikuti hearing bersama Komisi D DPRD Surabaya kemarin (7/11). Aktivasi Layanan BPJS yang Terblokir Menurut Ina, warga yang kepesertaan BPJS-nya terblokir bisa mengaktifkannya kembali. Caranya, berkoordinasi dengan pemkot. Peserta yang dinonaktifkan karena domisilinya di luar Surabaya misalnya. Mereka harus pindah kependudukan sesuai alamat tinggal. Bila dinyatakan meninggal dunia namun ternyata masih hidup, layanan BPJS akan direaktivasi. &rdquo;Jika yang nonaktif sebelumnya peserta mandiri atau kategori PPU, ada opsi pindah sebagai peserta PBI. Namun, mereka harus bersedia dilayani di kelas III,&rdquo; papar Ina. Peserta BPJS Nonaktif Dari data BPJS Kesehatan Surabaya, ada 19,42 persen warga yang kepesertaannya nonaktif. Alasannya beragam. Mulai menunggak pembayaran hingga terkena PHK. Ina mengaku, pihaknya sudah berupaya menghubungi peserta yang tidak aktif. Mereka diminta untuk mengaktifkannya kembali. Bila keberatan dengan nominal iuran, warga diarahkan untuk menjadi peserta PBI. Namun, sebelum masuk sebagai penerima PBI, warga harus melunasi tunggakan sebelumnya. &rdquo;Setelah itu, pelayanan kesehatan tetap bisa diterima,&rdquo; katanya. Dukungan dari DPRD Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya William Wirakusuma meminta pemkot tidak mencoret kepesertaan BPJS warga yang ngekos. Sebab, terkadang mereka pindah kos, tetapi tidak melapor. &rdquo;Antisipasi agar tidak dicoret bagaimana?&rdquo; papar politikus PSI itu. Dia mendukung langkah BPJS Kesehatan dan pemkot untuk membersihkan data penerima PBI. Langkah itu, kata William, bisa mengurangi beban pemkot membiayai PBI. Sebab, dalam setahun, pemkot mengalokasikan Rp 500 miliar untuk BPJS PBI. &rdquo;Update data ini perlu dilakukan terus secara berkala,&rdquo; katanya. (gal/c6/aph) DATA KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI SURABAYA - Jumlah warga yang ter-cover BPJS Kesehatan mencapai 3,01 juta jiwa. - Sebanyak 1,12 juta di-cover APBD. - APBN meng-cover 522 ribu jiwa. - Selebihnya kepesertaan BPJS mandiri dan dijamin pemberi kerja. - Setiap tahun Pemkot Surabaya menggelontorkan Rp 500 miliar untuk BPJS PBI. Sumber: Reportase Jawa Pos

BPJS Kesehatan Surabaya menonaktifkan sementara sebanyak 32.000 peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI). Sebab, tidak memenuhi kriteria.

32 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Pemkot Surabaya Dinonaktifkan Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/IMG-20240611-WA0016_4-925640384.jpg" alt="Ilustrasi Balai Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Balai Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya melakukan proses verifikasi ulang terhadap 61.750 kartu keluarga (KK) yang terancam diblokir. Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan, puluhan ribu KK tersebut dimungkinkan bisa berkurang. &rdquo;Sekarang kami masih melakukan pengecekan ulang lagi pada datanya, kemungkinan berkurang dari jumlah yang ada itu,&rdquo; kata Eddy seperti dilansir dari Antara. Eddy menyatakan, apabila proses verifikasi tersebut sudah rampung sepenuhnya dan mendapatkan hasil detail jumlah KK yang seharusnya diblokir, selanjutnya dilakukan tahap sosialisasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Kemudian, petugas meminta klarifikasi status kependudukan kepada masyarakat yang KK-nya terancam diblokir hingga 1 Agustus. &rdquo;Warga dengan KK sekian posisinya di sini, kalau tidak sama harus pindah tetapi jika tercatat dan KK-nya masih di tempat itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan dan diketahui ketua RT/RW,&rdquo; ujar Eddy Christijanto. Dia menegaskan, Dispendukcapil baru melaksanakan pemblokiran jika pemilik KK tidak memenuhi panggilan klarifikasi di kelurahan maupun kecamatan. Aturan soal pemblokiran KK itu salah satunya dipengaruhi temuan dihuninya satu rumah oleh banyak KK. Namun, setelah dicek di lapangan, petugas tidak mendapati adanya pemilik KK di lokasi tersebut. &rdquo;Misalnya di Pakal Madya tapi kami cek ternyata dia tidak alamat itu dan tidak melaporkan ke RT/RW,&rdquo; ucap Eddy Christijanto. Terpisah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemblokiran itu sebagai bentuk penegakan disiplin administrasi kependudukan. Selain itu, aturan di Surabaya mewajibkan satu persil hanya diisi tiga KK dengan menghitung luas rumah. &rdquo;Dengan tiga KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan,&rdquo; tutur Eri. Dia menambahkan, aturan tersebut diselaraskan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang sedang digencarkan Pemkot Surabaya. &rdquo;Kalau sekarang satu rumah ada 50 KK terus semua menumpang dan sekolahnya pemkot yang bayar. Terus orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?&rdquo; ujar Eri.

Dispendukcapil Surabaya melakukan proses verifikasi ulang terhadap 61.750 kartu keluarga (KK) yang terancam diblokir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dispendukcapil

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Bantah Kebocoran Data Dispendukcapil

Duh, Khawatir Jatah Bansos Hilang, 1.000 Warga Surabaya Belum Laporkan Akta Kematian

Jumlah Kos-kosan Surabaya Capai 6 Ribu, Penghuni Non Permanen Tembus 41 Ribu

Banyak Rumah Beralamat Sama, DPRD Surabaya Desak Penertiban Data Kependudukan

Antisipasi Warga Titipan, Dispendukcapil Siapkan Personel untuk Cek Berkas Keaslian KK selama SPMB 2025

48 Ribu Warga Surabaya Belum Rekam KTP-el, Dispendukcapil Akan Umumkan Daftar Nama

Dispendukcapil Surabaya Bongkar Modus Penipuan Aktivasi IKD, Hati-Hati!

Pemkot Surabaya Lakukan Perekaman KTP Elektronik ke Sekolah

32 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Pemkot Surabaya Dinonaktifkan Sementara

Pemkot Surabaya Verifikasi Ulang 61.750 KK Terancam Diblokir

Download Aplikasi JawaPos.com