<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/RQFsX3zZlY1AwQma9mxf0RYLeWGX3nJwfcfsTNzM-647349535.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA ambil ijazah. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA ambil ijazah. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dispendik Jatim) memastikan tidak ada ijazah lulusan SMA/SMK/SLB negeri tahun 2024-2025 yang tertahan. Seluruhnya telah diberikan kepada yang bersangkutan. Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan bahwa telah menghubungi lulusan SMA/SMK/SLB negeri lewat telepon. Bahkan, pihak sekolah mendatangi rumah para alumni yang belum mengambil ijazah. "Apalagi mulai 2025 ini, ijazah sudah tersambung online sehingga otomatis saat lulus, siswa atau murid bisa langsung bisa mencetak berdasarkan format yang ada," tutur Aries dalam keterangannya, Sabtu (23/8). Namun tidak menutup kemungkinan, masih ada siswa yang belum menerima ijazah karena ada ejaan nama yang salah. Sehingga ijazah digi yang telah terbit harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pusat. Dalam beberapa kasus, lanjut Aries, ada alumni yang sudah lulus lebih dari 5 tahun, namun belum mengambil ijazah karena bekerja di luar kota, pindah alamat, serta nomor handphone yang bersangkutan berubah atau sulit dihubungi. &ldquo;Jangan khawatir karena ijazah bisa diambil kapan saja, termasuk sekolah sudah mendatangi alumni langsung ke rumahnya, tetapi ada alumni yang sudah pindah dan bekerja di luar kota," imbuh Aries Agung Paewai. Pihak sekolah melalui media sosial masing-masing juga sudah mempublikasikan informasi terkait pengambilan ijazah di sekolah, serta membubuhi cap tiga jari tanpa dititipkan ke keluarga yang bersangkutan. Kabar baiknya, Dispendik Jatim membuka hotline pengaduan ijazah. Bagi lulusan SMA/SMK/SLB negeri yang belum mengambil ijazahnya, dapat menghubungi nomor 081-3110-8881 dan ppidhumas.dindikjatim@gmail.com. "(Para lulusan) juga bisa menghubungi sekolah masing-masing melalui media sosial (terkait ijazah yang belum diambil," seru Mantan Pj Wali Kota Batu tersebut. Kadispendik menegaskan, bahwa pihaknya bersama seluruh jajaran bertekad untuk mewujudkan pendidikan yang berintegritas, transparan dan akuntabel demi masa depan generasi bangsa, sekaligus mencetak Generasi Emas Indonesia.&nbsp;

Disenpdik Jatim memastikan semua ijazah lulusan SMA/SMK/SLB negeri tahun 2024-2025 sudah disalurkan. Hubungi hotline untuk pengaduan

Buka Layanan Hotline Aduan, Dispendik Jatim Pastikan Tak Ada Ijazah Lulusan SMA/SMK Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/imagepsd-4199071480.jpg" alt="Dinas Pendidikan Jatim mulai lakukan sosialisasi PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025." width="100%">
<figcaption>Dinas Pendidikan Jatim mulai lakukan sosialisasi PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025 diketahui memiliki perbedaan mekanisme jalur zonasi, dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengungkapkan, apabila tahun-tahun sebelumnya pendaftaran dilakukan berdasarkan jarak dalam lingkup zona kabupaten/kota, sedangkan untuk tahun ini didasarkan pada zona kelurahan/desa. Penentuan zona nantinya akan terbagi berdasarkan sebaran sekolah, kondisi geografis, dan sebaran domisili calon peserta didik. "Perubahan kebijakan itu mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor: 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021,&rdquo; ungkap Aries, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (12/2). Melansir dari Antara, Senin (12/2) Dinas Pendidikan Jawa Timur mulai mensosialisasikan perubahan kebijakan terkait mekanisme jalur zonasi ini. Sosialisasi tersebut melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kabupaten/Kota, dan Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah. Aries berharap informasi terkait PPDB tahun 2024 ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan diharapkan bisa memahami adanya perubahan kebijakan zonasi ini. Adapun lima poin penetapan wilayah zonasi yang harus dicermati pada PPDB Jatim 2024 di antaranya, pertama, penetapan wilayah zonasi SMA tidak dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota. Kedua, penetapan zonasi SMA dilakukan dengan cara per satu wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa zonasi yang terdiri atas wilayah dalam zonasi, luar zonasi yang berbatasan dalam satu kabupaten/kota, dan luar zonasi yang berbatasan antar kabupaten/kota. Ketiga, penetapan wilayah zonasi sampai dengan wilayah administrasi terkecil tingkat desa/kelurahan. Keempat, penetapan wilayah zonasi memperhatikan sebaran sekolah dan sebaran domisili peserta didik. Dan, yang kelima yaitu penetapan wilayah zonasi menggunakan pendekatan radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik dan wilayah administrasi. Ketua Dispendik Jatim itu menyebut bahwa teknis PPDB sebenarnya hampir sama, calon peserta didik baru memilih paling banyak tiga sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak dua sekolah dalam zonasi, dan satu sekolah di luar zonasi yang berbatasan. Aries menambahkan jika perbedaan aturan PPDB tahun ini, hanya terletak pada persyaratan Kartu Keluarga, yaitu nama yang tercantum di dalam rapor, ijazah, akta kelahiran adalah orang tua kandung atau wali. &ldquo;Kalau tahun sebelumnya bisa tanpa tercantum nama orang tua kandung, asalkan Kartu Keluarga lebih dari satu tahun, tetapi tahun ini sudah tidak berlaku,&rdquo; tegasnya pada Senin, (12/2), seperti yang dilansir dari Antara, Jumat (12/2).

PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025 diketahui memiliki perbedaan mekanisme jalur zonasi, dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada yang Beda di PPDB SMA/SMK 2024-2025, Simak Informasi dari Dispendik Jatim Terkait Perubahan Kebijakannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1668401316137.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perkembangan&nbsp;dunia pendidikan di Jatim yang memasuki usia ke-78 juga patut mendapat apresiasi. Sederet kebijakan strategis berbuah capaian positif. Hingga kini, pendidikan memang menjadi sektor paling prioritas yang digarap Pemprov Jatim. Salah satunya terlihat dari alokasi anggaran yang disediakan. Sektor ini jadi yang paling tinggi. Terakhir, berdasar rancangan APBD (RAPBD) 2024, dari total rencana belanja daerah Jatim Rp 31,06 triliun, pemprov mengalokasikan dana Rp 8,1 triliun atau setara 26,1 persen untuk sektor ini. Selain itu, sederet program digulirkan pemprov untuk membenahi dunia pendidikan di Jatim. Tak hanya bagi para siswa, tapi juga tenaga pendidik. Sebab, ada sebuah prinsip yang dipegang Gubernur Khofifah Indar Parawansa. &rdquo;Saya percaya, membangun pendidikan sama dengan membeli waktu untuk maju lebih cepat,&rdquo; katanya. Kebijakan tersebut kini berbuah manis. Sederet capaian positif diraih di sektor ini. Tahun ini Jatim kembali menjadi provinsi terbanyak meloloskan siswanya ke perguruan tinggi negeri (PTN). Di jalur SBMPTN, ada 35.862 siswa yang diterima. Sedangkan untuk jalur SNMPTN 23.477 siswa. Jatim juga menjadi provinsi yang peduli pada pendidikan tinggi. Itu terbukti dengan adanya beasiswa untuk lulusan santri. Bahkan ada yang disekolahkan di luar negeri. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Aries Agung Paewai menyatakan bahwa capaian-capaian itu memang menunjukkan kemajuan pendidikan di Jatim. &rdquo;Namun, ada misi lebih besar yang masih harus dicapai,&rdquo; ujarnya. Salah satunya, pemprov berupaya memadukan kualitas lulusan dengan lowongan. Dispendik berkolaborasi dengan program millennial job center (MJC) untuk mengembangkan kualitas lulusan SMK dan menekan pengangguran.&nbsp;(hen/c19/ris)

Perkembangan dunia pendidikan di Jatim yang memasuki usia ke-78 juga patut mendapat apresiasi. Sederet kebijakan strategis berbuah capaian.

HUT ke-78 Jatim: Bangun Pendidikan, Membeli Waktu untuk Maju Lebih Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/samanhudi-anwar-768698227.png" alt="DUDUK: Saiful Rahman (kanan) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK di PN Tipikor Surabaya kemarin (3/10)." width="100%">
<figcaption>DUDUK: Saiful Rahman (kanan) menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi DAK di PN Tipikor Surabaya kemarin (3/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fakta baru terkuak pada lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Saiful Rachman kemarin (3/10). Pencairan dana tersebut tidak sesuai dengan memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan. Anggaran itu seharusnya disalurkan tiga termin, tetapi berubah menjadi dua kali. Dalam sidang di PN tipikor tersebut, jaksa menghadirkan enam pegawai dispendik sebagai saksi. &rdquo;Dalam MoU, seharusnya diberikan bertahap tiga kali,&rdquo; ujar Retno, salah seorang saksi. Namun, realitasnya penyaluran dana tidak seperti itu. Dispendik Jatim justru memberikan uang dua kali. Pernyataan itu juga dibenarkan para saksi lain. Sementara itu, Arwana, ketua majelis hakim, sempat kesal kepada keempat saksi. Sebab, mereka mengaku tidak mengetahui peruntukan dana tersebut. &rdquo;Logika saja. Bagian keuangan kok tidak tahu,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Romliyanto, saksi lain, justru sempat mencabut keterangannya ketika diperiksa polisi. Dia merasa tidak pernah memberikan penjelasan sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa. &rdquo;Apakah saudara pernah mengingatkan kepala dinas agar pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola?&rdquo; tanya jaksa Nur Rachmansyah. Romliyanto berdalih tidak pernah melontarkannya kepada penyidik. Dia hanya mengaku pernah berkomunikasi dengan Saiful agar pelaksanaan proyek apa pun dilakukan sesuai dengan prosedur. &rdquo;Tidak spesifik ke proyek tertentu,&rdquo; ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Saiful ditetapkan sebagai terdakwa bersama seorang kepala sekolah bernama Eny R. Mereka diduga terlibat dalam penggunaan DAK senilai Rp 16,2 miliar yang tidak sesuai dengan peruntukan. Akibatnya, terjadi kerugian negara Rp 8,2 miliar.&nbsp;(edi/c14/ris)

Fakta baru terkuak pada lanjutan sidang perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) dengan terdakwa mantan Kadispendik Jatim Saiful.

Sidang Dugaan Korupsi Rp 8,2 M di Dispendik Jatim Diwarnai Saksi Cabut Keterangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/khofifah-lantik-2268164177.png" alt="SELAMAT BERTUGAS: Gubernur Khofifah saat melantik para kepala SMA/SMK/SLB di Gedung Negara Grahadi kemarin (3/10)." width="100%">
<figcaption>SELAMAT BERTUGAS: Gubernur Khofifah saat melantik para kepala SMA/SMK/SLB di Gedung Negara Grahadi kemarin (3/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di awal tahun ajaran baru lalu, dunia pendidikan di Jatim heboh dengan maraknya praktik jual beli seragam oleh sekolah melalui koperasi. Selain ada unsur &rsquo;&rsquo;mewajibkan&rdquo;, harga yang dipatok jauh di atas harga normal. Akibatnya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim menerbitkan surat edaran (SE) perihal larangan koperasi menjual seragam sekolah hingga waktu yang tak ditentukan. Lantas, bagaimana perkembangannya? Kemarin (3/10) saat melantik 184 kepala SMA/SMK/SLB se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali mengangkat masalah tersebut. Orang nomor satu di Jatim itu kembali menegaskan bahwa koperasi sekolah masih tetap tidak diperbolehkan berjualan seragam. Sementara itu, untuk aktivitas usaha lainnya tetap bisa. &rsquo;&rsquo;Untuk sementara, tidak boleh menjual seragam sekolah. Tolong diperhatikan semuanya,&rdquo; kata Khofifah. Tokoh yang juga ketua PP Muslimat NU itu menginstruksi semua kepala sekolah untuk memantau aktivitas usaha dan pengelolaan koperasi di sekolah masing-masing. Dia menyebutkan, kebijakan didasarkan pada hasil evaluasi. Langkah tersebut juga bertujuan mengakomodasi keluhan masyarakat. &rsquo;&rsquo;Kepada semua kepala sekolah, jangan sampai persoalan koperasi sekolah tak sampai mengganggu kinerja. Prestasi pendidikan Jatim harus tetap terjaga,&rdquo; kata Khofifah. Juga, yang tidak kalah penting, gubernur perempuan pertama itu mengingatkan kepada seluruh warga sekolah memperkuat pendidikan kepribadian para siswa. Menurut Khofifah, pelantikan kepala sekolah merupakan rotasi biasa. Sebab, banyak pimpinan sekolah yang pensiun. Mereka harus dicarikan pengganti agar lembaga tetap berjalan normal. Sebagaimana diketahui, isu seputar jual beli seragam sempat jadi atensi pemprov di awal tahun ajaran baru lalu. Sejumlah sekolah kedapatan menjual dengan harga mahal. Misalnya di sebuah SMA di Tulungagung, harganya dipatok Rp 2 juta per paket. Sementara itu, DPRD Jatim juga mengaku mendapat laporan serupa dari 20 sekolah. Di bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Aries Agung Paewai menegaskan bahwa moratorium larangan koperasi sekolah berjualan seragam masih berlaku. &rdquo;Sampai ada hasil kajian menyeluruh,&rdquo; katanya.&nbsp;(hen/c12/ris)

Di awal tahun ajaran baru lalu, dunia pendidikan di Jatim heboh dengan maraknya praktik jual beli seragam oleh sekolah melalui koperasi.

Instruksi Gubernur Khofifah: Koperasi Tetap Dilarang Berjualan Seragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/komisi-e-3414899778.png" alt="CARI SOLUSI: Pimpinan dan anggota komisi E menggelar rapat dengan dispendik membahas polemik seragam mahal di gedung DPRD Jatim, Senin." width="100%">
<figcaption>CARI SOLUSI: Pimpinan dan anggota komisi E menggelar rapat dengan dispendik membahas polemik seragam mahal di gedung DPRD Jatim, Senin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Polemik seputar keluhan mahalnya harga seragam sekolah di sejumlah SMA/SMK negeri di Jatim terus bergulir. Kemarin Komisi E DPRD Jatim menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim membahas masalah tersebut. Hasilnya, pemprov dan komisi E sepakat untuk menjajaki upaya penyediaan seragam SMA/SMK negeri secara gratis untuk siswa mulai tahun depan. Dananya lewat APBD. Ada sejumlah hal seputar keluhan seragam mahal yang dibahas. Salah satunya adalah dugaan monopoli penyediaan seragam di sekolah-sekolah. Anggota Komisi E Mathur Husyairi mengungkapkan, dirinya melakukan kroscek di lapangan. Dia mendapati temuan bahwa seragam didrop oleh satu produsen untuk sekolah di berbagai wilayah. &rsquo;&rsquo;Paling besar dari Surabaya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sebenarnya, harga seragam dari produsen masih standar. Hanya, harga jual yang dipatok koperasi sekolah terhadap siswa/wali murid sangat mahal. Mathur menyebut, jenis kain seragam atasan yang dijual di sejumlah SMA/SMK di Jatim sebesar Rp 80 ribu per meter. Sementara kain bawahan Rp 100 ribu per meter. Tapi, di sekolah per tiga setel seragam dijual di atas Rp 2 juta. Dalam rapat tersebut, komisi E juga mengusulkan agar pemprov-DPRD menjajaki penyediaan seragam gratis. &rsquo;&rsquo;Dianggarkan untuk tahun depan lewat APBD,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih menyebut ada kemungkinan sekolah-sekolah itu menjual seragam dengan harga mahal karena kebutuhan. Sebab, dana dari APBD Jatim tak mampu menutup operasional dalam setahun. Karena itu, dia kurang sepakat dengan adanya moratorium. Di bagian lain, Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai menyatakan, moratorium penjualan seragam bagi semua sekolah tetap berlaku. &rdquo;Moratorium akan dicabut jika sudah ada kesepakatan perihal standar harga seragam melalui sekolah,&rdquo; katanya. Terkait dugaan monopoli, Aries kembali menegaskan bahwa dispendik sama sekali tidak pernah membuat kebijakan penyediaan seragam, apalagi menunjuk penyedia.&nbsp;(elo/c17/ris)

Polemik seputar keluhan mahalnya harga seragam sekolah di sejumlah SMA/SMK negeri di Jatim terus bergulir. DPRD Jatim dan Dispendik rapat.

Jajaki Seragam Sekolah SMA/SMK Negeri di Jatim Gratis pada Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/seragam-sekolah.jpg" alt="UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Selain seragam, pekerja juga membuat tas sekolah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Selain seragam, pekerja juga membuat tas sekolah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemprov Jatim baru saja menerbitkan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi. Setelah terbitnya kebijakan tersebut, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginstruksi tim dari dinas pendidikan (dispendik) untuk memantau seluruh sekolah. Selain memantau kemungkinan masih adanya praktik jual beli seragam, tim dispendik diminta untuk menyosialisasikan diperbolehkannya wali murid yang keberatan dengan harga seragam di sekolah yang sudah telanjur dibeli. &rsquo;&rsquo;Larangan penjualan ini harus dipatuhi seluruh sekolah. Selain itu, bagi yang telanjur membeli dan merasa keberatan, silakan dikembalikan dan koperasi sekolah wajib mengganti utuh,&rdquo; kata Khofifah, Minggu. Khofifah menegaskan bahwa upaya tersebut adalah langkah untuk memberikan kepastian kepada seluruh wali murid SMAN/SMKN/SLB se-Jatim. &rsquo;&rsquo;Sehingga aturan harus ditaati,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai mengungkapkan, tim identifikasi penjualan seragam masih terus bekerja. &rsquo;&rsquo;Selain itu, kepala cabang dispendik di seluruh wilayah Jatim mulai memantau SMA/SMK di wilayahnya terkait penjualan seragam,&rsquo;&rsquo; katanya. Hingga kemarin, setelah terbitnya moratorium, belum ada laporan mengenai siswa atau wali murid yang mengembalikan seragam atas dasar keberatan soal harga yang mereka beli di koperasi sekolah. &rsquo;&rsquo;Yang jelas, kami terus pantau. Sekolah harus mengakomodasi keberatan itu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sejak diberlakukan pada 27 Juli lalu, dispendik belum memberi kepastian sampai kapan moratorium itu berlaku. &rsquo;&rsquo;Yang jelas sampai penyamaan persepsi harga sudah dibuat,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sebagaimana diberitakan, pemprov melalui dispendik baru saja menerbitkan moratorium penjualan seragam sekolah. Untuk sementara, seluruh koperasi sekolah dilarang menjual seragam ke siswa. Kebijakan itu merupakan buntut keluhan wali murid di sejumlah sekolah terkait mahalnya harga seragam. Di bagian lain, Ketua Gerakan Pemuda Surabaya Mirza Akmal mengapresiasi langkah dispendik. Namun, dia sangsi para wali murid bakal menyampaikan keluhan mereka. Sebab, sebagian di antara mereka enggan mengungkapkan pungutan-pungutan yang terjadi karena merasa akan diancam dan dipersulit oleh guru hingga pejabat sekolahnya. &rsquo;&rsquo;Karena itu, kami berharap dispendik memperhatikan hal ini,&rsquo;&rsquo; katanya.&nbsp;(hen/elo/c12/ris) KEBIJAKAN PEMPROV TERKAIT KELUHAN TARIKAN-JUAL BELI SERAGAM&nbsp;SEKOLAH - Memberlakukan moratorium penjualan kain seragam bagi seluruh koperasi sekolah. - Mempersilakan wali murid untuk mengembalikan seragam yang telanjur dibeli. - Memfasilitasi penyusunan penentuan harga seragam yang wajar. Sumber: Diolah

Pemprov Jatim baru saja menerbitkan moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi. Khofifah meminta Dispendik memantau sekolah.

Penjualan Seragam Sekolah Dilarang, Semua Sekolah di Jatim Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220719_204621.jpg" alt="Ilustrasi seragam sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seragam sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur resmi melarang sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) seperti SMA/SMK dan SLB negeri menjual seragam dalam bentuk apapun melalui koperasi. Kebijakan itu dituangkan dalam pemberlakuan moratorium koperasi siswa berdasar Surat Edaran (SE) Nomor 420/4849/101.1/2023 tertanggal 27 Juli 2023. &rdquo;Keputusan ini diambil menindaklanjuti laporan masyarakat tentang mahalnya harga seragam SMA/SMK di Jatim,&rdquo; kata Kepala Dispendik&nbsp;Jatim Aries Agung Paewai seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, moratorium tersebut berlaku per Kamis (27/7) untuk dijadikan pedoman bagi SMA/SMK di Jatim. Selama diberlakukannya moratorium pembelian atau penjualan seragam sekolah periode tersebut, koperasi sekolah tetap beroperasi dan menyediakan berbagai kebutuhan lain. Dispendik&nbsp;Jatim melakukan kajian lebih lanjut mengenai pemahaman regulasi dan standar satuan harga untuk seragam siswa SMA/SMK dan SLB negeri di koperasi sekolah. &rdquo;Jadi masyarakat agar tidak ada keresahan lagi terkait mahalnya harga pakaian seragam sekolah yang dijual koperasi,&rdquo; ujar Aries Agung Paewai. Agar masalah serupa tidak terjadi lagi ke depan pihaknya meminta ada persamaan harga di koperasi sekolah dengan yang dijual di pasaran. Bahkan, koperasi sekolah bisa menjual lebih murah dibanding di luar. Sekaligus tidak ada paksaan untuk membeli seragam di pasaran. &rdquo;Kalau sudah ada harga yang jelas dan seragam, baru kita kembalikan ke pihak koperasi untuk melakukan usaha menjual pakaian seragam dengan harga yang sesuai harga pasar,&rdquo; ujar Aries. Dia juga mempersilakan orang tua yang keberatan dengan harga kain seragam yang mahal dan sudah telanjur membeli dari koperasi bisa mengembalikan ke koperasi sekolah, untuk diganti sesuai harga yang dibeli. Namun, jika ada sekolah yang masih menjual usai kebijakan ini turun, kepala sekolah akan diberi sanksi karena instruksi sudah dikeluarkan Dispendik Jatim ke tingkat cabang dinas untuk disampaikan ke sekolah-sekolah. Sementara itu, terkait iuran tiap bulan dan berkedok sumbangan, Aries kembali menegaskan, hal itu tidak diperbolehkan karena semua SPP SMA/SMK gratis. &rdquo;Kalau ada yang menyumbang secara sukarela yang besarnya tidak ditentukan silakan lewat komite,&rdquo; ucap Aries Agung Paewai.

Dispendik Jatim resmi melarang sekolah SMA/SMK dan SLB negeri menjual seragam dalam bentuk apapun melalui koperasi

Dispendik Jatim Resmi Larang Sekolah SMA Jual Seragam Melalui Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/seragam-smp.jpg" alt="GARAP KEMEJA: Muhammad Abid idho sedang merapikan seragam yang selesai dijahit di rumah jahit miliknya di kawasan Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GARAP KEMEJA: Muhammad Abid idho sedang merapikan seragam yang selesai dijahit di rumah jahit miliknya di kawasan Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Maraknya laporan praktik jual beli seragam di sekolah negeri yang memberatkan para siswa dan wali murid mendapat atensi serius dari Pemprov Jawa Timur (Jatim). Setelah menerjunkan tim untuk menelusuri laporan yang masuk, sebuah kebijakan baru dibuat. Kamis&nbsp;(27/7) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim menerbitkan surat edaran (SE) tentang moratorium penyediaan seragam siswa oleh koperasi sekolah. Surat bernomor 420/4849/101.1/2023 itu diberlakukan kepada seluruh SMA/SMK negeri se-Jatim. Penghentian sementara penyediaan maupun penjualan seragam oleh koperasi sekolah tersebut berlaku hingga terbitnya standar satuan harga seragam yang akan dibahas. &rdquo;Sejak SE ini berlaku, kami memperingatkan agar sekolah (maupun) koperasi untuk tidak menjual seragam. Jika ada yang masih menjual, kepala sekolah akan dikenai sanksi,&rdquo; kata Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai kemarin. Aries menjelaskan, moratorium itu berlaku untuk kegiatan penyediaan dan penjualan seragam. Koperasi sekolah tetap bisa menjalankan usahanya. Termasuk menyediakan berbagai kebutuhan siswa lainnya. Mantan Kabiro humas dan protokol itu menjelaskan, setelah terbitnya moratorium itu, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai pemahaman regulasi dan standar satuan harga untuk seragam siswa SMA/SMK dan SLB negeri di koperasi sekolah. &rdquo;Agar tidak ada keresahan lagi di masyarakat terkait mahalnya harga pakaian seragam sekolah yang dijual koperasi,&rdquo; tegasnya. Nanti, kata Aries, ditargetkan ada persamaan harga seragam di koperasi sekolah dengan yang dijual di pasaran. Bahkan, harga seragam di koperasi bisa lebih murah. &rdquo;Sekaligus (tetap) tidak ada paksaan untuk membeli seragam di pasaran,&rdquo; katanya. Jika standar satuan harga seragam sudah ditetapkan, moratorium tersebut akan dicabut. Koperasi sekolah kembali diperbolehkan menyediakan dan menjual seragam dengan harga yang sesuai harga pasar. Kebijakan moratorium koperasi sekolah menjual seragam diapresiasi Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jatim.&nbsp; &rdquo;SE ini harus disosialisasikan dan ditaati. Apabila ada sekolah yang tidak menjalankan, tentu perlu diberikan sanksi,&rdquo; ujar Kepala ORI Jatim Agus Muttaqin. Selain penghentian penjualan seragam, ORI Jatim merekomendasikan agar kepala sekolah melayani pengembalian uang bagi siswa yang telanjur membeli.&nbsp;(elo/c9/ris) POIN-POIN MORATORIUM PENJUALAN SERAGAM MELALUI KOPERASI SEKOLAH - Moratorium pembelian/penjualan seragam sekolah berlaku untuk koperasi sekolah yang ada di seluruh SMA/SMK dan SLB negeri se-Jawa Timur. - Moratorium berlaku sampai ada surat keputusan mengenai standar satuan harga seragam sekolah siswa SMA/SMK dan SLB negeri se-Jawa Timur. - Selama diberlakukannya moratorium, koperasi sekolah tetap beroperasi dan menyediakan berbagai kebutuhan lainnya. - Dispendik melakukan evaluasi dan monitoring terkait kepatuhan penerapan moratorium. Sumber: Dinas Pendidikan Jatim

Kamis (27/7), Dispendik Jatim menerbitkan surat edaran (SE) tentang moratorium penyediaan seragam siswa oleh koperasi sekolah.

Dispendik Jatim Terbitkan Moratorium Penyediaan Seragam di Koperasi Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyaknya bangku SMA-SMK negeri yang tak terisi pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 membuat Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim melakukan evaluasi. Selain bakal mengurangi jatah pagu di sekolah-sekolah yang bangkunya tak terisi, instansi itu mengevaluasi kualitas pembelajaran maupun kondisi para tenaga pendidik di sekolah-sekolah tersebut. &rsquo;&rsquo;Ada tiga evaluasi yang dilakukan dispendik terkait PPDB tahun ini,&rsquo;&rsquo; ucap Kepala UPT TIKP Dispendik Jatim Alfian kepada Jawa Pos, Selasa (11/7). Pada PPDB 2023, total ada 29.009 bangku SMA-SMK negeri yang tak terisi. Sebanyak 17.291 pagu di antaranya adalah SMK negeri. Sedangkan di jenjang SMA ada 11.718 bangku tak terisi. Mayoritas kekosongan pagu SMA-SMK terjadi di wilayah-wilayah pinggiran. Misalnya, Sumenep, Pamekasan, dan Bondowoso. Di kota-kota besar, peminatnya justru membeludak. Terkait hal itu, kata Alfian, dispendik mengevaluasi sekolah-sekolah yang pagunya tak terisi semua. Arahnya, di sekolah sepi peminat, kuota pagunya akan dikurangi. Menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah itu. Dispendik juga mengevaluasi keberadaan para tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang pagunya tak terpenuhi. &rdquo;Salah satu tujuan evaluasi ini, para guru tetap mendapat jam mengajar cukup dan bisa terpenuhi sebagai syarat sertifikasi,&rdquo; katanya.&nbsp;(elo/c7/ris)

Banyaknya bangku SMA-SMK negeri yang tak terisi pada proses PPDB 2023 membuat Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim melakukan evaluasi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dispendik jatim

Berita Terkini