<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/1000547530-2-1898352880.jpg" alt="Ilustrasi THR. (Pinterest)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR. (Pinterest).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah (Lebaran), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membuka 54 posko pengaduan THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Sigit Priyanto, menyebut pembukaan posko ini untuk mengawal kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak THR pekerjanya. "Untuk Posko THR, terdapat 38 posko di (masing-masing) kabupaten/kota dan 16 posko di tingkat provinsi, sehingga totalnya 54 posko pengaduan THR. Ada pula posko tingkat nasional yang akan dikoordinasikan," ucap Sigit, Jumat (27/2). Posko THR di setiap kabupaten/kota dikelola kepala dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta terhubung dengan posko tingkat provinsi guna menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. "Posko THR provinsi Jatim sudah siap beroperasi mulai Rabu (25/2) kemarin, sambil menunggu surat edaran resmi dari pusat (Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker)," tambahnya. Meskipun masih menunggu regulasi formal, Sigit menyebut sejumlah aduan dari buruh sudah masuk dan ditindaklanjuti. Salah satunya aduan dari pekerja PT Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap. Perusahaan makanan dan minuman di Gresik itu diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sekitar 400 pekerjanya, senelum memasuki bulan Ramadhan. Kabar ini beredar luas dan viral di media sosial. "Salah satu pengaduan yang telah masuk tahun ini berasal dari Gresik, perusahaan sektor makanan dan minuman dengan jumlah pekerja sekitar 553 orang. Terdapat indikasi rencana pengajuan PHK," ucap Sigit. Sepanjang 2025, Disnakertrans Jatim menerima total 236 pengaduan terkait THR. Sebanyak 231 kasus telah diselesaikan, sementara lima sisanya tidak dapat diproses karena alamat perusahaan tidak jelas dan berada di luar Jatim. &nbsp;

Disnakertrans Jatim buka 54 posko pengaduan THR 2026 jelang Lebaran. Pemprov awasi hak pekerja dan tindaklanjuti laporan.

Kawal Hak Pekerja, Disnakertrans Jatim Buka 54 Posko Pengaduan THR 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/PHK-Jawaposcom-4109715306.jpg" alt="Ilustrasi PHK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PHK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) turut menanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Gudang Garam yang ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto membantah isu tersebut. Ia mengatakan bahwa PT Gudang Garam menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya, bukan PHK massal, seperti narasi di media sosial. "Informasi awal dari manajemen Gudang Garam bahwa memang ada program pensiun dini. Bukan PHK. Karena pensiun dini itu ditawarkan ke pekerja," ujar Sigit dikonfirmasi awak media, Senin (8/9). Program pensiun dini yang diinisiasi PT Gudang Garam, lanjut Sigit, bukan tanpa alasan. Pabrik rokok legendaris di Kediri, Jawa Timur ini terguncang karena maraknya rokok ilegal, sementara nilai cukai semakin tinggi. "Memang keterangan dari Gudang Garam Kediri, terinfo bahwa ada dampak dari penjualan rokok ilegal dan tingginya nilai cukai. Dari situ, karyawan ditawari itu (pensiun dini)," sambungnya.&nbsp; Sigit menyebut kurang lebih ada 200 karyawan Gudang Garam yang memutuskan mengambil program Pensiun Dini. Dari jumlah tersebut, 14 karyawan di antaranya memang usia menjelang pensiun, selebihnya masih produktif. "Yang mengajukan 200-an pekerja. Mereka sudah dapat hak-haknya di atas peraturan perundang-undangan," tukas Sigit. Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan kabar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal di PT Gudang Garam, pabrik rokok legendaris di Jawa Timur. Momen karyawan berpamitan pun tersebar luas di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @inijawatimur. Akun dengan 421 ribu pengikut itu mengunggah ulang konten video yang dibagikan karyawan Gudang Garam, akun TIkTok @adion._87. "Dunia kerja sedang tidak baik baik saja. 14 tahun sudah perjalanan bersama PT Gudang Garam. Bukan hal yang mudah menerima keputusan PHK ini," tulis dalam caption, dikutip Sabtu (6/9). Dalam video berdurasi 1 menit 18 detik, tampak para karyawan berbaris rapi dan saling berjabat tangan. Wajah mereka lesu. Beberapa dari mereka bahkan menyeka air mata saat berpamitan. "Sepurane sing akeh, sehat-sehat, ya," ucap seorang karyawan laki-laki tinggi berseragam merah-biru, sambil berpamitan dan memeluk temannya. Wajahnya tersenyum, namun nada getirnya tak bisa disembunyikan.

Disnakertrans Jatim menjelaskan bahwa PT Gudang Garam menawarkan program pensiun dini untuk karyawan, bukan PHK massal.

Disnakertrans Jatim: Gudang Garam Tawarkan Pensiun Dini, Bukan PHK Massal, Ada 200 Karyawan Mengajukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/UPAH-MINIMUM-kab-kota-560x413-1.jpg" alt="UMK. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMK. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jika tidak ada perubahan, besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 38 daerah di Jawa Timur (Jatim) dijadwalkan bakal diumumkan hari ini (30/11). Hingga tadi malam (29/11), rapat pembahasan UMK masih berlangsung. Dewan Pengupahan (DP) Jatim menyelesaikan pembahasan penentuan besaran UMK antardaerah sebelum disetorkan kepada gubernur. Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Wahzani Syukri Setyawan mengatakan bahwa seluruh usulan UMK kabupaten/kota sudah dicek. Dari 38 kabupaten/kota, ada sekitar 30 persen usulan yang dibahas ulang. &rdquo;Ada yang kenaikannya terlalu ekstrem dan tidak sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023. Ada juga yang kenaikannya terlalu kecil,&rdquo; ujarnya. Wahzani menjelaskan bahwa proses penyusunan UMK sebenarnya tidak hanya mempertimbangkan peraturan. Tapi juga kebutuhan pekerja. Sebab, pengeluaran pekerja di wilayah ring I (Surabaya Raya dan Gerbangkertosusila) serta non-ring I berbeda. Sehingga ada potensi kenaikan UMK di wilayah ring I lebih besar. Terkait sikap dari semua unsur di DP (baik pengusaha, pekerja, maupun pemerintah), Wahzani mengakui, masih ada perbedaan pendapat soal besaran kenaikan UMK. &rdquo;Hal ini wajar. Yang penting, semuanya mematuhi hasil keputusan nanti,&rdquo; tuturnya. Lantas, berapa besaran UMK di semua daerah di Jatim? Wahzani kembali menegaskan bahwa keputusannya akan diumumkan gubernur. &rdquo;Nanti usulan dari DP akan disampaikan ke gubernur dan akan dievaluasi sebelum ditetapkan,&rdquo; terangnya. Namun, dari informasi yang dihimpun Jawa Pos, dipastikan persentase kenaikan UMK di semua daerah di bawah kenaikan UMP sebesar 6,13 persen. Jika dinominalkan, kenaikan tertinggi mencapai Rp 200 ribu, yakni untuk UMK Surabaya. (hen/c9/ris) DARI PEMBAHASAN UMK SE-JATIM DI DEWAN PENGUPAHAN 30 persen usulan UMK dari 38 kabupaten/kota di Jatim dibahas ulang karena: - Kenaikannya di atas kenaikan UMP. -&nbsp;Kenaikannya terlalu rendah. -&nbsp;DP Jatim memasukkan parameter pemenuhan pengeluaran rutin pekerja berbasis kondisi wilayah masing-masing. -&nbsp;Seluruh unsur di DP masih tetap berbeda pendapat soal besaran UMK. Sumber: Diolah

Jika tidak ada perubahan, besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 38 daerah di Jawa Timur (Jatim) dijadwalkan bakal diumumkan hari ini

Kenaikan Tertinggi UMK di Jatim Rp 200 Ribu, Kebutuhan Pekerja di Ring I Jadi Pertimbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Meski Lebaran telah memasuki hari ke-10, belum semua pekerja di wilayah Jatim menerima haknya berupa tunjangan hari raya (THR). Hal itu terlihat dari rekapitulasi pengaduan yang diterima posko THR Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim dan disnaker kabupaten/kota. Total ada 112 aduan terkait THR yang masuk. Persoalan yang diadukan beragam. Mulai aduan THR yang tidak dibayarkan perusahaan hingga persoalan pembayaran THR yang tidak sesuai dengan regulasi. Dari seluruh laporan itu, tercatat baru 29 laporan saja yang telah ditindaklanjuti. Sementara itu, 83 pengaduan lainnya masih proses penyelesaian. &rsquo;&rsquo;Proses penyelesaian dilakukan sejak sebelum Lebaran. Saat ini kami melanjutkan penanganan semua pengaduan itu,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo. Dia menjelaskan, dalam penanganan pengaduan itu, semua pihak diundang. Bukan hanya pengusaha, melainkan juga para pekerja. Mereka semua diklarifikasi. &rdquo;Soal penyelesaian, kami juga berkoordinasi dengan (disnaker, Red) kabupaten/kota,&rsquo;&rsquo; tambah Himawan. Hingga saat ini, diperkirakan ribuan pekerja di Jatim belum menerima THR. Posko THR LBH Surabaya mencatat ada 20 perusahaan di Jatim yang dilaporkan pekerjanya terkait urusan tunjangan itu. Perusahaan yang dilaporkan berada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Sebanyak 2.035 pekerja belum menerima hak mereka. &rsquo;&rsquo;Dari laporan ini, 16 perusahaan belum memberikan penjelasan pemberian THR,&rsquo;&rsquo; ucap Koordinator Posko THR LBH Surabaya Dimas Prasetyo kemarin. Sementara itu, tiga perusahaan setelah dilaporkan memberikan THR. Meski tidak penuh. Sedangkan satu perusahaan telah berjanji bakal memberikan THR pada Desember mendatang. LBH Surabaya menyoroti tidak adanya sanksi secara tegas dari pemerintah kepada perusahaan yang mengabaikan kewajibannya membayar tunjangan. Sebab, kasus tidak dibayarkannya THR oleh perusahaan berlaku berulang. Bahkan, ada perusahaan yang tahun lalu tidak memberikan THR, kini kembali mengulanginya.&nbsp;(hen/elo/c12/ris) REKAPITULASI PENGADUAN THR DI JATIM - Jumlah pengaduan : 112 laporan - Sebaran pengaduan : 19 kabupaten/kota - Yang sudah ditindaklanjuti : 29 laporan - Yang masih diproses : 83 laporan

Meski Lebaran telah memasuki hari ke-10, belum semua pekerja di wilayah Jatim menerima haknya berupa tunjangan hari raya (THR).

Ada 112 Aduan, 83 Masih Diproses, Total Lebih dari 2 Ribu Pekerja di Jatim Belum Terima THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/iindex.jpg" alt="Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi yang digelar UPT BLK Disnakertrans Jatim di Kantor UPT BLK Surabaya, Selasa (14/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah Indar Parawansa membuka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi yang digelar UPT BLK Disnakertrans Jatim di Kantor UPT BLK Surabaya, Selasa (14/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi yang digelar UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur di Kantor UPT BLK Surabaya, Selasa (14/3).  Kick Off pelatihan ditandai dengan penekanan serine dan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang oleh Gubernur Khofifah didampingi Kepala Disnakertrans Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo.  Tercatat 370 orang peserta hadir secara luring dan 320 orang secara daring, berasal dari 16 UPT BLK di berbagai daerah di Jawa Timur. Terdapat total sebanyak 569 paket pelatihan yang disediakan setiap UPT BLK. Dengan rincian, pelatihan institusional 346 paket, pelatihan mutu 210 paket, dan pelatihan CPMI 13 paket.  Gubernur Khofifah berharap pelatihan itu bisa memberi, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja, pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan tiap peserta. Gubernur juga berpesan agar para peserta selalu membangun rasa persaudaraan dan kekompakan dalam tim kerja yang solid.  ”Saya berpesan bagi kita semua, untuk tetap guyub rukun, bangun persatuan persaudaraan secara substantif. Mari bangun seduluran lahir batin agar terwujud suasana yang aman dan kondusif dalam dunia kerja dan dunia industri di Jawa Timur,” ungkap Khofifah.  Lebih lanjut disampaikan Khofifah, seluruh peserta pelatihan diharapkan bisa terus menjaga semangat dan optimisme yang berseiring dengan produktivitas.  ”Prasangka yang baik dan produktif tolong terus dibangun di dalam optimisme kita. Selalu positif thinking, Allah akan menurunkan yang positif dan produktif bagi kita semua,” pesan Khofifah.  Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo melaporkan, maksud kegiatan itu yakni memberikan dukungan dan penguatan kepada seluruh 16 UPT BLK Disnaker kepada seluruh peserta pelatihan di BLK. Sehingga, dapat mengembangkan kompetensi serta produktivitas keunggulan ekonomi.  Himawan menyebut, BLK Surabaya itu merupakan salah satu BLK Tipe A yang dimiliki Pemprov Jatim dari total BLK yang dimiliki sebanyak 16 BLK. ”Kami juga melaporkan bahwa kick off ini dalam sejarah dilaksanakan UPT BLK Surabaya yang merupakan BLK Tipe  A selain BLK Singosari dan BLK Wonojati dari 16 BLK miliki Pemprov Jatim,” ucap Himawan.  Pelatihan itu menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Sekaligus kompetensi yang tidak kalah penting soft skill yaitu terkait attitude dan sikap kerja.  Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Disnaker Provinsi Jatim bersama Bank Jatim terkait pemagangan serta Disnaker Provinsi Jatim bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait Perlindungan Jaminan Sosial bagi Peserta Pelatihan.

Gubernur Jatim Buka Kick Off Pelatihan Berbasis Kompetensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/himawan-estu-bagijo.jpg" alt="Himawan Estu Bagijo. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Himawan Estu Bagijo. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski sudah ditetapkan pemprov, kepastian berapa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jatim masih diwarnai tanda tanya. Pemicunya, semua unsur yang terlibat dalam pembahasan upah belum bersepakat.  Kalangan pengusaha masih tetap meminta agar formula penetapan UMP menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan yang kenaikannya diperkirakan Rp 100 ribu.  Sementara itu, pekerja tetap minta kenaikan UMP 13 persen. Nah, pemprov menggunakan acuan baru dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berupa kenaikan UMP maksimal 10 persen.  Hal itu terlihat ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim kembali menggelar pertemuan dengan perwakilan pekerja dan pengusaha terkait lanjutan penetapan UMP. ”Tujuannya, berembuk kembali mengenai penetapan upah di tahun depan. Tapi, pekerja dan pengusaha belum satu suara,’’ ujar Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo.  Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, perwakilan pekerja maupun pengusaha tetap pada usulan awal. Acuan regulasinya berbeda-beda. Pekerja minta formula kenaikan UMP memakai PP 78/2015 tentang Pengupahan. Pengusaha meminta yang dipakai adalah formula sesuai PP 36/2021.  Sementara itu, formula baru dari Kemenaker ternyata tidak disepakati kedua pihak. Padahal, kebijakan anyar tersebut diproyeksikan bisa menjadi jalan tengah.  Di sisi lain, tuntutan pengusaha maupun pekerja juga memiliki efek masing-masing. Jika mengakomodasi tuntutan pekerja, kenaikan UMP 13 persen akan sangat sulit dijangkau pengusaha.  Jika menggunakan usulan pengusaha, nanti ada beberapa kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan upah tahun depan. Sebab, nominalnya sudah berada di batas atas. ”Dan jika tidak ada kenaikan sama sekali juga tidak mungkin,’’ paparnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Apindo Jatim Jhonson Simanjuntak belum bersedia memberikan pernyataan terkait hasil pertemuan kemarin. ’’Kalau soal hasil pertemuan tadi bisa tanya ke pak kepala dinas,’’ katanya.  Sebelumnya, pemprov telah menetapkan besaran UMP 2023. Hanya, instansi tersebut belum membuka besaran perinciannya. Pengumuman resminya baru Senin (28/11) mendatang, sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Instansi itu hanya menyebut formula penetapan UMP tahun depan memakai formula baru dari Kemenaker yang menetapkan kenaikan maksimal adalah 10 persen.

Pengusaha dan Pekerja Sulit Satu Suara, UMP 2023 Masih Picu Perdebatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bursa-kerja-jepang.jpg" alt="DILUNCURKAN: Peluncuran Japan Training Center (JTC) Jatim di Surabaya pada akhir pekan lalu dimeriahkan dengan sajian seni dari Jatim dan Jepang. (Edi Susilo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DILUNCURKAN: Peluncuran Japan Training Center (JTC) Jatim di Surabaya pada akhir pekan lalu dimeriahkan dengan sajian seni dari Jatim dan Jepang. (Edi Susilo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peluang kerja di Jepang saat ini cukup besar. Ada 345 ribu lowongan kerja yang tengah dibuka. Peluang tersebut diseriusi oleh Pemprov Jatim.  Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) resmi membuka Japan Training Center (JTC) Jatim. Sebuah wadah pelatihan berbahasa Jepang dan skill bagi calon tenaga kerja yang bakal berangkat ke Negeri Sakura.  Dalam pengoperasian JTC, disnakertrans bekerja sama dengan sebuah perusahaan di bidang jasa penempatan kerja di Jepang. ”Melalui JTC, tenaga kerja Jatim mampu mendapatkan peluang bekerja dengan kompetensi yang jelas,’’ ujar Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo saat launching JTC di Surabaya akhir pekan lalu.  Dia menjelaskan, saat ini ada 345 ribu lowongan kerja di 14 sektor yang dibuka di Jepang. Mulai pertukangan, listrik, industri mesin, home keeper, hingga perawat. Khusus lowongan terakhir, peluangnya sangat tinggi. ”Tentunya, peminat lowongan ini harus memiliki skill. Karena itu, kami mewadahi mereka yang ingin berangkat ini lewat program specified skilled worker (SSW),” ujarnya.  Saat ini sudah ada 50 calon pekerja yang dilatih. Mereka yang layak dan siap akan diberangkatkan kerja ke Jepang. ”Kami target paling tidak nanti selama setahun bisa berangkatkan 100 sampai 200 pekerja,’’ tuturnya.  Sementara itu, Konsul Jenderal (Konjen) Jepang di Surabaya Takeyama Kenichi mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan training center. Sebab, di Jepang syarat bekerja ada dua. Yakni, bahasa dan keterampilan.  ”Saya rasa kalau keterampilan, Indonesia sudah cukup. Yang kurang biasanya bahasa. Jadi, fasilitas ini sangatlah membantu,’’ paparnya.

Akses 345 Ribu Lowongan di Jepang lewat Japan Training Center Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PMI-Deportasi.jpg" alt="JERA: Para PMI yang dideportasi dari Malaysia tiba di UPT P2TK Disnakertrans Jatim. Mereka lantas diantarkan ke kediaman masing-masing.JERA: Para PMI yang dideportasi dari Malaysia tiba di UPT P2TK Disnakertrans Jatim. Mereka lantas diantarkan ke kediaman" width="100%">
<figcaption>JERA: Para PMI yang dideportasi dari Malaysia tiba di UPT P2TK Disnakertrans Jatim. Mereka lantas diantarkan ke kediaman masing-masing.JERA: Para PMI yang dideportasi dari Malaysia tiba di UPT P2TK Disnakertrans Jatim. Mereka lantas diantarkan ke kediaman</figcaption>
</figure>Masih banyak yang menganggap bekerja di luar negeri bakal mendatangkan kesuksesan. Tak sedikit yang nekat berangkat lewat jalur ilegal. Namun, yang mereka dapat adalah kisah pilu. Itulah yang dirasakan puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jatim yang dideportasi pada Rabu (10/8).  EDI SUSILO, Surabaya  ---  ARIF Affandi tampak semringah meski dirinya masih ngantuk setelah perjalanan panjang 14 jam dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan bus. Lelaki 47 tahun itu baru saja kembali ke tanah air. Setelah menjalani hukuman kurungan di penjara Imigrasi Malaysia.  Arif adalah satu di antara 50 PMI ilegal asal Jatim yang dideportasi. Setelah sempat menjalani pemeriksaan di satgas PMI pusat di Jakarta, dia dan rekan-rekannya dibawa ke UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Jatim di Surabaya. Sebelum akhirnya diantar pulang ke tempat tinggal masing-masing.  Arif tertangkap pihak imigrasi saat bekerja sebagai pemetik bunga di Taman Putra, Sungai Bulu, Malaysia. Tak punya dokumen resmi, dia pun harus menjalani kurungan penjara selama setahun dua bulan. ’’Sudah nggak mau balik lagi. Kapok,’’ tuturnya saat ditemui Jawa Pos di UPT P2TK Disnakertrans Jatim pada Rabu (10/8).  Pria asal Surabaya itu mengaku trauma saat berada di penjara imigrasi. Memang, tidak ada kekerasan fisik yang dialaminya selama di penjara. Namun, menu rutin ikan rebus dan bentakan petugas jika melakukan kesalahan membuatnya kapok.  Arif berangkat ke Malaysia tiga tahun lalu. Dia menyusul sang istri yang lebih dulu bekerja di sana sebagai asisten rumah tangga (ART). Lantaran tak punya pekerjaan tetap, dia pun menyanggupi. Bermodal Rp 6 juta, dia berangkat menggunakan jasa agen dari Batam menuju negeri jiran dengan menggunakan kapal.  Alih-alih mendapat gaji besar, di sana upah yang diterimanya jauh di bawah upah minimum di Surabaya. Bekerja mulai pukul 08.00 hingga 18.00, Arif hanya mendapat upah sekitar Rp 3 juta per bulan.  Kondisi itulah yang membuatnya sempat cekcok dengan sang istri. Namun, karena telanjur basah, dia tetap bertahan selama satu setengah tahun. Sebelum akhirnya tertangkap petugas Imigrasi Malaysia.  Pengalaman berbeda diungkapkan Junianto, 40. Lelaki yang tinggal di Sedati, Sidoarjo, itu justru mendatangi KBRI Malaysia di Kuala Lumpur agar ditampung dan dipulangkan.  Itu semua dilakukan setelah dirinya baru menjajal kerja di Malaysia selama delapan hari. Saat bekerja di pabrik perabotan rumah, dia muntah-muntah. Badannya lemas dan tidak bisa bekerja. Saat itu dia ingin berobat ke rumah sakit.  Namun, pengobatannya ditolak karena tidak mempunyai izin sebagai pekerja di Malaysia. ’’Ditolak karena saya tidak punya permit. Tanpa itu, saya harus bayar biaya perawatan sendiri,’’ papar mantan sopir taksi itu.  Lantaran tak punya uang dan kondisi kesehatannya memburuk, Junianto memutuskan kabur dari pabrik tempatnya bekerja. Tujuannya satu, menuju ke KBRI agar bisa dipulangkan.  Karena tak punya ongkos, Junianto harus berjalan kaki dari Johor ke Kuala Lumpur. Perjalanan itu ditempuhnya selama sembilan hari. Selama perjalanan, dia hanya mengandalkan bantuan dari pekerja Indonesia di Malaysia yang ditemui di jalanan. ’’Termasuk kursi roda ini,’’ paparnya.  Saat ditemui Jawa Pos, kaki kanannya belum sembuh betul. Junianto belum bisa berjalan normal. Setelah pulang nanti, dia mengaku hanya ingin diurut supaya bisa berjalan normal kembali.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo yang mengawal pemulangan puluhan PMI itu berharap kisah-kisah pilu itu bisa menjadi pelajaran bersama. ’’Bahwa menjadi pekerja di luar negeri harus mempunyai izin dan surat lengkap. Agar kejadian seperti yang mereka alami tidak terjadi pada tetangga atau sanak saudara,’’ katanya.

Sembilan Hari Jalan Kaki Hanya untuk Serahkan Diri ke KBRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ILD-Jatim.jpg" alt="BERSAMA-SAMA: Didampingi seorang penyandang disabilitas, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo meresmikan ULD. (Edi Susilo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERSAMA-SAMA: Didampingi seorang penyandang disabilitas, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo meresmikan ULD. (Edi Susilo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses bagi kaum difabel untuk bisa mendapat lapangan kerja maupun berusaha kini makin terbuka. Pemprov Jatim mulai mengoperasikan unit layanan disabilitas (ULD).  Tak hanya itu, aturan pemerintah pusat tentang kewajiban penyediaan lapangan kerja bagi para difabel sudah berlaku di Jatim. Karena itu pula, pemprov membuat kebijakan khusus bagi perusahaan yang peduli kepada penyandang disabilitas.  Selasa, ULD yang ditempatkan di kantor Disnakertrans Jatim itu resmi dioperasikan. Lewat unit tersebut, para difabel difasilitasi untuk memperoleh lapangan kerja serta pengembangan skill.  ’’Unit ini melayani berbagai kebutuhan difabel. Seperti penempatan kerja, pelatihan dan pemberdayaan, hingga membantu dalam hubungan industrial,” kata Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo.  Selain itu, ULD ikut memantau penerapan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Dalam aturan itu, terdapat regulasi tentang kewajiban perusahaan/institusi untuk memberikan akses lapangan kerja bagi para difabel. Instansi pemerintah/BUMN harus menampung difabel minimal 2 persen dari seluruh tenaga kerja. Sementara itu, sektor swasta minimal menampung 1 persen.  Pemprov juga memberlakukan kebijakan khusus di sektor tersebut. Yakni, perusahaan/unit usaha yang bersedia menampung para difabel bakal mendapatkan penghargaan plus kemudahan pengurusan perizinan.  Sejauh ini, pemberlakuan kebijakan tersebut mulai mendapat respons positif. Kemarin dua perusahaan di Surabaya sudah menyiapkan slot khusus bagi para penyandang tunadaksa ringan hingga rungu. Ada pula yang menampung hampir semua ketunaan. ’’Mereka ini nantinya ditempatkan di operasional produksi,’’ lanjutnya.  Selain itu, di Jatim sejumlah perusahaan di sembilan kabupaten/kota sudah memberlakukan kebijakan serupa dengan kuota yang bervariatif.  Sementara itu, Ketua Komunitas Difabel Motorcycle Indonesia (DMI) Syakur mendukung penuh langkah Disnaker Jatim untuk kembali menggerakkan aturan wajib mempekerjakan para difabel. ’’Untuk itu, sosialisasi (aturan ini, Red) perlu digencarkan,’’ jelasnya.

Pelaku Industri di Jawa Timur Kini Wajib Tampung Kaum Difabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PMI-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jatim yang pulang kampung cukup banyak. Hingga akhir tahun 2021, ada 37.797 pahlawan devisa yang sudah kembali ke kampung asalnya.  Jumlah itu masih berpotensi akan bertambah. Mengingat kepulangan para pekerja migran terus berlangsung. Situasi tersebut berpotensi memicu masalah baru, yakni penambahan pengangguran.  Faktor penyebabnya beragam. Mulai ketidakmampuan mengelola keuangan hingga kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan. Situasi itu kini menjadi salah satu atensi Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.  Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Jatim Purwanti Utami menjelaskan, saat ini pihaknya sudah menggulirkan program untuk mengantisipasi potensi lonjakan pengangguran akibat kepulangan para PMI. ”Salah satunya berupa bimtek (bimbingan teknis) tentang cara pengelolaan keuangan para PMI yang baru pulang,” katanya.  Bimbingan tersebut, terang Purwanti, tidak lepas dari banyaknya PMI yang tak mampu mengelola penghasilan mereka. ”Buat beli rumah, mobil, dan benda lain yang tak bisa diputar. Akibatnya, uang mereka habis,” ujarnya.  Sejauh ini program itu menunjukkan hasil positif. Di sejumlah daerah kantong PMI, mereka kini mengalami kemajuan. Karena mampu memutar pendapatan. Seperti di wilayah Malang, Blitar, dan Tulungagung.  Selain itu, disnakertrans menggulirkan program untuk PMI bermasalah alias nonprosedural. Berupa pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK). ”Tapi, untuk ini memang disnakertrans tak bisa jalan sendiri. Butuh koordinasi dengan banyak OPD dan perangkat daerah,” jelasnya.  Saat ini disnakertrans juga punya PR lain soal meminimalkan PMI ilegal. Sebab, potensi keberangkatan pekerja ke luar negeri lewat jalur tak resmi sangat tinggi. ”Utamanya dalam tahun-tahun ini,” ucapnya.  Kenapa? Penyebabnya, sejumlah negara yang jadi langganan jujukan para PMI asal Jatim tengah memberlakukan moratorium. Di sisi lain, kebutuhan PMI di negara tersebut masih tinggi. ”Sehingga potensi keberangkatan PMI lewat jalur tak resmi sangat tinggi,” katanya.  Jika tidak diantisipasi, ada banyak dampak negatif. Sebab, risiko bagi para PMI sangat tinggi. Selain minim perlindungan, kerap kali upah yang mereka peroleh tidak layak.

Setelah Kepulangan PMI Jatim, Pengangguran Baru Potensial Bertambah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disnakertrans jatim

Berita Terkini