<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/Satpam-dipecat-740394351.jpg" alt="Satpam pabrik dipecat." width="100%">
<figcaption>Satpam pabrik dipecat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik kembali menerima aduan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan. Seorang karyawan pabrik di Jalan Veteran tiba-tiba dipecat tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Win Supriyanto sudah bekerja sejak 2017 silam sebagai satpam di PT Graha Makmur Cipta Pratama (GMCP). Selama ini dirinya juga tidak tahu menahu statusnya sebagai karyawan. Apakah karyawan kontrak atau sudah tetap. Sebab, setiap kali tanda tangan perjanjian kerja, dirinya tak pernah mendapatkan salinannya. &ldquo;30 Juni kontrak terakhir, saya dipanggil HRD. Langsung dikasih tahu tidak diperpanjang dan disuruh tanda tangan tanpa ada pemberitahuan dan tanpa alasan,&rdquo; ucapnya. Alasan dirinya tidak mau menandatangani surat tersebut karena Supriyanto hanya diberi pesangon satu kali gaji. &ldquo;Saya didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 lalu, BPJS Kesehatan 2023,&rdquo; katanya. Kini, dirinya sudah mengirimkan somasi kepada pihak perusahaan. Di mana dirinya menuntut haknya yang sudah bekerja sejak 2017 silam.&nbsp;Pihak PT GMCP Zulis Saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut pun belum memberikan respons. Terpisah, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnaker Gresik, Utut Adianto Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa aduan dari Win Supriyanto telah masuk ke Disnaker. Saat ini laporan tersebut sedang diproses. Pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. &ldquo;Akan kami panggil pelapor dan terlapor. Mungkin pekan depan,&rdquo; ujarnya. (son)

Dinas Tenaga Kerja Gresik menerima aduan pemecatan karyawan tanpa pemberitahuan. Pengadu itu adalah Win Supriyanto.

Satpam Pabrik Dipecat Sepihak, Win Supriyanto Mengadu ke Disnaker Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ULD-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkab Gresik terus berupaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Salah satunya dengan rutin melaksanakan pelatihan. Tidak hanya warga biasa yang mendapat fasilitas pelatihan. Para difabel juga mendapat hak serupa. Bahkan, kini disediakan unit layanan disabilitas (ULD) agar mereka bisa bekerja.  Jumat (9/12) pagi, Bupati Fandi Akhmad Yani melaunching ULD tersebut di Kantor Pemkab Gresik. ’’Dengan fasilitas ULD ini, para penyandang disabilitas di Gresik juga mendapatkan kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan di Gresik,” ucap Yani.  Apalagi, sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, kemudian diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2022, disebutkan setiap perusahaan diwajibkan mempekerjakan karyawan difabel minimal 1 persen. Saat ini, sudah ada 22 instansi yang mempekerjakan karyawan disabilitas.  Di awal 2023 mendatang, lanjut dia, ada tambahan 21 perusahaan yang juga akan menerima karyawan dari penyandang disabilitas. “Tentunya kami ajak OPD di Gresik ini untuk bersama mensosialisasikan. Ini hanya dibutuhkan komitmen untuk memfasilitasi disabilitas,” imbuh alumnus Unair itu.  Selain itu, Pemkab Gresik juga menjalin sinergisitas dengan sekolah luar biasa (SLB). Ada sebanyak tujuh sekolah yang diajak kerja sama. “Sebetulnya, di sekolah juga tentu sudah dibekali kesiapan kerja. Namun, di ULD ini kami poles lagi. Nantinya juga mendapat sertifikat sehingga benar-benar layak untuk bekerja,” jelasnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik Andhy Hendro Wijaya mengatakan, saat ini sudah ada 46 warga difabel yang sudah bekerja. Mereka tersebar di 22 instansi tersebut. Baik instansi pemerintahan, BUMD maupun perusahaan swasta.  Andhy menjelaskan, para penyandang disabilitas dilakukan pelatihan dan pengembangan minat. Mereka mendapat pelatihan langsung dari ahlinya. Ada beberapa bidang pekerjaan yang bisa ditempuh. Di antaranya, perkebunan, office boy, hingga cleaning service. “Saat ini, ada 154 alumni SLB yang belum mendapat pekerjaan. Nah, mereka ini sasaran kami agar segera mendapat pekerjaan,” ujarnya.  Menurut Andhy, fungsi ULD pada prinsipnya mempertemukan pemberi kerja, pencari kerja, dan pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah bisa menawarkan pekerjaan kepada perusahaan atau perusahaan bisa mencari pekerja melalui ULD ini.  ’’Yang jelas kami berharap dengan fasilitas ULD ini, semakin banyak perusahaan yang merangkul mereka untuk menjadi bagian dari pekerja,” pungkasnya.

Gresik Launching ULD, Beri Kesempatan Sama Warga Difabel Dapat Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BLK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja lokal di Gresik, sejauh ini masih tergolong rendah. Untuk meningkatkan angka angkatan kerja, Dinas Tenaga Kerja Pemkab Gresik berencana melakukan rehabilitasi gedung balai latihan kerja (BLK). Selama ini, gedung itu mati suri.  Gedung BLK berada di Jalan Proklamasi. Bangunan satu lantai tersebut memang tidak terlihat dari jalan raya. Lokasinya masuk ke dalam gang. Belum lagi kondisi gedung di beberapa bagian terdapat kerusakan. Sebagaimana kaca pecah. Itu membuat gedung tersebut dalam beberapa tahun terakhir tidak dimanfaatkan.  Pada tahun anggaran 2023, disnaker sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 juta. Melalui penunjukan langsung (PL), rehabilitasi itu akan dikerjakan tahun depan. ’’Anggarannya tidak banyak, hanya untuk memperbaiki agar bisa dimanfaatkan,’’ ucap Kepala Disnaker Pemkab Gresik Andhy Hendro Wijaya.  Nanti setelah diperbaiki, lanjut dia, gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelatihan kerja. Tujuannya, menunjang skill bekerja masyarakat Gresik yang masih menganggur. ’’Bisa juga nanti bekerja sama dengan Rumah Vokasi Kamar Dagang dan Industri atau sekolah SMK di Gresik,’’ imbuhnya.  Sebab, pada 2023, Pemkab Gresik juga membuka banyak pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran. Selama ini, peminat pelatihan kerja di disnaker cukup tinggi.  Andhy menyebutkan, untuk 2022 ini, terdapat 10 pelatihan dengan masing-masing 20 peserta setiap pelatihan. Nanti, pada 2023, program pelatihan kerja itu ada 12 kali dengan total 240 kuota. ’’Bisa dimanfaatkan masyarakat. Syaratnya mudah, tapi harus ber-KTP Gresik,’’ pungkasnya.  Untuk diketahui, angka pengangguran di Gresik terbilang masih cukup tinggi.  Bahkan, berdasar survei BPS, masuk 10 tertinggi di Jatim. Pada 2021, angkanya masih mencapai 8 persen. Tahun ini menjadi 7,84 persen atau ada penurunan hanya 0,16 persen.

Angka Pengangguran Tinggi, Gedung BLK Gresik Masih Mati Suri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DEMO-UMK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kepastian apakah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik pada 2023 bakal naik atau tetap, hingga kini masih gelap. Pertemuan antara perwakilan pengusaha, pekerja, dan pemkab belum dilakukan. Masing-masing unsur itu baru melakukan rapat internal.  Rencananya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik baru akan mengadakan pertemuan bersama membahas UMK itu selama tiga hari. Yakni, pada 20-22 November mendatang. “Karena tidak cukup satu hari, jadi kami jadwalkan pertemuan itu tiga hari,” kata Kepala Disnaker Pemkab Gresik Andhy Hendro Wijaya, Senin (14/11).  Andhy mengatakan, pihaknya belum bisa memperkirakan berapa UMK pada 2023 mendatang. Yang jelas, penghitungan UMK itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.  Kendati begitu, Disnaker tetap akan memformulasikan bersama dengan Dewan Pengupahan. “Di situ kan ada unsur pekerja, pengusaha, pemerintah hingga akademisi. Jadi, dibahas sebelum akhirnya diusulkan ke gubernur,” imbuhnya.  Dalam regulasi tersebut, penentuan UMK tidak lagi menggunakan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah bersangkutan. Beberapa acuannya antara lain pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi.  Sesuai jadwal, usulan UMK dari kabupaten/kota harus sudah masuk ke Pemprov Jatim pada 22 November. Lalu, pada 30 November, akan disahkan oleh gubernur. “Jadi, kami (kabupaten/kota, Red) hanya mengusulkan saja. Yang memutuskan provinsi pada akhir bulan ini,” tegas Andhy.  Sementara itu, salah seorang perwakilan pekerja Imam Syaifuddin mengatakan, dari unsur pekerja telah melakukan pembahasan tentang UMK Gresik pada 2023. Besaran usul kenaikan itu berkisar 10-13 persen dari UMK 2022. “Kami akan mengusulkan sebesar itu untuk UMK Gresik,” ungkapnya.  Untuk diketahui, UMK Gresik pada 2022 ini sebesar Rp 4.372.030,51. Nominal itu merupakan tertinggi kedua di Jatim di bawah Surabaya. Jika nanti naik 10-13 persen sesuai usulan dari pekerja, maka kenaikan UMK Gresik sebesar Rp 437.203 sampai Rp 568.363. Namun, kepastiannya tentu masih harus menunggu sidang dewan pengupahan dan keputusan gubernur.  Yang jelas, dalam beberapa tahun terakhir, angka kenaikan UMK Gresik terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada 2018 sebesar Rp 3.580.370,64, Rp 3.867.874,40 (2019), Rp 4.197.030,51 (2020), dan Rp 4.297.030.51 (2021), dan pada 2022 ini mencapai Rp 4.372.030,51.

Perkiraan Besaran Upah Minimum Kabupaten Gresik pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/SAINIYAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Salah seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang dideportasi pemerintah Malaysia, akhirnya kini bisa bernafas lega. Senin (18/7) malam, perempuan bernama Sainiyah, 48, itu diserahterimakan Kementerian Tenaga Kerja kepada Pemkab Gresik.  Setelah itu, Bupati Fandi Akhmad Yani menyerahkan Sainiyah kepada pihak keluarga. Suasana haru pecah ketika Sainiyah bertemu bupati, Turut mendampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Andhy Hendro Wijaya, kepala desa Gelam, Tambak, Bawean, dan Nur Rahman, kakak Sainiyah yang sudah 24 tahun tidak bertemu.  Betapa tidak, sejak Desember lalu, Sainiyah alias Nur Hayati tersebut ditangkap penegak hukum Malaysia. Selama lima bulan, dia berada di dalam kurungan. Tidak ada alat komunikasi sehingga hilang kontak dengan keluarga.  Memiliki riwayat gula, kesehatannya selama ditahan itu drop. Diabetesnya kambuh. ’’Waktu itu sampai lemas tidak bisa jalan, harus pakai kursi roda,’’ kata Sainiyah lirih di ruang kantor disnaker.  Selama lima bulan, Sainiyah menghabiskan waktu di dalam kurungan di negeri jiran. Barulah, dia ditangani Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Sainiyah kemudian dipulangkan ke Indonesia. Pada Mei lalu, Sainiyah harus menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran. Dia sempat dinyatakan positif Covid-19 saat itu.  Sebulan berada di Kemayoran, Jakarta, Sainiyah akhirnya bisa dijemput Pemkab Gresik. Disnaker mengirimkan surat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Akhirnya, pada Senin (18/7), Sainiyah diantar tim Kemenaker ke Gresik.  Sainiyah berangkat ke Malaysia pada 1995. Kemudian, dia dideportasi. Pada 1998, Sainiyah kembali berangkat ke Malaysia dengan menggunakan nama Nur Hayati sampai 2022 ini.  Sainiyah adalah salah satu contoh potret buram PMI. Sainiyah sudah bekerja selama 24 tahun di Malaysia. Dia bekerja sebagai cleaning service di Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia. Akhir Desember 2021, saat menunggu bus, Sainiyah ditangkap aparat kepolisian Diraja Malaysia. Karena tidak memiliki dokumen, Sainiyah kemudian ditahan.  Sesampainya di kantor Disnaker Gresik kemarin, Sainiyah langsung mendapat pengobatan. Sebab, luka dari diabetesnya belum sepenuhnya sembuh.  Bupati Fandi Akhmad Yani yang menyerahkan langsung Sainiyah kepada pihak keluarga menyatakan, hal itu merupakan bentuk dari amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Pihaknya berharap tidak ada lagi hal serupa yang terjadi.  Setelah diterima pihak keluarga, Sainiyah pada Selasa (19/7) pagi berangkat menuju Bawean dengan diantar kakaknya. Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani, meminta agar Sainiyah melanjutkan rawat jalan di puskesmas atau rumah sakit di Bawean. ’’Nanti biar dikawal Pak Kades,’’ ucap bupati di hadapan Kades Gelam, Tambak.  Untuk mengatasi persoalan serupa, pihaknya meminta kepala disnaker berkoordinasi dengan OPD terkait. Yakni, penanganan seusai kejadian. Baik itu dinas sosial, dinas koperindag, maupun OPD lain. ’’Ke depan, diharapkan bisa mandiri di kampung halaman,’’ terang Yani.  ---  Perjalanan Sainiyah dari Bawean Gresik ke Malaysia <ul> 	<li>Tahun 1995: Sainiyah kali pertama merantau ke Malaysia dan dideportasi.</li> 	<li>Tahun 1998: Sainiyah kembali ke Malaysia dengan nama Nur Hayati.</li> 	<li>Desember 2021: Saat menunggu bus, Sainiyah ditangkap aparat kepolisian Diraja Malaysia. Karena tidak memiliki dokumen, Sainiyah kemudian dipenjara selama 5 bulan.</li> 	<li>Mei 2022: Sainiyah dipulangkan KBRI dan menjalani karantina di RS Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dia juga sempat terindikasi positif Covid-19.</li> 	<li>29 Juni 2022: Kemenaker menghubungi Disnaker Gresik dan melaporkan kondisi Sainiyah yang sudah lebih baik dan akan pulang ke Jawa Timur dengan menggunakan pesawat pada Senin, 18 Juli 2022, dengan didampingi dua perwakilan Kemenaker. Pertemuan dan serah terima PMIB antara Kemenaker, Disnaker Provinsi Jatim, serta Disnaker Gresik bertempat di UPT P2TK Disnaker Surabaya.</li> 	<li>18 Juli 2022: Sainiyah sampai di Gresik dan diserahterimakan Pemkab Gresik kepada pihak keluarga di kantor Disnaker Gresik.</li> </ul> Sumber: Disnaker Pemkab Gresik

24 Tahun Kerja di Malaysia, 5 Bulan Masuk Bui, Menangis Bisa Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/pekerja.jpg" alt="Ilustrasi persaingan di dunia kerja. (Forbes)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi persaingan di dunia kerja. (Forbes)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik mulai membuka posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Malahan, posko tersebut tidak hanya bisa dimanfaatkan secara tatap muka, tetapi juga difasilitasi secara online.  Perlu diketahui, tahun ini perusahaan diwajibkan memberikan THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Untuk yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, karyawan akan mendapatkan THR sebesar satu kali gaji.  Kepala Disnaker Pemkab Gresik Budi Raharjo menyatakan, sejauh ini instruksi menteri secara lisan sudah keluar. Pihaknya tinggal menunggu surat edaran (SE) secara tertulis. Namun, meski demikian, disnaker mulai melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Gresik mengenai pemberian THR tahun ini.  Budi menyebutkan, pemberian THR itu merupakan kewajiban. Nominalnya diberikan secara penuh sesuai aturan yang berlaku. Apabila terdapat perusahaan yang melakukan penangguhan pemberian THR, pihaknya akan memanggil perusahaan itu.  ’’Tidak boleh dicicil. Apabila kami dapat informasi itu, akan kami panggil untuk klarifikasi. Apabila tidak sebagaimana aturan, kami akan lapor ke pengawas Kemenaker provinsi,’’ jelasnya.  Dia belum bisa menjabarkan pemberian THR bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sebab, SE Menaker belum diedarkan. Namun, mengacu tahun sebelumnya, karyawan yang belum satu bulan atau satu tahun bekerja bisa menggunakan perhitungan sebagai berikut, 1 bulan gaji dibagi 12 dan dikalikan masa kerja.  Budi menyebut, selain menyosialisasikan kepada perusahaan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindho) Gresik. Pihaknya berharap, Apindho turut mendorong perusahaan untuk patuh membayarkan THR nanti.  Tahun ini, ujar Budi, semua perusahaan diharapkan bisa membayarkan THR secara penuh. Mengacu tahun sebelumnya, di mana tidak ada aduan penangguhan pemberian THR itu.  Namun pada 2020, ada beberapa perusahaan yang keberatan membayarkan THR secara penuh. Sehingga mengajukan sistem pencicilan. Kebetulan tahun 2020 titik awal pandemi Covid-19.

Buka Posko Laporan THR, Disnaker Gresik Juga Layani Pengaduan Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/UMK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upah minimum kabupaten (UMK) rencananya diteken Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Untuk UMK Gresik, dewan pengupahan telah mengusulkan kenaikan UMK pada 2020 menjadi Rp 4.197.030,51. Besaran itu naik Rp 329.156 dibandingkan tahun ini.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik Ninik Asrukin menyatakan, pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) gubernur untuk memastikan besaran UMK tahun depan. Yang jelas, dia sudah siap menyosialisasikan ke perusahaan-perusahaan di Gresik. ’’Tentu, SK itu harus ditaati seluruh perusahaan,’’ tuturnya.  Mengacu pada kenaikan UMK 2019, disnaker mencatat setidaknya ada sembilan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Saat ini, lanjut Ninik, pihaknya belum melihat tanda-tanda itu. Dia mengatakan, tugas disnaker belum selesai. Sebab, dewan pengupahan belum membahas upah minimum sektoral kabupaten (UMSK).  Ninik menjelaskan, UMSK bersifat lebih khusus. Sebab, kemampuan setiap perusahaan tidak bisa disamakan. Untuk besaran UMSK, biasanya ada kenaikan lagi 3–5 persen dari UMK. Dalam penentuan UMSK, dewan pengupahan tentu mempertimbangkan beberapa poin. Di antaranya, kemampuan perusahaan, jumlah karyawan, hingga seberapa besar perusahaan tersebut. ’’Karena itu, perlu pembahasan lagi,’’ ungkapnya.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono mengatakan bahwa ketentuan UMK mau tidak mau harus dipatuhi perusahaan. Sebagai konsekuensi, perusahaan tetap mengeluarkan kebijakan. Sebab, setiap kenaikan upah pasti berdampak. ’’Agar bisa bertahan, perusahaan juga akan melangkah. Misalnya, upah dibayarkan dengan perjanjian, penghapusan lembur, hingga pengurangan karyawan atau buruh,’’ paparnya.  Sebagaimana diberitakan, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, besaran UMK Gresik berada di ring satu bersama Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, serta Kabupaten Pasuruan. Setiap tahun kenaikannya terbilang signifikan. Pada 2010, besaran UMK Gresik masih Rp 1,01 juta. Kenaikan cukup besar terjadi pada 2014 ke 2015 (selengkapnya lihat grafis).  Dibandingkan dengan Lamongan sebagai kabupaten tetangga, UMK Gresik jauh lebih tinggi. Tahun ini, misalnya. UMK Lamongan tercatat Rp 2,23 juta, sedangkan Gresik mencapai Rp 3,87 juta. Karena itu, sebelumnya dikabarkan ada beberapa perusahaan dari Kota Pudak yang memilih pindah ke Lamongan.  Dihubungi secara terpisah, Ketua SPSI Gresik Ali Muchsin menyatakan, kenaikan UMK 8,51 persen tersebut sudah layak untuk para buruh di wilayah Kabupaten Gresik. Karena itu, angka Rp 4,1 juta harus benar-benar diterapkan. ’’Saya kira itu sudah pantas,’’ ucapnya.  Menurut dia, banyak sekali perusahaan besar di Kabupaten Gresik. Karena itu, ketentuan UMSK nanti harus diberlakukan. Namun, sejauh ini, pihaknya belum mengetahui angkanya. Sebab, UMSK menjadi kewenangan dewan pengupahan yang tentu juga mengacu hasil kajian-kajian. ’’Perusahaan besar dan memang mampu membayar di atas UMK banyak di Gresik,” ujarnya.

Disnaker Gresik Minta Perusahaan Patuhi UMK Rp 4,1 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PNS: Pemerintah kembali membuka lowongan CPNS. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 segera dibuka. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik mengusulkan kartu kuning tidak lagi menjadi salah satu persyaratan. Namun, kartu kuning itu masih akan digunakan.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik Nadlif mengatakan, persyaratan untuk mendaftar CPNS masih sama seperti tahun lalu. ”Kami pastikan tetap melampirkan kartu kuning,” katanya kemarin.  Kartu kuning itu merupakan tanda bahwa pelamar CPNS murni seorang pencari kerja. Sesuai data BKD, ada 11 ribu pendaftar di Gresik pada seleksi CPNS tahun lalu. ”Jumlah itu tidak murni berasal dari Gresik semua, ada juga dari luar kota,” imbuh Kabid Data dan Informasi BKD Pemkab Gresik Reza Palevi.  Dia menjelaskan, Gresik hanya mematok pendaftar CPNS minimal dari program studi (prodi) yang terakreditasi C. Sementara itu, beberapa daerah lain mensyaratkan minimal dari prodi dengan akreditasi B. Akhirnya, pendaftar di Gresik membeludak. ”Tahun lalu Gresik menjadi nomor dua pendaftar terbanyak se-Jawa Timur,” katanya.  Sementara itu, Reza memastikan, tiga nama yang di-blacklist dalam pendaftaran CPNS 2018 tidak bisa lagi mendaftar. Yakni, satu orang tenaga pendidik, satu orang tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Mereka terkena sanksi karena dinyatakan lolos seleksi, tapi kemudian mengundurkan diri. Karena itu, BKD langsung melakukan blacklist.  ”Seleksi tahun ini juga akan diberlakukan demikian. Apabila ada pendaftar yang diterima, lalu mengundurkan diri, akan kami blacklist,” ujarnya.  Misalnya, yang pernah diberitakan terkait dengan persyaratan kartu kuning. Persyaratan itu sempat menjadi atensi saat Komisi IV DPRD Gresik menginspeksi kantor disnaker belum lama ini. Pihak disnaker ingin kartu kuning tidak dijadikan persyaratan lagi. Alasannya, dengan data kartu kuning itu, indikator angka pengangguran di Gresik melonjak.  ”Semakin banyak yang meminta kartu kuning, data pengangguran akan meningkat,” kata Herlan Santoso, seksi informasi pasar kerja Disnaker Pemkab Gresik, saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Gresik.  Dari data disnaker, mulai awal 2019 hingga September lalu, tercatat ada sekitar 1.200 pengangguran di Gresik. ”Kalau (kartu kuning, Red) disyaratkan dalam pendaftaran CPNS, data jumlah pengangguran pasti melonjak,” ungkapnya.

Pendaftaran CPNS di Gresik Tetap Pakai Kartu Kuning

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/umk-2018-di-kabupaten-ini-bakal-tembus-rp-35-juta_m_157080.jpeg" alt="UMK Gresik Lima Tahun Terakhir" width="100%">
<figcaption>UMK Gresik Lima Tahun Terakhir</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 baru dimulai bulan depan. Namun, para pengusaha sudah mengalkulasi kenaikan UMK. Pedoman penghitungan UMK merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono menjelaskan, penghitungan UMK diatur pada pasal 44. Cara menghitung UMK tahun depan adalah UMK tahun berjalan ditambah hasil dari UMK tahun berjalan dikali inflasi ditambah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. &rsquo;&rsquo;Kami sempat menghitung. Nilai upah bisa menembus Rp 3,5 juta,&rdquo; kata Tri Andhi setelah diskusi Apindo Gresik di PT Warnatama Cemerlang, Wringinanom, Selasa (12/9). Kegiatan itu dihadiri perwakilan perusahaan dan dewan pengupahan Kota Giri. Tri Andhi menuturkan, nilai UMK 2017 sebesar Rp Rp 3.293.506. Proyeksi untuk inflasi sampai akhir tahun sekitar 3,5 persen. Hingga Agustus, inflasi tahunan tercatat 2,53 persen. Sementara itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi 2017 berkisar 5,2 persen. Merujuk proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, UMK 2018 berkisar Rp 3.580.041. Tri Andhi menambahkan, sebelum UMK baru ditetapkan, perusahaan menyiapkan strategi. Mereka telah merencanakan pergantian sistem operasional dengan memperbanyak mesin dan mengurangi pekerja. &rsquo;&rsquo;Ada perusahaan yang bakal tutup juga pada tahun depan. Untuk yang pindah, belum ada laporan,&rdquo; ujarnya. Berdasar catatan Apindo, pada 2017 ada 20 perusahaan kategori menengah yang tercatat gulung tikar. Rata-rata mereka mempekerjakan 50 orang. Sektor otomotif dan makanan-minuman paling tertib terkait UMK. Rata-rata gaji pekerja melebihi UMK. Sebaliknya, perusahaan kayu dan baja seret. &rsquo;&rsquo;Mereka mengaku kesulitan,&rdquo; ucapnya. Kasi Persyaratan Kerja Disnaker Gresik Kuntatit Hargiono pada diskusi Apindo mengingatkan pelaksanaan PP No 78. Salah satunya, penerapan struktur dan skala upah di tiap-tiap industri. Saat ini banyak perusahaan yang belum membuat kebijakan internal tersebut. &rsquo;&rsquo;Struktur dan skala upah melindungi pekerja. Jadi amat penting,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Ada aturan terkait dengan penyusunan struktur dan skala upah. Yakni, pertimbangan pendidikan, jabatan, dan lamanya kerja. Struktur upah menjadi bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan.

UMK 2018 di Kabupaten Ini Bakal Tembus Rp 3,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/yasmin-megarini-alumnus-ui-yang-geluti-bisnis-minuman-aren_m_142979.jpeg" alt="WIRAUSAHA MUDA: Yasmin Megarini saat memamerkan hasil kreativitasnya di gerobak andalannya. Alumnus UI itu sempat bekerja di Jakarta, tapi tidak betah." width="100%">
<figcaption>WIRAUSAHA MUDA: Yasmin Megarini saat memamerkan hasil kreativitasnya di gerobak andalannya. Alumnus UI itu sempat bekerja di Jakarta, tapi tidak betah.</figcaption>
</figure>Banyak anak muda yang jadi pengusaha industri kreatif. Mereka pun menyasar konsumen kalangan muda. Berbekal curhatan teman-temannya, Yasmin Megarini berkeliling memasarkan beragam minuman dengan gula aren.  EKO HENDRI SAIFUL. Gresik   YASMIN Megarini menambah kreativitas khas muda-mudi Kota Pudak. Gadis 23 tahun itu membuat kopi, cokelat, dan teh dengan menggunakan gula aren. Dia menyasar pasar anak-anak muda. &rsquo;&rsquo;Saya sengaja meraciknya untuk remaja. Minum olahan aren, anak muda Gresik jadi tambah keren,&rsquo;&rsquo; kata alumnus Universitas Indonesia (UI) itu, lantas tertawa. Menekuni usaha produk aren, kata Yasmin, merupakan eksperimen sekaligus tantangan besar baginya. Dia ingin jadi pengusaha dengan bahan lokal Kota Pudak. Sebab, petani aren di Kota Pudak cukup melimpah. Sebelum merintis bisnis pada awal 2017, dia memikirkan strategi pemasarannya. Yakni, mengandalkan gerobak yang didesain khusus. Gerobak itu diletakkan di teras rumahnya di kawasan Jalan Veteran. Di gerobak itu ada 40 tulisan yang berisi luapan perasaaan anak muda. Semua adalah curhatan teman sebagai seorang gadis. Tulisan itu variatif. Mulai kezepian, ngampus, baper, galau, dan jeleez. &rsquo;&rsquo;Iseng-iseng. Tapi, saya pikir menarik juga untuk bisnis,&rsquo;&rsquo; kata putri dari Fathur Rahman tersebut. Mengapa memilih menunggui gerobak dagangan aren? Yasmin mengatakan, jiwa wirausahanya muncul saat masih studi di ibu kota. Ketika masih di bangku kuliah, dia belajar sambil berjualan nasi bungkus. Gadis kelahiran 7 September 1993 tersebut kala itu banyak memperoleh pengalaman. Salah satunya, tidak perlu malu. Galau muncul saat Yasmin meninggalkan bangku kuliah. Orang tua berharap anaknya punya pekerjaan mapan. Apalagi, dia adalah alumnus diploma 3 (D-3) ilmu komunikasi salah satu kampus terpopuler di Indonesia. Yasmin sempat bekerja di Jakarta beberapa bulan. Namun, dia tidak kerasan. Gadis itu lantas pulang ke Kota Pudak. Ada tawaran kerja di sebuah rumah sakit swasta. Namun, pekerjaan sebagai tenaga administrasi lagi-lagi membuatnya tidak nyaman. Dia keluar dan memilih membuka bisnis awal 2017. &rsquo;&rsquo;Saya nggak suka diatur. Saya ambil keputusan buka usaha sendiri,&rsquo;&rsquo; tutur peserta wirausaha muda Disnaker Gresik tersebut. Dia mencermati budaya masyarakat zaman Sunan Giri. Gresik terkenal dengan aktivitas ngopi. Dia ingin membuat racikan kopi ala Gresik. Gula aren sebagai salah satu produk alam Gresik dipilih sebagai bahan utama. Yasmin juga melihat khasiat gula aren yang amat banyak. Dia pun memutuskan berburu aren yang murni dari petani. Ternyata, mencarinya tidak mudah. Banyak petani aren yang meragukan niatnya. Yasmin pun sempat sulit mencari aren murni dari petani. Dia memiliki kisah lucu saat berburu aren ke Lamongan. Ketika itu dia pergi bersama kakak perempuannya. Mereka datang ke sebuah kampung di Lamongan. Setelah bercakap-cakap dengan penduduk, mereka diantar masuk ke hutan aren. &rsquo;&rsquo;Saat sudah sampai di hutan, kami berdua ditinggal begitu saja,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (*/c15/dio)

Yasmin Megarini, Alumnus UI yang Geluti Bisnis Minuman Aren

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disnaker gresik

Berita Terkini