<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/jawa-pos-2276784261.jpg" alt="ILUSTRASI: Jenazah PMI asal Gresik yang meninggal di Kinabalu Malaysia. (Dimas Pradipta/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jenazah PMI asal Gresik yang meninggal di Kinabalu Malaysia. (Dimas Pradipta/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali meninggal. Kusnaim, warga asal Desa Tebuwung, Dukun, meninggal di Kota Kinabalu, Malaysia.&nbsp;Pria berusia 43 tahun itu dipulangkan ke Tanah Air setelah melalui proses panjang. Kamis (28/8), jenazah diterima oleh keluarga di rumah duka. Pemulangan jenazah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik bekerja sama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur. Upaya ini dilakukan agar keluarga bisa segera menerima kepulangan almarhum dan melakukan prosesi pemakaman sesuai tradisi setempat. Kepala Disnaker Gresik, Zainul Arifin, menuturkan bahwa pemulangan jenazah PMI kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, warga Manyar juga demikian. "Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak keluarga terpenuhi," ucapnya. Meski proses pemulangan berjalan lancar, hingga kini pihak Disnaker Gresik belum menerima keterangan resmi terkait penyebab meninggalnya Kusnaim. Informasi sementara hanya diperoleh dari Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). "Sepertinya karena sakit tetapi kami tidak mengetahui secara detail. Informasi yang kami terima hanya dari P3MI sehingga masih menunggu penjelasan resmi dari otoritas terkait," pungkasnya.

Seorang pekerja migran Indonesia asal Gresik, Kusnaim, meninggal di Malaysia dan jenazahnya dipulangkan ke Tanah Air.

Satu PMI Asal Gresik Meninggal di Kinabalu Malaysia, Disnaker Belum Tahu Penyebab Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/1000615874-919445005.jpg" alt="Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Rediyan Dedi. (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Rediyan Dedi. (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menangani 30 kasus penahanan ijazah karyawan oleh pihak perusahaan. &rdquo;Kami menangani 30 kasus penahanan ijazah karyawan oleh pihak perusahaan,&rdquo; kata Kepala Disnaker Palembang Rediyan Dedi seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (7/5). Menurut dia, penahanan ijazah tersebut sedang menjadi isu yang mencuat akhir-akhir ini. Semestinya karyawan mendapatkan perlindungan, namun pihak perusahaan tidak melakukannya. &rdquo;Dari 30 kasus tersebut sudah ada beberapa yang selesai penanganannya dan ada yang masih dalam proses penyelesaian,&rdquo; terang Rediyan Dedi. Dia menambahkan, kebanyakan para karyawan yang melapor ke Disnaker tersebut hanya meminta ijazah dikembalikan supaya bisa melamar pekerjaan di tempat atau perusahaan yang lain. Selain itu, juga ada beberapa yang meminta penyelesaian pembayaran tunjangan yang belum selesai. Dia mengungkapkan, penyebab karyawan keluar dari perusahaan tersebut adalah gaji yang rendah. Sehingga perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan agar karyawan tidak keluar. &rdquo;Karyawan keluar dari perusahaan tersebut karena gajinya rendah, sehingga perusahaan menahan ijazah karyawan yang bersangkutan,&rdquo; ucap Rediyan Dedi. Dia memastikan perusahaan yang menahan ijazah tersebut ada sanksi. Bahkan sanksi terberat yaitu menutup perusahaan tersebut. &rdquo;Namun, saat ini belum ada perusahaan yang ditutup terkait persoalan tersebut,&rdquo; tandas Rediyan Dedi.

Disnaker Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menangani 30 kasus penahanan ijazah karyawan oleh pihak perusahaan

Disnaker Palembang Tangani 30 Kasus Penahanan Ijazah Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/images-3873224204.jpg" alt="Pembelian LPG 3 kg atau gas melon dilakukan wajib dengan Kartu Tanda Penduduk./ Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pembelian LPG 3 kg atau gas melon dilakukan wajib dengan Kartu Tanda Penduduk./ Istimewa</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali menyatakan salah satu yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg pada Januari 2025 karena gunakan stok tambahan dari Desember 2024. &rdquo;Jadi kemarin di 2024 kuota kita sudah habis, tetapi kami berinisiatif di akhir tahun agar sampai Januari ini memohon untuk ditambah supaya tidak terjadi kelangkaan,&rdquo; kata Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan seperti dilansir dari Antara di Denpasar. Akibat dari penggunaan stok tambahan sejak Desember, jumlah untuk Januari ini tidak banyak, apalagi tujuan pemasokan LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan Natal, Tahun Baru 2025, hingga Imlek. Setiawan tak menyebutkan jumlah stok tambahan untuk 3 bulan ini, yang pasti cukup sembari menunggu kedatangan kuota elpiji subsidi buat Bali tahun ini. &rdquo;Sebetulnya kalau itu (jumlah stok tambahan) sudah sesuai teori dengan data rumah tangga sasaran ditambah UMKM yang memang tepat, itu aman, kenapa jadi tidak aman ya berarti indikasinya banyak yang tidak tepat sasaran,&rdquo; ujar Ida Bagus Setiawan. Disnaker ESDM Bali mengakui yang menjadi kendala mereka adalah memastikan LPG 3 kg tepat sasaran dengan harga jual Rp 18.000 di pangkalan dengan menunjukkan NIK setiap pembelian. Sementara yang terjadi di lapangan masih banyak penggunaan yang tidak tepat sasaran, di mana dia tak bisa mengontrol ketika terjadi lonjakan harga di pengecer. &rdquo;Kalau di pengecer pemerintah tidak akan bisa kendalikan, kemudian kaitannya dengan tidak tepat sasaran ini bukan tugasnya dinas teknis saja tapi semua komponen pemerintah di kabupaten/kota,&rdquo; ucap Setiawan. Dia menegaskan, tugas OPD-nya mengajukan kuota elpiji subsidi berdasar KTP Bali. Sehingga, ketika tidak tepat sasaran menurut dia bukan hanya pihaknya yang bertanggung jawab. Dari aduan yang dia terima, hingga akhir Januari 2025 ini daerah dengan kelangkaan LPG 3 kg di Bali didominasi Denpasar, sementara di Buleleng mulai terjadi lonjakan harga di tingkat pengecer, dan kondisi di Klungkung paling stabil.

Disnaker dan ESDM Bali menyatakan salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 kg pada Januari 2025 karena gunakan stok tambahan dari Desember 2024

ESDM Bali Sebut LPG 3 Kg Langka sebab Pakai Stok Tambahan Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/IMG_7010-906714029.jpg" alt="Serikat pekerja tuntut Disnaker Bali evaluasi hasil investigasi Angkasa Pura Supports yang PHK enam karyawan di Denpasar, Jumat (31/1). (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Serikat pekerja tuntut Disnaker Bali evaluasi hasil investigasi Angkasa Pura Supports yang PHK enam karyawan di Denpasar, Jumat (31/1). (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan massa aksi dari serikat pekerja mendatangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) ESDM Bali untuk meminta evaluasi ulang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap enam karyawan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. &rdquo;Menuntut untuk mengevaluasi hasil investigasi terkait aksi mogok kerja yang dianggap tidak sah, karena ini tidak mencerminkan keadilan terhadap perlindungan pekerja yang di PHK,&rdquo; kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana seperti dilansir dari Antara. Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana menyampaikan kekecewaan atas keputusan pengawas ketenagakerjaan yang menyatakan aksi mogok kerja tahun lalu tidak sah yang berujung skorsing dan PHK terhadap enam karyawan Angkasa Pura Supports, padahal aksi mogok diikuti 500 orang. Rai Budi merasa terdapat oknum pengawas ketenagakerjaan di balik kasus ini. Sebab, aksi mogok kerja pun telah dilakukan sesuai prosedur dan atas dasar menuntut hak-hak mereka kepada pihak Angkasa Pura Supports. Untuk itu mereka datang menghadap Kepala Disnaker Bali untuk mengusut alasan di balik hasil pemeriksaan pengawas. Selain itu FSPM Bali menyampaikan enam orang yang terkena PHK adalah karyawan di posisi aviation security yang juga pengurus dalam serikat pekerja disana, sehingga ada dugaan rencana pemberangusan serikat. Oleh karena itu, selain mengadu agar dilakukan investigasi kembali, ada empat poin lainnya yang dibawa FSPM Bali yaitu menuntut pengawas ketenagakerjaan agar memberikan sanksi ke perusahaan yang tidak membayarkan upah kepada pekerja padahal masih dalam proses perselisihan. Kemudian menuntut pengawas ketenagakerjaan mendesak Angkasa Pura Supports agar mempekerjakan kembali dan memberikan hak-hak pekerja secara penuh karena skorsing yang berujung pada PHK bertentangan dengan undang-undang. &rdquo;Selanjutnya mengusut indikasi terjadinya pemberangusan serikat pekerja atau union busting melalui pemanggilan yang dilakukan pihak perusahaan selama atau setelah mogok kerja serta melakukan PHK terhadap anggota dan pengurus serikat yang melakukan mogok kerja yang sah,&rdquo; ujar Rai Budi. FSPM Bali mendesak agar oknum pengawas ketenagakerjaan bersikap objektif dan profesional dalam menjalankan fungsinya, agar bisa memenuhi rasa keadilan bagi pekerja. Setelah sekitar 2 jam berorasi, Kepala Disnaker Bali Ida Bagus Setiawan akhirnya menemui langsung massa aksi, dia menerima permohonan tertulis para serikat kerja dan mengajak berdialog.

Massa aksi dari serikat pekerja mendatangi Kantor Disnaker ESDM Bali minta evaluasi ulang kasus PHK enam karyawan di Bandara Ngurah Rai

Serikat Pekerja Minta Disnaker Bali Usut Kasus PHK Karyawan Bandara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Efendi menyampaikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 diprediksi mengalami kenaikan dibanding 2024. Kendati demikian, dia belum mengetahui berapa persen kenaikan UMK tersebut, karena masih menunggu besaran angka dari pemerintah pusat. &rdquo;Iya, kemungkinan tetap naik, tapi belum tahu berapa persen. Kita lihat saja nanti,&rdquo; kata Efendi seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, Rabu (13/11). Efendi menyebut, saat ini, pihaknya juga belum membahas terkait UMK Tanjungpinang 2025 bersama pihak-pihak terkait. Sebab, sedang menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Menurut dia, jika mengacu pada kebijakan pemerintah pusat sebelumnya, batas akhir penetapan UMK 2025 pada 30 November 2024. &rdquo;Sementara batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 21 November 2024,&rdquo; ujar Efendi. Efendi menambahkan, UMK Tanjungpinang 2024 sesuai SK Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebesar Rp 3.402.429. Angka tersebut naik Rp 123.297 atau 3,76 persen dibandingkan pada 2023. Perhitungan upah minimum 2024 mengacu pada formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan menggunakan data-data statistik yang dirilis BPS melalui Kemnaker RI sebagai dasar perhitungan penyesuaian upah minimum, baik UMP, maupun UMK 2024. Sementara itu, seorang pekerja swasta di Tanjungpinang Andi berharap ada kenaikan UMK 2025. Sebab, harga jual sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasaran belakangan terjadi kenaikan. &rdquo;Harapan kami kenaikan harga bahan pokok jadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran UMK 2025. Kalau bisa tetap naik, jangan sampai turun,&rdquo; ucap Andi, pekerja swasta.

Disnaker Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan, UMK 2025 diprediksi mengalami kenaikan dibanding 2024

Disnaker Kota Tanjungpinang Sebut UMK 2025 Diprediksi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/simak-ump-2018-dipastikan-naik-871-persen_m_165521.jpeg" alt="Disnakertransgi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Disnakertransgi DKI Jakarta masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Sebab, nantinya Kemnaker lah yang akan mengeluarkan regulasi terkait penetapan UMP DKI Jakarta. "Untuk proses pembahasan UMP tahun 2025 masih dalam proses pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Masalah mekanisme dan regulasi yang digunakan masih menunggu dari Kementrian Tenaga kerja," ujar Hari kepada JawaPos.com, Kamis (31/10/2024). Usai regulasi terbaru dikeluarkan, Disnakertransgi DKI Jakarta akan menggelar pertemuan dengan Dewan Pengupahan Daerah yang berasal dari perwakilan berbagai instasi dan organisasi. Mulai dari serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), APINDO, dan KADIN DKI. Meski begitu, Hari memastikan UMP DKI Jakarta akan ditetapkan paling lambat pada 21 November 2024. "Paling lambat 21 November kita harus mengumumkan. Biasanya sih rapatnya mulai tanggal 18, 19, 20 itu maraton," terangnya. Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja mengeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mendesak agar Pemprov DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10 Persen. "Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8%-10 persen, tanpa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023," ujar Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2024). Tuntutan kedua, lanjut Winarso, ialah mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. Selain itu, buruh DKI juga mengajukan tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuat peraturan daerah yang melarang adanya batasan usia dalam perekrutan karyawan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, Winarso menegaskan, buruh DKI Jakarta akan bergabung dengan jutaan buruh lainnya di seluruh Indonesia untuk menggelar mogok kerja nasional. Aksi mogok nasional ini setidaknya akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. "Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang waktunya telah ditentukan oleh pimpinan pusat (tentatif adalah 11-12 November 2024). Stop produksi," jelas Winarso. &nbsp;

Disnaker DKI masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Disnaker DKI Masih Tunggu Regulasi Kemnaker Dalam Penetapan UMP DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan meminta masyarakat menunggu pengumuman dari gubernur mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2025. Pengumuman akan disampaikan paling lambat 21 November. &rdquo;Gubernur akan menetapkan dan mengumumkan UMP 2025 paling lambat 21 November,&rdquo; kata dia Ida Bagus Setiawan seperti dilansir dari Antara. Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali mengusulkan agar UMP Bali 2025 naik 10-15 persen. Sebab, situasi pariwisata Bali yang sudah membaik ditambah harga kebutuhan yang terus naik. Sementara Disnaker Bali belum dapat memberi tahu kepastian kenaikan UMP. Sebab menunggu ditetapkan gubernur berdasar hasil penghitungan nilai upah minimum dari dewan pengupahan provinsi. Setiawan mengatakan, hingga saat ini, nilai penyesuaian UMP diperoleh dengan mengacu formulasi penghitungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika mengacu pada formula yang sama saat mengukur UMP Bali 2024, data yang digunakan sebagai pengukur bergantung pada data Badan Pusat Statistik (BPS). &rdquo;Namun formula masih menunggu arahan atau petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan, segera untuk tindak lanjut dan perlu beberapa parameter data yang dikeluarkan BPS seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi,&rdquo; ujar Setiawan. Dia menegaskan, hingga saat ini, Pemprov Bali belum menjadwalkan pertemuan dewan pengupahan. Namun pelaksanaan ketentuan penetapan UMP tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan dari Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 pasal 29. UMP Bali pada 2024 yaitu Rp 2.813.672 atau naik Rp 100.000 dari UMP 2023 sebesar Rp 2.713.672.

Disnaker Bali menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2025 akan diumumkan gubernur 21 November menunggu hasil dewan pengupahan

Disnaker Bali Bakal Umumkan UMP 2025 Paling Lambat November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/thr-458474224.jpg" alt="Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dialami oleh seorang pekerja hotel di Kabupaten Ponorogo. Ia mendapat kabar bahwa pemilik usaha di tempat kerjanya enggan membayarkan THR dengan alasan sedang ada masalah keuangan. Pekerja hotel yang enggan disebutkan namanya tersebut lantas mengadukan permasalahan itu ke posko THR yang telah dibuka oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo. Seluruh permasalahan yang dialaminya pun disampaikan kepada petugas di posko THR Disnaker tersebut. &ldquo;Pekerja itu mengadu ke posko THR di hari pertama pembukaan pada hari Rabu (27/3) lalu,&rdquo; ujar Kabid Hubungan Internasional Disnaker Ponorogo bernama Sunaryo, seperti dilansir dari Radar Madiun (JawaPos Group). Pihak Disnaker lalu menindaklanjuti aduan dari pekerja tersebut di hari yang sama. Pemilik usaha hotel beserta pekerja yang melaporkan itu dipanggil secara bersamaan di posko THR. Keduanya lalu dimediasi oleh Disnaker, khususnya pemilik usaha yang diberikan edukasi soal regulasi THR. Proses mediasi itu membuahkan hasil yaitu pemilik usaha hotel bersedia mencairkan THR yang sudah seharusnya menjadi hak dari pekerja setidaknya dalam tujuh hari menjelang Lebaran Idul Fitri. &ldquo;Kalau tidak dibayar, sanksinya denda lima persen dari total THR. Denda ini kami berikan ke karyawan serta pemilik usaha yang juga wajib membayar THR,&rdquo; kata Sunaryo. Ia menambahkan bahwa setiap karyawan maupun pekerja atau buruh berhak mendapatkan THR dengan besaran satu kali gaji apabila masa kerja sudah lebih dari 12 bulan. Sedangkan jika masa kerja kurang dari setahun, maka penghitungan THR diambil dari lamanya bulan bekerja dibagi dengan jumlah tahun dan dikali besaran gaji yang diterima. Hal tersebut telah diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. &ldquo;Kalaupun bekerja baru sebulan, juga berhak dapat THR, besarannya menyesuaikan aturan,&rdquo; imbuhnya. Pihak Disnaker juga mewanti-wanti para pengusaha bahwa dilarang mencicil pembayaran THR. Pada tahun ini juga Kemenaker membatasi pencairan THR dilakukan paling lambat H-7 Lebaran atau pada hari Rabu (3/4) mendatang. Selain merupakan hak pekerja, THR juga diharapkan dapat memutar ekonomi masyarakat selama Lebaran nanti. &ldquo;Sejauh ini sudah ada sekitar 26 perusahaan yang melaporkan siap membayarkan THR,&rdquo; pungkasnya.

Pihak Disnaker lalu menindaklanjuti aduan dari pekerja tersebut di hari yang sama untuk melakukan mediasi.

Pembayaran THR Bermasalah, Pekerja Hotel di Ponorogo Datangi Posko Pengaduan Disnaker, Begini Pengakuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/thr-458474224.jpg" alt="Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang THR. (Ekoanug/Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&shy;&ndash; Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo telah mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kantor Disnaker, tepatnya di Jalan Raya Jati No. 4, Sidoarjo. Posko pengaduan THR tersebut telah dibuka sejak satu minggu yang lalu, tetapi hingga saat ini belum ada pengaduan, baik dari perusahaan maupun pekerja. &ldquo;Mungkin karena ini masih awal ya, makanya belum ada yang mengadu,&rdquo; kata Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, seperti yang dikutip dari Radar Sidoarjo. Untuk memberikan kemudahan, Ainun juga memberikan fasilitas layanan pengaduan THR melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan. &ldquo;Untuk memudahkan para pengadu, kami juga buka layanan pengaduan melalui WhatsApp, yaitu di nomor 0812-4922-7099, 0813-3243-1971, dan 0812-4971-8882,&rdquo; ucapnya. Dia menjelaskan jika pemberian atau pencairan THR maksimal diberikan tujuh hari sebelum lebaran, sehingga untuk tahun ini THR sudah harus turun maksimal Rabu (3/4). Ketentuan pencairan dana THR tersebut berdasarkan surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dengan demikian, akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menaati aturan tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. &ldquo;Bagi perusahaan yang tidak mentaati pembayaran THR akan dikenakan denda 5 persen dan sanksi administratif sampai pencabutan izin,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Disnaker Sidoarjo akan melakukan pengawasan dengan ketat agar perusahaan melaksanakan kewajiban dengan menyalurkan THR. &ldquo;Kita akan memperketat pengawasan dalam pemberian THR ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;***

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo telah mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di Kantor Disnaker di Jalan Raya Jati.

Disnaker Sidoarjo Dirikan Posko Pengaduan THR, Ada Sanksi Tegas bagi Perusahaan jika Dana THR Tak Segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024. Itu guna memudahkan para pekerja melaporkan masalah THR. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengatakan, penyediaan layanan posko pengaduan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Lebaran bagi Pekerja. Khususnya yang ada di Kota Bandung. &rdquo;Kami membuka posko pengaduan THR di Kantor Disnaker Kota Bandung. Posko ini kota buka posko tersendiri dan kita teruskan ke Disnaker Provinsi Jawa Barat,&rdquo; kata Andri seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (20/3). Andri mengatakan, posko tersebut berfungsi sebagai pengawasan yang sesuai aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) THR wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya paling lambat seminggu sebelum Idul Fitri. Untuk mengantisipasi banyaknya aduan lanjut Andri Darusman, pihaknya saat ini gencar menyosialisasikan SE Menaker&nbsp;kepada seluruh perusahaan di Kota Bandung terkait pemberian THR bagi buruh. &rdquo;Ya mudah-mudahan tidak ada yang telat, karena kita juga sedang sosialisasi kepada masing-masing perusahaan. Jadi intinya H-7 perusahaan ini bisa memberikan THR kepada para pekerja,&rdquo; ujar Andri Darusman.&nbsp; Dia menambahkan, para buruh juga dapat memanfaatkan layanan aduan THR secara online yang dapat diakses melalui call center 1500-630 dan kanal WhatsApp&nbsp;(WA) 08119521151. Selain itu, dia mengingatkan perusahaan di Kota Bandung yang berjumlah sekitar 8.000 unit lebih, untuk tidak mencicil pembayaran&nbsp;THR pekerja.&nbsp; Menurut Andri Darusman, hal itu agar karyawan dapat merasakan manfaat THR tersebut secara maksimal. Selain itu, perusahaan juga akan terbebas dari sanksi yang diberikan Disnaker&nbsp;Jawa Barat. &rdquo;Tidak boleh dicicil dan apabila tidak membayarkan THR akan ada sanksi yang diteruskan Disnaker Provinsi Jawa Barat pada bidang pengawasan,&rdquo; tutur Andri Darusman.

Disnaker Kota Bandung buka Posko Layanan Pengaduan THR Lebaran 2024 guna memudahkan pekerja melapor terkait THR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disnaker

Berita Terkini