<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-1-3217190229.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah menetapkan untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan mulai Januari hingga Desember 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perpanjangan ini merupakan salah satu bentuk insentif pajak atau stimulus di tengah kenaikan tarif PPN 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut insentif ini akan diberlakukan bagi masyarakat yang membeli properti mulai dari Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar di sepanjang tahun 2025. Di mana untuk pembelian rumah Rp 2 miliar akan memperoleh pembebasan PPN mencapai 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar. Jadi Rp 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang Rp 3 miliar bayar,&rdquo; kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kebijakan PPN DTP sektor perumahan ini akan selesai pada Desember 2024. Namun kemudian, tetap diperpanjang hingga Desember 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga memastikan PPN DTP ini akan dibagi menjadi dua skema. Pertama, skema diskon 100 persen yang berlaku selama Januari-Juni 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Skema kedua, diskon yang diberikan hanya sebesar 50 persen berlaku mulai Juli hingga Desember 2025," jelas mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di tahun 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," ujar Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," pungkas Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar," kata Airlangga.

Resmi Diperpanjang, Beli Rumah Maksimal Rp 2 Miliar Bisa Dapat Diskon Pajak hingga Desember 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Dewa-Indra-dan-Santha-1.jpg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (kiri) bersama Kepala Bapenda Bali I Made Santha. Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (kiri) bersama Kepala Bapenda Bali I Made Santha. Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor bagi para penunggak pajak. Kebijakan itu dilaksanakan mulai 4 Oktober hingga 17 Desember.  ”Diskon pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar pajak dua tahun, sedangkan tunggakan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Dewa Indra menambahkan, kebijakan diskon pajak diatur dalam Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan itu secara simultan dilaksanakan bersama dengan dua kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya.  ”Yakni kebijakan gratis BBNKB II mulai 4 September–17 Desember. Gratis BBNKB II diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali,” tutur Dewa Made Indra.  Selain itu, kebijakan pemutihan mulai 8 Juni–17 Desember. Pemutihan merupakan pembebasan bunga dan denda terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB II.  Dewa Indra mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk membenahi data base kendaraan, memberikan ruang dan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak tiga tahun ke atas untuk menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Di samping itu, sebagai bentuk keberpihakan dan kehadiran pemerintah di tengah kondisi pandemi Covid-19.  ”Masyarakat wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya melalui layanan samsat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Bali,” ucap Dewa Made Indra didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Santha.

Pemprov Bali Perpanjang Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali memperpanjang diskon pajak atau Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk kendaraan bermotor sampai akhir tahun 2021. Perpanjangan insentif dilakukan untuk menstimulasi konsumsi masyarakat kelas menengah seiring dengan perkembangan positif penanganan pandemi Covid-19.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan besar bagi dunia dan Indonesia. Setelah menghadapi gelombang akibat varian Delta, saat ini Indonesia berhasil menurunkan kasus Covid-19 secara signifikan.  “Sinergi yang kuat semua pihak, termasuk penerapan kebijakan PPKM telah efektif membuat penularan kasus harian menurun signifikan. Disiplin protokol kesehatan serta partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program vaksinasi perlu terus diperluas dan diakselerasi. Perbaikan kondisi pandemi ini menjadi momentum dalam melanjutkan laju pemulihan ekonomi yang cukup kuat hingga Triwulan II-2021,” ujarnya, Jumat (17/9).  Di sisi lain, pemerintah akan terus memperkuat berbagai dukungan dan stimulus yang selama ini telah direspon positif oleh masyarakat serta dunia usaha. Febrio menyebut, awalnya, insentif diskon pajak ini diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur pemberian insentif untuk segmen ≤1.500 cc kategori sedan dan 4x2 dengan komponen pembelian dalam negeri (local purchase) paling sedikit 70 persen.  Kemudian PMK Nomor 31 Tahun 2021 memperluas insentif PPnBM DTP dengan menambah cakupan kendaraan bermotor yaitu segmen 4x2 dan 4x4 untuk segmen 1.500 cc hingga 2.500 cc dan local purchase paling sedikit 60 persen. Perluasan dilakukan untuk menambah daya dorong kebijakan dalam menstimulasi konsumsi masyarakat.  Melihat dampak positif kebijakan yang telah diberikan, masa insentif PPnBM 100 persen untuk kendaraan &lt;1.500 cc diperpanjang sampai dengan Agustus 2021 melalui PMK Nomor 77 Tahun 2021.  “Secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2021, penjualan mobil ritel telah tumbuh 38,5 persen dari periode yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan geliat yang sangat positif sebagai dampak kebijakan insentif diskon pajak yang telah diberikan,” ucapnya.  Dengan peningkatan penjualan tersebut, kata dia, para produsen kendaraan bermotor pun dapat kembali beroperasi dengan kapasitas yang lebih tinggi. Produksi mobil secara kumulatif Januari – Juli 2021 mampu tumbuh 49,4 persen (yoy). Peningkatan produksi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik namun juga ekspor kendaraan Complete Knockdown (CKD) yang tumbuh 169,7 persen pada periode yang sama.  “Dengan performa tersebut, kinerja pertumbuhan PDB sektor industri dan perdagangan alat angkutan dapat tumbuh double digit atau masing-masing sebesar 45,7 persen dan 37,9 persen (yoy) pada Triwulan II-2021,” ungkapnya.  Kebijakan fasilitas diskon PPnBM tidak hanya memiliki dampak yang signifikan kepada sisi permintaan, namun juga kepada sisi produksi. Hal ini sangat krusial mengingat peningkatan sisi produksi juga memiliki dampak positif kepada tingkat penyerapan tenaga kerja.  Selain itu, prasyarat pemberian fasilitas diskon PPnBM Kendaraan Bermotor dengan tingkat kandungan produk dalam negeri yang tinggi juga memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang cukup besar kepada sektor pendukungnya, seperti sektor industri barang logam, industri logam dasar, industri karet, dan jasa keuangan.  “Sektor otomotif juga merupakan sektor strategis yang memiliki nilai tambah dan level adopsi teknologi yang relatif tinggi,” imbuhnya.  Pemerintah memandang, ruang bagi industri otomotif nasional masih cukup besar untuk dapat kembali berproduksi secara maksimal. Meskipun industri kendaraan bermotor sudah berangsur pulih, tetapi tingkat produksi pada kuartal II 2021 masih belum kembali ke level pra-pandemi.  “Oleh sebab itu, dukungan insentif diskon PPnBM diperpanjang. Momentum pemulihan ekonomi pasca gelombang varian Delta terus berlanjut, dan harus terus diperkuat melalui berbagai dukungan,” sebutnya.  Tingkat mobilitas masyarakat terus menunjukkan perbaikan, sementara kebijakan PPKM mulai dilonggarkan dengan penerapan dan pengawasan yang sangat ketat. Tingkat vaksinasi masyarakat juga terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diharapkan akan semakin mendorong masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi.  Febrio melanjutkan, peluang di sisi eksternal juga tinggi seiring pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut, antara lain PMI Manufaktur global yang terus berada di level ekspansif hingga Agustus 2021. “Momentum pemulihan sektor otomotif nasional diharapkan terus berlanjut seiring dengan kondisi pandemi yang lebih terkendali dan penguatan ekonomi global yang mendorong permintaan ekspor produk otomotif nasional,” pungkasnya.  Sebagai informasi, Dalam PMK baru yaitu PMK 120/PMK 010/2021, besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor yang semula diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 diperpanjang menjadi hingga Desember 2021.  Insentif yang diperpanjang meliputi, PPnBM DTP 100 persen untuk segmen kendaraan bermotor penumpang dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc, PPnBM DTP 50 persen untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan kapasitas mesin &gt;1.500 cc hingga 2.500 cc, serta PPnBM DTP 25 persen untuk kendaraan bermotor penumpang 4x4 dengan kapasitas mesin &gt;1.500 cc hingga 2.500 cc.  Kelebihan PPnBM dan/atau PPN atas pembelian kendaraan bermotor pada bulan September 2021 akan dikembalikan atau refund oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.

Pemerintah Perpanjang PPnBM Hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Jejeran-Unit-Produksi-Astra-Daihatsu-Motor-di-Fasilitas-Logistik-yang-Siap-Dikirim-ke-Pelanggan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjualan ritel Daihatsu di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 33 persen, dampak dari program relaksasi Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) yang digulirkan pemerintah.  "Semoga tren positif ini, dengan dukungan pemerintah dapat terus berlangsung dan mencapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Marketing &amp; Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso.  Rata-rata penjualan ritel Daihatsu sebelum penerapan relaksasi PPnBM 100 persen (Januari sampai Februari 2021) sekitar 9 ribu unit per bulan.  Namun, setelah implementasi relaksasi PPnBM 100 persen (Maret sampai Juli 2021), penjualan ritel mengalami kenaikan 33 persen menjadi sekitar 12 ribu unit per bulan.  Terdapat lima model Daihatsu yang mendapat relaksasi pajak tersebut yaitu Xenia, Terios, Luxio, Gran Max Mini Bus, dan Rocky.  Setelah penerapan PPnBM 100 persen sejak Maret Hingga Juli 2021, penjualan ritel kelima model ini mengalami kenaikan total rata-rata sebesar 52 persen per bulan.  Dampak positif juga dirasakan pada model non-relaksasi Daihatsu dengan kenaikan penjualan ritel total rata-rata sebesar 22 persen per bulan pasca implementasi relaksasi PPnBM 100 persen.  “Daihatsu bersyukur penjualan Daihatsu tumbuh sejalan dengan kenaikan pasar dengan market share 17 persen," ucap Hendrayadi.

Penjualan Ritel Daihatsu Naik 33 Persen, Dampak Relaksasi PPnBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Pusat-Perbelanjaan-Sepi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana sepi pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi jika dalam dua bulan ke depan kalau kondisi masih sepi, dan tidak ada bantuan apapun dari pemerintah, toko-to" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi jika dalam dua bulan ke depan kalau kondisi masih sepi, dan tidak ada bantuan apapun dari pemerintah, toko-to</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dorongan pembatasan mobilitas guna menekan penularan Covid-19 masih bergulir. Jika rencana itu dijalankan, beberapa pihak memberikan masukan agar ada bantuan bagi masyarakat dan industri.  Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) meminta langkah radikal diambil dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Kemarin (22/6) ada 13.668 orang yang terkonfirmasi Covid-19 dengan 24.987 spesimen yang dites PCR. Artinya, positivity rate PCR sebesar 51,62 persen. ”Ada dua pilihan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nasional dan penerapan lockdown regional secara berkala di pulau besar seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan,” kata Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan kemarin.  Sementara itu, para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan pusat perbelanjaan turun drastis menyusul pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli.  ”Diperkirakan, tingkat kunjungan turun cukup drastis sehingga hanya tersisa sekitar 10 persen,” ujar Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja kemarin.  Menurut Alphonzus, berdasar pengalaman sebelumnya, yaitu pada awal 2021, pembatasan tidak bakal efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 jika hanya dilakukan secara parsial. Menurut dia, perlu penegakan yang kuat atas pemberlakuan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. ”Di pusat perbelanjaan juga ada protokol kesehatan secara berlapis yang diberlakukan pengelola pusat perbelanjaan dan penyewa,” tegasnya.  Alphonzus menilai, pembatasan berpotensi membuat laju ekonomi kembali terpuruk. Karena itu, APPBI berharap mendapatkan setidaknya dua jenis insentif. ”Yakni, insentif untuk mendongkrak penjualan dan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha. Pembebasan sementara atas pajak-pajak yang terkait dengan penjualan diharapkan meningkatkan penjualan yang sudah lebih dari setahun ini dalam kondisi berat,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/06/2021/enam-provinsi-di-pula-jawa-diminta-segera-optimalkan-ppkm-mikro/">Enam Provinsi di Pula Jawa Diminta Segera Optimalkan PPKM Mikro</a>  Selain pembebasan pajak, Alphonzus berharap pemerintah memberikan subsidi atas upah pekerja. ”Pusat perbelanjaan juga berharap pemerintah memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

PPKM Mikro Diperketat, APPBI Minta Diskon Pajak dan Subsidi Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ppnbm-mobil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merestui perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor.  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hal ini bertujuan untuk membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.  “Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (14/6).  Perpanjangan pemberian insentif PPnBM DTP diusulkan oleh Menperin dan disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Jumat (11/6) lalu.  Agus menyebut, pihaknya mencatat, hingga saat ini potensi sektor otomotif didukung sebanyak 21 perusahaan, dengan total kapasitas mencapai 2,35 juta unit per tahun dan serapan tenaga kerja langsungnya sebanyak 38 ribu orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.  “Artinya, industri otomotif menjadi salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera dipercepat karena industri ini melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya mulai dari hulu hingga ke hilir,” tuturnya.  Seperti diketahui, sejak 1 Maret 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPnBM DTP terhadap pembelian mobil baru. Program ini dimulai untuk mobil penumpang 1.500cc dengan kandungan lokal tertentu. Skemanya, per tiga bulan diberlakukan perubahan potongan pajak, yakni Maret-Mei diskon 100 persen, Juli-Agustus 50 persen, dan Oktober-Desember 25 persen.  Seiring perkembangan implementasi kebijakan tersebut, kinerja industri otomotif dan penjualan mobil di tanah air menunjukkan tren yang positif. “Pemerintah memang akan melakukan evaluasi per tiga bulan untuk melihat dampak dari diskon PPnBM DTP untuk pembelian mobil baru,” ungkap Agus.  Agus menyebut, pada Maret saat awal diberlakukan diskon PPnBM ini, sudah ada kenaikan penjualan mobil baru hingga 28,85 persen. Bahkan, pada April 2021, lonjakan penjualan mencapai 227 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu (year on year/yoy).  Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan.  Melihat respons dan efek positif tersebut, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1500cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi bulan Desember 2021.  Usulan perpanjangan diskon PPNBM DTP ini sebelumnya telah disampaikan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). “Pemerintah bisa menilai dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir ini, yaitu Maret, April, dan Mei. Kalau kami melihatnya, tepat sasaran, dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ungkap Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto.  Ia menilai program diskon 100 persen PPnBM DTP ini berjalan sukses, dengan semua pihak merasa diuntungkan, baik dari segi pelaku usaha otomotif, konsumen dan pemerintah. Tak hanya para pelaku industri otomotif yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan penjualan mobil yang signifikan, menurutnya, pemerintah pun berhasil meraih pendapatan PPn dan PPh dari meningkatnya penjualan mobil. Di sisi lain, konsumen mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih terjangkau.

Diskon Pajak Mobil PPnBM DTP 100 Persen Diperpanjang Sampai Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT7_1KINERJA-OTOMOTIF-DIPREDIKSI-PULIH_MIFTAHULHAYAT-21.jpg" alt="Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs" width="100%">
<figcaption>Deretan mobil baru siap diekspor terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Jakarta, Kamis (11/2/2021). inerja ekspor sektor otomotif Indonesia diprediksi berakselerasi pada tahun ini, sejalan dengan tren perekonomian yang berangs</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk sektor otomotif diperluas. Pemerintah memastikan memberikan diskon pajak mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.500 hingga 2.500 cc mulai bulan depan.  Kepastian diskon PPnBM itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin (23/3).  ”(Kapasitas) 2.500 cc sedang proses finalisasi PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya yang nanti bisa berlaku mulai April. Terutama untuk yang di atas 1.500 hingga 2.500 cc akan diumumkan begitu selesai PMK-nya,’’ jelasnya.  Sebelumnya, pemerintah memberikan diskon PPnBM untuk kategori sedan dengan tipe kapasitas silinder maksimal 1.500 cc. Kemudian, 4 x 2 tipe dengan kapasitas silinder maksimal 1.500 cc. Kebijakan itu tertuang dalam PMK Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menjelaskan, perluasan kebijakan itu berdasar arahan Presiden Joko Widodo. Diharapkan, pemulihan industri otomotif dan turunannya yang sempat terpukul pandemi bisa lebih cepat.  Pelaku industri otomotif menanggapi positif sinyal yang ditunjukkan pemerintah soal perluasan insentif PPnBM. Vice President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menilai, insentif pada segmen mobil di atas 1.500 cc akan menjadi pendorong ekstra bagi penjualan otomotif. ’’Kami masih menunggu peraturan resmi. Diharapkan (dampak perluasan insentif, Red) tidak pada market saja, tapi bisa simulasi lebih luas sampai ke industrinya, sampai juga ke local supplier,’’ ujar Henry dalam diskusi virtual kemarin.  Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam juga optimistis kebijakan itu mampu mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi nasional. ’’Harapannya, pasar ekspor atau domestik bisa didorong ke level 80–90 persen dari sebelum pandemi,’’ tuturnya.  Menurut Bob, pasar otomotif domestik masih sangat membutuhkan dukungan pemulihan. Saat pasar ekspor pulih ke level 70 persen, penjualan mobil di dalam negeri masih tertekan pada level 55 persen dari sebelum pandemi.  Mengutip data Gaikindo, kinerja ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) Indonesia pada dua bulan pertama tahun ini mencapai 51.294 unit. Volume itu tumbuh 1,1 persen jika dibandingkan dengan 2020. Sementara itu, aktivitas pengapalan industri otomotif pada Februari 2021 mampu mencatatkan peningkatan 50,8 persen atau tembus 30.840 unit CBU. Pada Januari, ekspor mobil Indonesia tercatat 20.454 unit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/02/03/2021/diskon-ppnbm-100-persen-sri-mulyani-beli-mobil-sebaiknya-sekarang/">Diskon PPnBM 100 Persen, Sri Mulyani: Beli Mobil Sebaiknya Sekarang</a>  Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa stimulus keringanan PPnBM harus bisa merangsang sisi hulu industri otomotif. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ingin produksi mobil bisa kembali ke masa saat jumlah kendaraan yang diproduksi di dalam negeri mencapai level 1 juta unit.  ’’Sektor industri otomotif yang memang salah satu kontributor besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional itu bisa kembali ke masa-masa ketika mereka (pabrikan, Red) bisa memproduksi rata-rata 1,2 juta kendaraan per tahun. Jadi, berbagai insentif terus kami diskusikan di dalam pemerintah dan pelaku industri,’’ ucap Agus.  Selain mendorong percepatan produksi agar menyentuh angka 1 juta unit, Menperin berharap pabrikan memperluas dan membuka pasar ekspor yang baru.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/LjG-uukfYOg

Diskon PPnBM Mobil 1.500 hingga 2.500 Cc Mulai April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memberikan keringanan pajak kepada siapa saja yang membantu mengatasi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam dua peraturan pemerintah (PP) yang baru dirilis.  Pertama, PP 29/2020 tentang Fasilitas PPh dalam Rangka Penanganan Covid-19. Kedua, PP 30/2020 tentang Pengurangan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk PT. Dua PP tersebut mengatur sejumlah relaksasi bagi para wajib pajak yang terkait dengan penanganan Covid-19.  Menurut naskah PP 29 yang diperoleh Jawa Pos kemarin (26/6), ada lima fasilitas yang diberikan. Pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto. Fasilitas itu diberikan kepada produsen alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga terkait penanganan Covid-19. Hitungan penghasilan neto mereka bisa dikurangi 30 persen dari biaya yang dikeluarkan.  Kemudian, ada fasilitas bagi mereka yang ikut menyumbangkan hartanya bagi penanganan Covid-19. ’’Sumbangan boleh diberikan kepada BNPB, BPBD, (lembaga yang ditunjuk) Kemenkes, Kementerian Sosial, atau lembaga pengumpulan sumbangan,’’ terang Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah. Meski demikian, Yunirwansyah mengingatkan, pengurangan tersebut tidak boleh dobel. Bila sebelumnya sudah dikurangkan sesuai aturan PP 93/2010, tidak bisa lagi dikurangkan lewat PP 29/2020. Sebab, dua PP itu sama-sama mengurangi pajak bagi para dermawan. Wajib pajak bisa memilih mau menggunakan PP 93/2010 atau PP 29/2020.  Fasilitas ketiga adalah tarif pajak 0 persen untuk tambahan penghasilan dari pemerintah. Fasilitas itu diberikan kepada mereka yang berkutat dalam pelayanan kesehatan terkait Covid-19. Dihitung dari jumlah penghasilan bruto yang diperoleh. Tarif tersebut berlaku sampai September tahun ini.  Kemudian, tarif 0 persen untuk penghasilan wajib pajak yang berasal dari aset yang disewa pemerintah untuk penanganan Covid-19. Misalnya, seorang wajib pajak memiliki sebidang tanah, lalu tanah tersebut disewa pemerintah untuk pendirian RS darurat. Maka, penghasilan dia dari sewa tanah itu akan dikenai pajak 0 persen.  Terakhir, buyback atau pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa. Berlaku bagi PT yang minimal 40 persen sahamnya diperjualbelikan di bursa. Bila dilakukan buyback, ada korting tarif 3 persen lebih rendah dari tarif yang diatur UU 2/2020. Syaratnya, saham tersebut dimiliki minimal 300 pihak dan setiap pihak memiliki tidak lebih dari 5 persen saham.  Sementara itu, PP 30 mengatur lebih lanjut tentang teknis pengurangan tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan buyback. Termasuk ketentuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyampaikan daftar wajib pajak perseroan yang memenuhi syarat itu kepada Menkeu melalui Ditjen Pajak.  Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Ditjen Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan, ada lima sektor usaha yang banyak menerima insentif pajak akibat pandemi. Yakni, perdagangan, industri, perusahaan jasa profesional, akomodasi, serta makanan-minuman. ”Jasa profesional seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, teknik sipil, dan periklanan. Begitu pula jasa persewaan, agen perjalanan, tenaga kerja, dan keamanan,” urai Ihsan.  Pemerintah sudah menambah klasifikasi lapangan usaha (KLU) pemberian insentif tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020. Bentuk insentifnya adalah PPh (pajak penghasilan) pasal 21 dan PPh final UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh pasal 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30 persen. ”Selain itu, pengembalian pendahuluan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah,” imbuhnya.  Ditjen Pajak mencatat, ada 389.546 wajib pajak (WP) yang mengajukan permohonan. Dari jumlah tersebut, 105.759 WP menerima insentif PPh pasal 21 dan pasal 22 impor sebesar 8.994 WP. Sedangkan PPh final pasal 23 UKM sebanyak 197.735 WP dan PPh final pasal 25 ada 48.330 WP. ”Bagi WP yang usulannya tidak diterima lantaran bidang usahanya tidak sesuai KLU yang sudah ditetapkan. Atau tidak memenuhi kriteria PMK-44/PMK.03/2020 serta SPT tahunan 2018 belum disampaikan sebagai basis menentukan KLU,” jelas Ihsan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

Bantu Atasi Covid-19, Wajib Pajak Dapat Diskon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Grafis-realisasi-PPH.jpg" alt="Infografis realisasi Pajak Penghasilan (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Infografis realisasi Pajak Penghasilan (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah telah mengeluarkan aturan teknis mengenai faktor pengurang pajak untuk pajak penghasilan (PPh) badan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019. Melalui aturan itu, perusahaan dimungkinkan mendapat potongan penghitungan penghasilan bruto 200 persen.  Fasilitas tersebut bisa didapatkan asalkan perusahaan bekerja sama dengan dunia pendidikan maupun pelatihan kerja. Pihak-pihak itu, antara lain, SMK, perguruan tinggi D-3, serta balai latihan kerja (BLK). Untuk kerja sama dengan SMK, penghitungan penghasilan bruto akan dikurangi jika perusahaan bekerja sama dengan SMK yang mewadahi 127 bidang kompetensi tertentu.  Untuk perguruan tinggi D-4, perusahaan harus mau meningkatkan kapasitas mahasiswa yang belajar di antara 268 kompetensi. Terakhir, untuk kerja sama dengan BLK, ada 58 kompetensi yang bisa didukung perusahaan demi mendapatkan insentif fiskal. Kompetensi-kompetensi itu, antara lain, kompetensi di bidang perhotelan untuk siswa SMK, animasi untuk mahasiswa D-3, serta asistensi rumah tangga untuk pembelajar di BLK.  "Peraturan ini berlaku mulai tanggal yang diundangkan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri yang kerap di sapa Ani itu juga menuturkan, semakin besar faktor pengurang penghitungan penghasilan bruto, PPh yang dibayarkan wajib pajak akan semakin kecil. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kelapangan fiskal bagi wajib pajak serta meningkatkan kualitas SDM melalui peranan industri.  Sementara itu, kemarin (13/9) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) juga meluncurkan penerapan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM). CRM adalah program manajemen lanjutan dari program amnesti pajak serta transparansi informasi keuangan. Program tersebut memungkinkan pemerintah membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat.  "Kepada wajib pajak yang ingin patuh, DJP akan membantu agar mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, kepada wajib pajak yang sengaja menolak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP akan tegas menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan.  Paradigma itu, lanjut dia, menggantikan cara pandang yang lama. Yakni, antara wajib pajak dan DJP terdapat sikap saling tidak percaya serta curiga. Hal tersebut menghambat terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan dari wajib pajak. Dalam model atau program manajemen yang lama, semua wajib pajak diperlakukan secara seragam sehingga justru menimbulkan ketidakadilan antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diskon pajak

Berita Terkini