<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/20250727_144200_Gallery-1630485893.jpg" alt="Tangkapan layar unggahan akun dengan nama DigitalGhostt di platform media sosial X terkait data identitas warga Jabar. (Istimewa/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar unggahan akun dengan nama DigitalGhostt di platform media sosial X terkait data identitas warga Jabar. (Istimewa/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membantah isu yang menyebutkan data pribadi dari jutaan warga Jawa Barat yang dikelola Pemprov Jabar bocor. &rdquo;Berdasar hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,&rdquo; kata Kepala Diskominfo Jawa Barat Mas Adi Komar seperti dilansir dari Antara di Bandung. Adi menambahkan, unggahan akun bernama DigitalGhostt pada media sosial X yang mengklaim telah membocorkan data warga Jabar dan menawarkan di forum darkweb tidak sesuai fakta. Pemprov Jabar tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis pemerintah. &rdquo;Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini,&rdquo; ujar Mas Adi Komar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. &rdquo;Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang,&rdquo; ucap Mas Adi Komar. Adi mengatakan, upaya pembobolan atau peretasan memang ada, namun sampai saat ini pihaknya mampu melindungi berbagai data yang dikelola. &rdquo;Kita pantau terus upaya-upaya peretasan, sampai saat ini Alhamdulillah masih terkendali dan terlindungi,&rdquo; tutur Adi tanpa memberi penjelasan detail berapa kali percobaan pembobolan yang dilakukan peretas. Sebelumnya, Akun dengan nama DigitalGhostt di platform media sosial X mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. Dalam unggahannya pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB akun tersebut menuliskan quote dalam bahasa Inggris yang mempertanyakan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warga. &rdquo;Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money? (Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?),&rdquo; tulis akun tersebut seperti yang dilihat, Minggu (27/7). Cuitan itu disertai tangkapan layar dari sebuah forum darkweb yang memuat penawaran data dengan label 4.6 million data of West Java Indonesian citizens (DATABASE). Di tangkapan layar itu, terlihat logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat di dalamnya, serta deskripsi data yang mencakup informasi sensitif antara lain alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email dan pekerjaan. Keotentikan data tersebut perlu diverifikasi secara detail, tetapi unggahan tersebut berpotensi menjadi informasi sebagai salah satu kebocoran data terbesar di Indonesia atau setidaknya di Jawa Barat. Dari berbagai informasi, akun DigitalGhostt merupakan pengguna aktif forum darkweb. Dia memiliki sejumlah unggahan dan reputasi tinggi dalam komunitas yang biasa digunakan untuk jual beli data hasil peretasan. Sementara dalam unggahan akun @H4ckmanac mengungkap bahwa DigitalGhostt disebut-sebut merupakan hacker yang sama yang pernah membobol 700 ribu data individu di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Sementara itu, pakar Keamanan Siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Budi Rahardjo menyebut meski harus diverifikasi, besar kemungkinan apa yang disampaikan DigitalGhostt yang mengklaim telah membobol dan mengantongi jutaan data warga Jabar bisa jadi benar adanya. &rdquo;Biasanya kalau yang kayak gini biasanya sih betul ya. Tapi kita harus verifikasi dulu, tapi biasanya biasanya sih betul, betul bobol,&rdquo; ucap Budi saat dikonfirmasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membantah isu yang menyebutkan data pribadi dari jutaan warga Jawa Barat yang dikelola Pemprov

Pemprov Jabar Bantah Data Identitas 4,6 Juta Warga Jabar Telah Dibobol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/IMG_20250725_132506-4054489908.jpg" alt="Tim penyidik Kejati DI Jogjakarta geledah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman pada Kamis (24/7). (Kejati DI Jogjakarta/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tim penyidik Kejati DI Jogjakarta geledah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman pada Kamis (24/7). (Kejati DI Jogjakarta/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Jogjakarta menggeledah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bandwidth internet 2022-2024 serta pengadaan sewa colocation disaster recovery center (DRC) 2023-2025. Kasi Penerangan Hukum Kejati DI Jogjakarta Herwatan mengatakan, penggeledahan berlangsung di kompleks Kantor Diskominfo Sleman, Jl. Parasamya No. 1, Beran, Tridadi, Sleman pada Kamis (24/7) pukul 10.30 sampai pukul 14.45 WIB. &rdquo;Penggeledahan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengumpulkan alat bukti,&rdquo; ujar Herwatan seperti dilansir dari Antara. Herwatan menegaskan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejati DI Jogjakarta tanggal 10 Juli 2025 dan surat penetapan izin penggeledahan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jogjakarta tanggal 16 Juli 2025. &rdquo;Sebelum melakukan penggeledahan, tim penyidik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Dusun Beran,&rdquo; terang Herwatan. Setelah tiba di lokasi, penyidik kemudian menggeledah beberapa ruangan kantor Diskominfo Sleman, antara lain ruang arsip, ruang Kepala Bidang Infrastruktur, ruang bendahara, serta sejumlah ruangan lain yang diduga menyimpan dokumen-dokumen pengadaan. &rdquo;Dari hasil penggeledahan tersebut kemudian penyidik melakukan penyitaan berupa 34 dokumen,&rdquo; ucap Herwatan. Dokumen yang disita tersebut meliputi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), surat perjanjian kerja, dokumen pembayaran, dan dokumen lain yang terkait Pengadaan Bandwidth Internet 2022 s/d 2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC 2023-2025. Herwatan menjelaskan, hingga saat ini telah diperiksa sekitar 20 orang saksi dalam perkara tersebut. Mereka berasal dari internal Diskominfo Sleman maupun dari pihak penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), yaitu PT SIMS, PT GPU, dan PT Gmedia. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan berdasar bukti permulaan yang cukup. Menurut Herwatan, tim penyidik menduga keras telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati Jogjakarta geledah Kantor Diskominfo Kabupaten Sleman terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bandwidth internet

Kejati DI Jogjakarta Geledah Kantor Diskominfo Sleman Terkait Dugaan Korupsi 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/free-wifi-2260506380.jpg" alt="Ilustrasi: Bahaya siber mengintai penggunaan WiFi publik. (GDPR Informer)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bahaya siber mengintai penggunaan WiFi publik. (GDPR Informer).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Berbagai upaya mencegah peredaran judi online di Surabaya terus dilakukan. Tidak hanya menyasar masyarakat umum namun juga terhadap para ASN di Kota Pahlawan. Terkini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya akan membatasi akses internet di instansi pemerintah. Termasuk membatasi akses komputer, agar tidak disalahgunakan untuk bermain judi online. &rdquo;Kami sudah melakukan pembatasan untuk internet, komputer di kantor tidak bisa dipakai mengakses selain kebutuhan pekerjaan dan pelayanan,&rdquo; kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser seperti dikutip dari Antara. Pembatasan internet bahkan juga diterapkan di setiap perangkat daerah di Surabaya karena memang hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan. &rdquo;Dia bisa pakai HP tapi kalau pakai akses wifi milik pemkot tetap tidak bisa akses hal lain. Intinya fasilitas kami cuma dipakai kerja,&rdquo; tegas Fikser. Fikser menambahkan, pembatasan tersebut tidak hanya untuk mencegah akses judi online, tetapi juga penyalahgunaan lain seperti mengakses media sosial, streaming video, hingga konten pornografi. Meskipun begitu, ada beberapa instansi yang tidak sepenuhnya dibatasi akses internet karena faktor kebutuhan, misalnya untuk melaksanakan sosialisasi pelayanan secara daring, salah satunya Dinas Kesehatan. &rdquo;Dinkes itu memang membutuhkan akses yang lebih luas untuk memaksimalkan pelayanan. Bagian media juga sama butuh, dia kan harus mengunggah video ke YouTube sama media sosial lainnya,&rdquo; papar Fikser. Namun, pemberian akses internet yang lebih luas daripada lain tetap harus mengajukan surat permohonan kepada Diskominfo agar tidak disalahgunakan. &rdquo;Ada surat permintaan dari dinas mau buka apa, secara surat resmi ya,&rdquo; terang Fikser. Pembatasan akses pada perangkat kerja milik dinas dan jaringan internet ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.4/13114/436.7.13/2024 tentang Larangan Judi Online dan/atau Judi Slot Bagi ASN Maupun Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pada poin b SE tersebut melarang penggunaan barang milik daerah, seperti komputer, laptop, internet selain untuk urusan kantor dan/atau kegiatan yang bersifat negatif, antara lain perjudian, pornografi, dan game. Instruksi itu berlaku bagi para aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga alih daya. Lalu para kepala perangkat daerah bertanggung jawab mengawasi penggunaan fasilitas barang milik daerah. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi penggunaan internet secara positif kepada para pelajar SD-SMP. &rdquo;Setelah liburan sekolah supaya pelajar juga paham sejak dini literasi digital,&rdquo; ucap Fikser.

Diskominfo Kota Surabaya membatasi akses internet termasuk akses komputer, agar tidak disalahgunakan untuk bermain judi online di kantor

Cegah ASN Nonton Pornografi dan Judi Online, Pemkot Surabaya Batasi Akses Internet di Kantor 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/2-1437248433.jpeg" alt="Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti saat memberikan paparan di Tangerang LIVE Room. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti saat memberikan paparan di Tangerang LIVE Room. ANTARA/HO-Pemkot Tangerang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bina Nusantara University (Binus) School of Computer Science merancang sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis geospasial, dikutip dari ANTARA. Dosen Research Interest Group GeoEco-AI Binus, Fabian Surya Pramudya&nbsp;dalam keterangan di Tangerang, Sabtu (1/6), mengatakan aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah dan analisis geospasial. Implementasi juga dapat menggunakan Artificial Intelligence (AI) apabila dibutuhkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014714151/uni-eropa-dukung-proposal-biden-untuk-gencatan-senjata-gaza">Uni Eropa Dukung Proposal Biden untuk Gencatan Senjata Gaza</a> "Progres&nbsp;saat ini sudah 50 persen dan kami terus menyempurnakan Geo Bee ini dan selanjutnya kami buat lebih spesifik kepada pengelolaan sampah secara geospasial. Lalu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat," katanya. Ia berharap dengan adanya Geo Bee ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Kota Tangerang. Sehingga, bank-bank sampah di Kota Tangerang dapat beroperasi secara optimal dan mengurangi penumpukan sampah. "Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang dan digunakan semaksimal mungkin. Sehingga, pengelolaan sampah semakin baik, tidak ada penumpukan sampah dan bank sampah dapat beroperasi secara optimal," kata dia. Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti mengatakan aplikasi tersebut bernama Geo Bee Dashboard yang berdasarkan hasil riset dan kajian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014714141/pegadaian-raih-predikat-best-company-to-work-in-asia-untuk-ke-6-kalinya">Pegadaian Raih Predikat &ldquo;Best Company to Work in Asia&rdquo; Untuk Ke-6 Kalinya</a> "Nantinya aplikasi ini bisa digunakan dalam pengelolaan sampah berbasis geospasial untuk kepentingan publik dari hasil kolaborasi ini," kata Indri. Indri menambahkan Diskominfo juga memberikan kesempatan kepada Binus untuk melakukan riset lanjutan sebelum nantinya bisa dikolaborasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup. "Mereka akan melakukan riset lanjutan dan kami akan pertemukan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang," ujarnya.

Diskominfo bersama Binus School of Computer Science merancang sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis geospasial.

Binus Siapkan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Geospasial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/1000255555-881692433.jpg" alt="Plt Kepala Diskominfo Surabaya yang juga Kepala Satpol PP M Fikser." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Diskominfo Surabaya yang juga Kepala Satpol PP M Fikser.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya melengkapi setiap lokasi penyimpanan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di kantor kecamatan dengan televisi sirkuit tertutup (CCTV). Pelaksana tugas (Plt) Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, pemasangan CCTV merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kota (pemkot). &rdquo;Seperti di aula kantor kecamatan ada CCTV yang sudah terpasang,&rdquo; kata Fikser seperti dilansir dari Antara. Fikser menjelaskan, pemasangan CCTV didasari keinginan pemkot untuk turut menyukseskan Pemilu 2024 dan mencegah muncul kecurangan. &rdquo;Ada juga yang diusulkan di tempat-tempat yang ditentukan, itu kami proses pemasangan CCTV dari Diskominfo,&rdquo; ujar Fikser. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyebut pengawasan logistik melalui CCTV juga ditunjang dengan pendistribusian pasukan pengamanan. Penempatan petugas Satpol PP di tempat penyimpanan logistik disesuaikan dengan permintaan dari pihak kecamatan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan melihat pada luas wilayah. &rdquo;Jadi jumlah personel beda-beda, rata-rata kita ada tambah 20-30 personel sesuai dengan permintaan, ada beberapa titik pengamanan yang kami kurangi, kami tambahkan ke kecamatan, termasuk di gudang KPU,&rdquo; kata Fikser. Para petugas Satpol PP juga bekerja sama dengan kepolisian, KPU, dan petugas ketertiban TPS dari pemkot setempat. Berdasar data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, di wilayah setempat terdapat 8.167 tempat pemungutan suara (TPS). KPU Surabaya mencatat, pada Pemilu 2024 jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Surabaya mencapai 2.218.586 pemilih dengan rincian 1.078.001 pria dan 1.140.585 perempuan. Jumlah DPT Pemilu 2024 mengalami kenaikan sebanyak 86.830 pemilih dari pesta demokrasi sebelumnya 2.131.756 orang.

Diskominfo Kota Surabaya melengkapi setiap lokasi penyimpanan logistik Pemilu 2024 dengan televisi sirkuit tertutup (CCTV)

Diskominfo Surabaya Lengkapi Penyimpanan Logistik Pemilu dengan CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/4rk2p7do-2071392564.png" alt="Kelas Prebunking Diskominfo. (Sumber: Jatim Diskominfo)" width="100%">
<figcaption>Kelas Prebunking Diskominfo. (Sumber: Jatim Diskominfo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Dalam memperketat penangkalan berita dan isu hoax di Indonesia, Diskominfo Jawa Timur lakukan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur ini dikenal dengan nama Prebunking&nbsp;Pengindraan&nbsp;Hoaks. Pelatihan Prebunking&nbsp;Pengindraan&nbsp;Hoaks yang dilakukan oleh Diskominfo Jatim ini telah diterima oleh puluhan pegawai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013491059/cegah-peredaran-gelap-narkoba-diskominfo-sidoarjo-gelar-sosialisasi-p4gn">Cegah Peredaran Gelap Narkoba, Diskominfo Sidoarjo Gelar Sosialisasi P4GN</a> Memanasnya pemilu tahun 2024 berbanding naik dengan banyaknya penyebaran berita dan isu-isu palsu di Indonesia. Menanggapi situasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur lakukan pelatihan Prebunking&nbsp;Pengindraan&nbsp;Hoaks. Hal ini sebagai upaya untuk pengetatan dalam penangkalan berita dan isu-isu palsu atau hoaks yang beredar. Diketahui, sudah ada lebih dari 20 pegawai Diskominfo yang mendapatkan pelatihan&nbsp;tersebut, dan siap&nbsp;untuk&nbsp;membantu penangkalan&nbsp;hoax&nbsp;terutama di musim kampanye 2024. Pelatihan ini dipandu dilatih khusus oleh CSO atau Organisasi Masyarakat Sipil Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Kepala Bidang Komunikasi Publik, Diskominfo Jatim, Assyari, mengatakan untuk menjaga ruang digital, tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, namun perlu kerja sama semua pihak. Hal ini dilakukan agar ruang digital memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kejayaan. Dengan masih banyaknya pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa memiliki kemampuan memahami dan&nbsp;mengelola&nbsp;informasi secara baik dan kritis. Hal itulah yang menjadikan masyarakat&nbsp;sebagai&nbsp;korban maraknya kejahatan digital antara lain seperti berita&nbsp;hoax, pencurian data pribadi, skimming dan lain sebagainya. Dampak dari kejahatan tersebut di antaranya kerugian secara moril maupun&nbsp;materiil&nbsp;pada individua tau kelompok tertentu. Terjadinya pengalihan isu untuk melancarkan aksi kejahatan, penipuan publik dan kepanikan publik adalah tanda bahwa ruang digital menjadi tidak aman. &ldquo;Oleh karenanya, kelas Prebunking ini sebagai upaya untuk memperkuat dan mencegah hoax sebelum muncul dan beredar,&rdquo; terang Assyari. Assyari pun mengapresiasi Mafindo Surabaya karena sudah bersinergi dengan Dinkominfo Jatim sebagai instansi pemerintah. Yang dalam pengaplikasiannya mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik, untuk bersama-sama menangkal hoax. Menurut Assyari, kelas prebunking ini sangat penting salah satunya untuk para pegawai Kominfo Jatim untuk dilakukan agar tingkat hoax menurun. Diharapkan juga pelatihan yang dilakukan oleh puluhan pegawai Kominfo ini dapat memperketat tangkal isu palsu.

Pelatihan Prebunking Pengindraan Hoaks yang dilakukan oleh Diskominfo Jatim ini telah diterima oleh puluhan pegawai.

Perketat Tangkal Isu Palsu, Diskominfo Jatim Lakukan Pelatihan Prebunking Penginderaan Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-10.jpg" alt="Ilustrasi pembunuhan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembunuhan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya meraih empat penghargaan Jatim Public Relation Award (JPRA) 2023. Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak rangkaian acara JPRA 2023 di Kota Surabaya, Senin (30/10). Penghargaan yang diraih Diskominfo Surabaya yakni, Terbaik 1 JPRA 2023 Kategori Pers Rilis, Terbaik 1 JPRA 2023 Kategori Media Sosial, Terbaik 2 JPRA 2023 Kategori Website, dan Terbaik 2 JPRA 2023 Program Komunikasi Publik. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Ira Narulita Puspitarini bersyukur atas sejumlah penghargaan JPRA 2023 yang diraih jajarannya. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi dari para pihak atas kinerja Diskominfo Kota Surabaya. &rdquo;Penghargaan ini sebagai penyemangat bagi Diskominfo Kota Surabaya agar bisa terus memberikan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,&rdquo; kata Ira Narulita Puspitarini. Ira mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Diskominfo Surabaya atas kerja keras yang selama ini dilakukan. Berkat kerja keras tersebut, Diskominfo Surabaya mendapat apresiasi berupa penghargaan. &rdquo;Meski demikian, masih banyak yang harus kita perbaiki. Namun terima kasih banyak atas kerja keras teman-teman semua. Saya sangat apresiasi team work yang dibangun teman-teman Diskominfo Surabaya,&rdquo; ucap Ira Narulita Puspitarini. Dia menuturkan, penghargaan yang berhasil diraih tersebut, bukan berarti membuat jajaran Diskominfo Surabaya puas terhadap kinerja. Sebab, untuk mencapai hasil yang sempurna, tidak ada kata puas dalam suatu proses. &rdquo;Ini bukan sesuatu yang kemudian puas untuk mencapai hasil yang sempurna. Karena tidak ada kata puas pada suatu proses ini,&rdquo; terang Ira Narulita Puspitarini. Dia memastikan, akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja jajaran Diskominfo Surabaya. Terutama, perbaikan terhadap layanan publik kepada masyarakat Surabaya. &rdquo;Kita akan terus melakukan pembenahan terhadap proses layanan publik lewat sosial media maupun pemberitaan. Dan ini juga menjadi bagian dari indikator kinerja Diskominfo Surabaya,&rdquo; ucap Ira Narulita Puspitarini.

Diskominfo Kota Surabaya raih empat penghargaan Jatim Public Relation Award (JPRA) 2023 dalam puncak rangkaian acara JPRA 2023 di Surabaya

Diskominfo Surabaya Raih Empat Penghargaan JPRA 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/seragan-siber.jpg" alt="Ilustrasi: Pencurian data penting lewat internet. (CisoMag)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pencurian data penting lewat internet. (CisoMag).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di era modern ini marak terjadi pencurian data pribadi yang memanfaatkan teknologi. Data pribadi yang dicuri sering kali tidak kita sadari. Padahal, pencuri data pribadi dapat memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan teror maupun menyebar iklan yang menggangu. Sering kali pula ditemukan bahwa sang pencuri data akan melakukan penipuan, membobol rekening bank hingga mengajukan pinjaman online. Mengutip akun Instagram Diskominfo Jawa Barat, sebanyak 91℅ orang menghubungkan perangkat pribadi ke perbankan online. Kemudian, sebanyak 87℅ orang menggunakan jaringan sosial. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi juga tak terlalu tinggi. Sebanyak 25℅ orang menyimpan password dan akun pribadi di perangkat mobile mereka. Ditambah lagi, 65℅ orang menyimpan foto dan video pribadi di perangkat mobile mereka. Pencuri biasanya mengambil foto dan video pribadi, data geo lokasi, nomor registrasi kendaraan serta username dan password. Selain itu, pencuri juga kerap mengambil data alamat rumah, scan paspor dan KTP, akun finansial serta resume atau curiculum vitae (CV). Dengan data yang berhasil diambil tanpa sepengetahuan kamu, pencuri dapat menggunaoannya untuk menipu kontak dalam ponsel. Selain itu, pencuri juga bisa meretas perangkat pribadi, mencuri uang dan kendaraan serta pengajuan pinjaman bank secara online tanpa kamu sadari. Lantas, bagaimana cara melindungi data pribadi agar tak dicuri orang yang berniat jahat? Simak ulasannya berikut ini. 1. Jangan terlalu terbuka Caranya adalah hindari memberikan data pribadi di publik atau media sosial. 2. Jadilah orang tua yang berhati-hati Hal ini dilakukan dengan mencegah anak membagikan data sensitif dengan teman online mereka. 3. Jadilah pengguna advance Artinya, lindungi berbagai perangkat yang terbukti akan menjaga keamanan semua data pribadi di dalamnya.

Sering kali pula ditemukan bahwa sang pencuri data akan melakukan penipuan, membobol rekening bank hingga mengajukan pinjaman online.

Cegah Pencurian Data Pribadi! Diskominfo Jabar Bagikan Tips untuk Mengamankannya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/M-Fikser-2-scaled-e1643530045234-1.jpg" alt="Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser jelaskan aplikasi WargaKu. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Diskominfo Kota Surabaya M. Fikser jelaskan aplikasi WargaKu. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam setahun, Aplikasi WargaKu milik Pemerintah Kota Surabaya menerima sebanyak 10.504 pengaduan. Aplikasi WargaKu Surabaya yang diluncurkan pada 2021, digagas sebagai media pengaduan dan layanan untuk warga Kota Surabaya. Warga dapat menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser memastikan, kanal pengaduan itu diminati warga. Pada 2021, mulai Maret-Desember 2021, pengaduan yang masuk sebanyak 11.316 pengaduan. Kemudian pada 2022, pengaduan yang masuk sudah mencapai 10.504 pengaduan.  ”Dari 10.504 pengaduan itu, sebanyak 9.795 pengaduan sudah selesai, dan sisanya ada yang sedang ditindaklanjuti dan ada pula yang sudah ditindaklanjuti,” kata Fikser, Selasa (13/12).  Menurut Fikser, pengaduan dengan jenis topik administratif rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 2-5 hari. Sedangkan pengaduan dengan jenis topik fisik rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 7-15 hari.  ”Kemudian pengaduan dengan jenis topik lain-lain rata-rata diselesaikan dalam rentang waktu 4-7 hari,” terang Fikser.  Warga rata-rata mengadukan soal MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), informasi pemangkasan/perantingan pohon, jalan rusak dan berlubang, bansos, dan beberapa topik lain. Laporan-laporan itu kemudian dikoneksikan dengan jajaran perangkat daerah (PD) Surabaya.  Selain itu, terdapat beberapa laporan yang menggunakan identitas orang lain hingga salah alamat. Salah satunya adalah pengaduan tentang Satpol PP Surabaya. Ketika pelapor diundang dan dikonfirmasi lebih lanjut, ternyata dia mengaku tidak pernah melaporkan.  ”Warga tersebut mengaku KTP hilang. Berarti yang melaporkan ini menggunakan identitas orang lain,” tutur Fikser.  Warga juga mengadukan soal sertifikat tanah, masalah PLN, hingga pengurusan STNK. Ada pula yang mengadukan password akun aplikasi Jogo Suroboyo. Semua itu bukan kewenangan Pemkot Surabaya.  ”Mungkin warga itu bingung dan tidak tahu ya, makanya sampai salah alamat mengadu,” papar Fikser.  Bahkan, ada pula laporan yang ternyata tidak bisa dihubungi atau tidak diangkat. Bila pelapor tidak bisa dihubungi, sesuai PermenPAN 62/2018, untuk pengaduan yang kurang data pendukung, diberikan waktu 10 hari untuk melengkapi.  Karena biasanya PD menelepon si pelapor untuk konfirmasi data pendukung yang dibutuhkan. Bahkan, PD memberitahukan melalui tanggapan di WargaKu agar si pelapor mengangkat telepon atau melengkapi data pendukung.  ”Apabila dalam jangka waktu 10 hari tidak merespons atau tidak melengkapi data pendukung, pengaduan akan kami arsipkan,” ucap Fikser.  Dia mengimbau kepada warga Kota Surabaya untuk melaporkan dan mengadukan berbagai hal di Kota Surabaya. Namun, diharapkan pengaduan atau laporan itu dilengkapi data pendukung yang lengkap, sehingga membantu jajaran pemkot dalam menanggapi pengaduan tersebut.  ”Monggo dilaporkan dengan data yang lengkap, supaya kami cepat dalam bergerak dan warga juga mendapatkan solusi solutif,” terang Fikser.

Sepuluh Ribu Pengaduan Masuk ke Aplikasi WargaKu Selama 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/fikser-dan-jampiro.jpg" alt="Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima penghargaan. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meraih penghargaan pemimpin terpopuler di media sosial (medsos) dari Awarding Jambore PR Indonesia (Jampiro) ke-8 Tahun 2022.  ”Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada PR Indonesia. Harapan kami Jampiro bisa terus digelar, memberikan perspektif baru melalui konferensi dan workshop, mengangkat tema dan isu terkini,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (11/11).  Menurut dia , Pemerintah Kota Surabaya juga menjadi tuan rumah penyerahan Awarding Jampiro ke-8 Tahun 2022 di Gedung Empire Palace, Surabaya, Kamis (10/11) malam. Selain Eri Cahyadi, jajaran dari Diskominfo Surabaya juga berhasil menyabet 2 penghargaan bergengsi di acara tersebut.  Penghargaan itu adalah Kategori Pemerintah Daerah Subkategori Koordinator/Kepala Bagian yang diberikan kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik Diskominfo Surabaya Indriatno Heryawan dan Subkategori Sub Koordinator/Kepala Seksi yang diberikan Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Surabaya Novi Setiowati.  Dia mengatakan, penghargaan yang diterima pada kesempatan kali ini dipersembahkan untuk warga dan Pemkot Surabaya. Dengan penghargaan tersebut, diharapkan ke depannya dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih baik lagi untuk masyarakat, khususnya warga Kota Surabaya.  ”Kami bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada PR Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh warga Kota Surabaya dan media, yang telah bersinergi dengan baik hingga saat ini,” tutur M. Fikser.  Sementara itu, Founder &amp; CEO PR Indonesia Asmono Wikan menjelaskan, Jampiro merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan PR Indonesia. Ajang itu sebagai wadah untuk public relation mengasah dan memperluas jejaring praktisi humas/public relation di seluruh Indonesia.  ”Selain pemerintahan, Jampiro juga menjadi ajang apresiasi bagi pelaku PR lintas generasi mulai mahasiswa sebagai calon penerus PR, pelaku PR usia muda, usia matang, hingga bagi para pemimpin yang sadar PR yang digerakkan secara berkelanjutan,” papar Asmono.  Dia menambahkan, di dalam kompetisi Jampiro terdapat beberapa kategori antara lain PR Indonesia Rookie Star, Icon PR Indonesia, dan Insan PR Indonesia. ”Selain itu ada pula kategori PR Indonesia Most Popular Leader di Social Media bagi para pemimpin organisasi dan korporasi, seperti yang didapat Pak Wali Kota pada Jampiro ke-8 ini,” terang Asmono Wikan.

Wali Kota Surabaya Raih Penghargaan Pemimpin Terpopuler di Medsos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diskominfo

Berita Terkini