<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/oke-bawah-dishub-3620406242-1-1-777949575.jpg" alt="ERLANGGANAN: Dishub Gresik saat menggelar rapat evaluasi bersama DPRD Gresik. (Dok/Radar Gresik)" width="100%">
<figcaption>ERLANGGANAN: Dishub Gresik saat menggelar rapat evaluasi bersama DPRD Gresik. (Dok/Radar Gresik)</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">JawaPos.com -&nbsp;Rencana terkait penerapan aturan parkir berlangganan di Kabupaten Gresik terus digodok berbagai persiapannya oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Salah satunya, terkait titik parkir khusus berlangganan.</div> <div class=""> <div id=":3dw" class="ii gt"> <div id=":3dx" class="a3s aiL "> Dilansir Radar Gresik (JawaPos Grup), pada Jumat (12/1), Dishub sudah menyiapkan sebanyak 127 titik untuk pelaksanaan parkir berlangganan dari total 160 titik parkir yang ada di wilayah Gresik. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan Dishub Pemkab Gresik Arditra Risdiansah mengungkapkan bahwa, 127 titik parkir yang disiapkan itu berada di wilayah perkotaan.&nbsp; &ldquo;160 titik itu suruh Gresik, tapi 127 titik langganan ini untuk wilayah perkotaan,&rdquo; ujar Arditra, seperti yang dikutip Radar Gresik (JawaPos Grup), pada Jumat (12/1). Arditra juga menegaskan, setelah berlangganan nanti, masyarakat tidak perlu lagi membayar parkir kendaraannya secara tunai. Masyarakat hanya tinggal melakukan scan barkode ketika parkir di 127 titik tersebut.&nbsp; Kendati demikian, pihaknya tidak serta merta mewajibkan kebijakan tersebut ke seluruh masyarakat. Sebab, keterbatasan penggunaan barcode mungkin saja masih terbilang awam bagi masyarakat.&nbsp; Sebagai solusinya, pihaknya juga akan tetap melayani pembayaran tunai. &ldquo;Tapi tetap melayani tunai juga. Jukirnya nanti juga memberikan dua opsi, menggunakan berlangganan atau tunai,&rdquo; jelas Arditra. Menurutnya, saat ini progres persiapan penerapan parkir berlangganan ini sudah sampai disahkannya perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Namun, ia juga menyebut terkait Perbub dan regulasi teknis masih belum turun.&nbsp; "Sekarang masih menunggu perbup. Tapi untuk perda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sudah disahkan. Tinggal menunggu perbup saja,&rdquo; ungkap Arditra. Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jatim dan Samsat terkait pola penarikan. Sebab, penarikannya nanti akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran STNK. Dengan diterapkannya parkir berlangganan ini, ia berharap agar pendapatan dari retribusi parkir TJU dapat dimaksimalkan. Mengingat masyarakat yang berlangganan langsung membayar secara akumulasi.&nbsp; Terkait kapan penerapan tersebut direalisasikan, Arditra mengaku paling cepat akan diterapkan pada pertengahan tahun 2024 ini. &ldquo;Sekarang masih dimatangkan. Paling cepat bisa diterapkan pertengahan tahun ini,&rdquo; tandas Arditra. </div> </div> </div>

Rencana terkait penerapan aturan parkir berlangganan di Kabupaten Gresik terus digodok berbagai persiapannya oleh Dinas Perhubungan (Dishub)

Konsep Parkir Berlangganan Turut Diadopsi oleh Dishub Gresik, Simak Persiapan dan Tanggal Penerapannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/kir-1928094339.png" alt="BEBAS BIAYA: Kantor uji kir tetap beroperasi seperti biasa. Kendaraan yang menjalani uji kir mulai 5 Januari sudah tidak dipungut biaya." width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Kantor uji kir tetap beroperasi seperti biasa. Kendaraan yang menjalani uji kir mulai 5 Januari sudah tidak dipungut biaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kehilangan pendapatan dari sektor retribusi uji kir. Mulai kemarin (5/1) pelayanan uji kir tidak lagi dipungut biaya. Dinas perhubungan berharap jumlah truk yang melakukan uji kir semakin meningkat. Retribusi uji kir Rp 0 itu berlaku setelah keluarnya Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selain itu, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. &rsquo;&rsquo;Mulai hari ini (kemarin, Red) retribusi uji kir sudah Rp 0. Dengan begitu, kami berharap tidak adanya biaya uji kir bisa mendongkrak cakupan kendaraan yang melakukan uji kir,&rdquo; ucap Kepala Bidang (Kabid) Tata Kelola Prasarana Perhubungan Dishub Pemkab Gresik Arditra Risdiansah. Dihapusnya retribusi uji kir itu membuat Pemkab Gresik kehilangan pendapatan. Pada 2023 capaian retribusi uji kir yang masuk ke kas daerah sebesar Rp 3,5 miliar. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 2 miliar. Ke depan, dishub lebih rutin melakukan operasi truk overdimension &amp; overload (ODOL). Sebab, saat ini masih didapati banyak truk ODOL yang beroperasi. &rsquo;&rsquo;Kalau kemarin merugikan pendapatan, sekarang merugikan dari infrastruktur jalan. Truk overdimensi otomatis akan merusak jalan. Ini kami giatkan operasi ke depannya,&rdquo; ujar Arditra. Terkait pendapatan retribusi, Pemkab Gresik sebelumnya juga berupaya mempertahankan potensi tersebut. Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Muhammad Rum Pramudya mengatakan, UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memang tidak lagi mengatur retribusi uji kir dan uji tera. Namun, hasil pembahasan dengan tim ahli, potensi tersebut bisa dimasukkan ke dalam optimalisasi aset daerah. &rsquo;&rsquo;Potensi ini tetap kami masukan dan sudah mendapat kesepakatan dengan legislatif,&rdquo; ucapnya.&nbsp;(son/c7/diq)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik kehilangan pendapatan dari sektor retribusi uji kir. Kini, pelayanan uji kir tidak lagi dipungut biaya.

Pelayanan Uji Kir di Gresik Tak Lagi Dipungut Biaya Meski Tahun Lalu Beri Pemasukan Rp 3,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/TRUK-BESAR-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Angka kecelakaan di wilayah hukum Gresik terbilang tinggi. Bahkan, cukup mengerikan. Pemkab pun turut memberikan atensi serius. Dari hasil evaluasi Dinas Perhubungan (Dishub), salah satu penyebab kecelakaan itu adalah kelalaian pengendara.  Sejumlah pengusaha truk pun akan dipanggil sebagai salah satu upaya untuk bersama-sama dapat menekan angka kecelakaan.  Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Pemkab Gresik Suudin mengatakan, sepanjang 2022 setidaknya ada sebanyak 1.020 kecelakaan di jalanan Gresik. Sebanyak, 240 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut pada 2022 lalu.  Mayoritas disebabkan karena kelalaian pengendara. Sebagian besar dari korban adalah pengendara roda dua. Namun, pihaknya berencana melakukan sosialisasi kepada para pengusaha angkutan untuk bersama-sama tertib di jalan raya. ”Iya, pemilik truk-truk itu akan kami panggil untuk kami beri arahan,” ucapnya.  Ketertiban operasional truk atau kendaraan berat, baik tentang jam operasional maupun tonasenya, bisa memperkecil potensi angka kecelakaan. Sejatinya, pada saat aktivitas padat atau jam-jam sibuk, truk-truk bertonase di atas 10 ton dilarang melintas di jalanan Gresik. Apabila truk tetap melintas, tentunya menambah beban jalan semakin padat.  ”Seperti di pagi hari atau saat jam pulang kerja, jika banyak truk, otomatis pengendara roda dua menjadi rawan ketika saling menyalip. Nanti kami beri arahan,” ujarnya.  Begitu pula, lanjut Suudin, truk dengan overdimension dan overload (ODOL) yang melaju di bawah kecepatan rata-rata. Akibatnya, menimbulkan penumpukan di jalan. ”Ini sebagai upaya menurunkan kecelakaan di ranah kami ini. Akan kami panggil para pengusaha angkutan tersebut,” imbuh dia.  Bersama pihak terkait terutama Satlantas, pihaknya juga ingin dapat mengendalikan arus lalu-lintas pada jam rawan di Kota Pudak. Dari data, rata-rata kecelakaan banyak terjadi ketika jam-jam rawan, di mana jalanan sangat padat pengendara. ”Minggu ini paling tidak akan kami beri imbauan,” tegas Suudin.

Angka Kecelakaan Mengerikan, Dishub Gresik Panggil Pengusaha Truk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KTL-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sejumlah ruas jalur protokol Gresik sudah ditetapkan menjadi kawasan tertib lalu lintas (KTL). Meski terpampang jelas rambu larangan parkir, namun parkir liar di KTL itu masih marak. Petugas dinas perhubungan (dishub) pun gencar melakukan teguran secara lisan.  Keberadaan parkir dalam zona larangan parkir itu kerap memicu kemacetan lalu lintas. Beberapa di antaranya di ruas Jalan RA Kartini, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo, Jalan Usman Sadar, Jalan Panglima Sudirman, hingga Jalan Veteran. Pengguna jalan masih sering memarkirkan kendaraannya di zona larangan parkir.  Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Pemkab Gresik Suudin mengakui, adanya KTL memasng masih belum dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Terutama di titik padat aktivitas. Karena itu, petugas dishub selalu rutin keliling untuk melakukan teguran lisan kepada para pengguna jalan tersebut.  Selama ini, kendaraan yang terparkir di kawasan itu tidak pernah kena hukuman. Baik ditilang karena melanggar rambu maupun diderek. ’’Sebetulnya diderek, tapi kami tidak memiliki mobil derek. Selama ini, paling kami gembosi bannya,” ucapnya.  Dia menegaskan, keberadaan parkir liar itu kerap mengganggu lalu lintas. Parkir tersebut sampai memakan hampir separo jalan. Pada jam padat, parkir-parkir liar itu pun kerap menimbulkan kemacetan. ’’Kemarin sudah koordinasi dengan Satlantas Polres Gresik untuk ini,’’ kata Suudin.

Masih Banyak yang Mokong, Kendaraan Parkir Sembarangan di KTL Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PJU-GRESIK-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di Gresik sejatinya masih cukup banyak. Karena itu, pada 2022 ini, Dinas Perhubungan Pemkab Gresik akan menambah ratusan titik PJU baru. Namun, lelang yang dilakukan mengalami kegagalan.  Pada APBD 2022, Pemkab Gresik telah menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan tiang lampu PJU itu. Lelang pun sebetulnya sudah dibuka di website LPSE Gresik. Hanya, karena ada perubahan nomenklatur, lelang pun gagal.  ’’Ada regulasi baru mengenai pengadaan barang dan jasa,” ucap Kepala Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan Arditra Risdiansah.  Meski demikian, pengadaan tiang PJU itu tetap akan dilakukan tahun ini. Sebab, sudah direncanakan adanya penambahan ratusan lampu baru di tiga zona wilayah. Nanti pengadaan tersebut bakal menggunakan e-katalog. ’’Tetap tahun ini, menggunakan e-katalog,” katanya.  Perlu diketahui, saat ini sudah ada 16 etalase jenis barang di e-katalog lokal Gresik yang bisa jadi penyedia barang bagi organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas di Kabupaten Gresik.  Saat ini e-katalog tersebut mencakup pengadaan barang dan konstruksi yang bisa distandarkan. Berdasar aturan sekarang, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan dalam proses pemilihan penyedia, khususnya yang menggunakan metode pemilihan e-purchasing, wajib mengutamakan produk dalam negeri.  Arditra menyebutkan, pengadaan tiang PJU itu berjumlah sekitar 300 unit. Tiang-tiang lampu baru tersebut nanti dipasang di titik yang masih kekurangan penerangan jalan. ’’Jika dilihat, kuota penerangan jalan di Gresik masih kurang,’’ imbuhnya.  Hanya, penambahan penerangan jalan itu masih menggunakan tenaga listrik biasa. Arditra mengaku belum tertarik menggunakan tenaga surya lantaran membutuhkan investasi yang mahal.  ’’Belum lagi pemeliharaannya juga mahal. Kalau nanti kami bisa melakukan pemeliharaan sendiri, mungkin bisa beralih ke sana. Karena tenaga surya ini sangat membebani APBD,’’ jelasnya.

Lelang Tiang PJU di Gresik Senilai Rp 1,7 Miliar Masih Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KTL-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sejumlah ruas jalan prootokol di Gresik telah ditetapkan menjadi kawasan tertib lalu lintas (KTL). Meski sudah terpampang jelas rambu larangan parkir, keberadaan parkir liar itu masih marak. Namun, sebentar lagi pengendara yang memarkir kendaraan di area larangan parkir itu bisa ditilang.  Sebagaimana contoh di Jalan Veteran, Jalan Kartini, hingga Jalan dr Wahidin Sudirohusodo. Selain banyak terpasang rambu P dicoret atau larangan parkir, di ruas jalan itu terdapat rambu kawasan tertib lalu lintas (KTL).  Selama ini, pengendara yang memarkir kendaraannya di kawasan tersebut tidak pernah terkena hukuman. Baik ditilang karena melanggar rambu maupun diderek. ’’Sebetulnya diderek, tapi kami tidak memiliki mobil derek. Selama ini, paling kami gembosi,’’ ucap Kasi Penyelenggara Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Suudin.  Keberadaan parkir liar itu kerap mengganggu lalu lintas. Parkir tersebut sampai memakan hampir separo jalan. Pada jam padat, parkir-parkir liar itu pun kerap menimbulkan kemacetan.  ’’Kemarin sudah koordinasi dengan Satlantas Polres Gresik untuk ini,’’ jelas Suudin.  Ke depan, kawasan KTL itu akan ditingkatkan menjadi kawasan tertib hukum (KTH). Dengan peningkatan status jalan tersebut, nanti pengendara yang parkir liar di ruas jalan KTH bisa langsung ditilang di tempat. ’’Ya, ini bagus sehingga kendaraan yang parkir liar itu bisa ditilang dan menurunkan angka parkir liar,’’ imbuhnya.  Peningkatan status jalan menjadi KTH itu rencananya berlaku di Jalan Veteran, Jalan Kartini, Jalan dr Wahidin Sudirohusodo, dan Jalan dr Sutomo. Pihak yang melakukan tilang langsung dari satlantas.  Selain peningkatan status jalan, dishub akan membeli mobil patroli. Mobil tersebut akan keliling di ruas-ruas jalan untuk memantau aktivitas parkir tepi jalan umum. Selama ini, petugas melakukan operasi dengan kendaraan biasa. ’’Selama ini kami ganti uang BBM, nanti pakai mobil operasi,’’ ujar Suudin.  Menurut dia, penertiban parkir liar itu bertujuan memperbaiki pendapatan dari retribusi parkir. Sebab, selama ini pendapatan sektor itu selalu rendah. Bahkan terjadi kebocoran yang cukup besar.

Di Jalan Protokol Gresik, Tetap Bandel Parkir di Rambu Larangan Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PARKIR-NONTUNAI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com- Sistem pembayaran parkir secara nontunai di Gresik, belakangan sudah tidak banyak berjalan. Warga lebih memilih langsung membayar parkir secara cash. Beberapa juru parkir (jukir) juga tidak lagi rutin melakukan tapping QR code.  Untuk memperbaiki kinerja jukir, Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik kembali menertibkan para jukir. Tujuannya, para jukir kembali rutin melakukan tapping. Sebab, dari data masih ada sejumlah jukir yang tidak mau melakukan tapping.  Kasi Pelayanan Parkir Dishub Gresik Suudin membenarkan hal tersebut. Beberapa waktu lalu pihaknya memang mengumpulkan jukir untuk dibina. Mengingat, ada jukir yang tidak melakukan tapping dalam harian, melainkan secara gelondongan.  Karena itu, pihaknya mengumpulkan para jukir agar lebih tertib dalam bekerja. Setidaknya setiap hari mereka melakukan tapping agar pendapatan bisa terpantau secara berkala.  ”Pengumpulan jukir juga dihadiri teman-teman DPRD Gresik. Ini dilakukan agar dewan bisa ikut memberikan pembinaan,” ujarnya.  Bila di lapangan jukir masih saja bandel, dishub akan mengambil tindakan tegas. Pertama, memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Jika tetap tidak berubah, jukir yang bandel akan diberhentikan. ”Kami tidak segan mencabut titik parkirnya jika tetap membandel,” tegasnya.  Suudin menjelaskan, setelah dibina, perlahan para jukir kembali tertib. Tapping kembali rutin dilakukan jukir. Tertibnya parkir tepi jalan umum (TJU) diharapkan bisa mendongkrak pendapatan. ”Tahun ini targetnya Rp 9 miliar. Memang susah, tapi kami berusaha mendekati itu,” tandasnya.  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

Dishub Gresik Ancam Berhentikan Juru Parkir yang Bandel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MONITOR-PARKIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Optimalisasi pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) do Gresik tetap menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini. Kebocoran pendapatan parkir masih terjadi meski jumlahnya kian turun. Salah satunya berkat pengawasan digital melalui layar pantau di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Gresik.  Di ruang bagian pengelolaan parkir terpampang layar berukuran jumbo. Layar tersebut menampilkan gambar dari kamera closed circuit television (CCTV) di berbagai titik parkir. Dengan begitu, selain petugas yang keliling memantau area parkir, aktivitas parkir bisa dipantau selama 24 jam.  ”Iya, kami bisa melihat aktivitas juru parkir (jukir) dari sini,” ucap Kepala Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Pemkab Gresik Suudin kemarin.  Monitoring aktivitas parkir TJU itu memang cukup digencarkan sejak tahun ini. Penyebabnya, target pendapatan parkir cukup tinggi, yakni Rp 9 miliar. Meski baru mendapat Rp 2,3 miliar hingga akhir Agustus, setidaknya pendapatan naik.  Sebelumnya diberitakan, capaian pendapatan parkir tepi jalan di Gresik masih jauh panggang dari api. Sepanjang semester 1 (Januari-Juni) 2022, dishub baru mengantongi Rp 2,3 miliar. Padahal, target tahun ini mencapai Rp 9 miliar. Artinya, masih kurang Rp 6,7 miliar.  Masih jauhnya capaian PTJ itu karena target yang ditetapkan sebesar Rp 9 miliar tersebut tidak sesuai kondisi di lapangan. Dishub menilai perlu adanya pengkajian ulang untuk potensi parkir di Kota Santri. Hanya, untuk melakukan kajian tersebut, belum ada anggarannya.  Sebetulnya, untuk menekan potensi kebocoran, dishub juga relah menerapkan parkir digital dengan pembayaran melalui QRIS. Namun, praktik di lapangan, banyak jukir yang masih menggunakan manual. Tidak sedikit pula pemilik kendaraan yang tetap memilih bayar tunai.

Tekan Kebocoran, Dishub Gresik Awasi Area Parkir dari Layar Pantau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PARKIR-GRESIK-LAGI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian pendapatan parkir tepi jalan (PTJ) di Gresik masih jauh dari target. Sepanjang semester 1 2022, Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik baru mengantongi Rp 2,3 miliar. Padahal, targetnya Rp 9 miliar.  Masih jauhnya capaian PTJ itu karena target yang ditetapkan sebesar Rp 9 miliar tidak sesuai di lapangan. Dishub menilai perlu adanya pengkajian ulang untuk potensi parkir di Kota Santri. Hanya, untuk melakukan kajian tersebut, belum ada anggarannya.  Staf Pengelolaan Parkir Dishub Pemkab Gresik Suudin mengatakan, saat ini capaian PTJ sudah Rp 2,3 miliar. Jumlah itu sebetulnya sudah naik drastis sejak sebulan terakhir. ’’Sebelumnya itu hanya Rp 900 juta hingga triwulan kedua,’’ ucapnya.  Menurut Suudin, dishub hanya bisa menargetkan PTJ sebesar Rp 5 miliar hingga akhir tahun. Sedangkan, dalam perubahan APBD 2022, target Rp 9 miliar yang sudah ditetapkan pada awal tahun tidak direvisi. ’’Karena untuk mengubah target tersebut perlu adanya kajian baru lagi,” jelas Suudin.  Sebetulnya, sistem nontunai pada parkir sudah efektif menekan angka kebocoran. Hanya, masih perlu sosialisasi secara masif. Mengingat, di lapangan masyarakat masih membayar dengan tunai, kemudian yang melakukan scan tetap juru parkir.  Suudin menyebut, pendapatan Rp 9 miliar hingga tutup APBD 2022 tidak bisa direalisasikan. Mengingat, hingga semester pertama ini, pendapatan baru tercapai Rp 2,3 miliar. ’’Realistisnya sampai akhir tahun kami target Rp 5 miliar. Karena target di PAPBD juga tidak diubah,” ucapnya.

Pendapatan Parkir Tepi Jalan di Gresik Baru Capai Rp 2,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TRUK-ODOL-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rentetan peristiwa tragis kecelakaan maut di jalanan wilayah hukum Gresik, mesti benar-benar mendapat perhatian dari berbagai pihak. Setidaknya, selama Agustus, 14 nyawa melayang setelah terlibat kecelakaan. Mayoritas kecelakaan pun didominasi kelalaian pengemudi truk.  Satlantas Polres Gresik pun menyiapkan langkah agar peristiwa tersebut tidak terulang. Khususnya menekan fatalitas kecelakaan agar tidak terus jatuh korban. Salah satunya, aktif melakukan penindakan dan operasi terhadap truk yang overdimension and overload (ODOL) atau memiliki ukuran dan muatan yang berlebihan.  ’’Jumlahnya terus meningkat meski upaya pencegahan terus dilakukan,’’ papar Kanitturjawali Satlantas Polres Gresik Ipda Bross Tito.  Pihaknya telah melayangkan puluhan surat tilang terhadap pengendara yang lalai. Hal tersebut didapat dari hasil operasi hunting system di beberapa ruas jalan utama. Termasuk ruas jalan nasional, arteri, hingga ruas jalan tol. ’’Didominasi kendaraan yang melebihi daya angkut,’’ ujarnya.  Pihaknya menambahkan bahwa operasi tersebut digelar pada jam padat lalu lintas. Berdasar aduan masyarakat, aktivitas truk ODOL sering terpantau pada saat pagi dan sore. ’’Terutama di kawasan industri. Dampaknya juga memicu kemacetan lalu lintas,’’ jelasnya.  Bross menjelaskan bahwa aktivitas truk ODOL melanggar tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan. Hal tersebut diatur Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ’’Sesuai aturan, tentu dikenai sanksi tilang. Bahkan, sanksi terberat bisa berupa pidana paling lama 2 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500 ribu,’’ paparnya.  Sementara itu, dinas perhubungan (Dishub) Gresik juga terus melakukan pemantauan larangan operasional untuk kendaraan-kendaraan berat pada jam-jam tertentu. Yakni, pagi mulai pukul 05.00-08.00 WIB dan sore hari pada pukul 15.00-18.00 WIB. Selain mengurangi kepadatan saat jam berangkat dan pulang kerja, juga menekan potensi kecelakaan.  Sebelumnya, dishub sudah mengumpulkan sejumlah perusahaan pemilik armada kendaraan berat. Dishub juga memasang banyak spanduk yang berisi ketentuan larangan jalan untuk kendaraan berat tersebut.  ‘’Alhamdulillah, perlahan-lahan pengemudi truk besar sudah mulai patuh dengan imbauan tersebut. Mereka memilih menepikan kendaraannya pada jam-jam larangan itu,’’ kata Kepala Dishub Gresik Tarso Sagito.

Truk Dominasi Laka Maut, Agustus 14 Nyawa Melayang di Jalanan Gresik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dishub gresik

Berita Terkini