<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/JKT_PEMBERANGKATAN-MUDIK-GRATIS-PEMPROV-DKI-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_27032025-2-137198473.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) berfoto dengan pemudik saat pemberangkatan Program Mudik Gratis di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (26/03/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah) berfoto dengan pemudik saat pemberangkatan Program Mudik Gratis di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (26/03/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta juga bisa diikuti oleh warga ber-KTP luar Jakarta. Mereka dipersilakan untuk mendaftarkan diri pada program mudik gratis yang sudah dibuka sejak Minggu (22/2) lalu. "Diprioritaskan KTP DKI. Tapi, kami tidak menutup kemungkinan jika memang ada masyarakat yang memiliki KTP non-DKI, tetap akan kami layani," kata Kabid Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta Emanuel Kristanto dalam siniar OKESIP (Obrolan Kekinian Seputar Informasi Publik) di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara, Rabu (25/2). Pendaftaran bisa dilakukan secara online di website mudikgratis.jakarta.go.id, dengan melampirkan KTP dan KK. Satu KK hanya bisa melakukan pendaftaran untuk empat peserta. Pendaftaran dan verifikasi dibagi menjadi tiga kluster berdasarkan tujuan, untuk menghindari kepadatan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kluster pertama yakni untuk tujuan Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, dan Cilacap. Pendaftaran kluster ini dibuka pada 22-24 Februari 2026 sementara waktu verifikasi pada 25-27 Februari 2026. Kluster kedua, tujuan Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, dan Pekalongan. Pendaftaran kluster ini dibuka pada 25-27 Februari 2026, dan verifikasinya pada 28 Februari-2 Maret 2026. Kluster ketiga, tujuan Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, dan Sidoarjo. Pendaftaran kluster ini dibuka pada 28 Februari-2 Maret 2026, dan verifikasinya pada 3-5 Maret 2026. "Setelah verifikasi, lalu pemberangkatan. Untuk penumpang, berangkat di Monas pada 17 Maret 2026. Lalu untuk sepeda motor di Terminal Pulogadung pada 16 Maret 2026," kata Emanuel. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 366 bus untuk arus mudik, lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang menyediakan 293 bus. Sementara untuk arus balik, disediakan 295 bus dari 20 daerah tujuan dengan kuota 11.800 penumpang, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 228 bus. Melalui Program Mudik Gratis, tambah Kristanto, Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman, sekaligus memecah kepadatan lalu lintas selama masa arus mudik Lebaran.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta juga bisa diikuti oleh warga ber-KTP luar Jakarta

Warga ber-KTP Luar Jakarta Boleh Ikut Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/petugas-dishub-cekcok-618825452.jpg" alt="Video viral cekcok petugas Dishub dan pemilik mobil di Tanah Abang dipicu makian kasar saat penertiban parkir liar di trotoar." width="100%">
<figcaption>Video viral cekcok petugas Dishub dan pemilik mobil di Tanah Abang dipicu makian kasar saat penertiban parkir liar di trotoar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video cekcok panas antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan pemilik mobil di kawasan Tanah Abang mendadak viral. Insiden yang terjadi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Kamis (5/2) siang ini bahkan sempat melibatkan pihak kepolisian untuk melerai ketegangan. Pemicunya ialah penertiban parkir liar yang berujung pada aksi provokasi kata-kata kasar kepada petugas. Peristiwa ini bermula saat petugas derek Satpelhub Menteng melakukan patroli rutin di sepanjang Jalan Wahid Hasyim, tepatnya di depan kantor Patra Pertamina. Petugas menemukan dua unit kendaraan, yakni Toyota Innova Zenix (B 2125 PIT) dan Toyota Veloz (B 2275 PIO), terparkir menyalahi aturan di atas trotoar. Dalam video yang beredar, suasana tampak riuh saat petugas mencoba melakukan penindakan. "Rame nih rame nih. Ada mobil parkir sembarangan (ditilang) dishub marah," ujar perekam video. Provokasi Kata Kasar "Pancing" Emosi Petugas Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengonfirmasi bahwa sebenarnya pengemudi kendaraan awalnya cukup kooperatif saat diminta menunjukkan surat-surat. Namun, situasi berubah keruh akibat ulah salah satu rekan pengemudi. "Petugas di lapangan melakukan tindakan penindakan secara persuasif dan sesuai standar operasional prosedur (SOP), dari pengemudi kendaraan sudah kooperatif dengan memberikan surat-surat kendaraan tersebut namun ada provokasi dari satu rekan pengemudi tersebut dengan melontarkan kata-kata (hewan) kepada petugas di lapangan," jelas Arifin saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (6/2). Umpatan tersebut sempat membuat petugas derek terpancing emosi. Beruntung, ada petugas BKO Satlantas di lokasi yang membantu mengendalikan situasi sehingga keributan tidak meluas lebih jauh. Sanksi Tegas dan Evaluasi Internal Meski sempat terjadi adu mulut, petugas tetap menjalankan aturan dengan tegas. Kedua mobil yang terbukti parkir di atas trotoar tersebut langsung dikenakan sanksi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Satlantas. Pasca kejadian ini, pihak Satpelhub Kecamatan Menteng langsung melakukan evaluasi internal. Arifin menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan arahan khusus kepada tim di lapangan. "KASATPELHUB Kecamatan Menteng melakukan himbauan dan memberikan arahan kepada petugas derek agar lebih mengedepankan persuasif dan humanis dalam bertugas," tambahnya.

Video viral cekcok petugas Dishub dan pemilik mobil di Tanah Abang dipicu makian kasar saat penertiban parkir liar di trotoar.

Viral! Kronologi Cekcok Petugas Dishub di Tanah Abang, Dipicu Makian Pemilik Mobil yang Parkir di Trotoar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kadishub-dki-ngamuk-lihat-tanah-abang-macet-dan-semrawut_m_177942.jpeg" alt="Anggota Dishub DKI sedang mengatur kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/12)." width="100%">
<figcaption>Anggota Dishub DKI sedang mengatur kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan uji coba pengaturan lalu lintas Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Uji coba tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, mulai Selasa (6/1) hingga Selasa (20/1). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan di kawasan Salemba yang selama ini kerap padat, terutama pada jam sibuk. Dalam uji coba tersebut, arus lalu lintas di Jalan Salemba Tengah yang sebelumnya dua arah akan diubah menjadi satu arah. Kendaraan hanya diperbolehkan melintas dari arah Jalan Salemba Raya menuju Jalan Percetakan Negara, Jalan Paseban Raya, atau Jalan Pramuka Jati. Sementara itu, bagi kendaraan dari arah Jalan Pramuka Jati atau Jalan Percetakan Negara yang hendak menuju Jalan Salemba Raya, dialihkan melalui Jalan Paseban Raya sebelum kembali ke Jalan Salemba Raya. Syafrin mengimbau seluruh pengguna jalan agar menyesuaikan diri dengan pengaturan lalu lintas yang diberlakukan selama masa uji coba. Pengendara juga diminta mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. &ldquo;Kami mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan uji coba berlangsung,&rdquo; katanya. Lebih lanjut, Syafrin juga menyebutkan, Dishub DKI juga akan melakukan evaluasi selama masa uji coba. Dengan begitu, jajaran Dishub DKI akan mengetahui efektivitas penerapan SSA di Jalan Salemba Tengah tersebut. &lsquo;&rsquo;Jika dinilai berhasil, pengaturan tersebut berpeluang diterapkan secara permanen,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan uji coba pengaturan lalu lintas satu arah di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat.

Dishub DKI Uji Coba SSA Salemba Tengah Mulai 6 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/Mudik-Lebih-Awal-Diterimanl-Pulo-Gebang-Dery-Ridwansah-3-412864720.jpg" alt="Sejumlah calon penumpang bersiap menaiki bus, di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon penumpang bersiap menaiki bus, di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiagakan tujuh terminal angkutan penumpang untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Tujuh terminal tersebut disiapkan sebagai simpul utama pelayanan angkutan umum antarkota dan dalam kota di wilayah Jabodetabek. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penyiapan terminal dilakukan untuk memastikan kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur Nataru. Persiapan itu juga dilakukan berdasar Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Marga, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyebrangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026. ''Tujuh terminal kami siagakan, terdiri atas empat terminal tipe A dan tiga terminal bantuan, untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang dan pergerakan kendaraan,'' kata Syafrin. Empat terminal tipe A yang disiapkan meliputi Terminal Terpadu Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, dan Terminal Tanjung Priok. Sementara tiga terminal bantuan yakni Terminal Grogol, Terminal Lebak Bulus, dan Terminal Muara Angke. Syafrin menjelaskan, selama masa angkutan Nataru 2025/2026, Dishub DKI juga menyiapkan total 2.893 unit bus dari 439 perusahaan otobus (PO) AKAP yang beroperasi di empat terminal tipe A tersebut. Terminal Kampung Rambutan menjadi terminal dengan armada terbanyak, yakni 1.175 unit bus dari 137 PO AKAP, disusul Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan 1.057 unit bus dari 126 PO AKAP.&nbsp;''Seluruh armada dipastikan dalam kondisi laik jalan untuk mendukung perjalanan masyarakat agar tetap aman dan nyaman,'' ujarnya. Selain kesiapan terminal dan armada, Dishub DKI juga menyiapkan 2.750 personel posko terpadu Nataru yang akan ditempatkan di terminal, ruas jalan utama, serta simpul transportasi lainnya. Personel tersebut didukung sarana prasarana berupa rambu portable, traffic cone, water barrier, mobil derek, serta kendaraan operasional. Dishub DKI memprediksi peningkatan aktivitas di simpul transportasi selama Nataru seiring meningkatnya keinginan masyarakat untuk berlibur dan merayakan malam pergantian tahun. Potensi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian dalam pengelolaan arus penumpang dan lalu lintas.&nbsp;''Dengan penyiagaan tujuh terminal dan dukungan personel lintas sektor, kami berharap pelayanan angkutan Nataru 2025/2026 berjalan tertib, lancar, dan berkeselamatan,'' kata Syafrin. (*)

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan tujuh terminal angkutan penumpang untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama Natal 2025

Dishub DKI Siagakan Tujuh Terminal Bus di Jakarta Hadapi Lonjakan Penumpang Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/JKT_REKAYASA-GT-TOLL-UNTUK-MENGATASI-KEMACETAN-DI-FATMAWATI_HANUNG-HAMBARA_16092025-13-589448066.jpg" alt="Petugas mengarahkan kendaraan roda empat untuk memasuki Gate Toll Fatmawati 2, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penggunaan satu lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemace" width="100%">
<figcaption>Petugas mengarahkan kendaraan roda empat untuk memasuki Gate Toll Fatmawati 2, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penggunaan satu lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemace</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Arus kendaraan di kawasan Jalan TB Simatupang hingga Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan, kini kembali lancar. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumumkan bahwa rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut resmi dihentikan setelah seluruh proyek galian rampung dikerjakan. &nbsp; Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan pengaturan lalu lintas kembali normal mulai Senin (27/10). &nbsp; "Rekayasa lalu lintas dinyatakan berakhir pelaksanaannya pada hari Senin, 27 Oktober 2025, dan pengaturan lalu lintas kembali normal. Kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 dinyatakan tidak diberlakukan," ujar Syafrin dalam keterangannya. &nbsp; Dengan selesainya seluruh proyek galian, termasuk complete street di Simpang Fatmawati, instalasi pipa air bersih PAM Jaya di tiga titik (PIT 13, 14, dan 15), serta jaringan air limbah PAL Jaya di lokasi MS 04 dan MS 07, kini jalan kembali bisa digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. &nbsp; "Diimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan berlalu lintas di jalan," tambah Syafrin. &nbsp; Dishub DKI mencatat, selama masa uji rekayasa lalu lintas yang berlangsung sejak 15 September hingga 24 Oktober 2025, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan signifikan. &nbsp; Volume kendaraan pada jam sibuk turun 18,68 persen, kapasitas jalan naik 45,33 persen, dan kecepatan rata-rata kendaraan meningkat 17,76 persen. Kondisi ini membuat kemacetan panjang yang dulu dikeluhkan warga kini jauh berkurang. &nbsp; Tak hanya itu, minat masyarakat terhadap transportasi umum juga melonjak. Jumlah penumpang Transjakarta, mikrotrans, dan moda integrasi lainnya meningkat 17,81 persen, sementara pengguna MRT Jakarta di Stasiun Fatmawati naik hingga 23,97 persen. &nbsp; Tol Fatmawati 2 Tak Lagi Gratis Sebelumnya, Gerbang Tol Fatmawati 2 sempat digratiskan sejak pertengahan September sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan akibat proyek galian. &nbsp; Kebijakan jalur gratis itu berlaku setiap pukul 17.00&ndash;20.00 WIB, bagi kendaraan dari arah Pondok Pinang menuju Depok atau Serpong. Petugas Dishub dan kepolisian kala itu melakukan kanalisasi agar arus tetap terkendali. &nbsp; Kini, setelah seluruh proyek selesai, aturan tersebut resmi dicabut dan seluruh arus kendaraan kembali berjalan seperti biasa.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengumumkan arus lalu lintas di Jalan TB Simatupang kembali normal setelah proyek galian selesai.

Rekayasa Lalin TB Simatupang Berakhir, Jalan kembali Lancar, Tol Fatmawati 2 Tak lagi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/H3kmtrHZyLxVGqFVbLyEpJondXwiSvGKhWqgspW6-2658492584.jpg" alt="Tangkapan layar video viral yang memperlihatkan pedagang dan parkir liar di sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. (Instagram @ijoeel)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral yang memperlihatkan pedagang dan parkir liar di sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. (Instagram @ijoeel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan pedagang dan parkir liar di sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, keberadaan mereka mengokupasi sebagian besar ruas jalan.&nbsp; Dalam sebuah video viral bahkan memperlihatkan deretan kendaraan parkir dan pedagang yang menggelar meja hingga menyisakan hanya satu lajur dari empat lajur jalan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan lurah maupun Camat setempat. Pedagang maupun parkir liar di sana pun akan ditata. "Jadi kami, bersama rekan-rekan satpol pp, juga dari wilayah setempat, kelurahan dan kecamatan, sudah berkoordinasi, dan kemudian dilakukan penataan," ujar Syafrin di DPRD DKI, Selasa (23/9). Syafrin menyebut, para pedagang juga telah sepakat tidak diperbolehkan lagi berjualan di badan jalan. Parkir di sana pun hanya diperbolehkan secara paralel.&nbsp; Dengan begitu, diharapkan tidak membuat kemacetan &nbsp;tidak menyebabkan kemacetan dan mengganggu pengguna jalan.&nbsp; "Jadi rekan-rekan pedagang juga sudah sepakat, bahwa di lokasi tersebut, nantinya akan ada parkir, satu paralel, dan serong. Sehingga tidak mengooptasi sampai dengan tiga lajur lalu lintas kemudian menutup tinggal satu lajur," terangnya.&nbsp; Lebih lanjut Syafrin menjelaskan, setiap pukul 16.00 WIB akan terdapat petugas Dishub &nbsp;yang ditempatkan di sana. Dengan begitu, tidak ada lagi pedagang maupun parkir yang menyebabkan kemacetan panjang. "Biasanya kan sore ya, sore hari itu jam 17.00 WIB baru mulai buka. Dan oleh sebab itu kami mulai jam 16.00 WIB sudah ada tim melakukan pengaturan," ungkapnya.&nbsp; Diketahui, Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur bersama TNI, Polri, dan Satpol PP telah menggelar operasi penertiban parkir liar serta pedagang kaki lima (PKL) di badan jalan dan trotoar. Kegiatan ini dilaksanakan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, tepatnya di dekat Gedung Asabri, Minggu (21/9). Operasi gabungan ini bertujuan menciptakan kelancaran lalu lintas sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Dishub Jakarta Timur melakukan penataan terhadap parkir liar dan pedagang kaki lima di Jalan Mayjen Sutoyo untuk kelancaran lalu lintas.

Dishub DKI Atur Ulang Jalan Mayjen Sutoyo Cawang: PKL Dilarang, Parkir Hanya Paralel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/DISHUB-05-A-240134558.jpg" alt="Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam sesi podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam sesi podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kemacetan panjang di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat inkonsistensi lajur dan proyek pembangunan yang berlangsung secara bersamaan. &ldquo;Kita pahami TB Simatupang pada saat jaringan jalan tol dibangun, terdapat inkonsistensi lajur di sana. Beberapa titik seperti contoh di exit tol kilometer 21, yang keluar Cipete&ndash;Pondok Labu. Di sana dari arah timur ke barat itu mulai dari Cibis Park itu tiga lajur. Begitu masuk ke SPBU Shell itu menjadi dua lajur. Dua lajur besar kemudian masuk ke salah satu APM motor atau mobil di situ kemudian menjadi dua lajur. Itu sampai dengan di pintu tol,&rdquo; ujar Syafrin kepada Jawapos.com. Kondisi itu, lanjutnya, membuat kawasan tersebut rawan terjadi penyempitan jalan (bottleneck), terutama ketika volume kendaraan dari arah timur meningkat tajam. Situasi semakin memburuk karena adanya empat proyek pembangunan yang sedang dikerjakan di sepanjang ruas jalan tersebut. &ldquo;Dari Pasar Minggu sampai dengan Ampera itu ada pekerjaan peningkatan kapasitas pipanisasi air oleh PAM Jaya. Kemudian dari Ampera sampai ke Cibis hingga pom Shell ada pekerjaan peningkatan IPAL oleh PALJAYA. Setelah itu ada pekerjaan pipanisasi Pertagas. Di ujung, di simpang TB Simatupang, Fatmawati ke R.A. Kartini, ada pekerjaan complete street oleh Dinas Binamarga,&rdquo; jelasnya. Dishub DKI, kata Syafrin, telah memberikan masukan agar pelaksana proyek menjaga konsistensi lajur. Namun di beberapa titik, hal itu sulit dilakukan. Salah satunya di kawasan Cibis Park, di mana proyek IPAL PALJAYA harus menutup sebagian lajur kanan jalan. &ldquo;Sehingga yang tersedia adalah tinggal satu lajur di sisi kiri &mdash; di sisi selatannya TB Simatupang. Nah setelah dilihat, ternyata beda level antara jalan dengan lahan milik masyarakat. Sehingga kalau dilakukan detur atau penambahan lajur, dikhawatirkan justru terjadi musibah longsor, apalagi kendaraan berat melintas,&rdquo; terang Syafrin. Untuk mengurangi beban lalu lintas, Dishub DKI mengimbau masyarakat agar tidak melewati Jalan TB Simatupang jika tidak memiliki kepentingan langsung di kawasan tersebut. &ldquo;Silakan memilih jalur alternatif dan kemudian kami mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan umum,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, untuk memperlancar lalu lintas, petugas gabungan telah disiagakan selama 24 jam. &ldquo;Jadi dari setiap pelaksana proyek itu menempatkan petugas flagmannya, kemudian dari petugas Dinas Perhubungan dan juga kepolisian sudah bersama-sama menempatkan jajaran untuk kemudian mengatur lalu lintas lebih smooth di kawasan itu,&rdquo; tandas Syafrin. &nbsp;

Kemacetan di Jalan TB Simatupang karena dari Pasar Minggu sampai dengan Ampera ada pekerjaan peningkatan kapasitas pipanisasi air PAM Jaya.

Macet Parah di TB Simatupang, Ternyata ini Penyebabnya!

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/DISHUB-05-A-4004024903.jpg" alt="Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam podcast Banyak Tanya Jawapos/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jumlah penumpang Transjakarta kembali meningkat signifikan pasca aksi unjuk rasa yang terjadi sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya perbaikan sejumlah halte yang rusak di berbagai titik di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, per tanggal 1 September jumlah penumpang hanya 100 ribu, lalu naik menjadi 300 ribu pada 2 September, kemudian melonjak hingga 1,3 juta pada 3 September. Angka ini mendekati kondisi normal sebelum aksi unjuk rasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Artinya aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan tentu kita harapkan bahwa masyarakat yang ada di Jakarta maupun Jabodetabek umumnya itu kembali beraktivitas seperti biasa, sehingga pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kita kembali normal,&rdquo; kata dia kepada Jawapos.com, Kamis (4/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/016530605/kolaborasi-apik-adi-nvidia-ciptakan-robot-humanoid-yang-bisa-berpikir-real-time">Kolaborasi Apik! ADI &amp; NVIDIA Ciptakan Robot Humanoid yang Bisa Berpikir Real-Time</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah perbaikan ini turut diikuti kebijakan penggratisan tarif layanan transportasi publik. &ldquo;Jadi dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 7 hari berikutnya ini kita gratiskan untuk layanan Transjakarta, MRT dan bahkan LRT Jakarta,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya diketahui, sebanyak 44 halte Transjakarta menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah oknum demonstan. Dari jumlah itu, lima halte mengalami kerusakan paling parah akibat dibakar massa, yaitu di kawasan Sudirman, Bundaran Senayan, Polda Metro, serta dua halte di kawasan Senen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jumlah penumpang hanya 100 ribu pada 1 September kembali naik menjadi hingga 1,3 juta pada 3 September 2025.

Sempat Turun saat Ada Aksi Unjuk Rasa, Jumlah Penumpang Transjakarta Kini Naik Signifikan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lurah-kebon-kacang-sebut-di-belakang-thamrin-ada-2-rw-kumuh_m_.jpg" alt="Parkir liar menjamur di belakang Plaza Indonesia" width="100%">
<figcaption>Parkir liar menjamur di belakang Plaza Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah parkir liar di Jakarta tengah menjadi sorotan. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) kerap mengalami kebocoran karena maraknya parkir liar. Keberadaan UPT Parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) dianggap tidak memumpuni dan disarankan bubar.&nbsp; Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya meminta UPT Parkir dibubarkan dan pengelolaan parkir diserahkan ke pihak swasta. Selama ini tidak ada terobosan dari UPT Parkir dalam mengatasi parkir liar di Jakarta. "Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka triliunan rupiah. Jadi intinya kalau UPT Parkir enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,&rdquo; ujar Dimaz usai rapat Komisi C bersama jajaran UPT Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Rabu (14/5). Menurut dia, jika pengelolaan parkir diserahkan ke swasta, pendapatan akan lebih optimal dan kebocoran anggaran bisa ditekan. Dana parkir nantinya bisa masuk langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Tak hanya Dimaz, suara keras juga datang dari jajaran Komisi C lainnya. Wakil Ketua Komisi C Sutikno menyebut potensi pendapatan dari sektor parkir seharusnya bisa meningkatkan PAD. "Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," ungkap Sutikno. Sementara itu, Anggota Komisi C dari PAN Lukmanul Hakim mengungkapkan, UPT Parkir menyampaikan angka pendapatan parkir di Jakarta hanya Rp 30 miliar per tahun. Dia menyebut angka tersebut sangat jauh dari potensi riil.&nbsp;"Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma Rp 30 miliaran setahun. Nggak mungkinlah," tegas Lukmanul. Senada, Anggota Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth alias Kent juga mengusulkan kepada Gubernur DKI untuk membubarkan UPT Perparkiran jika tak menunjukkan perbaikan. Pengelolaan parkir Jakarta nantinya bisa diserahkan ke pihak swasta. "Ke depannya kalau kita melihat UPT Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin saja. Kita lelang aja kepada swasta supaya swasta yang mengelola," ucap Kent. Kent menegaskan, parkir liar bisa ditata menjadi parkir resmi, dan semua retribusi dapat dikelola dengan lebih profesional oleh pihak swasta. Mereka nantinya akan langsung dikontrol oleh Bapenda. "Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu nantinya kalau parkir on-street maupun off-street pihak swasta yang mengelola, jadi bisa di alihkan ke Bapenda semua, supaya ke depannya gak terjadi kebocoran pendapatan daerah lagi terkait sumber pendapatan retribusi parkir ini," imbuhnya.

DPRD DKI Jakarta minta UPT Parkir dibubarkan, pengelolaan diserahkan ke swasta untuk optimalkan pendapatan daerah.

PAD Jakarta Bocor Triliunan Rupiah dari Parkir, DPRD Usul Bubarkan UPT Parkir dan Serahkan ke Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/JKT_Pemudik-Padati-Terminal-Kampung-Rambutan_SALMAN-TOYIBI-02JPG-3305574669.jpg" alt="Calon penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) di area keberangkatan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (27/3/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) di area keberangkatan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (27/3/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus melakukan ramp check atau pemeriksaan kelaikan kendaraan demi memastikan keselamatan penumpang selama perjalanan mudik Lebaran 2025.&nbsp;Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui masih ditemui sejumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.&nbsp; "Kami terus melakukan ramp check, dan dari hasil pantauan memang terdapat beberapa kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Tetapi tentu untuk keberangkatannya harus dilihat apa yang menjadi penyebabnya," ujar Syafrin di terminal Kampung Rambutan, Jumat (28/3). Menurut Syafrin, jika pelanggaran yang ditemukan bersifat minor, maka kendaraan masih dapat segera diperbaiki sebelum diberangkatkan. Namun, jika pelanggaran tersebut bersifat mayor dan berdampak pada keselamatan bus serta penumpangnya, maka keberangkatan akan ditunda. "Sedapat mungkin langsung diperbaiki, bahkan bisa dikirimkan bus pengganti dari perusahaan yang bersangkutan," tegasnya. Pemeriksaan ramp check ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan, terutama pada arus mudik dan balik Lebaran.&nbsp;Dishub DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh perusahaan otobus (PO) untuk memastikan armada mereka dalam kondisi prima sebelum beroperasi agar keselamatan penumpang tetap terjaga. Syafrin juga menjelaskan, hingga Jumat (28/3) pukul 13.00 WIB, jumlah penumpang yang telah berangkat dari empat terminal utama dan tiga terminal bantuan telah mencapai 69.969 orang. Sementara jumlah penumpang yang tiba di Jakarta sebanyak 22.194 orang.&nbsp; Secara keseluruhan, arus keluar-masuk penumpang di terminal-terminal ini telah menyentuh angka 92.163 orang.&nbsp;"Lonjakan jumlah penumpang ini menunjukkan warga Jakarta sudah mulai melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman," jelas Syafrin.

Dishub DKI Jakarta terus lakukan ramp check kendaraan untuk pastikan keselamatan penumpang mudik Lebaran 2025.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dishub dki jakarta

Berita Terkini