<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-6-1966514291.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Narasi tentang nilai&nbsp;similarity&nbsp;atau kesamaan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang diklaim mencapai 95% menjadi perhatian publik dan menyeret nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta). Menteri Bahlil dituduh melakukan plagiat dalam disertasinya.</p> <p>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiat merupakan tindakan mengambil karangan, pendapat, atau ide orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri.</p> <p>Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Prof Maila Dinia Husni Rahiem melalui tulisannya di laman resmi UIN Jakarta pada 19 Oktober 2024 menjelaskan, masalah ini berawal dari seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Jakarta yang memeriksa keaslian disertasi Bahlil melalui akun turnitin kampus dan mendapatkan hasil&nbsp;similarity&nbsp;sebesar 13%.</p> <p>Namun, sambung Prof Maila, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository turnitin kampus sehingga saat pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan 100% karena file tersebut sudah terekam dalam database turnitin sebagai dokumen resmi.</p> <p>Turnitin sendiri adalah layanan berbasis website yang mendeteksi kesamaan teks dalam karya tulis yang biasa digunakan peneliti di dalam dan luar negeri.</p> <p>&ldquo;Kondisi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi Menteri Bahlil pernah diunggah ke repository turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar,&rdquo; kata Prof Maila dikutip dari laman resmi UIN Jakarta.</p> <p>Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof Dedeh Fardiah pun mengamini apa yang disampaikan Prof Maila. Dia mengatakan bahwa kasus dugaan plagiasi lewat metode pengecekan angka turnitin yang tinggi harus diperiksa lebih mendalam. Sebab, tingginya angka turnitin untuk sebuah naskah tak serta merta bisa disebut plagiat atas naskah orang lain.</p> <p>&ldquo;Misalnya, ingin menulis di salah satu jurnal, naskah sudah dikirim, kemudian ternyata tidak diterbitkan. Karena tidak diterbitkan maka naskahnya dikirim ke jurnal lain. Ternyata naskah itu sudah terdata oleh data base-nya jurnal awal. Ketika diperiksa lewat turnitin, kita tidak berusaha menarik kembali naskah dari jurnal awal, otomatis suatu saat bisa terjadi angka turnitin kita akan tinggi,&rdquo; kata Prof Dedeh saat dihubungi, Jum&rsquo;at (7 Maret 2025) petang.</p> <p>&ldquo;Ternyata yang kita berikan ke jurnal itu, sudah terekam di sistem mereka, walau naskahnya enggak jadi tayang,&rdquo; tambahnya lagi.</p> <p>Kasus lainnya, kata Prof Dedeh, ketika seorang mahasiswa atau mahasiswi yang naskah disertasinya sudah selesai dan akan diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah, namun naskah yang dikirim tidak ditulis ulang atau parafrase terlebih dahulu. Alhasil, angka turnitinnya akan tinggi.</p> <p>&ldquo;Otomatis ketika diturnitin ulang, pasti menemukan angka tinggi. Angkanya pasti gede. Bisa jadi karena sudah di-publish jadi disertasi. Itu namanya auto plagiarism atau self plagiarism,&rdquo; katanya.</p> <p class="class-paragraph">Oleh karena itu, Prof Dedeh menyebut jika ada kasus dugaan plagiat dengan angka turnitin yang tinggi tak serta merta bisa disebut plagiat atas nakah orang lain.</p> <p>Menyambung apa yang disampaikan Prof Dedeh, Prof Maila yang juga Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial di UIN Jakarta ini pun menjelaskan ihwal cara kerja turnitin. Turnitin, kata Prof Maila, mendeteksi kesamaan teks berdasarkan dokumen yang sudah tersimpan dalam sistemnya. Jika dokumen yang sama diuji ulang, maka sistem akan menunjukkan kesamaan 100% meskipun berasal dari sumber berbeda.</p> <p>Untuk menghindari masalah seperti ini, sambung dia, sangat disarankan agar pengecekan sementara dilakukan dengan pengaturan&nbsp;no repository, agar file tidak tersimpan permanen dan tidak memengaruhi hasil pemeriksaan di masa mendatang.</p> <p>&ldquo;Setelah dilakukan uji resmi, nilai&nbsp;similarity&nbsp;disertasi Menteri Bahlil adalah 13%. Nilai ini berada di bawah ambang batas yang diterima untuk disertasi, yakni antara 15-30%, tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak ada indikasi plagiarisme dalam disertasi tersebut,&rdquo; jelas Prof Malia yang pernah menyabet penghargaan Top 2% WorldWide Scientists 2024 ini.</p>

Turnitin merupakan layanan berbasis website yang mendeteksi kesamaan teks dalam karya tulis yang digunakan peneliti dalam dan luar negeri.

2 Guru Besar Tanggapi Hasil Disertasi Menteri Bahlil,  Ada Plagiarisme?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/IMG_2785JPG-1128534243.jpg" alt="ILUSTRASI: Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir menilai, keputusan Universitas Indonesia (UI) terkait revisi disertasi milik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah hal yang lumrah saja terjadi dalam dunia akademik. Karena, proses revisi dalam sebuah karya ilmiah (disertasi) merupakan rangkaian prosedur biasa yang musti dilalui setiap mahasiswa sebelum meraih gelar akademik nantinya.</p> <p>"Revisi itu juga mengkonfirmasi bahwa tudingan plagiat yang sebelumnya dialamatkan kepada Ketua Umum kami itu dengan sendirinya terbantahkan," kata Wakil Ketua DPR RI itu kepada wartawan, Jumat (7/3).</p> <p>"Jadi, sekali lagi tudingan plagiat yang dihembuskan pihak-pihak tertentu itu tidak benar dengan adanya keputusan revisi ini," tegas dia.</p> <p>Adies juga mengingatkan agar ke depan pihak kampus untuk lebih berhati-hati lagi sebelum mengeluarkan sebuah keputusan. "Sebab sebuah keputusan akan berdampak ke mahasiswa itu sendiri nantinya, jika model keputusannya justru menimbulkan friksi di internal mereka. Yang dirugikan jelas mahasiswanya," ungkapnya.</p> <p>"Dan ini bisa jadi preseden buruk ke depannya dan bisa berefek ke mahasiswa lainnya, jika model keputusannya dibuat secara serampangan,"&nbsp;ungkapnya.</p> <p>Ke depan, Adies menyarankan agar pihak kampus dalam hal ini UI untuk lebih kredibel lagi dalam membuat sebuah keputusan yang memiliki dampak luas bagi para mahasiswa-mahasiswinya.</p> <p>"UI ini kan kampus ternama dan punya kredibilitas yang tinggi, jangan sampai nama besar mereka dipertaruhkan hanya karena kurang teliti dalam membuat sebuah keputusan," imbuhnya.</p> <p>"Saya kira ini pelajaran bukan hanya bagi UI, tetapi untuk kampus-kampus besar lainnya ketika membuat sebuah keputusan jangan sampai merugikan kepentingan mahasiswa-mahsiswinya dalam menempuh study," pungkasnya.</p>

Menurut Adies Kadir, soal revisi disertasi milik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah hal yang lumrah saja terjadi dalam dunia akademik.

UI Minta Revisi Disertasi Bahlil Lahadalia, Begini Respons Waketum Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-setujui-RUU-Minerba-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI_-05JPG-3064189354.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membacakan laporan pemerintah saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membacakan laporan pemerintah saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham merespons terkait rekomendasi pembatalan terhadap disertasi Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Idrus mempertanyakan mengapa UI ingin membatalkan hasil penelitian yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.</p> <p>"Di minta supaya ditulis ulang, kan itu sama saja dibatalin, tapi kenapa harus dibatalin? kalau bisa diselesaikan, salah satu penyelesaiannya sumber datanya itu karena tidak disampaikan dari awal secara jujur," kata Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/3).</p> <p>Idrus menyatakan, seharusnya pihak kampus dapat memberitahu sejak awal, jika terdapat masalah pada disertasi milik Bahlil. Namun, ia memahami kasus disertasi Bahlil tersebut.</p> <p>"Ya sudah kami dapat memahami, dan itu juga datanya kalau pun dimintai penjelasan juga tidak berubah, tetap seperti itu, itu salah satu alasan kan," ujar Idrus.</p> <p>Lebih lanjut, Idrus meyakini jika memang terdapat permasalahan etik dalam disertasi Bahlil itu hanya masalah variabel tunggal.</p> <p>"Saya ingin mengatakan bahwa kalau pun di dalam prosesnya itu memang ada masalah-masalah secara teknik dan lain-lain, lalu kemudian diidentifikasi menjadi masalah etik, tetapi saya ingin katakan itu bukan hanya menjadi variable tertentu, variable tunggal," tegas Idrus.</p> <p>Anggota Majelis Wali Amanat UI, Dany Amrul Ichdan mengatakan saat ini tengah menunggu jadwal rapat bersama empat organ di UI untuk membahas disertasi Menteri Bahlil. Adapun empat organ yang terlibat yakni Dewan guru besar (DGB), Senat Akademik (SA) Universitas, Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor UI.</p> <p>&ldquo;Sebagai bagian dari MWA kami berharap semua pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI. Saat ini sedang diaturkan untuk rapat bersama empat organ UI (MWA, SA, DGB dan Rektor) rencana di minggu depan,&rdquo; ujar Dany dalam keterangannya, Jumat (28/2).</p> <p>Pernyataan itu sekaligus membantah dokumen yang beredar dari Dewan Guru Besar UI yang menyatakan disertasi Bahlil dibatalkan. Dalam risalah rapat pleno DGB UI tertanggal 10 Januari 2025 yang beredar di media sosial, disertasi Bahlil direkomendasikan untuk dibatalkan sebagai bentuk sanksi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan.</p> <p>"Adapun dokumen atau sejenisnya yang beredar bukanlah sepengetahuan MWA, karena dokumen internal termasuk notulensi meeting untuk hal-hal spesifik bersifat konfidensial sehingga tidak seharusnya berada di ranah publik,&rdquo; ucap Dany.</p> <p>Dia pun menegaskan bahwa yang bisa memberikan keputusan terkait hasil disertasi Menteri Bahlil layak atau tidak hanya keputusan rektor UI. Menurutnya, Dewan Guru Besar hanya bisa memberikan rekomendasi saja.</p> <p>&ldquo;Hasil rapat empat organ ke depan akan dilakukan langkah-langkah pengambilan keputusan oleh eksekutif (Rektor). Sehingga berita yang beredar bukan merupakan berita resmi yang dikeluarkan atas nama empat organ UI,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Lebih lanjut, Idrus meyakini jika memang terdapat permasalahan etik dalam disertasi Bahlil itu hanya masalah variabel tunggal.

Elite Golkar Pertanyakan Alasan UI Batalkan Disertasi Bahlil Lahadalia

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-setujui-RUU-Minerba-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI_-04JPG-1558061695.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Dia berharap, kasus tersebut menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan tidak boleh terulang lagi.</p> <p>Pasalnya, Dewan Guru Besar UI menilai terdapat empat pelanggaran, sehingga Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik UI. Pelanggaran itu di antaranya, ketidakjujuran dalam pengambilan data, karena data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan.</p> <p>Terdapat pelanggaran standar akademik, karena Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Selain itu, Bahlil dinilai mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik.</p> <p>Selanjutnya, terdapat konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara.</p> <p>Pria yang biasa disapa Ari itu mengatakan, pembatalan disertasi Bahlil itu masih bersifat rekomendasi. Putusan resminya berada di tangan Rektor UI. Sampai saat ini, rektor belum mengambil keputusan terkait kasus yang menyeret nama Bahlil.</p> <p>"Kita tunggu putusan resmi Rektor UI. Keputusan rektor sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena ini adalah masalah serius di dunia pendidikan tinggi," kata legislator dar Fraksi PKB tersebut kepada wartawan, Senin (3/3).</p> <p>Ketua DPW PKB NTB itu mengatakan, kasus yang menimpa Bahlil itu harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan juga para mahasiswa. Kasus tersebut tidak boleh terulang lagi, karena akan mencoreng nama baik kampus dan juga insan akademik.</p> <p>Dia mengatakan, aturan akademik sudah sangat jelas terkait pendidikan doktoral. Baik waktu pendidikan, penelitian, bimbingan, dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa doktoral. "Jika aturan itu dilanggar, maka rusaklah norma-norma pendidikan di perguruan tinggi," terang mantan anggota DPRD NTB itu.</p> <p>Lalu Ari menegaskan, pihak kampus harus memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap semua mahasiswa. Tidak boleh membeda-bedakan status sosial mahasiswa. Jangan ada pilih kasih dan perlakuan istimewa kepada mahasiswa. "Baik masyarakat biasa, pejabat, penguasa, pengusaha, aparat, semua harus diperlakukan sama di dunia akademik," ungkap Lalu Ari.</p> <p>Legislator asal Dapil NTB II itu berharap, Rektor UI memberikan keputusan yang adil terhadap kasus Bahlil. UI sedang menghadapi ujian berat yang harus disikapi secara bijak, karena nama baik UI sedang dipertaruhkan. "Saatnya melakukan reformasi pendidikan. Nama baik perguruan tinggi harus dibersihkan. Jangan ada lagi kecurangan,&rsquo;&rsquo; serunya. <strong>(*)</strong></p>

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Pelanggaran Akademik Disertasi Bahlil, Wakil Komisi X DPR Ingatkan UI agar Kasus Serupa Tak Terulang Lagi   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/idrus-marham-86293110.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di&nbsp;Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (8/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di&nbsp;Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (8/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham membela ketua umumnya Bahlil Lahadalia terkait adanya protes dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang merasa dicatut dalam penelitian disertasi. Bahlil saat ini telah menyelesaikan disertasi setelah menempuh program studi doktoral di Universitas Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idrus menekankan, Bahlil sudah melakukan pertanggung jawaban selama menempuh pendidikan doktoral di UI. Ia menyebut protes yang datang dari berbagai pihak itu merupakan terpaan kehidupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ndak, jadi begini dulu kan ada filosofi semakin naik, semakin angin kencang. Tetapi ini tetap pada prinsip. Terakhir saya ketemu ketua umum, saya diskusi biasa aja, Ya udahlah Kanda, kalau memang seperti ini yang penting kan urusan kita bisa selesai. Di situ betul-betul sudah melakukan pertanggung jawaban, sudah melakukan sidang terbuka dan lain-lain," kata Idrus ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Idrus, Bahlil sudah menyiapkan berbagai materi selama menempuh pendidikan doktoral di UI. Hal itu sebagaimana pernah dirinya lakukan saat menempuh program doktoral di Universitas Gadjah Mada (UGM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kayak saya dulu juga menyelesaikan doktor, karena saya menulis masalah prilaku elite dan institusi partai di DPR, saya kuliah di UGM, pada saat yang sama saya sudah menyiapkan materi-materi untuk menyelesaikan disertasi," ujar Idrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Idrus menekankan sebaiknya sesama anak bangsa saling mendukung. Hal itu semata untuk mencapai Indonesia Emas 2045. "Jadi, bagaimana anak bangsa di dorong berprestasi, semakin cepat selesai semakin bagus, justru kita harus senang. Jadi, jangan seperti susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi kalau cara-cara seperti itu maka manivestasi prinsip solidaritas kebangsaan kita rendah," cetus Idrus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) terkait pencatutan nama organisasinya dalam penelitian disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Surat keberatan itu telah disampaikan kepada UI, pada Kamis (7/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), melalui surat ini menyatakan penolakan atas pencantuman nama JATAM sebagai informan utama dalam disertasi milik Bahlil Lahadalia yang berjudul, 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'," ucap Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil Lahadalia terkait pencatuman nama JATAM. "Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," tegas Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menjelaskan, JATAM hanya memberikan persetujuan untuk diwawancarai oleh Ismi Azkya yang mengerjakan penelitian untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Hal itu sebagaimana diutarakan Ismi Azkya saat memperkenalkan dirinya kepada JATAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian;terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI. Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang," ucap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menyatakan, pihaknya tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia. Selain itu, Ismi Azkya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya setelah pihaknya mengetahui nama JATAM dicatut sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil Lahadalia, seperti yang, telah diutarakan di atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam surat ini, kami cantumkan uraian kronologi dugaan penipuan intelektual yang dilakukan peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia bernama Ismi Azkya dan Bahlil Lahadalia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Jadi, bagaimana anak bangsa di dorong berprestasi, semakin cepat selesai semakin bagus, justru kita harus senang," ungkap Idrus.

JATAM Protes Organisasinya Dicatut Disertasi Bahlil, Waketum Golkar Idrus Marham Pasang Badan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/IMG-20241031-WA0019-4017016676.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) terkait pencatutan nama organisasinya dalam penelitian disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Surat keberatan itu telah disampaikan kepada UI, pada Kamis (7/11) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), melalui surat ini menyatakan penolakan atas pencantuman nama JATAM sebagai informan utama dalam disertasi milik Bahlil Lahadalia yang berjudul, 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'," kata Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil Lahadalia terkait pencatuman nama JATAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015289716/kejuaraan-kratingdaeng-supercrosser-2024-dirtwar-energy-lahirkan-crosser-muda-berbakat">Kejuaraan Kratingdaeng Supercrosser 2024 Dirtwar Energy Lahirkan Crosser Muda Berbakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," tegas Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menjelaskan, JATAM hanya memberikan persetujuan untuk diwawancarai oleh Ismi Azkya yang</div> <div dir="auto">mengerjakan penelitian untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Hal itu sebagaimana diutarakan Ismi Azkya saat memperkenalkan dirinya kepada JATAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian;terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI. Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang," ucap Melky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melky menyatakan, pihaknya tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakar salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015289703/erick-thohir-maruarar-sirait-usul-tenor-kpr-diperpanjang-sampai-30-tahun-biar-cicilannya-bisa-lebih-murah">Erick Thohir - Maruarar Sirait Usul Tenor KPR Diperpanjang Sampai 30 Tahun Biar Cicilannya Bisa Lebih Murah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ismi Azkya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya setelah pihaknya mengetahui nama JATAM dicatut sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil Lahadalia, seperti yang, telah diutarakan di atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam surat ini, kami cantumkan uraian kronologi dugaan penipuan intelektual yang dilakukan peneliti dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia bernama Ismi Azkya dan Bahlil Lahadalia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

JATAM mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia terkait pencatutan nama organisasinya dalam penelitian disertasi Bahlil Lahadalia.

JATAM Serahkan Surat Keberatan ke UI Nama Organisasinya Dicatut Disertasi Bahlil Lahadalia