<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/IMG_20240812_143437-3915340344.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DI Jogjakarta Didik Wardaya. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) DI Jogjakarta Didik Wardaya. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Jogjakarta menyatakan masih mengkaji implementasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Hal itu diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. &rdquo;Kita belum berani bertindak. Artinya itu masih kita kaji, tidak kemudian serta-merta (diterapkan),&rdquo; kata Kepala Disdikpora DI Jogjakarta Didik Wardaya seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta. Didik menuturkan kajian terkait implementasi PP yang diteken Presiden Joko Widodo tersebut bakal melibatkan instansi terkait meliputi Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DI Jogjakarta. Melalui kajian tersebut, dia berharap muncul formula maupun aturan turunan yang lebih mendetail untuk diterapkan di sekolah-sekolah. &rdquo;Nanti di tingkat daerah tentunya ada aturan yang lebih detail. Kita perlu koordinasi dengan berbagai pihak, dengan dinas kesehatan, dengan DP3AP2 terkait perlindungan anak dan perempuan,&rdquo; ujar Didik Wardaya. Menurut Didik, implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak sebatas soal penyediaan alat kontrasepsi semata. Aturan tersebut menekankan pemberian konsultasi, informasi, dan edukasi, yang memadai terkait kesehatan reproduksi bagi siswa. &rdquo;Kalau terkait dengan konsultasi itu kan peran (guru) BK (bimbingan dan konseling) terkait pendidikan reproduksi, itu kan tetap kita sosialisasikan sekadar untuk pengenalan, tetapi kalau konteksnya ke penyediaan (alat kontrasepsi) kayaknya kita belum,&rdquo; ucap Didik. Menurut dia, materi kesehatan reproduksi selama ini juga telah disematkan melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (penjaskes) atau dikenalkan kepada siswa saat memasuki tahun ajaran baru di sekolah. Implementasi aturan baru tersebut jangan sampai lembaga pendidikan dianggap melegalkan aktivitas seksual di kalangan pelajar atau siswa. &rdquo;Termasuk kita menyosialisasikan pendidikan reproduksi, itu kan konteksnya untuk pencegahan. Jangan sampai seakan-akan kita dianggap melegalkan. Nah, itu kita hindarkan,&rdquo; ujar Didik Wardaya. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP itu antara lain mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Pasal 103 ayat (1) PP itu menyebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Kemudian, ayat (4) menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jogjakarta menyatakan masih mengkaji implementasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar

Disdikpora Jogjakarta Kaji Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/Kepala-Disdikpora-Kabupaten-Kulon-Progo-1328620172.jpg" alt="Kepala Disdikpora Kabupaten Kulon Progo Arif Prastowo (Anom Bagaskoro/RADAR JOGJA)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disdikpora Kabupaten Kulon Progo Arif Prastowo (Anom Bagaskoro/RADAR JOGJA)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Saat ini proyek pembangunan Tol Solo-Jogjakarta-NYIA di Kulon Progo sudah berada pada tahap pengukuran. Akibat dari pembangunan proyek tol tersebut, sejumlah sekolah di Kulon Progo ikut terdampak. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo akan segera menyiapkan langkah antisipasi. "Kami sedang meminta informasi terkait detail trase jalan tol," ucap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo Arif Prastowo seperti dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Senin (5/2). Meski belum bisa mengkonfirmasi berapa jumlah pasti sekolah yang terdampak, Arif mengaku sudah menerima laporan dari tiga sekolah yang mengaku terdampak tol. Sekolah-sekolah tersebut melaporkan bahwa ada patok tol di dekat kawasan sekolah mereka. Selain memastikan lintasan tol, Arif juga ingin memastikan waktu pembangunan tol di lapangan agar kegiatan belajar mengajar tidak tergantung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/014087524/begini-perkembangan-pembangunan-tol-jogja-solo-dua-ruas-ditargetkan-rampung-tahun-ini">Begini Perkembangan Pembangunan Tol Jogja-Solo, Dua Ruas Ditargetkan Rampung Tahun Ini</a> "Pertama kepastian lokasi dan waktu pelaksanaan," ucap Arif. Terkait hal tersebut, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah skenario apabila sekolah terdampak pembangunan tol. Skenario pertama yakni dengan mencari tempat sementara untuk pembelajaran. Skenario kedua yakni relokasi sekolah secara fungsional. Namun, skenario tersebut masih memerlukan kajian. Skenario relokasi memiliki dua skema, yaitu relokasi secara utuh atau penggabungan dengan sekolah lainnya. Penggabungan sekolah tersebut dimungkinkan apabila orangtua dan wali mengizinkan. Di mana nantinya kegiatan sekolah akan menggunakan sistem shift. Arif juga memperhatikan terkait adanya kemungkinan pembuatan sekolah sementara sembari menunggu rencana relokasi. Sekolah sementara tersebut dibangun agar kegiatan belajar mengajar tetap ada. Sekolah sementara juga tidak harus sama seperti sekolah sebelumnya, di mana yang terpenting adalah selama kegiatan belajar mengajar tetap kondusif dan ideal. "Kegiatan belajar mengajar sangat membutuhkan suasana yang ideal, terutama tingkat kebisingan," ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014072045/jokowi-hadir-pada-harlah-nu-101-di-jogja-sebut-nu-organisasi-berkontribusi-besar-bagi-negara">Jokowi Hadir Pada Harlah NU 101 di Jogja, Sebut NU Organisasi Berkontribusi Besar Bagi Negara</a> Menurut Arif, tingkat kebisingan sangat mempengaruhi proses belajar mengajar sehingga perlu adanya pengkajian tingkat kebisingan saat pembangunan maupun saat digunakannya jalan tol. Arif juga berharap segera ada informasi terkait hal tersebut karena proyek pembangunan jalan tol merupakan wewenang pusat. Meskipun telah menyiapkan skenario, Arif tetap ingin adanya keterlibatan pihak terkait dalam menentukan skenario tersebut. ***

Sejumlah sekolah di Kulon Progo dikabarkan terdampak, pembangunan Tol Solo-Jogjakarta-NYIA, berikut langkah antisipasi Disdikpora.

Beberapa Sekolah di Kulon Progo Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja, Berikut Langkah Antisipasi Disdikpora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654845107685.jpg" alt="ILUSTRASI: Siswa SD mengikuti senam. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Siswa SD mengikuti senam. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, berencana menggabungkan beberapa sekolah dasar. Yakni SD yang dari hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) jumlahnya kurang dari 10 anak.  ”Beberapa waktu lalu saat pertemuan dengan para kepala SD, sudah saya lontarkan sekolah-sekolah yang siswanya pada PPDB ini kurang dari sepuluh anak istilahnya siap siap di-regrouping,” kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko seperti dilansir dari Antara di Bantul, Minggu (24/7).  Dia mengatakan, penggabungan sekolah tersebut bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi. Selain itu, untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.  ”Karena misalnya satu kelas satu tingkat hanya 10 anak, kalau SD ada enam tingkat hanya 60 anak, saya kira akan sulit untuk mempertahankan kualitasnya, apalagi untuk kita yang punya unggulan-unggulan itu sangat berat, makanya saya kira harus realistis,” ujar Isdarmoko.  Dia mengatakan sekolah yang akan menjadi prioritas untuk di-regrouping dengan sekolah terdekat lainnya adalah yang selama tiga tahun berturut-turut hasil penerimaan siswa baru kurang dari 10 anak.  ”Akan kita lihat dulu secara cermat terutama yang sudah tiga tahun berturut-turut muridnya kurang dari 10 anak, akan jadi prioritas dulu. Ini yang terus kita sisir kita lihat, kemarin yang baru kita lihat itu kan baru tahun ini,” terang Isdarmoko.  Dia menyebutkan, dalam PPDB tahun ajaran 2022/2023 cukup banyak sekolah dasar di Bantul yang muridnya hanya belasan anak. Bahkan jumlahnya sekitar 60-an sekolah.  ”Tapi ini kita lihat yang tiga tahun berturut-turut kurang 10 akan jadi prioritas. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten baik dengan sekda (sekretaris daerah) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” tutur Isdarmoko.  Dia menambahkan, bagi sekolah yang sudah di-regrouping, untuk tenaga pengajar atau guru akan diputuskan nanti. Kemudian untuk aset bangunan akan diamankan dan dikoordinasikan dengan bagian aset Pemkab Bantul.  ”Nanti yang jelas untuk kaitannya dengan guru-guru kemudian siswanya kemudian terkait dengan aset-aset akan kita amankan, kita belum memikirkan, sehingga nanti tentu saja kita sampaikan kepada bagian aset, dan itu kewenangan pemda,” ucap Isdarmoko.

Disdikpora Bantul Gabungkan SD yang Siswa Barunya Kurang dari 10 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Jogjakarta memastikan tidak ada pungutan pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2022/2023. PPDB mulai dibuka pada 20 Juni.  ”Dipastikan tidak ada pungutan,” kata Wakil Kepala Disdikpora DI Jogjakarta Suhirman seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, pungutan tidak akan memengaruhi PPDB karena semuanya menggunakan nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD), nilai rapor, dan nilai akreditasi. Jika para orang tua mengetahui adanya pungutan, dapat melapor ke Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) di masing-masing kabupaten/kota.  ”Kami menyiapkan sanksi berjenjang, mulai dari (sanksi) tertulis tergantung pelanggarannya,” ujar Suhirman.  Suhirman menjelaskan, proses PPDB tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Itu mengatur empat jalur penerimaan yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi.  Untuk jalur zonasi kuotanya 55 persen, afirmasi 5 persen, dan prestasi 5 persen. Sedangkan untuk siswa penyandang disabilitas, masing-masing sekolah memiliki 2 kuota untuk satu rombel (rombongan belajar).  ”Yang terbaru tahun ini adalah siswa yang tempat tinggalnya berada dalam radius 300 meter dari sekolah bisa lolos,” tutur Suhirman.  Dalam mengikuti proses PPDB, Suhirman meminta masing-masing orang tua siswa dapat mengetahui zonasi sekolah berdasar kelurahan. ”Zonasi sangat menentukan. Setelah mendaftar lalu data diunggah sesuai petunjuk yang ada di sistem PPDB,” terang Suhirman.

Disdikpora Jogjakarta Pastikan Tidak Ada Pungutan PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200810_192958-1.jpg" alt="Ilustrasi siswa belajar di rumahnya secara daring atau online. Khalis/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa belajar di rumahnya secara daring atau online. Khalis/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Jogjakarta segera melakukan kajian terhadap penerapan kurikulum darurat yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.  ”Minggu ini kami lakukan kajian untuk melihat perlu atau tidaknya kita sesuaikan dengan kebijakan baru itu,” kata Kepala Disdikpora Jogjakarta Didik Wardaya seperti dilansir dari Antara di jogjakarta.  Menurut Didik, substansi dari kurikulum darurat pada dasarnya telah diterapkan di satuan pendidikan sejak awal penetapan masa tanggap darurat bencana Covid-19 di Jogjakarta. Yakni, dengan memberikan keleluasaan satuan pendidikan melakukan penyesuaian kurikulum dengan mempertimbangkan kompetensi dasar yang bisa dicapai.  ”Kami persilakan sekolah melakukan penyesuaian sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Artinya tidak harus seluruhnya bisa dicapai, mempertimbangkan kendala pada situasi pandemi,” ujar Didik.  Saat ini, kata dia, masing-masing sekolah, khususnya jenjang SMA/SMK di Jogjakarta telah menindaklanjuti dengan menetapkan kompetensi dasar yang hendak dicapai. ”Sehingga bisa jadi penetapan capaian kompetensi antarsekolah berbeda tetapi prinsipnya mereka ada komunikasi,” terang Didik.  Selain itu, menurut Didik, masing-masing sekolah juga telah melakukan desain jadwal terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ).  ”Kan tidak mungkin pembejalaran daring itu full dari pagi sampai akhir jam normal. Paling jam 12 sudah selesai, kemudian sisanya ada penugasan-penugasan yang harus dilakukan siswa,” ujar Didik.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional.  Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM

Disdikpora Jogjakarta Kaji Penerapan Kurikulum Darurat

Disdikpora

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Disdikpora

Berita Terkini

Disdikpora Jogjakarta Kaji Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

Beberapa Sekolah di Kulon Progo Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja, Berikut Langkah Antisipasi Disdikpora

Disdikpora Bantul Gabungkan SD yang Siswa Barunya Kurang dari 10 Orang

Disdikpora Jogjakarta Pastikan Tidak Ada Pungutan PPDB

Disdikpora Jogjakarta Kaji Penerapan Kurikulum Darurat

Download Aplikasi JawaPos.com