<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/IMG_4921-1-2113663358.jpg" alt="Tangkapan Layar acara perpisahan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di kelab malam Hexagon Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Instagram info_banuaAntara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan Layar acara perpisahan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar di kelab malam Hexagon Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (Instagram info_banuaAntara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) menegur keras Kepala SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terkait kegiatan perpisahan 180 siswa Kelas XII yang digelar di kelab malam Hexagon Banjarmasin, pada Kamis (8/5). Kegiatan tersebut melanggar Surat Edaran (SE) 400.3.1/0810/Disdikbud/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang melarang sekolah melaksanakan perpisahan di luar satuan pendidikan dan hanya dibolehkan di gedung milik pemerintah daerah. Tidak boleh di hotel atau tempat hiburan, seperti Hexagon Banjarmasin. Kepala SMAN 1 Sungai Tabuk Elly Agustina mengatakan, ini merupakan kesalahan komunikasi di pihak sekolah sehingga menyebabkan viral di media sosial. &rdquo;Pada Rabu (14/5) saya dipanggil Kepala Bidang SMA Disdikbud Kalsel, saya mendapat teguran lisan berupa peringatan keras agar kejadian ini tidak terulang kembali, dan jika terulang maka mendapatkan sanksi yang lebih berat,&rdquo; ujar Elly. Elly mengaku terjadi komunikasi yang kurang di internal pihaknya sehingga menyebabkan kegiatan perpisahan berlangsung di kelab malam, mulai pukul 08.00-12.05 wita. Dia mengaku, kegiatan perpisahan di luar sekolah ini murni permintaan siswa, meski pihaknya sudah beberapa kali menekankan agar perpisahan dilaksanakan di dalam sekolah namun siswa tetap meminta di luar sekolah. Elly mengatakan, ada kelalaian yang tidak terkoordinasi, padahal dalam SE yang diterbitkan Disdikbud Kalsel sebenarnya mengizinkan perpisahan di luar sekolah dengan catatan dilaksanakan di gedung milik pemerintah. Namun, karena menuruti permintaan siswa, Elly memberikan izin perpisahan dilaksanakan di Hexagon Banjarmasin. Dia mengatakan, tidak mengetahui hexagon itu adalah tempat hiburan malam, hanya tahu lokasi itu sebuah kafe dan restoran. Dalam SE yang diterbitkan Disdikbud Kalsel, sekolah menggelar perpisahan di kafe dan restoran sebenarnya juga tidak dibolehkan. Sebab, hanya mencantumkan izin di gedung milik pemerintah, sedangkan Hexagon Banjarmasin adalah sebuah kelab malam milik swasta. Meski sudah membentuk panitia dari pihak sekolah, Elly mengatakan siswa telah membentuk kepanitiaan secara mandiri. Pihak sekolah tidak melarang panitia yang dibentuk itu karena siswa bersikukuh dengan yang sudah terbentuk, termasuk permintaan perpisahan di luar sekolah pun siswa bersikukuh dengan alasan menghemat dana. Setelah menentukan lokasi perpisahan di Hexagon Banjarmasin, pihak sekolah mengundang Polsek Sungai Tabuk selaku aparat keamanan untuk menjaga situasi agar kondusif. Pihaknya juga mengundang Pengawas Pembina SMA perwakilan dari Disdikbud Kalsel, acara berlangsung sekitar empat jam sejak pukul 08.00-12.05 wita. &rdquo;Selama acara di Hexagon, guru mendampingi meskipun siswa sudah membentuk panitia secara mandiri. Kesalahannya adalah kami kurang koordinasi dalam kegiatan ini, sehingga menyebabkan banyak asumsi di publik,&rdquo; tutur Elly. Sementara itu, Plt Kepala Disdikbud Kalsel M Syarifuddin menegaskan akan menindak dan memberikan sanksi tegas jika dalam penyelidikan terdapat unsur kesengajaan pihak sekolah melaksanakan perpisahan di kelab malam. Namun demikian, dia mengaku belum memantau utuh kasus ini sehingga perlu meminta keterangan dari para pihak, utamanya dari pihak sekolah agar dapat menentukan langkah selanjutnya terkait acara perpisahan yang viral di media sosial itu. Syarifuddin berjanji menyelesaikan persoalan ini secepatnya mengingat sudah viral di kalangan masyarakat, jika benar ada kesengajaan maka tidak layak untuk ditiru. &rdquo;Sudah ada kejadian, saya mengimbau sekolah lain tidak melakukan hal yang sama. Kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, acara perpisahan sekolah yang sederhana sajalah,&rdquo; ujar Syarifuddin.

Disdikbud Kalsel menegur keras Kepala SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terkait kegiatan perpisahan siswa yang digelar di kelab malam

Disdikbud Kalsel Tegur SMAN 1 Sungai Tabuk Perpisahan di Kelab Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/PPDB-Jateng-2801550558.jpg" alt="MENCARIKAN ANAK SEKOLAH: Puluhan wali murid SMP Negeri 1 Semarang bersama calon peserta didik menggeruduk kantor gubernur Jateng di Semarang kemarin (11/7). (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>MENCARIKAN ANAK SEKOLAH: Puluhan wali murid SMP Negeri 1 Semarang bersama calon peserta didik menggeruduk kantor gubernur Jateng di Semarang kemarin (11/7). (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menganulir poin piagam marching band yang diduga dipalsukan. Akibatnya, 62 calon peserta didik (CPD) yang diduga menggunakan piagam tersebut pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024/2025 gagal melakukan daftar ulang di SMA/SMK negeri di Kota Semarang. Piagam yang dipalsukan itu berasal dari kejuaraan marching band internasional di Malaysia yang digunakan 69 siswa SMP Negeri 1 Semarang saat mendaftar PPDB. Sebanyak 65 siswa mendaftar di SMA dan 4 siswa lainnya di SMK. Mereka tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 14, SMAN 7, dan SMKN 6. Pada Kamis (11/7) lalu, orang tua para murid menggeruduk kantor gubernur Jawa Tengah di Semarang. Mereka menuntut agar anak-anaknya bisa mengganti piagam serta menjadi CPD cadangan prioritas. Tapi, tuntutan itu ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. Alasan Disdikbud Jateng tidak bisa mengabulkan tuntutan tersebut karena masa pendaftaran PPDB telah berakhir. Siswa cadangan secara otomatis ditetapkan oleh sistem. Begitu pula dengan penggantian piagam tidak bisa dilakukan karena telah terkunci oleh sistem di PPDB. Ketika dikonfirmasi terkait kejelasan CPD yang menggunakan piagam palsu saat PPDB, Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah menyampaikan bahwa CPD yang menggunakan piagam palsu itu tidak bisa melakukan daftar ulang. Kecuali mereka yang lolos karena nilainya tinggi. &rsquo;&rsquo;Insya Allah tidak (daftar ulang),&rsquo;&rsquo; jelas Uswatun kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin (12/7). Kendati demikian, Uswatun menyebut ada tujuh siswa yang tetap lolos dan diterima di sekolah negeri. Meski poin dari piagam tersebut sudah dikurangi, nilai mereka masih tinggi. Karenanya, hanya CPD itulah yang bisa melakukan daftar ulang di SMA/SMK negeri tujuannya. Sehingga, dari 69 CPD yang menggunakan piagam palsu untuk PPDB, sebanyak 62 di antaranya gagal melakukan daftar ulang. Namun, hingga hari daftar ulang terakhir, Uswatun belum membeberkan nama tujuh CPD tersebut serta sekolah tujuan mereka. Pihaknya juga belum bisa memastikan para siswa itu semuanya telah melakukan daftar atau belum. Daftar ulang PPDB berakhir kemarin (12/7). Hingga kini, Disdikbud Jateng pun masih merekap data hasil daftar ulang PPDB 2024/2025. Kepala SMA N 1 Semarang Kusno menyampaikan hal senada. Berdasar petunjuk teknis (juknis), CPD yang menggunakan piagam palsu itu tidak diperkenankan daftar ulang. &rsquo;&rsquo;Leres (benar), CPD yang menggunakan piagam yang diragukan keabsahannya tidak diperkenankan daftar ulang sesuai ketentuan juknis nggih,&rsquo;&rsquo; jelas Kusno. Di SMAN 1 Semarang, ada lima siswa yang mendaftar dengan piagam tersebut. Karena itu, bakal ada lima kursi kosong. Kusno pun mengaku kursi kosong itu akan diisi dengan CPD cadangan sesuai dengan urutan sistem. Dia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. &rsquo;&rsquo;Sesuai sistem di PPDB, pengumuman cadangan pada tanggal 15 Juli 2024 nggih,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyatakan sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang. Menurutnya, jika ada tindak pidana dalam perkara tersebut, bakal diserahkan kepada kepolisian. Dalam piagam palsu yang dipakai mendaftar itu tertulis tim SMPN 1 Semarang juara pertama dalam kejuaraan tersebut, padahal hanya juara ketiga. Tapi, piagam tersebut mendapat legalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Disporapar) Jateng. Dalam wawancara awal bulan ini, Plh Kepala Disporapar Jateng Syurya Deta Syafrie mengaku pihaknya kecolongan. Dalihnya, karena terlalu berpikir positif hingga akhirnya memberikan legalisasi di piagam palsu tersebut. &rsquo;&rsquo;Permasalahan penggunaan piagam yang diduga palsu, yang diverifikasi kami, intinya ini menjadi pembelajaran buat kita, kita akan lebih berhati-hati lagi,&rsquo;&rsquo; jelas Deta ketika ditemui di kantor Disporapar Jateng (1/7). Kasatreskrim Polrestabes Semarang Andika Dharma Sena mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan siapa yang membuat atau mencetak piagam palsu tersebut. Sebab, saat ini masih dalam penyelidikan dan pemanggilan saksi-saksi. S, pelatih marching band SMPN 1 Semarang, belum memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan kedua pun segera dilayangkan. Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Jateng juga sudah tiga kali memanggil yang bersangkutan, tapi tidak pernah hadir. Ketika didatangi ke kediaman orang tuanya di Kendal, yang bersangkutan juga tak ada. Begitu pula di tempat kosnya di Semarang. Hak Anak Harus Dipenuhi Dikonfirmasi terpisah, Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbudristek Muhammad Hasbi tidak banyak merespons. Dia mengatakan, pihaknya masih akan mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kasus yang terjadi di Jateng. &rdquo;Mohon waktu ya,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar menyatakan, jika terjadi pelanggaran hukum atau aturan, harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &rdquo;Kebijakannya ada di Kemendikbud ya. Tapi, kalau melanggar hukum ya diproses,&rdquo; tegasnya. Meski begitu, lanjut dia, hak-hak anak untuk mendapat akses pendidikan harus dipenuhi. Sebab, hak tersebut melekat. Sehingga bisa difasilitasi untuk bisa mengikuti seleksi di sekolah lainnya.&nbsp;(kap/ton/mia/c17/ttg)

Pemerintah Provinsi Jateng menganulir poin piagam marching band yang diduga dipalsukan. Akibatnya, 62 calon peserta didik gagal daftar ulang

Piagam Marching Band Palsu di Semarang, 62 Siswa Gagal Lolos PPDB SMA dan Hanya 7 Murid yang Bisa Daftar Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1776_18679_0000244325-1.jpg" alt="Mario Balotelli" width="100%">
<figcaption>Mario Balotelli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Grafik performa Mario Balotelli sejalan dengan grafik pendapatannya. Saat memutuskan pindah ke Liverpool musim lalu, Balo dikontrak dengan gaji separo dari yang diterimanya di AC Milan, yakni GBP 90 ribu (sekitar Rp 1,9 miliar) per pekan.&nbsp; Nah, keputusan Super Mario untuk kembali ke Milan juga membuat aliran euro ke rekeningnya semakin sedikit. Kini dia dibayar GBP 80 ribu per pekan (sekitar Rp 1,7 miliar). Selama masa peminjaman yang hanya setahun itu, Liverpool menanggung separo dari jumlah tersebut. Selain itu, setragis-tragisnya di Anfield, sejatinya dia masih memiliki keuntungan jika memutuskan tinggal.&nbsp; Dalam kontraknya yang berdurasi tiga tahun, ada klausul yang menyatakan bahwa dia bisa mendapat loyalty bonus. Syaratnya, Balo harus stay di markas The Reds hingga bursa transfer musim panas ditutup. Jumlahnya mencapai enam digit, meski tidak diungkapkan nilai pastinya.&nbsp; Tetapi, tampaknya, Balo tidak peduli. Apalagi, dia mendapat dukungan penuh dari pelatih AC Milan Sinisa Mihajlovic. Ya, sejak datang di San Siro, Miha telah menjadikan Balotelli sebagai salah satu sasaran di bursa transfer. Meski begitu, pelatih 41 tahun itu telah menegaskan kepada Balo &#39;perform atau angkat kaki!&#39; Pengalaman memang mengajari petinggi Milan untuk bersikap tegas kepada Balotelli. Kabarnya, salah satu aspek dalam kontrak peminjaman Balotelli berisi poin kedisiplinan. Milan menuntut Balo selalu hadir dalam sesi latihan dan menjaga sikap. Jika poin itu dilanggar, Milan berhak mengusir Balo balik ke Anfield. &quot;Ini benar-benar merupakan kesempatan terakhir dia,&quot;ujar Chief Executive Milan Adriano Galliani. Itu bukan kali pertama terdapat aspek kedisiplinan dalam kontrak Balotelli. Cara tersebut hampir ditempuh Liverpool saat merekrut Balotelli dari AC Milan. Meskipun, rencana tersebut akhirnya batal setelah manajemen The Reds berunding dengan agen Balo Mino Raiola. &quot;Kabar itu tidak benar. Di Liverpool, tidak ada klausul itu,&quot; bantah Raiola. Namun, Balo tidak bisa menghindar kali ini. Performa dia yang angin-anginan dan emosi yang tidak stabil membuat pihak Milan tidak ingin kecolongan. Selain itu, kabarnya, Milan tidak membayar penuh gaji Balotelli. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak Milan terkait dengan pembagian pembayaran gaji Balotelli bersama Liverpool. Peminjaman Balotelli memang tidak ubahnya perjudian. Dengan bakat yang dimilikinya, Balo bisa menjadi jawaban bagi belum tajamnya lini depan Milan. Mereka pun hanya perlu membayar separo jumlah tranfer yang diberikan Liverpool untuk mendapatkan Balotelli musim lalu jika ingin memermanenkan status Super Mario. (rif/c4/na/ndi/JPG)

Dua Pilihan untuk Balotelli, Perform atau Angkat Kaki!

disdikbud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disdikbud

Berita Terkini

Disdikbud Kalsel Tegur SMAN 1 Sungai Tabuk Perpisahan di Kelab Malam

Piagam Marching Band Palsu di Semarang, 62 Siswa Gagal Lolos PPDB SMA dan Hanya 7 Murid yang Bisa Daftar Ulang

Dua Pilihan untuk Balotelli, Perform atau Angkat Kaki!

Download Aplikasi JawaPos.com