<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/DfjQFyKIbOxk5kOeiObapfH55rfTmN6z2HCcSfdM-1-4270058369.jpg" alt="Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut setiap sekolah negeri di Jatim mendapatkan dana BOS dan dana BPOPP. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut setiap sekolah negeri di Jatim mendapatkan dana BOS dan dana BPOPP. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada pungutan liar (pungli) di sekolah negeri jenjang SMA/SMK/SLB. Pengelolaan dana BOS dan BPOPP pun dilakukan secara transparan. Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menyebut setiap sekolah negeri di Jatim mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). "Apabila dana BOS dan BPOPP belum mencukupi untuk mendukung program kegiatan pendidikan selama satu tahun ajaran, maka diperkenankan menggalang partisipasi masyarakat," ujar Aries, Sabtu (23/8). Masyarakat boleh berpartisipasi melalui sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Dengan catatan, dilakukan secara transparan dan berdasarkan musyawarah antara pihak sekolah dan komite. &ldquo;Namun kami tegaskan tidak ada praktek Pungli (pungutan liar) di sekolah-sekolah negeri (SMA/SMK/SLB sederajat) yang ada (berada di bawah kewenangan) Provinsi Jawa Timur,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Kadindik Aries menegaskan semua bentuk sumbangan dari masyarakat bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak memaksa, dan didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara rapat. &ldquo;Kami bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama," seru Aries. Ia menjelaskan seluruh kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri Jawa Timur, berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). &ldquo;Penyusunan RKAS sendiri merupakan instrumen transparan yang mengacu pada ketentuan regulasi dan mengedepankan prinsip musyawarah serta akuntabilitas publik,&rdquo; terang Eks Pj. Wali Kota Batu itu. Lebih lanjut, Aries mengatakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri berjalan baik. Fokusnya terutama pada pengelolaan administrasi sekolah. Selama ini, anggaran pendidikan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, perbaikan fasilitas, serta peningkatan mutu SDM. Bantuan tersebut mencakup sekolah negeri maupun swasta di Jatim yang jumlahnya lebih dari 4 ribu. "Karena itu tentu perhatian dan kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan tetap menjadi keterbukaan kami untuk sama-sama peduli dengan pendidikan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga kondusifitas dunia pendidikan," tukas Aries.&nbsp;

Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pastikan tidak ada pungutan liar di sekolah negeri, transparansi pengelolaan dana BOS dan BPOPP.

Disdik Jatim Tegaskan BOS dan BPOPP Transparan, Tak Ada Pungli di Sekolah Negeri

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/ica25UqkuTKaEGMyvFhLLX7nIf4MlFrUbJxtqlqX-4137966228.jpg" alt="Heboh sapi kurban berbobot 800 kg tercebur ke kolam ikan di halaman belakang Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Heboh sapi kurban berbobot 800 kg tercebur ke kolam ikan di halaman belakang Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Momen Idul Adha di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/6) pagi, sempat diwarnai insiden yang bikin panik. Seekor sapi kurban berbobot 800 kilogram lepas dari ikatan dan tercebur ke kolam ikan di halaman belakang kantor yang berada di Jalan Jagir, Surabaya. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul 05.45 WIB, hanya beberapa menit sebelum salat Ied dilaksanakan. Saat itu, jemaah dan panitia tengah bersiap di halaman kantor sambil bertakbir. "Jadi sapinya ini sudah kita ikat sejak semalam. Tapi, tadi pagi lepas dan lari ke arah jemaah yang sedang takbiran, lalu nyebur ke kolam," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai. Sapi jenis simental tersebut sempat membuat panik panitia karena berlarian tanpa arah. Setelah beberapa saat hewan berbobot jumbo itu akhirnya jatuh ke kolam ikan yang cukup dalam&mdash;sekitar 1,5 meter. "Karena bobotnya besar, kami kesulitan mengevakuasi. Akhirnya kami minta bantuan ke Damkar Kota Surabaya," tambah Aries. Petugas pemadam kebakaran datang tak lama kemudian dan langsung berjibaku mengevakuasi sapi dari dalam kolam. Prosesnya berlangsung hampir satu jam, melibatkan tali dan alat bantu angkat agar sapi bisa keluar dengan selamat. Meski sempat tercebur dan basah kuyup, sapi tersebut tetap bisa disembelih sebagai hewan kurban. Tahun ini, Disdik Jatim menyembelih tujuh sapi dan sepuluh kambing. Daging kurban didistribusikan kepada warga sekitar kantor di kawasan Jagir. "Alhamdulillah, semua berjalan lancar setelahnya. Ini jadi pengalaman yang tak terlupakan buat kami semua," kata Aries sembari tersenyum. </div> </div> </div> </div>

Insiden sapi kurban lepas di Disdik Jatim saat Idul Adha, hewan bobot 800 kg tercebur kolam, panitia panik, Damkar datang bantu evakuasi.

Heboh! Sapi Kurban 800 Kg Tercebur ke Kolam Ikan di Kantor Disdik Jatim, Dievakuasi Damkar Jelang Salat Ied

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) membuat Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2020/2021. Hal ini disebut telah mengintervensi kelulusan para murid yang ada di satuan pendidikan.  Pasalnya, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dikatakan bahwa kelulusan peserta didik akan ditentukan oleh sekolah berdasarkan nilai rapor tiap semester, nilai sikap minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah.  Namun, kebijakan ini justru disambut baik oleh para guru. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.  "Bukan mengintervensi, yang diperinci atau didetilkan oleh kepala dinas itu adalah pelaksanaan, administrasi terkait soal. Itu kan harus mengacu pada kisi-kisi, kompetensi dasarnya dan tanggal berapa-berapanya," jelas dia kepada JawaPos.com, Selasa (9/2).  Sebab menurutnya, SE 1/2021 tidak memberikan kejelasan soal pedoman teknisnya. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan akan membuat tugas guru menjadi ringan. "Artinya surat edaran itu tidak bisa menjadi acuan teknis ujian sekolah," imbuhnya.  Kata Satriwan, pedoman ini tidak hanya ada di Jatim saja, melainkan juga di Jakarta. Para guru pun mengaku terbantu akan adanya pedoman tersebut.  "Misalnya di Jakarta, di bulan maret itu dijelaskan, jadi saya rasa itu bukan intervensi, itu memandu guru dan sekolah dalam teknis pelaksanaaan dalam ujian sekolah, memandu. Justru kepala sekolah dan guru berterima kasih," tambah dia.  Terkait dengan isu mengintervensi soal, ia menjelaskan bahwa hal itu tidak ada. Soal yang akan dites pada peserta didik, murni dari para guru.  "Itu bukan mengatur soal, ini tidak mengintervensi, yang meluluskan itu tetap guru. Ini sekarang kita juga lagi bikin soal ujian," pungkas dia.

P2G: Kebijakan Disdik Jatim Soal Kelulusan Siswa Bukan Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pematang-siantar-peringkat-pertama-un-sumut_m_209663.jpeg" alt="ILUSTRASI Kota Pematang Siantar menempati peringkat pertama dengan nilai tertinggi Ujian Nasional. Rata-rata nilai UN tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pematang Siantar yakni 51,64." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kota Pematang Siantar menempati peringkat pertama dengan nilai tertinggi Ujian Nasional. Rata-rata nilai UN tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pematang Siantar yakni 51,64.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) membuat Pedoman Teknis (Domnis) Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS). Hal itu diwajibkan untuk diterapkan oleh satuan pendidikan sebagai tolak ukur kelulusan siswa.  Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri telah menyerahkan ujian kelulusan dan bentuk penilaiannya kepada sekolah masing-masing. Namun kenapa tingkat daerah tetap membuat kebijakan sendiri.  "Daerah, seperti Jatim dan Yogyakarta dan daerah lain mengeluarkan kebijakan mereka. Bikin kebijakan ujian sendiri. Problemnya ini menyalahi dari desain yang sebelumnya dibuat oleh Kemendikbud," kata Indra kepada wartawan, Selasa (9/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/09/02/2021/disdik-jatim-sebut-usp-jadi-tolok-ukur-kelulusan-murid/">Disdik Jatim Sebut USP Jadi Tolok Ukur Kelulusan Murid</a>  Apalagi menurutnya, kebijakan membuat pedoman untuk soal-soal sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Pola penilaian dengan soal harus diubah.  Namun, pola ujian ini memang menjadi jalan pintas akan situasi dunia pendidikan Indonesia saat ini. Kebingungan dan ketidaksiapan sekolah serta disdik membuat penilaian menjadi sulit.  "Karena proses belajarnya banyak kesulitan (saat pandemi dengan daring), otomatis proses penilaiannya lebih sulit lagi. Di sinilah membuat sekolah kebingungan mulai dari proses belajar bingung, penilaian sampai naik kelasnya gimana itu problem awal besarnya," ujarnya.  Adapun, untuk menangani hal ini, kata dia, diperlukan perbaikan SDM, dimulai dari mutu guru. Sebab, model pembelajaran reguler saja banyak guru yang kesulitan, apalagi digital.  "Mereka enggak punya kemampuan mengevaluasi, memberikan nilai siswa siswinya sendiri. Terbuktikan mereka kesulitan, bahkan untuk membuat soal saja mereka kesulitan," sambung dia.  Perlu adanya penyelarasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mulai dari Kemendikbud, disdik, sekolah hingga orang tua. "Kalau sekarang ini memang terkesan kacau sekali, daerah punya aturan sendiri, Kemendikbud punya aturan sendiri, dan mana yang mau diikuti," pungkas Indra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iOzkEMY2Eg0

USP Disebut Salahi Desain Kebijakan Kelulusan Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/978-persen-dari-2-juta-siswa-smama-ikut-unbk-diwajibkan-isi-angket_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Sejumlah siswa-siswi SMK sedang belajar di labor komputer. (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sejumlah siswa-siswi SMK sedang belajar di labor komputer. (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) membuat pedoman teknis Ujian Satuan Pendidikan (USP) hingga Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2020/2021. Hal ini pun diwajibkan diterpakan oleh satuan pendidikan.  "USP menjadi salah satu tolak ukur kelulusan. (Sifatnya) Wajib," kata Kepala Disdik Jatim, Wahid Wahyudi kepada wartawan, Selasa (9/2).  Dia mengatakan bahwa jadwal USP dan EHB-BKS diatur oleh satuan pendidikan. "Tidak harus serentak," terangnya.  Wahid mengatakan untuk jadwal pelaksanaan USP hingga EHB-BKS diserahkan kepada sekolah. Pelaksanaan tidak harus digelar serentak.  Jadwal pelaksanaan EHB-BKS utama dilaksanakan selama 15 hari, mulai tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021 dan susulan dilaksanakan selama 5 hari, dari 5-9 April 2021. Sementara itu, untuk USP bentuk praktik, penugasan dan portofolio diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/09/02/2021/un-2021-ditiadakan-disdik-jatim-bentuk-pedoman-ujian-kelulusan-murid/">UN 2021 Ditiadakan, Disdik Jatim Bentuk Pedoman Ujian Kelulusan Murid</a>  Terkait dengan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USP dan EHB-BKS ini dilakukan oleh Disdik sesuai tugas dan kewenangannnya. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di provinsi, kabupaten/kota serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga memberikan perhatian atas domnis tersebut. Kemendikbud akan menindaklanjuti dan mendapatkan kejelasan soal kebijakan yang dikeluarkan Disdik Jatim ini.  "Tadi pagi saya sudah dapat laporan. Sekarang sedang ditangani Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk)," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran, Hamid Muhammad kepada wartawan, Selasa (9/2).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Disdik Jatim Sebut USP Jadi Tolok Ukur Kelulusan Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar Pedoman Teknis (Domnis) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) tentang Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2020/2021. Padahal Disdik seharusnya tidak bisa melakukan intervensi di satuan pendidikan.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun telah menerima laporan terkait domnis tersebut. Sekarang ini, Kemendikbud sedang melakukan proses penelusuran untuk mendapatkan penjelasan soal pedoman teknis itu.  "Tadi pagi saya sudah dapat laporan. Sekarang sedang ditangani Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk)," kata Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran, Hamid Muhammad kepada wartawan, Selasa (9/2).  Untuk penelusurannya, dia mengatakan bahwa saat ini telah ditangani oleh Balitbangbuk. Laporan tersebut ia serahkan kepada Plt Kepala Balitbangbuk Kemendikbud, Totok Suprayitno.  Akan tetapi, ketika dihubungi JawaPos.com, dia belum memberikan tanggapan, begitu juga dengan Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud Asrijanty. Jadi, belum jelas apakah dalam hal ini Disdik Jatim melakukan pelanggaran terkait intervensi tersebut.  Adapun, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Paud Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri menuturkan bahwa pihaknya akan menggelar rapat atas hadirnya domnis itu. "Kami siang ini rapat," jelas dia.  Seperti diketahui, sebelumnya Jumeri telah memberitahukan bahwa Ujian Akhir Sekolah hingga nilai rapor akan menjadi penentu kelulusan. Karena mengingat Ujian Nasional (UN) telah ditiadakan penyelenggaraannya.  "Setiap sekolah menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada secara nasional," imbuhnya.

Kemendikbud Usut Disdik Jatim Terkait Intervensi Kelulusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/cpm-Sekolah-Tatap-Muka-Salman-Toyibi-6.jpg" alt="Siswa mengikuti ujian semester sekolah tatap muka di SMA 1 Kaur, Bengkulu, Kamis (3/12/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada Januari 2021. FOTO: SALMAN TOYIBI /JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Siswa mengikuti ujian semester sekolah tatap muka di SMA 1 Kaur, Bengkulu, Kamis (3/12/2020). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada Januari 2021. FOTO: SALMAN TOYIBI /JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi telah meniadakan Ujian Nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021. Hal tersebut menimbang pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.  Ketentuan ini juga tercantum dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Surat tersebut telah ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim per 1 Februari 2021.  Adapun, kelulusan peserta didik akan ditentukan oleh sekolah berdasarkan nilai rapor tiap semester, nilai sikap minimal baik dan mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah. Semua hal tersebut diatur oleh satuan pendidikan.  Namun, masih ada kesalahpahaman akan hal tersebut, di mana Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) membuat Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2020/2021.  Domnis ini juga telah ditandatangani oleh Kepala Disdik Jatim, Wahid Wahyudi per tanggal 1 Februari 2021. Tujuan dibuatnya Domnis USP dan EHB-BKS ini adalah untuk memberikan pedoman kepala sekolah SMA negeri dan swasta sebagai pelaksana dan semua pihak terkait agar dapat mencapai hasil optimal.  "Menjadi pedoman pelaksana USP dan EHB-BKS SMA negeri dan swasta tahun pelajaran 2020/2021 agar dapat berjalan lancar, efektif, efisien serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan penyelenggaraan USP dan EHB-BKS," tulis pedoman tersebut yang dikutip JawaPos.com, Selasa (9/2).  Jadwal pelaksanaan EHB-BKS utama dilaksanakan selama 15 hari, mulai tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021 dan susulan dilaksanakan selama 5 hari, dari 5-9 April 2021. Sementara itu, untuk USP bentuk praktik, penugasan dan portofolio diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan.  Terkait dengan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USP dan EHB-BKS ini dilakukan oleh Disdik sesuai tugas dan kewenangannnya. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di provinsi, kabupaten/kota serta bahan pembinaan dan pemberian bantuan kepada sekolah.  "Demikian Domnis USP dan EHB-BKS ini telah selesai disusun dan dapat dijadikan pedoman bagi satuan pendidikan, cabang disdik kabupaten/kota dan pihak-pihak lainnya untuk mempersiapkan dan melaksanakan sampai dengan melaporkan penyelenggaraan USP dan EHB-BKS SMA sesuai dengan yang diharapkan," terang pedoman tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7o5EBbbkUc

UN 2021 Ditiadakan, Disdik Jatim Bentuk Pedoman Ujian Kelulusan Murid

Disdik Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Disdik Jatim

Berita Terkini