<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/IMG_20230927_165124-2461149380.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Belakangan, kasus pelecehan seksual hingga bullying marak terjadi di Jakarta. Misalnya, kasus bullying yang terjadi di Binus Simprug, kasus pelecehan seksual yang dialami belasan siswi SMKN 56 Jakarta Utara serta kekerasan siswa yang dilakukan seniornya di sekolah kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada lagi kasus dugaan perundungan yang dialami ZA, 16, pelajar disalah satu madrasah di Kemayoran Jakarta Pusat. Pelajar berprestasi tersebut sampai enggan masuk sekolah hingga dua bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, bagaimana Dinas Pendidikan mencegah dan mengatasi kasus kekerasan di lingkungan sekolah?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015187882/prabowo-bakal-ubah-skema-subsidi-jadi-blt-pengamat-nilai-skema-subsidi-listrik-sudah-tepat">Prabowo Bakal Ubah Skema Subsidi jadi BLT, Pengamat Nilai Skema Subsidi Listrik Sudah Tepat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan, pihaknya telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap sekolah. Tim tersebut terdiri dari unsur guru, kepala sekolah hingga siswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sana setiap pergantian, awal masuk pergantian jam, istirahat, pulang, itu dimonitor oleh tim yang terdiri dari unsur guru, unsur pimpinan sekolah, unsur siswa. Di sana setiap sekolah ada kanal aduan," ujar Purwosusilo kepada JawaPos.com, Sabtu (12/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembentukan TPPK didasari Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Dimana setiap sekolah diwajibkan membentuk TPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015188489/ketika-erling-haaland-belum-puas-cetak-34-gol-dalam-36-laga-sekaligus-top-skor-sepanjang-masa-norwegia-masih-haus-rekor">Ketika Erling Haaland Belum Puas Cetak 34 Gol dalam 36 Laga Sekaligus Top Skor Sepanjang Masa Norwegia, Masih Haus Rekor?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap sekolah ada timnya, nanti di tingkat Sudin (Suku Dinas) juga ada, di tingkat bidang juga ada, gitu ya," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengimbau agar pihak sekolah menjalankan betul-betul petugas TPPK. Sehingga, tidak ada lagi kasus kekerasan baik fisik maupun seksual di lingkungan sekolah.&nbsp;</div>

Disdik membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap sekolah. Tim terdiri dari unsur guru, kepala sekolah hingga siswa.

Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah Kembali Marak, Ini Upaya Disdik DKI lakukan Pencegahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Screenshot_2023-06-09-10-10-58-962-edit_comandroidchrome-636110585.jpg" alt="Ilustrasi logo Kemendikbudristek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Kemendikbudristek</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menindaklanjuti informasi tentang dugaan adanya sekolah internasional yang mendukung paham atau perilaku penyuka sesama jenis alias LGBT. Dugaan dukungan terhadap LGBT itu dengan modus menghadirkan toilet netral. Hasilnya, tidak ada sekolah yang disebutkan itu seperti demikian. "Kami sudah lakukan pengecekan di seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta, ternyata tidak menemukan toilet gender netral. Yang ada adalah toilet laki-laki dan perempuan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo kepada wartawan, Rabu (9/8). Hal itu diungkapan Purwosusilo ketika merespons informasi yang viral sebagaimana diungkap dalam siniar Daniel Mananta. Purwosusilo menyebut bahwa sebetulnya kewenangan penindakan terhadap sekolah internasional yakni Kemendikbudristek. Akan tetapi, karena informasi itu disebut berada di Jabodetabek, maka jajaran Disdik DKI Jakarta melakukan tindak lanjut dengan menelusuri seluruh satuan pendidikan internasional. "Namun, karena ini berada di wilayah DKI Jakarta, maka kami juga sedang mendalami hal itu," ucapnya. Sekolah internasional yang diduga mendukung LGBT itu bisa saja tidak di Jakarta. Sebab, awalnya Daniel Mananta menyebut di Jabodetabek. "Sejauh ini kami tidak menemukan yang seperti itu. Artinya, klir, hanya ada dua toilet untuk laki-laki dan untuk perempuan," pungkas Purwosusilo. Sebelumnya, Daniel Mananta menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet "gender netral" yang ada di sekolah itu. Karena statusnya sebagai sekolah internasional, Daniel menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika. &ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar Daniel Mananta melansir dari akun YouTube Daniel Mananta Network pada Jumat (4/8). Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis. &ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah Daniel.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menindaklanjuti informasi tentang dugaan adanya sekolah internasional yang mendukung paham atau perilaku.

Disdik DKI Sebut Penindakan terhadap Sekolah Internasional Diduga Dukung LGBT Kewenangan Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/image-30-2606132037.png" alt="Daniel Mananta dalam podcast di akun YoutTube-nya menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT." width="100%">
<figcaption>Daniel Mananta dalam podcast di akun YoutTube-nya menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim sudah memastikan bahwa sekolah internasional yang diduga mendukung LGBT dengan pola toilet gender netral tidak berada di ibu kota Jakarta. "Kami sudah lakukan pengecekan di seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta, ternyata tidak menemukan toilet gender netral. Yang ada adalah toilet laki-laki dan perempuan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo kepada wartawan, Rabu (9/8). Hal itu diungkapan Purwosusilo ketika merespons informasi yang viral sebagaimana diungkap dalam siniar Daniel Mananta. Lantas, Purwosusilo mengalamatkan kewenangan penindakan terhadap sekolah internasional berada di Kemendikbudristek. Akan tetapi, karena informasi itu disebut berada di Jabodetabek, maka jajaran Disdik DKI Jakarta melakukan tindak lanjut dengan menelusuri seluruh satuan pendidikan internasional. "Namun, karena ini berada di wilayah DKI Jakarta, maka kami juga sedang mendalami hal itu," ucapnya. Sekolah internasional yang diduga mendukung LGBT itu bisa saja tidak di Jakarta. Sebab, awalnya Daniel Mananta menyebut di Jabodetabek. "Sejauh ini kami tidak menemukan yang seperti itu. Artinya, klir, hanya ada dua toilet untuk laki-laki dan untuk perempuan," pungkas Purwosusilo. Sebelumnya, Daniel Mananta menceritakan pengalamannya terkait salah satu sekolah internasional di Jabodetabek yang diduga mendukung dan memfasilitasi LGBT. Hal itu lantaran Daniel menemukan toilet "gender netral" yang ada di sekolah itu. Karena statusnya sebagai sekolah internasional, Daniel menganggap sekolah tersebut sudah terbuka dengan agenda yang memang sedang gencar-gencarnya dipromosikan di Amerika. &ldquo;Ini anak saya nih umur 10 tahun dia lagi mau masuk sekolah gitu. Nah, kemarin kita bawa ke sebuah sekolah di Indonesia, kawasan Jabodetabek. Mungkin karena ini sekolahnya sekolah yang sudah levelnya internasional, jadi mereka sangat terbuka sama yang namanya &lsquo;woke agenda&rsquo;,&rdquo; ujar Daniel Mananta melansir dari akun YouTube Daniel Mananta Network pada Jumat (4/8). Woke agenda sendiri adalah normalisasi identitas setiap individu berdasarkan apa yang mereka rasakan, bukan berdasarkan fakta biologis. &ldquo;Misalnya, identitas lu adalah adalah apa yang sedang lu rasakan, gitu. Kalau misalnya lu merasa sebagai seorang perempuan, ya berarti identitas lu adalah seorang perempuan,&rdquo; tambah Daniel.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim sudah memastikan bahwa sekolah internasional yang diduga mendukung LGBT dengan pola toilet gender.

Sudah Dicek, Disdik DKI Klaim Sekolah Internasional yang Diduga Dukung LGBT Tidak di Jakarta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siswi-berjilbab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sehubungan dengan adanya kewajiban pelajar memakai jilbab di sekolah negeri, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan investigasi atas peraturan tersebut.  "Laporan tentang ada sekolah negeri yang mewajibkan pemakaian hijab harus ditangkap serius oleh disdik (dinas pendidikan). Segera dilakukan investigasi apakah aduan itu benar. Karena sekolah, apalagi sekolah negeri harus bebas dari diskriminasi," kata Anggara di Jakarta, Rabu (3/8).  Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu berharap Disdik DKI Jakarta dapat berperan aktif dalam memberantas tindak diskriminasi. Menurut dia harus ada pengawasan terhadap indikasi-indikasi diskriminasi dan intoleransi di sekolah karena jika dibiarkan berkembang akan berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.  Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat menciptakan peserta didik dengan karakter toleran. Karena apapun pelajaran yang diberikan, akan menjadi karakter dari anak-anak tersebut. "Sekolah bukan hanya untuk mendidik secara akademik tapi yang terpenting menciptakan peserta didik yang berkarakter baik, salah satunya menjadi manusia yang toleran," tutur Anggara.  Sebelumnya, anggota DPRD fraksi PDIP Ima Mahdiah mengungkapkan dirinya sempat bertemu dengan anak  SD yang tidak mampu membeli seragam sekolah. Dari pertemuan tersebut, dia mengaku heran lantaran baju seragam sekolah negeri saat ini panjang-panjang.  Bahkan dia juga sempat menemui anak SMP yang dipaksa gurunya untuk mengenakan hijab. "Juga saya temui anak SMP Negeri belum siap pakai jilbab tapi dipaksa gurunya secara lisan dibilang yang tidak pakai jilbab hanya nonmuslim. Padahal ini sekolah negeri, bahkan ada yang sudah beli seragam biasa disuruh ganti dan akhirnya jadi beli lagi kena biaya lagi," katanya di Instagram @ima.mahdiah pada Juli silam.  Ima pun mengungkapkan  memaksa anak memakai hijab seharusnya tidak dibenarkan. Namun lain halnya apabila memang si anak mau mengenakan hijab. "PR (Pekerjaan Rumah) dunia pendidikan untuk menjaga kebinekaan," katanya. (*)

DPRD Minta Disdik DKI Investigasi Kewajiban Gunakan Jilbab di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/pakai-jilbab-jakbar-antara.jpg" alt="Foto tangkapan layar unggahan Ima Madiah terkait siswa yang diwajibkan memakai jilbab saat di sekolah, Senin (1/8/2022) ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Foto tangkapan layar unggahan Ima Madiah terkait siswa yang diwajibkan memakai jilbab saat di sekolah, Senin (1/8/2022) ANTARA/Walda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Orang tua murid di sekolah negeri daerah Jakarta Barat melaporkan dugaan pemaksaan murid perempuan untuk menggunakan jilbab di sekolah. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah kejadian tersebut.  Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Antar lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah, mengatakan tidak ada kejadian pemaksaan siswi di sekolah negeri DKI yang memaksa untuk menggunakan jilbab.  "Itu nggak bener. Yang bilang maksa siapa? Gurunya? Gurunya siapa? Kita udah tanya ke sana nggak ada diwajibkan, apalagi dipaksa-paksa," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/8).  Taga mengaku pihaknya sudah melakukan investigasi ke sekolah yang dimaksud dan tidak menemukan adanya pemaksaan yang dilakukan pihak sekolah untuk muridnya menggunakan jilbab.  "Kemarin sepertinya sudah ke sana investigasi dan tidak ada pemaksaan," paparnya.  Lebih lanjut, Taga menerangkan dalam Peraturan Gubernur no. 2292 tahun 2015 memang mengatur soal penggunaan pakaian seragam untuk murid muslimah. Namun begitu, itu tidak berarti mewajibkan semua murid agar menggunakan jilbab.  "Memang itu dijelaskan ada pengaturan penggunaan baju buat muslimah, termasuk hijab, cuma dengan pasal itu dalam keterpanggilannya. Artinya menggunakan hijab itu bukan semua yang di sekolah negeri ya. Artinya itu disesuaikan dengan tingkat keyakinannya," jelasnya.  Dalam kasus yang terjadi di sekolah negeri daerah Jakarta Barat, Taga mengatakan bahwa saat itu kondisinya adalah sedang dalam pelajaran yang ada membaca alquran di dalamnya. Oleh karena itu, pihak sekolah menganjurkan agar murid perempuan menggunakan jilbab.  "Itu yang saya dengar, namun itu tidak ada pemaksaan atau kewajiban kepada semua muslimah atau siswi yang beragama Islam menggunakan hijab," pungkasnya.

Disdik DKI Bantah Ada Pemaksaan Memakai Jilbab di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan kapasitas 100 persen mulai Jumat (1/4). Hal ini sejalan dengan semakin terkendalinya kasus positif Covid-19.  "Kami sudah bersepakat dengan regulasi yang ada, PTM dari PAUD, SD, hingga SMK, sudah menerapkan secara menyeluruh," kata Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah seperti dikutip Antara, di Jakarta, Jumat (1/4).  PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen itu dibatasi hanya enam jam pelajaran. Dia menjelaskan pemberlakuan kembali PTM 100 persen di Jakarta menyesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 3 tahun 2022.  Dalam surat edaran itu, PTM terbatas mengikuti ketentuan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yakni Mendikbud Ristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam surat edaran itu, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh.  Taga menuturkan selain kondisi kasus pandemi COVID-19 di Jakarta mulai terkendali, beberapa indikator juga mendukung PTM 100 persen di DKI. Indikator itu di antaranya kesiapan sarana dan prasarana di sekolah yang sudah siap seperti penyediaan fasilitas sanitasi. "Sehingga kalau dilaksanakan PTM 100 persen tinggal jalan," ucapnya.  Di DKI Jakarta terdapat total 10.429 satuan pendidikan yang mengadakan PTM 100 persen. Meski begitu, ia berharap baik peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Disdik DKI Kembali Terapkan PTM 100 Persen, tapi Cuma Boleh 6 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pemda_dilarang.jpg" alt="HARI PERTAMA: Pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Pondok Labu 01, Jakarta, kemarin (3/1). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARI PERTAMA: Pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Pondok Labu 01, Jakarta, kemarin (3/1). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdapat laporan bahwa ada pemaksaan dari sekolah swasta kepada orang tua untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Padahal mereka masih khawatir di sekolah anaknya akan tertular Covid-19.  Terkait hal itu, Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan bahwa pihaknya juga menerima aduan tersebut. Dari laporan itu, pihaknya segera melakukan tindak lanjut.  "Ada (aduan) kita kan buka kanal aduan, lewat medsos kita juga, kita tindak dan kita panggil, beritahu dan arahkan kepada sekolahnya. Karena kan DKI ada 10.947 sekolah, jadi pasti ada yang begitu (memaksa)," jelas Taga kepada JawaPos.com, Rabu (2/2).  Laporan tersebut ia terima sekitar pertengahan Januari lalu. Dalam tinjauannya ke sekolah yang bersangkutan, Disdik DKI mendapat jawaban untuk memberikan pelayanan optimal kepada peserta didik.  "Kita komunikasi dengan sekolah, kenapa kok memaksa anak-anaknya PTM, rata-rata di sekolah swasta ya. Mereka bilang, kan kita perlu berikan layanan optimal, selama ini kan PJJ, jadi tidak optimal," terangnya.  "Tapi setelah dikasih pengertian, mereka rata-rata sudah memahami boleh PJJ (tetap memberikan layanan PJJ kepada orang tua yang keberatan PTM)," sambung Taga.  Taga berterima kasih kepada sejumlah pihak yang berani melaporkan temuan terkait PTM 100 persen ini. Sebab, diakui bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan elemen masyarakat.  "Kita terima kasih kepada anggota dewan (DPRD) menerima aduan, kita akan tindak lanjut kok. Kita approach dengan pihak sekolah, dasarnya apa. Seharusnya mereka sudah paham dan mengerti," tandasnya.

Sekolah Paksa Orang Tua Beri Izin Anak PTM, Ini Respons Disdik DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Sekolah-di-Jakarta-Hentikan-Sementara-PTM-100-Persen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 62 imbas penemuan kasus covid-19, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Belasan sekolah di DKI Jakarta menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% untuk sementara waktu. Penghentian sekolah tatap muka in" width="100%">
<figcaption>Suasana penutupan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 62 imbas penemuan kasus covid-19, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Belasan sekolah di DKI Jakarta menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% untuk sementara waktu. Penghentian sekolah tatap muka in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen, terlebih untuk wilayah dengan kasus Covid-19 seperti Jakarta. Di sisi lain, warga pendidikan senang bisa kembali bersekolah, meski dengan pembatasan.  Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah, mengatakan hal ini sangat dilema. Oleh karenanya, pihaknya akan tetap berorientasi pada kebijakan SKB Empat Menteri.  "Sekarang kita juga pake (kebijakan) pusat, Inmendagri juga pake pusat. Isinya kan menetapkan PPKM level 1, 2 ,3 di provinsi. Tadi malam informasi dinkes kita masih PPKM level 2," jelasnya kepada JawaPos.com, Rabu (2/2).  Banyak pihak yang meminta agar PTM 100 persen dihentikan dan kembali pada skema PTM dengan kapasitas 50 persen dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 50 persen. Hal ini tentu bertentangan dengan SKB Empat Menteri.  "Ini simalakama (serba salah) nih, kita ikutin keinginan masyarakat yang banyak berikan masyarakat supaya PJJ kan, tapi itu berbeda dengan SKB 4 Menteri," terangnya.  Oleh karena itu, menurutnya Presiden Jokowi dapat berdiskusi dengan para menteri yang mengatur kebijakan tersebut. Tentunya ini dilakukan agar daerah tidak bingung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut.  "Makanya menurut saya, orang provinsi dan daerah kalo bisa konsisten SKB 4 Menteri-nya sama, sehingga nggak dibuat bingung daerah. Kan presiden punya kewenangan penuh dengan menteri-menteri-nya (untuk berdiskusi PTM 100 persen lanjut atau tidak)," tandas Taga.

Miliki SKB 4 Menteri, Disdik DKI Harap Tak Ada Arahan Membingungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/simulasi-unbk-ternyata-ada-komputer-tak-terhubung-dengan-server_m_111265-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah daerah saat ini tengah melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), salah satunya adalah DKI Jakarta. Saat ini murid kelas 5 jenjang sekolah dasar (SD) yang melaksanakan ANBK hingga 18 November mendatang.  Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja menyampaikan penyelenggaraan ANBK tidak menentukan kelulusan dari siswa. Pelaksanaan ini hanya untuk memetakan kualitas pendidikan di suatu daerah.  “Tidak ada kaitannya lulus atau tidak lulus, tidak berkaitan sama sekali. Jadi ANBK ini sifatnya hanya untuk pemetaan saja. Jadi tidak menentukan kelulusan, ini juga untuk kelas 5 saja,” jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (15/11).  Dirinya pun menegaskan bahwa tidak perlu ada persiapan yang dilakukan dalam melaksanakan ini. Tidak sama seperti Ujian Nasional (UN) yang membutuhkan persiapan karena menentukan kelulusan seorang murid.  “Ini yang diuji itu yang berkaitan dengan kompetensi literasi, numerasi dan penguatan karakter. Jadi nggak ada tuh bimbel ANBK, tidak ada alasan untuk bimbel lagi,” tuturnya.  ANBK ini pun dipastikan bahwa siswa dipilih secara acak, bukan dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan. Adapun, yang memilih para siswa menjadi peserta ANBK adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  “Untuk peserta yang menentukan secara random oleh Kemendibud, itu semua acak. Jadi bukan dari sekolah, disdik, tapi Kemendikbud,” pungkasnya.

Disdik DKI: ANBK Tidak Tentukan Kelulusan Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/muka-1.jpg" alt="Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 11 Grogol Jakarta Barat. Walda/Antara" width="100%">
<figcaption>Kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN 11 Grogol Jakarta Barat. Walda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asesmen dalam kesiapan pembelajaran tatap muka (PTM) disebut janggal. Sebab, diduga ada kepentingan bisnis dalam asesmen PTM yang melibatkan sekolah swasta.  Mengenai hal tersebut, Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja mengatakan memang ada kerjasama dengan pihak luar yang sifatnya untuk membantu pendataan asesmen.  "Ini saya tegaskan, Disdik DKI Jakarta atau pemerintah DKI Jakarta membuka kepada pihak manapun untuk membantu," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (5/10).  Ditegaskan pula, diluar dari pihak dinas pendidikan memang boleh membantu, tapi dengan catatan tidak berbayar. Murni hanya membantu Disdik DKI Jakarta.  "Jadi, lembaga yang membantu tidak akan dibayar, karena murni membantu dinas pendidikan," ucapnya.  Bantuan ini diperlukan karena ada puluhan ribu sekolah yang harus didata dan bukan hal mudah dalam mengelolanya. Untuk itu, pihaknya membuka ada kolaborasi.  "Terlepas dari ambil keuntungan juga, kita nggak punya pengetahuan akan hal itu, bagaimana dia mencari uangnya. Tapi yang jelas, yang saya tahu, sudah konfirmasi ke pimpinan tidak akan kontrak yang bertuliskan bahwa dinas pendidikan membayar lembaga tersebut," tandas dia.  Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa ada kejanggalan dalam asesmen pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di DKI Jakarta. "Karena saya ikut mengisi jadi saya tahu dan saya merasa ini aneh. Asesmen ini kok malah disediakan swasta, warga sekolah diwajibkan login aplikasi ini," terangnya dalam siaran YouTube Vox Populi Indonesia dikutip, Senin (4/10).  Sebab, asesmen tersebut tidak relevan dengan kesiapan PTM terbatas itu sendiri. Kata dia, tidak ada sama sekali bagaimana metode pembelajaran, verifikasi PTM terbatas dan hal yang terkait dengan pembelajaran di tengah pandemi.  "Tapi ditawarkan sebuah paket pendidikan. Apakah anda minat? silahkan login. Bentuklah komunitas dalam website ini. Sudah jelas itu enggak nyambung," ujarnya.

Disdik DKI Jawab Tudingan Kepentingan Bisnis Pada Asesmen PTM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disdik dki

Berita Terkini