<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-phd-kampus-bergengsi-ditemukan-bunuh-diri_m_206035.jpeg" alt="Ilustrasi siswi bunuh diri./Freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswi bunuh diri./Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Siswi SMP di Semarang, Jawa Tengah, nekat mengakhiri hidup secara tragis. Siswi berinisial AKA, ditemukan tewas di rumahnya, di Kecamatan Gunungpati, Selasa (9/1/2024) sekitar pukul 05.00. Gadis berusia 13 tahun tersebut, ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di teras rumahnya. Gadis yang masih duduk di bangku kelas 8 SMP itu, tak ayal membuat orang tuanya syok bukan main. Pasalnya, kali pertama yang mengetahui temuan kejadian ini adalah orang tua laki-laki korban, bernama H, 49. Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang memastikan siswi SMP AKA, melakukan bunuh diri bukan karena kasus bullying di sekolahnya. Dilansir dari radar Semarang, pihak Disdik telah mendatangi rumah duka dan sedikit berkomunikasi kepada keluarga yang ditinggalkan. "Tadi sudah ke lokasi dan berkomunikasi dengan orang tua korban. Saya pastikan itu bukan karena perundingan (bullying) di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto saat dimintai keterangan, Selasa (9/1). Meski demikian, Bambang belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci karena situasi keluarga korban yang masih shock. Pihak keluarga dikaakan Bambang masih belum tidak menyangka, siswi yang duduk di bangku kelas 8 SMP Negeri 22 Semarang itu nekat menghabisi nyawanya sendiri. "Keluarga korban saat ini belum bisa diajak berkomunikasi banyak. Besok kita akan kembali lagi untuk pendalaman," jelasnya. Lebih lanjut, terkait penguatan mental pelajar di Kota Semarang Dinas Pendidikan pun telah memberikan pelayanan berupa Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Disamping itu juga menggencarkan gerakan-gerakan anti bullying dan kekerasan sudah dilakukan. "Saya mengamati yang perlu ditingkatkan adalah kolaborasi antara satuan pendidikan dengan berbagai stakeholder," tandasnya. Dalam hal ini, Ia juga mendorong satuan pendidikan untuk selalu berkolaborasi dengan masyarakat. Sebab masih ada satuan pendidikan yang masih eksklusif dengan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sendiri. "Kita juga sedang membahas bersama teman-teman dinas mengupayakan santunan jika ada kas untuk membantu keluarga korban," pungkasnya. ***

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang memastikan siswi SMP AKA, melakukan bunuh diri bukan karena kasus bullying di sekolahnya.

Siswi SMP di Semarang Nekat Mengakhiri Hidup Secara Tragis, Disdik Pastikan Tidak Ada Kaitannya dengan Bullying

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/651-1209379028.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang menyebut, Kemendikbudristek terus memantau penyelenggaraan PPDB. Berdasarkan evaluasi ditemukan fakta bahwa dalam proses PPDB masih kurang sosialisasi dan pengawasan di tingkat daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Chatarina mengimbau Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan secara masif, khususnya untuk memastikan prinsip pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik.&nbsp;"Kami meminta sebelum penyelenggaraan PPDB tingkat SMP, SD harus memberikan sosialisasi kepada orang tua murid kelas 6. Lalu, sebelum penyelenggaraan PPDB SMA, ada sosialisasi yang diberikan SMP untuk orang tua murid dan peserta didik kelas 9 di sekolah sebelumnya (SMP) sehingga mereka dapat pencerahan. Kami meminta Disdik untuk menjalankan fungsi ini," kata Chatarina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyampaikan, Kemendikbudristek sudah mengeluarkan empat produk hukum untuk mengatasi berbagai masalah di daerah terkait PPDB pada jenjang, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk hukum ini dalam bentuk Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017; Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018; Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019; serta Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait jalur zonasi, meskipun masih ditemukan beberapa tantangan, Kemendibudristek juga telah memotret beberapa praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah. Contohnya, Kabupaten Donggala yang melakukan sinkronisasi data siswa sekolah asal dari Dapodik dengan data dari Dinas Dukcapil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, menetapkan zonasi secara detail untuk memastikan seluruh wilayah masuk dalam penetapan zonasi.&nbsp;Sedangkan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Bogor membangun unit sekolah baru (USB) untuk menambah daya tampung sekolah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pakta integritas bersama antara seluruh pimpinan musyawarah daerah, kepala sekolah, LSM, dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan PPDB berlangsung tanpa tekanan, bebas dari KKN, dan pungli.&nbsp;&nbsp;Selanjutnya, praktik baik implementasi PPDB melalui jalur prestasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sana, pemda membuat indikator penilaian rapor serta hasil kejuaraan melalui aplikasi yang dipublikasikan. Sedangkan, di Provinsi DKI Jakarta, pemda membuat indikator dan pembobotan indeks prestasi peserta didik.</div>

Chatarina mengimbau Dinas Pendidikan di daerah untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan PPDB secara masif.

Kemendikbudristek Imbau Disdik di Daerah Masifkan Sosialisasi dan Pengawasan PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pencairan-kip-rendah-kemendikbud-tuding-disdik-dan-kepala-sekolah_m_154817.jpeg" alt="Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP(Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMP di Bogor saat pencairan KIP(Kelik/Radar Bogor/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kartu Indonesia pintar (KIP) merupakan salah satu program andalan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membantu pendidikan anak-anak tidak mampu di Indonesia. Meski telah dianggarkan dalam APBN, namun pencairannya hingga Agustus 2017 masih rendah. Data sampai 28 Agustus menyebutkan, baru 2,2 juta anak yang sudah mencairkan uang KIP 2017. Angka itu setara dengan 13,2 persen dari total penerima KIP sebanyak 17,9 juta anak. Tingkat pencairan KIP paling buruk ada di jenjang SD. Dari total alokasi penerima KIP sebanyak 10,3 juta anak, yang mencairkan baru 654.189 anak (8,41 persen). Kemudian, di jenjang SMP ada 666.696 (21,5 persen) anak yang mencairkan uang KIP. Siswa SD pemegang KIP mendapatkan dana Rp 450 ribu per tahun. Sedangkan untuk siswa SMP memperoleh bantuan Rp 750 ribu per tahun dan SMA/SMK Rp 1 juta per tahun. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menyatakan, masyarakat perlu mengetahui skema penyaluran uang KIP mulai kas negara sampai di tangan siswa. "Jadi, ada penyaluran dan pencairan uang KIP," katanya kemarin (2/9). Tugas Kemendikbud adalah mempercepat penyaluran uang KIP dari kas negara ke bank. Proses berikutnya adalah pencairan uang KIP dari bank oleh siswa. Menurut Hamid, mempercepat pencairan uang KIP adalah tugas kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah. Dia berharap dinas pendidikan bisa mendesak jajaran sekolah supaya mempercepat pencairan KIP. Khususnya untuk siswa yang sudah membuka rekening di bank. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menuturkan, rendahnya tingkat pencairan KIP bisa jadi indikator bahwa masih banyak anak miskin usia sekolah yang belum bisa mengakses pendidikan. Sebab, tujuan utama anggaran KIP adalah mendorong anak miskin usia sekolah supaya bersekolah. Menurut Indra, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemda untuk mempercepat pencairan KIP. "Jangan sampai mengedepankan ego sektoral. Kemendikbud harus menggandeng pemda," jelasnya.&nbsp;

Pencairan KIP Rendah, Kemendikbud Tuding Disdik dan Kepala Sekolah

disdik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disdik

Berita Terkini

Siswi SMP di Semarang Nekat Mengakhiri Hidup Secara Tragis, Disdik Pastikan Tidak Ada Kaitannya dengan Bullying

Kemendikbudristek Imbau Disdik di Daerah Masifkan Sosialisasi dan Pengawasan PPDB

Pencairan KIP Rendah, Kemendikbud Tuding Disdik dan Kepala Sekolah

Download Aplikasi JawaPos.com