<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/siaranpers_pemprov_dki-20231128160749_2pbetw_926-1702802888.jpg" alt="Ilustrasi: Aplikasi Pelaku Seni" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Aplikasi Pelaku Seni</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan aplikasi bernama Pelaku Seni sebagai pengembangan dari sistem pendataan sanggar seni yang sebelumnya telah diimplementasikan di ibu kota. <div dir="auto">Kepala Disbud Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana mengatakan, aplikasi ini dihadirkan sebagai upaya mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di era teknologi yang terus berkembang, aplikasi ini menjadi wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelaku seni di Jakarta. Semoga ke depannya, seluruh komunitas seni dan setiap individu yang terlibat dalam dunia seni dapat terakomodasi dengan baik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013339242/jelang-liburan-akhir-tahun-wisata-kawasan-bromo-tak-akan-tambah-kuota-inialasannya">Jelang Liburan Akhir Tahun! Wisata Kawasan Bromo Tak Akan Tambah Kuota, Ini&nbsp;Alasannya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, aplikasi ini dihadirkan sebagai pengembangan kebutuhan bagi para pelaku seni serta memastikan akurasi dan kelengkapan data yang terkumpul. Sebelumnya, pendataan juga pernah dilakukan untuk keperluan identifikasi pelaku seni yang terdampak COVID-19 pada 2020.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat kepada para pelaku seni di berbagai lokasi. Hal ini juga menjadi langkah awal untuk meluncurkan aplikasi-aplikasi berikutnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih holistik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013339206/perangi-stunting-suplai-3000-pemberian-makanan-tambahan-di-jember-lamongan-dan-tuban">Perangi Stunting, Suplai 3.000 Pemberian Makanan Tambahan di Jember, Lamongan dan Tuban</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kegiatan tersebut, Disbud Provinsi DKI Jakarta turut mengundang pihak-pihak terkait, para pelaku seni, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mempopulerkan aplikasi guna mendukung perkembangan dunia seni di DKI Jakarta.</div>

Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan aplikasi bernama Pelaku Seni sebagai pengembangan dari sistem pendataan sanggar.

Disbud DKI Luncurkan Aplikasi 'Pelaku Seni' Untuk Fasilitasi Seniman di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220930_120303.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana menyatakan bahwa revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran HI tidak menggangu kawasan Cagar Budaya secara langsung. Namun, ia mengakui bahwa memang secara visual, revitalisasi halte tersebut menghalangi pandangan ke arah Patung Selamat Datang.  Iwan menyatakan bahwa pihaknya menghormati cagar budaya. Namun begitu, ia tetap menyatakan bahwa PT TransJakarta tetap bisa melanjutkan revitalisasi halte tersebut karena keharusan untuk perkembangan peradaban dan kebutuhan ruang masyarakat.  "Kalau saya melihatnya bahwa apa yang sudah dikerjakan TJ itu sudah memenuhi persyaratan kebutuhan dari ruang masyarakat," ujar Iwan kepada wartawan, Jumat (30/9).  Mengenai masalah revitalisasi halte yang dianggap melanggar prosedur karena tidak melewati sidang dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Tim Sidang Pemugaran (TSP), Iwan menyatakan bahwa TSP dan TACB hanya bersifat rekomendasi yang tidak mutlak harus dilaksanakan.  "Jalan terus, nggak ada urusan, jalan terus saja, sidang bisa kapan saja sewaktu-waktu bilamana apa diperlukan kapan sidang," katanya.  "Programnya sudah berjalan. Biarkan saja jalan. Nanti bilamana memenuhi kebutuhan atau ada persinggungan mengenai cagar kebudayaan, kita bisa melakukan persidangan," tandas Iwan.  Sebelumnya, PT TransJakarta diduga melanggar prosedur pembangunan revitalisasi Halte TransJakarta Tosari-Bundaran HI. Hal itu disampaikan Ketua Tim Sidang Pemugaran (TSP) Boy Bhirawa berkaitan dengan revitalisasi halte tersebut yang menghalangi pandangan ke arah Patung Selamat Datang.  Menurut Boy, pembangunan halte tersebut tidak melalui diskusi dengan TSP dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Padahal, ia mengatakan bahwa status Bundaran HI saat ini adalah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).  "Jadi seharusnya memang semua objek diduga cagar budaya itu melalui tim sidang pemugaran," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/9).  Ia menambahkan, dengan dijadikannya Bundaran HI dan Patung Selamat Datang sebagai ODCB, maka tidak hanya fisik bangunannya saja yang perlu dilindungi, tapi juga visualnya.  "ODCB itu cagar budaya yang bukan hanya fisiknya saja, tapi juga visualnya. Jadi visual objek cagar budaya itu tidak boleh ditutupi," jelasnya.  Boy menegaskan bahwa secara etika, revitalisasi Halte Tosari-Bundaran HI memang bermasalah karena tidak menghargai bangunan yang diduga menjadi cagar budaya. Apalagi, atap yang dibangun pada halte tersebut cukup tinggi hingga menutupi Patung Selamat Datang.  "Tapi kalau secara etika terhadap cagar budaya itu masalah," tegasnya.

Revitalisasi Halte TJ Bundaran HI, Disbud DKI: Silakan Tetap Lanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Grup-Paduan-Suara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta melepas peserta grup Paduan Suara (Padus) Gita Bahana Nusantara (GBN) tahun 2022. Pelepasan ini untuk mengikuti pemusatan latihan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Merdeka.  Kepala Disbud DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana, mengatakan peserta Padus tersebut terdiri dari vokalis dan pemusik terbaik perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia yang dipilih melalui kegiatan audisi setiap tahunnya.  "Untuk perwakilan grup paduan suara dari Provinsi DKI Jakarta ada empat orang, yaitu Eleonora Vocalista Kleinada Putri, Gabriela Patricia Winny Gracia, Gandy Des Ardy, dan Defa Jati Pandega," ujar Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta Selatan, Jumat (5/8).  Iwan menceritakan, para peserta tersebut akan mengikuti pemusatan latihan mulai hari ini, Sabtu (6/8) hingga Jumat (19/8) di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat. Pelepasan peserta Padus tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jakarta Selatan.  "Nantinya akan tampil dalam acara Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Gedung DPR/MPR RI pada 16 Agustus 2022, Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka-Jakarta pada 17 Agustus 2022, serta Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2022 mendatang," paparnya.  Iwan berharap peserta dapat mengikuti rangkaian latihan hingga dengan penampilan dengan baik dan memuaskan.  "Semoga semua disehatkan dan acaranya lancar dan sukses," imbuhnya.  Untuk diketahui, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melibatkan kembali peserta GBN yang lolos seleksi tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan tahun 2022 tidak ada penyelenggaraan audisi lantaran masih dalam kondisi pandemi Covid-19.  Sebagai informasi, Gita Bahana Nusantara (GBN) merupakan grup paduan suara dan orkestra yang menjadi wadah bagi generasi muda dari seluruh Indonesia dalam mengekspresikan bakat dan kreativitasnya di bidang seni suara dan seni musik.

Disbud DKI Lepas Grup Padus GBN untuk Ikuti Pemusatan Latihan di Depok

Disbud DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Disbud DKI

Berita Terkini

Disbud DKI Luncurkan Aplikasi 'Pelaku Seni' Untuk Fasilitasi Seniman di Jakarta

Revitalisasi Halte TJ Bundaran HI, Disbud DKI: Silakan Tetap Lanjut

Disbud DKI Lepas Grup Padus GBN untuk Ikuti Pemusatan Latihan di Depok

Download Aplikasi JawaPos.com