<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/l2xqFNVcMG3gcAqMULpShwf6yN7vReZzvV1LUTra-317727283.jpg" alt="Bupati Indramayu Lucky Hakim. (Humas Kemendagri)." width="100%">
<figcaption>Bupati Indramayu Lucky Hakim. (Humas Kemendagri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani hari pertama magang di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/5). Magang tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi sanksi atas perilakunya jalan ke luar negeri tanpa izin pada momen mudik lalu. Lucky tiba di Kantor Kemendagri sejak pukul 07.30 WIB dan diterima langsung oleh Mendagri pada pukul 08.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Mendagri memberikan sejumlah arahan sebelum Lucky memulai masa magang selama tiga bulan ke depan di Kemendagri. Adapun untuk pertama kali, Lucky akan menjalani proses magang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menjelaskan, Lucky mengikuti kegiatan di berbagai komponen Kemendagri secara bergiliran untuk menerima materi pembinaan. Pada kesempatan kali ini, materi yang disampaikan mencakup kerja sama daerah, pelayanan publik, hingga urusan perbatasan. &ldquo;Kemudian tugas ketenteraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja, kebakaran, bencana, perkotaan, dan segala kompetensinya,&rdquo; jelasnya kepada awak media di Kantor Kemendagri. Selain materi pembinaan, Lucky juga akan diajak meninjau langsung rutinitas pelayanan atau pekerjaan Ditjen Bina Adwil, termasuk saat menghadapi tamu-tamu seperti kepala daerah. &ldquo;Sehingga waktu yang ada di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Bupati Indramayu Pak Lucky untuk belajar,&rdquo; terangnya. Lebih lanjut, Safrizal menyampaikan, pembinaan tidak hanya berupa penyampaian teori, tetapi juga mencakup praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pengenalan terhadap berbagai ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda). &ldquo;Ada materi, ada praktik, nanti dapat PR (pekerjaan rumah) untuk diselesaikan di lapangan, nanti hasilnya dilaporkan, supaya pembelajarannya membawa manfaat dan ada impaknya bagi daerah,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan, selama tiga bulan ke depan dirinya akan datang ke Kantor Kemendagri setiap hari Selasa untuk mengikuti proses magang. Ia berkomitmen memanfaatkan proses pembelajaran ini agar memberikan manfaat bagi dirinya maupun Kabupaten Indramayu. &ldquo;Dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain, bahwa jangan sampai melanggar aturan,&rdquo; ujarnya. Terlebih, ia telah mendapatkan arahan dari Mendagri, terutama mengenai tugas kepala daerah yang tidak mengenal hari libur, termasuk saat Lebaran maupun Tahun Baru. &ldquo;Nah, itu yang mungkin saya tanamkan ke dalam benak saya,&rdquo; ujarnya. Mendagri, kata Lucky, menegaskan bahwa kepala daerah merupakan orang terpilih, sehingga memikul tanggung jawab besar. "Karena orang pilihan, tanggung jawabnya besar. Itulah negara membiayai kami, fasilitasi kami, justru untuk bekerja,&rdquo; jelasnya.

Bupati Indramayu Lucky Hakim memulai magang di Kemendagri sebagai sanksi atas pelanggaran izin perjalanan.

Jalani Sanksi Magang, Bupati Indramayu Lucky Hakim Belajar Pelayanan Publik hingga Damkar di Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/qJaYg6mweqz6G2oHcZJigPmtmDHKgR2bmhkSo56c-1211468918.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya. (Folly Akbar/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya. (Folly Akbar/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemenetrian Dalam Negeri (Mendagri) menjatuhkan sanksi tiga bulan magang kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Hal itu menyusul kasus plesiran ke Jepang di momen lebaran tanpa mengajukan izin saat ke luar negeri. Keputusan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya di Kantor Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/4). "Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan," ujar Bima dalam konferensi pers. Dengan sanksi tersebut, paling tidak satu hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. "Bupati diminta untuk hadir langsung ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri," imbuhnya. Bima menjelaskan, sanksi tersebut diberikan setelah dilakulan pemeriksaan sembilan saksi dan pendalaman yang telah dilakukan Inspektorat Kemendagri. Sanksi ringan diberikan karena Lucky tidak mengetahui aturan. Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Indramayu Lucky Hakim plesir ke Jepang saat libur Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Padahal, masyarakat tengah disibukkan dengan momen mudik lebaran. Tak hanya itu, Lucky pergi tanpa izin. Baik dari Gubernur Jawa Barat maupun Menteri Dalam Negeri.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dijatuhi sanksi magang tiga bulan oleh Kemendagri setelah plesiran ke Jepang tanpa izin.

Bersalah Karena Plesiran ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim disanksi Magang 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/survei-1669402401.jpg" alt="Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi survei. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) tak banyak berkomentar terkait lembaga survei Poltracking, yang disanksi karena mengeluarkan hasil survei berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilgub Jakarta 2024. Namun, ia mengaku menghormati putusan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persapi) tersebut.&nbsp; Poltracking beberapa waktu lalu menerbitkan hasil survei yang memenangkan pasangan RK-Suswono. Sedangkan LSI mengeluarkan hasil survei yang menyebut pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul. Padahal keduanya melakukan survei dalam waktu yang bersamaan.&nbsp; "Kalau urusan internal organisasi, saya menghormati aturan hukum dan aturan organisasi. Jadi, bukan wilayah saya untuk berkomentar terlalu jauh," ujar RK kepada wartawan, Selasa (5/11). Meski begitu, ia berharap bahwa sanksi yang diberikan kepada Poltracking itu menjadi evaluasi untuk ke depannya. "Karena itu kewenangan dari organisasi masing-masing. Mudah-mudahan jadi evaluasi," pungkas RK.&nbsp; Sebelumnya, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada Lembaga Survei Poltracking Indonesia. Sanksi tersebut diberikan sebagaimana keterangan resmi yang disampaikan oleh Persepi pada Senin (4/11). Menurut Persepi, sanksi tersebut diberikan setelah mereka melakukan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei. Penyelidikan dilakukan secara langsung oleh Dewan Etik Persepi yang terdiri dari Asep Saefuddin, Hamdi Muluk, dan Saiful Mujani. Mereka mengambil langkah penyelidikan setelah dua lembaga survei kenamaan mempublikasi hasil survei Pilkada Jakarta. Yakni hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Kedua lembaga survei itu mempublikasi hasil survei yang berbeda. &rdquo;Dewan etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,&rdquo; tulis keterangan resmi Persepi yang dikutip oleh JawaPos.com pada Selasa (5/11).

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) berharap bahwa sanksi yang diberikan Persepi kepada Poltracking menjadi evaluasi.

Poltracking Disanksi Buntut Keluarkan Hasil Survei Beda dengan LSI di Pilkada Jakarta 2024, RK: Semoga Jadi Evaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/IMG_8245-4214967097-1275372324.jpg" alt="Petugas KPPS di Malang sedang membuka surat suara untuk rekapitulasi. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPPS di Malang sedang membuka surat suara untuk rekapitulasi. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;MRB anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Perning, Kecamatan Jetis disanksi peringatan oleh KPU Kabupaten Mojokerto pada Sabtu (17/2). Sanksi diberikan setelah ia terbukti dengan jelas mendiskreditkan relawan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Sebelumnya, MRB sempat dinonaktifkan dari tugasnya saat pungut hitung, 14 Februari lalu. Dilansir dari Radar Mojokerto pada Kamis (22/2), Penonaktifan tersebut setelah yang bersangkutan dilaporkan Relawan Anak Kolong Baret Merah Jawa Timur telah menyebarkan ujaran negatif yang ditujukan kepada Generasi Z pendukung salah satu paslon capres-cawapres. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto Anis Andayani mengatakan pihaknya sempat menerima laporan adanya dugaan penyebaran ujaran kebencian salah satu anggota KPPS terhadap pendukung paslon capres. Tidak sekadar mendiskreditkan MRB juga dituding ikut terlibat dalam kampanye salah satu paslon capres yang lain. "Laporan tersebut langsung kami tindak lanjuti, tanggal 13 Februari kami klarifikasi ke yang bersangkutan dan hasilnya terlapor mengakui perbuatannya serta meminta maaf atas tindakannya tersebut," ujarnya. Atas pengakuan itu KPU menonaktifkan sementara MRB dari tugasnya sebagai anggota KPPS TPS 6 Perning, Kabupaten Mojokerto. Anis menyebut langkah itu untuk menghindari pelanggaran netralitas serta keberpihakan salah satu paslon di internal KPU. Akan tetapi, tiga hari pasca coblosan atau saat sidang etik digelar pada Sabtu (17/2) KPU menjatuhkan sanksi peringatan terhadap MRB. Sanksi tersebut setelah mempertimbangkan bukti yang disodorkan pelapor serta keterangan dari terlapor. MRB terbukti menyebarkan ujaran negatif terhadap pendukung paslon lain. Sementara tudingan terlibat aktif dalam kampanye salah satu paslon, justru tidak bisa dibuktikan. "Terlapor hanya memosting kampanye salah satu paslon. Tapi tidak terlibat aktif dalam kampanye. Sehingga dari perbuatannya kami hanya berikan sanksi peringatan," tutupnya.

Atas pengakuan itu KPU menonaktifkan sementara MRB dari tugasnya sebagai anggota KPPS TPS 6 Perning, Kabupaten Mojokerto.

Kronologi Anggota KPPS di Kabupaten Mojokerto Disanksi Akibat Ujaran Kebencian Terhadap Pendukung Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/eri-dan-sanksi-ASN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan jika petugas di kantor dinas, kecamatan, maupun kelurahan yang melebihi waktu pelayanan perizinan yang ditentukan, harus ada sanksi sebagai konsekuensinya.  "Contohnya, terkait dengan pengurusan KTP. Berarti, ketika ada orang datang mengurus, masuk ke tempat pelayanan, berapa menit dia estimasinya. Misal 10 menit, ya harus sudah selesai dalam 10 menit," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu (1/2).  Menurut Eri, jika pelayanan mudah dan cepat, akan mempersempit praktik pungutan liar di lingkup Pemkot Surabaya.  "Kalau pelayanan di RSUD Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan Puskesmas saja bisa, pelayanan di kecamatan dan kelurahan atau Mal Pelayanan Publik Siola, juga harus bisa," ujar Eri.  Untuk itu, Wali Kota Eri mengimbau kepada seluruh jajarannya di kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan, mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan sebagai upaya mencegah terjadinya pungutan liar.  Dia ingin jajarannya mengubah syarat dan peraturan pelayanan dalam mengurus perizinan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).  Setelah disesuaikan dengan perwali, kemudian standar peraturan itu di tempel di masing-masing kantor pelayanan publik. Mulai dari kantor dinas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, hingga Mal Pelayanan Publik Siola.  Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu menegaskan jangan sampai ada jajarannya di lingkup pemkot yang menerima atau meminta uang, ketika ada warga sedang mengurus perizinan. Bila itu terjadi, pihaknya tidak segan memberhentikan oknum yang terlibat.  Cak Eri juga meminta kepada warga untuk tak segan melapor jika ada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang meminta dan menerima uang.  "Seumpama kalau ada yang minta (uang), langsung lapor ke saya atau ada orang yang memberi uang, karena tidak ada waktu mengurus perizinan, ya sama saja. Makannya, harus diubah caranya agar tidak terjadi seperti itu," kata Cak Eri.

Wali Kota Surabaya: Petugas Lebihi Waktu Pelayanan Perizinan Disanksi

disanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#disanksi

Berita Terkini

Jalani Sanksi Magang, Bupati Indramayu Lucky Hakim Belajar Pelayanan Publik hingga Damkar di Kemendagri

Bersalah Karena Plesiran ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim disanksi Magang 3 Bulan

Poltracking Disanksi Buntut Keluarkan Hasil Survei Beda dengan LSI di Pilkada Jakarta 2024, RK: Semoga Jadi Evaluasi

Kronologi Anggota KPPS di Kabupaten Mojokerto Disanksi Akibat Ujaran Kebencian Terhadap Pendukung Capres

Wali Kota Surabaya: Petugas Lebihi Waktu Pelayanan Perizinan Disanksi

Download Aplikasi JawaPos.com