<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/8OBZ7PWcVOJ97fNPV2EP6BGEj0muq2SyeVmXHx7X-3521648859.jpg" alt="Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-Undang (UU) TNI yang baru saja disahkan oleh DPR pada Kamis pekan lalu (24/3) sudah digugat oleh kelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut digugat oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI). Atas gugatan tersebut, TNI menghormati proses yang berjalan.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (24/3). Dia menyampaikan bahwa pihaknya tetap dan terus menghormati proses hukum yang berjalan. Termasuk bila ada warga negara dari kelompok masyarakat atau mahasiswa yang menggugat UU tersebut ke MK.&nbsp; &rdquo;TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negara ini, termasuk hak setiap warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,&rdquo; kata dia.&nbsp; Kristomei menyampaikan bahwa UU TNI yang baru disahkan oleh DPR pekan lalu sudah melalui proses legislasi. Proses itu juga melibatkan banyak pihak. Termasuk pemerintah dan DPR. Dalam proses legislasi itu, lanjut dia, juga dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan profesionalisme TNI serta kepentingan pertahanan negara.&nbsp; &rdquo;Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, &nbsp;tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menyampaikan, pihaknya fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan dasar konstitusi. TNI juga menegaskan akan mendukung proses demokrasi dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pihaknya menyerahkan ihwal gugatan yang tersebut kepada mekanisme yang berjalan di MK.&nbsp; &rdquo;Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di MK untuk menilai dan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; jelasnya.&nbsp;

Kelompok masyarakat sipil, termasuk mahasiswa UI, menggugat UU TNI yang baru disahkan ke MK, TNI nyatakan menghormati proses hukum.

Belum Seminggu Disahkan UU TNI Sudah Digugat ke MK, Mabes TNI: Kami Serahkan Kepada Mekanisme MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/prabowo-dan-komisi-1-dpr-4266974881.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3). (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Pimpinan Komisi I DPR RI. Pertemuan itu dilakukan&nbsp;</div> <div dir="auto">di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015787267/keroyok-jukir-di-bandung-hingga-tewas-puluhan-anggota-geng-brigez-dibekuk">Keroyok Jukir di Bandung Hingga Tewas, Puluhan Anggota Geng Brigez Dibekuk</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momen pertemuan itu turut diunggah Prabowo dalam akun media sosial Instagram. Adapun, pimpinan Komisi I DPR RI itu diantaranya, Utut Adianto, Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono Suratto. Pertemuan ini digelar sehari jelang RUU TNI akan disahkan menjadi Undang-Undang, dalam rapat paripurna, pada Kamis (20/3) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengakui pertemuannya dengan Prabowo membahas revisi UU TNI. Sebab, pertemuan itu digelar setelah Komisi I DPR dan Pemerintah sepakat untuk membawa RUU TNI ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya (bahas RUU TNI), tapi bukan hanya itu," kata Utut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, tidak ada masalah selama pembahasan RUU TNI dengan Prabowo. Ia pun enggan menjelaskan rinci soal pembahasan RUU TNI dengan Prabowo, jelang disahkan menjadi UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan semuanya enggak ada masalah," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Utut membantah Komisi I DPR melapor ke Prabowo sebelum RUU TNI disahkan. Ia mengklaim, Prabowo lebih banyak bercerita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak juga, ini beliau bercerita. Bukannya menghindar ini, bukan bukan. Karena tadi sama Mas Pras (Mensesneg) mau ke sana tadi, kita semua udah sepakat besok saja," pungkas Utut. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Pimpinan Komisi I DPR RI.

Jelang RUU TNI Disahkan jadi UU, Komisi I DPR Temui Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/JKT_-Zarof-Ricar-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-79433863.jpeg" alt="Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)&nbsp;Kejagung Agung (Kejagung) menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dalam dugaan suap pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Peristiwa ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah. "ZR dengan berbekal uang Rp 5 miliar meminta perkara pembunuhan Dini Sera dengan tersangka Gregorius Ronald Tannur agar putusannya bebas di Pengadilan Negeri Surabaya," ujar Pakar Hukum Henry Indraguna dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10). Penangkapan Zarof memperlihatkan bahwa hukum bisa dibeli. Jika tidak dibenahi, maka kondisi ini akan memperburuk dunia hukum Indonesia. &ldquo;Pengungkapan suap ZR ini menunjukkan betapa bobroknya dunia peradilan di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam pendalaman dan penyidikan kasus ini ke depan, akan terkuak siapa lagi sebagai aktor praktik suap yang sering jual beli penyelesaian suatu perkara,&rdquo; jelas Henry. Henry menyebut Indonesia sudah darurat korupsi, sehingga dapat menimbulkan krisis kepercayaan di masyarakat.&nbsp;&ldquo;Ini sudah pasti membuat dinamika krisis kepercayaan di masyarakat terhadap hukum di Indonesia yang semakin akut,&rdquo; jelasnya. Henry berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran segera melakukan penataan sistem dan mekanisme peradilan yang terkelola secara profesional dengan menggunakan prinsip transparansi dan akuntabel. &ldquo;Supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari, harus ada pola reward dan punishment. Ini harus diberikan dan diberlakukan kepada setiap hakim dan panitera serta ASN di lingkungan MA,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Henry juga mengingatkan pentingnya Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kalau bersih, kenapa takut. Kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam praktik korupsi seharusnya mendukung pengesahan undang-undang ini. Regulasi yang jelas akan membantu mempercepat proses pemulihan aset negara yang terkait dengan tindak pidana, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi," paparnya. Menurut dia, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak hanya dengan menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana.&nbsp; "RUU ini dirancang untuk memudahkan negara dalam menyita aset-aset yang terkait dengan korupsi, sehingga dapat meminimalkan kerugian negara.&nbsp;Selain itu, aturan ini diharapkan bisa menutup celah bagi pelaku. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih maksimal dan efektif.&nbsp;Dengan menyita hasil kejahatan suap untuk meningkatkan efek jera," pungkasnya. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. "Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10). Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan. Setelah dikembangkan, Kejagung juga menangkap Zarof Ricar selaku pensiunan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberi suap kepada 3 hakim agung guna pembebasan Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;di tingkat kasasi. Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan pasal 5 ayat (2) juncto pasal 6 ayat (2) juncto pasal 12 huruf e juncto pasal 12b juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) juncto pasal 6 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penangkapan Zarof memperlihatkan bahwa hukum bisa dibeli. Jika tidak dibenahi, maka kondisi ini akan memperburuk dunia hukum Indonesia.

Kejagung Tangkap Zarof Ricar Terkait Suap 3 Hakim PN Surabaya, Pakar Hukum Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Sidang-Paripurna-DPR-bahas-RAPBN-2025-3JPG-1815647211.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dengan disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9). APBN senilai Rp 3.621 triliun akan dieksekusi oleh pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Meningkat dari nilai APBN 2024 yang nilainya mencapai Rp 3.352 triliun. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN untuk dibawa ke dalam rapat paripurna tingkat dua. Sementara, satu fraksi yakni PKS menyetujui dengan catatan. "Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar), terdapat delapan fraksi yaitu, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RAPBN tahun anggaran 2025. Untuk dilanjutkan rapat tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang," kata Lodewijk saat memimpin rapat paripurna DPR RI hari ini. "Sedangkan fraksi PKS menyetujui atau menerima dengan catatan atas rancangan tentang APBN tahun anggaran 2025, untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi UU," sambungnya. Lodewijk lantas menanyakan kepada para wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI. "Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," tanya Lodewijk.&nbsp; "Setuju," jawab para anggota dewan yang diiringi ketuka palu Lodewijk tanda persetujuan.

DPR RI resmi mengesahkan RUU APBN 2025 menjadi UU dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2025 Era Pemerintahan Prabowo Subianto , Nilainya Capai Rp 3.621 Triliun

Disahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Disahkan

Berita Terkini

Belum Seminggu Disahkan UU TNI Sudah Digugat ke MK, Mabes TNI: Kami Serahkan Kepada Mekanisme MK

Jelang RUU TNI Disahkan jadi UU, Komisi I DPR Temui Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta

Kejagung Tangkap Zarof Ricar Terkait Suap 3 Hakim PN Surabaya, Pakar Hukum Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2025 Era Pemerintahan Prabowo Subianto , Nilainya Capai Rp 3.621 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com