<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/0d8da434-1377-4451-ae39-fbe67a1e50ad-1432958598.jpeg" alt="Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno (Dok. Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno (Dok. Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, resmi mengajukan pengunduran diri pada Senin (23/2). Iman menegaskan, pengunduran dirinya murni dilatarbelakangi kondisi kesehatan dan tidak terkait tekanan dari pihak mana pun. Adapun pengunduran diri disampaikan langsung dalam rapat mingguan bersama jajaran direksi, kepala satuan kerja (satker), serta Kepala Stasiun Penyiaran TVRI se-Indonesia yang digelar secara hybrid di Gedung Penunjang Operasional (GPO) TVRI, Jakarta. &ldquo;Saya memutuskan mengundurkan diri agar dapat fokus pada keadaan kesehatan saya," ujar Iman dalam keterangan resmi, Senin (23/2). "Tidak ada tekanan politik atau ancaman kekerasan terhadap diri saya. Saya mundur murni karena alasan kesehatan,&rdquo; imbuhnya. Untuk diketahui, jajaran Dewan Pengawas TVRI juga turut hadir dalam acara tersebut. Pada kesempatan itu, Ketua Dewas LPP TVRI, Agus Sudibyo, menyampaikan terima kasih atas kontribusi Iman selama menjabat sebagai Dirut. &ldquo;Terima kasih Pak Iman atas semua kontribusinya selama ini untuk TVRI," ujar Agus. Lebih lanjut, Iman mengimbau kepada seluruh direksi dan seluruh karyawan untuk tetap tenang dan tetap solid dalam bertugas. Sehingga fungsi lembaga penyiaran publik tetap bisa berjalan. "Kepada direksi, kepala stasiun, dan seluruh karyawan TVRI tolong agar tetap tenang, solid, dan fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Bekerja sebaik-baiknya untuk bersama-sama menjalankan fungsi lembaga penyiaran publik,&rdquo; lanjut Agus. Selanjutnya, dewan pengawas menyatakan akan segera memproses surat pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, yakni merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP Televisi Republik Indonesia serta Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. "Dalam aturan tersebut, Dewas memiliki waktu paling lambat 14 hari sejak surat pengunduran diri diterima untuk menggelar sidang guna memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak," tukasnya.

Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, resmi mundur karena alasan kesehatan. Proses pengunduran akan mengikuti aturan pemerintah dan dewas

Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno Mengundurkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Logo-TVRI.jpg" alt="Logo TVRI" width="100%">
<figcaption>Logo TVRI</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menangani pembuatan film layar lebar tentu bukan perkara mudah. Tapi, yang akan dihadapi Iman Brotoseno di jabatan terbarunya akan menghadirkan tantangan yang lebih besar lagi.  Sebagai direktur utama (Dirut) pergantian antarwaktu (PAW) TVRI untuk periode 2020–2022 yang dilantik di Jakarta kemarin (27/5), Iman dituntut bisa membawa perubahan pada TV pelat merah yang lama dirundung masalah itu. Pendahulunya, Helmy Yahya, yang dianggap banyak pihak sudah melakukan sejumlah gebrakan dicopot Dewan Pengawas (Dewas) TVRI pada 16 Januari 2020.  ”Seluruh proses seleksi direktur utama LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI (PAW) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin (27/5).  Upaya Jawa Pos mengontak Iman sampai tadi malam belum berhasil. Di profil akun Twitter pribadinya, Iman menulis International Visitor Leadership Program - USA 2013 | Sukarnoism | Dive Junkie | Film.  Pada 2016, dia menyutradarai film 3 Srikandi, sebuah biopik tentang tiga atlet panahan Indonesia yang berhasil merebut medali perak di Olimpiade Seoul 1988. Itulah medali pertama yang direbut Indonesia di Olimpiade.  Iman juga tercatat memimpin Time Line. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang komunikasi di ranah digital.  Mengutip dari keterangan di Linkedin, Iman memulai kiprahnya pada 1998. Sampai saat ini dia sudah menyutradarai lebih dari 1.000 karya kreatif, mulai iklan televisi, dokumenter, video musik, hingga film layar lebar.  Aktif sebagai bloger dan di media sosial, Iman tercatat sebagai konsultan media sosial dan komunikasi PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2014. Iman juga menggeluti fotografi bawah air dan seorang instruktur menyelam.  Arief membeberkan bahwa proses seleksi Dirut PAW LPP TVRI yang digelar sejak Februari 2020 diikuti 30 calon. Seleksi tersebut, lanjut Arief, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melibatkan panel ahli dan tim psikologi dari Universitas Indonesia serta melibatkan partisipasi dan masukan dari karyawan maupun masyarakat.  Mengenai penunjukan Iman sebagai kandidat terpilih, Arief menjelaskan bahwa Iman telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh dewan pengawas bersama dua calon lainnya, Daniel Wellim Alexander Pattipawae dan Farid Subkhan. ”Dengan latar belakang sebagai pekerja seni di bidang film, kepemimpinan Iman Brotoseno sebagai Dirut yang baru diharapkan dapat membawa TVRI ke arah kemajuan, memberikan kesejahteraan karyawan, serta kuat dalam program yang dibutuhkan,” tambahnya.  Sementara itu, penetapan Iman Brotoseno sebagai direktur utama TVRI pengganti Helmy Yahya disayangkan Komisi I DPR. Keputusan tersebut dinilai telah mengabaikan rekomendasi DPR yang meminta mengulang proses seleksi.  ”Kami tentu kecewa dan menyesalkan sikap dewas yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan Dirut TVRI,” kata anggota Komisi I DPR Muhammad Iqbal kemarin.  Disampaikan, keputusan dewas menyalahi prosedur. Selain mengabaikan hasil rapat bersama dengan DPR, penetapan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan masukan dari komite penyelamat TVRI maupun Komisi I DPR.  Sebab, komite penyelamat TVRI maupun DPR sama-sama meminta agar proses seleksi calon Dirut ditunda dulu sampai persoalan gugatan hukum Helmy Yahya atas pemberhentiannya sebagai Dirut tuntas di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Iman Brotoseno, Dari Sutradara Film ke Dirut TVRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menantikan-kejayaan-tvri-di-tangan-si-raja-kuis-helmy-yahya_m_204786.jpeg" alt="Dirut LPP TVRI Helmy Yahya (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirut LPP TVRI Helmy Yahya (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menindaklanjuti surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI. Surat itu terkait proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI yang dianggap janggal. Diharapkan, Dewan Pengawas dalam melakukan proses seleksi harus transparan.  Anggota Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani mengatakan pihaknya telah menerima surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI. Kini, surat tersebut masih dipelajari oleh departemen yang membawahi Komunikasi dan Informatika.  Surat pengaduan tersebut, Komite Penyelamatan TVRI menilai ada kejanggalan dalam proses seleksi calon pengganti Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI. Untuk itu, KASN meminta agar Dewan Pengawas melakukan proses seleksi secara terbuka.  Menurut Sri, Dewan Pengawas memang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi TVRI. Tapi, Dewan Pengawas harus transparan dalam proses penjaringan calon pengganti antar waktu Direktur Utama TVRI ini. “Kami hanya bisa mengimbau. Okelah (Dewas) diberi kewenangan seperti itu (mengangkat dan memberhentikan direksi), tapi mestinya kewenangan itu harus dilaksanakan secara bijak,” kata Sri saat dihubungi wartawan, Minggu (23/2).  Karena, kata dia, siapa pun yang menduduki jajaran Direksi TVRI itu akan bekerja sama dengan pegawai dalam menjalankan tugasnya nanti. Makanya, Sri mengatakan Dewan Pengawas perlu melibatkan pegawai dalam proses seleksi memilih calon Direktur Utama TVRI.  “Kalau namanya Direktur Utama itu harus kerja sama dengan para pegawai, karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Memang kalau mau lebih smooth nanti berjalannya proses selanjutnya untuk TVRI, mestinya pegawai itu diajak komunikasi, diberikan informasi sejelas-jelasnya, semua transparan,” ujarnya.  Tujuannya, kata dia, menghindari adanya perasaan atau praduga para pegawai yang tidak dianggap oleh jajaran direksi ke depan. Sebab, KASN memang tidak bisa terlibat melewati kewenangan dalam proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI ini.  “Jadi (pegawai) tidak ada yang merasa tak dianggap, tak diorangkan. Padahal, nanti direksi toh bekerjanya dengan para pegawai. Kalau bicara kewenangan, ya memang kewenangan Dewas. KASN tidak punya mandat sampai ikut campur kewenangan Dewas. Jadi (KASN) tidak bisa menghentikan proses, hanya sebatas menghimbau,” jelas dia.  Alasannya, kata Sri, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di TVRI itu tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebab, TVRI bukan 100 persen sebagai instansi publik.

KASN: Dewas Diminta Libatkan Pegawai untuk Seleksi Calon Dirut TVRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Helmy-Yahya-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Dirut LPP TVRI, Helmy Yahya saat mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2019). RDPU tersebut membahas Penjelasan terkait permasalahan pemberhentian Direktur Utama LPP TVR" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut LPP TVRI, Helmy Yahya saat mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2019). RDPU tersebut membahas Penjelasan terkait permasalahan pemberhentian Direktur Utama LPP TVR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Penyelamatan TVRI meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menghentikan proses seleksi pengganti antar waktu (PAW) Direktur Utama TVRI Helmy Yahya yang sedang berlangsung. Presidium Komite Penyelamatan TVRI, Agil Samal mengakui telah mengirimkan surat pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara supaya menghentikan proses seleksi PAW Direktur Utama TVRI.  Karena, disinyalir ada kejanggalan dalam proses seleksi tersebut. Menurut dia, kejanggalan Dewan Pengawas memutuskan untuk melakukan proses seIeksi caIon Direksi Utama PAW TVRl. Padahal, semua pihak lagi mencoba meninjau kembali keabsahan keputusan Dewan Pengawas yang berhentikan Helmy dari jabatan Direktur Utama TVRI. “Iya betul (kirim surat ke KASN),” kata Agil saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (20/2).  Yakni, proses politik di Komisi I DPR yang sedang berlangsung, maupun proses hukum yang akan ditempuh HeImy ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Maka, sikap ini menunjukan seakan-akan Dewan Pengawas TVRI abai dan tidak menghargai proses yang tengah berlangsung.  “Helmy sebagai subjek hukum masih mempunyai waktu selama 90 hari untuk mengajukan keberatan di pengadilan. Hendaknya, semua pihak menunggu hasiI keputusan hukum berkekuatan hukum tetap, atau inkracht,” ujarnya.  Selain itu, Agil mengatakan Dewan Pengawas juga membentuk tim Panitia SeIeksi Direktur Utama TVRl dengan menjadikan pejabat setara eselon llI di lingkungan TVRI sebagai Ketua PanseI Direktur Utama TVRI. Namun, anggotanya tidak seimbang.  “Kemudian didominasi oIeh tim internal dan berjumlah genap, yaitu sebanyak 14 orang. Nah, dua diantara anggota pansel itu tenaga ahIi Dewas yang tidak Iagi secara administratif sebagai tenaga ahIi, karena teIah habis masa kontrak dan tidak lagi diperpanjang kontraknya,” jelas dia.  Selanjutnya, Agil menjelaskan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan TVRI selama ini mengacu dan bersandar pada tata aturan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu, untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi hendaklah melapor terlebih dahulu ke KASN dan menunggu rekomendasi KASN untuk melanjutkan proses tersebut.  “Kenyataannya, per hari ini proses tersebut telah berIangsung hingga tahap kedua yaitu proses seleksi administrasi dan akan berlanjut ke tahap berikutnya secara akseleratif,” katanya.  Diketahui, sebanyak 16 orang dinyatakan penilaian makalah dalam rangkaian seleksi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) direktur utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dirut LPP TVRI). Ke-16 orang tersebut adalah penyaringan 28 pendaftar yang sebelumnya dinyatakan lulus seleksi administrasi.

KASN Diminta Turun Tangan Terkait Proses Seleksi Pengganti Helmy Yahya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Helmy-Yahya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mantan Dirut LPP TVRI, Helmy Yahya saat mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2019). RDPU tersebut membahas Penjelasan terkait permasalahan pemberhentian Direktur Utama LPP TVR" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut LPP TVRI, Helmy Yahya saat mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2019). RDPU tersebut membahas Penjelasan terkait permasalahan pemberhentian Direktur Utama LPP TVR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat dengar pendapat di Komisi I DPR kemarin (28/1) menjadi panggung pembelaan terhadap Helmy Yahya yang dipecat dari jabatan Dirut TVRI. Para legislator heran dengan pemecatan tersebut. DPR menilai kinerja lembaga penyiaran itu di bawah Helmy mengalami kemajuan.  Anggota komisi I Nurul Arifin mengatakan, pemecatan Helmy adalah bentuk ketidakadilan. Padahal, sejumlah prestasi dan capaian berhasil membuat TVRI kembali ditonton publik. TVRI sebagai televisi pemerintah sudah mengalami rebranding yang berdampak pada peningkatan rating. Juga, menayangkan sejumlah program baru seperti Liga Inggris yang justru dianggap dewan pengawas (dewas) sebagai sumber persoalan di TVRI.  ”Jadi, saya menyimpulkan, kesalahan Pak Helmy karena berjalan terlalu cepat. Pak Helmy berlari, sementara yang lain hanya bisa melongok,” cetus Nurul.  Pembelaan juga datang dari Yan Permenas Mandenas. Dia justru menilai ada pelanggaran prosedur yang dilakukan dewas TVRI. Sebab, sejauh ini belum ada mediasi yang intensif antara dewas dan direksi. ’’Bayangkan, kita baru rapat sekali dengan dewas, tapi SK (surat keputusan, Red) pemberhentian langsung keluar,” ujarnya.  Dia mengatakan sudah berdialog dengan jajaran TVRI di sejumlah provinsi. Salah satunya Papua. Dia bertanya terkait kondisi TVRI di bawah kepemimpinan Helmy. Hasilnya, kinerja TVRI terus membaik.  Effendi Simbolon menambahkan, pihaknya segera memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Dia menilai ada pembiaran atas konflik di TVRI.  Sementara itu, Helmy Yahya membantah program asing mendominasi tayangan TVRI. Menurut dia, durasi tayangan program asing tidak sampai 10 persen dari total 8 ribu jam nasional. Faktanya, ada 30 stasiun TVRI di seluruh Indonesia. Setiap hari siaran empat jam dengan konten lokal. ”Mulai budaya, bahasa daerah, pendidikan, hingga informasi daerah lainnya,” papar Helmy.  Menurut Helmy, hanya empat program tayangan yang dirindukan di Indonesia. Yakni, sepak bola, bulu tangkis, drama, dan dangdut. ’’Kami minimal sudah punya dua. Dan disesuaikan betul dengan anggaran,’’ imbuhnya.

Pertanyakan Pemecatan Dirut TVRI, DPR Kompak Bela Helmy Yahya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-TVRI-Helmy-Yahya-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (tengah) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (tengah) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak Kamis (16/1), Helmy Yahya dinyatakan resmi diberhentikan sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI. Namun, Helmy pun tak tinggal diam dengan menempuh jalur hukum. Sejumlah karyawan pun sempat protes dengan menyegel kantor Dewas.  Lantas, apa saja sih sebenarnya pembenahan yang dianggap berhasil dilakukan Helmy Yahya?  Menurut Helmy, dirinya berhasil menaikkan rating dan share televisi berplat merah tersebut. Sebelum menjabat sebagai Dirut, share TVRI tidak sampai 1 persen. Namun setelah Helmy Yahya menjadi Dirut, share naik menjadi 1,59. Bahkan tahun lalu sempat menembus share 1,65.  "TVRI waktu kami masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tidak ditonton. Sharenya di bawah 1 persen. Kalau share di bawah 1 persen itu seperti meraung di ruang hampa tidak ada yang mendengar," ucap Helmy Yahya.  Di bawah kepemimpinan lelaki kelahiran 6 Maret 1963 ini, dilakukan rebranding logo setelah sebelumnya disebut-sebut jadul. Helmy mengubahnya jadi lebih kekinian dengan sentuhan menarik. Rebranding ini juga menjadi momentum baginya untuk melakukan perbaikan secara internal.  "Ganti logo bukan semata-mata ganti logo. Tapi juga mengganti sistem karyawan bekerja, mengganti spirit dan luar biasa hasil dari rebranding. Programnya jadi bagus, orang mulai nonton, logo kami dikagumi dan karyawan sangat bangga sebagai karyawan TVRI dan itu penting," ungkap Helmy Yahya.  TVRI memiliki sejarah baru mempunyai peralatan terbaik. Bahkan stasiun TV milik pemerintah ini sudah percaya diri untuk menggarap event besar berkat canggihnya peralatan yang dimiliki.  "Dulu peralatan TVRI dikatain. Tapi sekarang alatnya menjadi salah satu yang paling canggih di republik ini. Detik-detik proklamasi itu peralatannya TVRI, debat capres pertama itu peralatan TVRI," ujarnya.  Perlu diketahui, Helmy Yahya bersama Chandra Hamzah tengah mempersiapkan langkah hukum terbaik guna mengahadapi Dewas. Mantan Wakil Ketua KPK dalam jumpa pers mengatakan bahwa ada sejumlah langkah hukum yang tersedia untuk mengadvokasi kasus yang menimpa Helmy Yahya. Namun sayangnya, Chandra Hamzah masih enggan untuk memberikan bocorannya.

Dipecat dari Dirut TVRI, Helmy Yahya Beberkan Kesuksesannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkominfo-Johnny-G-Plate-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja membahas rencana kerja Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020 serta pembahasan isu-is" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja membahas rencana kerja Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020 serta pembahasan isu-is</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak sedikit pihak yang menyayangkan konflik di internal TVRI sehingga berujung pada pemecatan Helmy Yahya dari posisi direktur utama. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang salah satunya mengurusi bidang penyiaran pun tidak bisa berbuat banyak.  Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menuturkan, Kementerian Kominfo tidak bisa mengintervensi dinamika yang berkembang di tubuh TVRI. Meskipun, beberapa kali Menkominfo Jhonny G. Plate melakukan pertemuan dan mediasi antara kedua pihak. Baik dewan pengawas (dewas) maupun direksi. ”Sudah dipertemukan. Hadir kedua pihak. Namun, memang semua kewenangan dewas,” katanya kemarin.  Ferdinandus mengatakan, meski membidangi masalah penyiaran, Kementerian Kominfo tidak memiliki kewenangan secara regulatif dalam pemilihan atau pemecatan dewas maupun direksi. ”Ya mau bagaimana lagi, dewas berwenang untuk memilih dan memecat direksi sesuai aturan yang ada,” katanya.  Sementara itu, pemecatan Helmy Yahya dari posisi direktur utama TVRI memunculkan banyak reaksi kecewa. Termasuk dari para karyawan. Presenter Imam Priyono mengaku kecewa atas kisruh yang terjadi di perusahaan lembaga penyiaran publik (LPP) tersebut. ”Dewan Pengawas TVRI semestinya bisa lebih bijak dalam menggunakan kewenangannya,” katanya.  Imam sudah bekerja di TVRI selama 12 tahun. Hingga saat ini statusnya adalah pegawai bukan PNS (PBPNS).  Menurut Imam, dirinya bersikap seperti itu bukan lantaran Helmy Yahya harus keluar dari TVRI. Namun, kegaduhan yang terjadi saat ini mencoreng nilai perubahan, kreativitas, integritas, dan kebanggaan TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Dampaknya, kepercayaan masyarakat akan hilang.  Dia mengatakan, aksi saling pecat antara dewas dan direksi terjadi sejak 2007. ”Dampak faktualnya, kinerja pasti terganggu,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-TVRI-Helmy-Yahya-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Sementara itu, Ketua Dewas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin tidak menerima pernyataan Helmy mengenai pembelian program siaran yang menguras biaya besar. Termasuk Liga Inggris. ”Khususnya pelaksanaan tata tertib administrasi anggaran TVRI,” kata dia melalui pernyataan tertulis.  Selain itu, Arief menilai, pelaksanaan re-branding TVRI tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan dewas. Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan Helmy juga bukan hanya itu. Tapi, ada mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Meski begitu, soal bentuk pelanggaran AUPB yang dilakukan Helmy, Arief enggan berkomentar. Saat dia dihubungi melalui pesan singkat dan sambungan telepon, tak ada jawaban.

Menkominfo Tak Bisa Intervensi Dewas TVRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-TVRI-Helmy-Yahya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (tengah) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (kanan) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (tengah) menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian dirinya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Helmy Yahya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Supra Wimbarti menjadi satu-satunya anggota Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang tidak memberikan paraf pada surat pemberhentian Helmy Yahya dari posisi direktur utama TVRI. Selain memang tidak setuju, ternyata dia tak tahu-menahu soal pembuatan surat itu.  Supra mengungkapkan, dirinya mulanya memang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemecatan. Namun, dia justru menyatakan dissenting opinion. ”Kenapa tidak setuju? Karena alasan pemecatan tidak kuat,” ujarnya kemarin (18/1).  Seusai pertemuan tersebut, Supra tak lagi dilibatkan dalam segala sesuatu yang berkenaan dengan pemecatan Helmy. ”Pembuatan surat pemecatan, isinya apa, tambahan-tambahan pernyataan yang lima poin itu, saya tidak dilibatkan. Saya tidak mendapat surat tersebut,” jelas dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.  Kendati demikian, surat tetap dinyatakan sah. Sebab, keputusan tersebut diambil berdasar pemungutan suara. Suara terbanyak sepakat untuk memecat Helmy dari posisinya sebagai direktur utama TVRI.  Di bagian lain, gaduh soal pemecatan juga menimbulkan kekhawatiran di kubu karyawan TVRI. Tidak hanya menyangkut nasib perusahaan tempat mereka bernaung, tapi juga terkait dengan kesejahteraan karyawan.  Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal mengatakan, angan-angan karyawan terhadap tunjangan kinerja (tukin) bulan depan mendadak buyar. Menurut dia, pemecatan Helmy itu akan menghambat perjalanan pembayaran tukin karyawan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/dewas-tvri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dewas TVRI Supra Wimbarti. (Dok UGM.ac,id)  Agil menjelaskan, kendati tukin sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Desember lalu, pencairannya tetap butuh peran direktur utama definitif.  ”Pengajuan revisi anggaran (kepada Direktorat Jenderal Anggaran) tidak bisa dilakukan Plt (pelaksana tugas) Dirut yang telah ditunjuk dewas,” ucapnya. Padahal, tukin telah ditunggu karyawan sejak 2017.  Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin tidak memberikan banyak respons soal pemecatan Helmy dan absennya Supra dalam pembuatan surat pemberhentian Dirut TVRI. Dia hanya menekankan, keputusan pemberhentian tersebut diambil berdasar kewenangan dewas yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang LPP TVRI.

Tidak Setuju Helmy Yahya Dipecat, lalu Dewas TVRI Ini Tak Dilibatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/helmy-yahya.jpg" alt="Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (tengah) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (kiri), dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jaka" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LPP TVRI nonaktif Helmy Yahya (tengah) didampingi kuasa hukum Chandra Hamzah (kiri), dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto menyampaikan pembelaan terkait pemberhentian Dirut oleh Dewan Pengawas LPP TVRI saat menggelar konferensi pers di Jaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Helmy Yahya diberhentikan sebagai direktur utama TVRI kemarin. Namun, konflik di lembaga penyiaran pelat merah itu, tampaknya, belum akan berakhir.  ”Kami masih menyusun materi,” kata Chandra Hamzah, kuasa hukum Helmy, dalam jumpa pers di Jakarta kemarin saat ditanya soal langkah hukum yang bakal diambil. ”Keputusannya akan kami umumkan dalam seminggu ke depan,” lanjutnya.  Helmy diberhentikan dari jabatan yang didudukinya sejak 29 November 2017 tersebut pada Kamis (16/1). Itu dilakukan setelah Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menolak surat pembelaannya.  Kisruh antara Helmy dan dewas itu bermula saat Helmy tiba-tiba diberhentikan sementara pada 4 Desember 2019 oleh dewas. Merasa tak terima, esok harinya, adik Dubes untuk Selandia Baru Tantowi Yahya tersebut langsung melakukan perlawanan.  Dia merasa surat yang dilayangkan kepadanya tidak sah. Helmy pun mendatangi mitra TVRI di DPR, berkonsultasi dengan menteri komunikasi dan informatika serta menteri sekretaris negara. Semua satu suara agar tak ada pemecatan.  ”Akhirnya dimediasi, tidak boleh ada pecat-pecat. Saya diminta untuk melakukan pembelaan dan tidak bicara di media,” ujar Helmy dalam jumpa pers yang sama.  Pada 18 Desember 2019, Helmy langsung membuat pembelaan. Bersama empat direksi lainnya, dia menyusun 27 halaman dengan 1.200 lampiran surat pembelaan untuk dewas. Meski pemberhentian hanya ditujukan kepada Helmy, empat direktur lainnya turut memberikan dukungan penuh lantaran kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Dengan demikian, semua kebijakan diputuskan bersama.  Namun, pembelaan itu ditolak dewas yang diketuai Arief Hidayat Thamrin. Pria yang pernah dijuluki Raja Kuis tersebut justru mendapat surat pemberhentian oleh dewas di ruangannya.  Dalam surat pemberhentian tersebut, ada lima poin yang disampaikan. Di antaranya, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberikan penjelasan soal pembelian siaran berbiaya besar Liga Inggris.  Helmy menanggapi santai perihal Liga Inggris itu. ”Saat ditanya, Pak Dirut, kan anggaran gak ada. Saya cuma jawab, ini rezeki anak saleh,” guyonnya, disambut tawa undangan yang hadir.  Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra mengamini. Laporan bahkan dilakukan dua kali, secara informal maupun formal. ”Pertama, saat saya buka puasa pada beliau (Ketua Dewas Arief Hidayat Thamrin, Red), saya sampaikan, kita mau beli siaran Liga Inggris,” katanya.  Laporan kemudian disampaikan secara formal pada 17 Juli 2019 yang dihadiri empat dewas dan lima direktur lengkap. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara terperinci mulai kerja sama, harga, hingga soal potensi pendapatan.  Poin lainnya, penunjukan Kuis Siapa Berani dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani.  Mengenai Kuis Siapa Berani, Helmy menegaskan, dirinya tidak menerima sepeser pun. Dia mendonasikan secara sukarela kepada TVRI. ”Karyaku paling besar ’Siapa Berani’ tayang di RCTI, Indosiar, AnTV dan kemarin udah ada yang minta, saya persembahkan itu, saya donasikan nol rupiah kepada TVRI,” ungkap Helmy.  Apni membenarkan bahwa Helmy tidak mendapatkan royalti apa pun terkait Kuis Siapa Berani. Sebagai direktur program, dia sendiri yang melakukan kerja sama dengan pihak Krakatau karena dinilai memiliki pengalaman dalam membuat acara kuis.  Tadi malam Jawa Pos berusaha mengontak Arief. Tapi, pesan yang dikirim Jawa Pos hanya dibaca tanpa dibalas.  Adapun menurut Chandra, yang perlu digarisbawahi, dalam surat pemberhentian dari dewas, kliennya dinyatakan diberhentikan dengan hormat.  Artinya, diberhentikan tanpa kesalahan. Selain itu, dari lima anggota dewas, seorang di antaranya tidak membubuhkan paraf dalam surat pemberhentian tersebut. ”Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Di mana, menyatakan ada beberapa kesalahan kan katanya. Dalam UU ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara), dengan hormat berarti tanpa kesalahan,” katanya.

Langkah Helmy Yahya setelah Diberhentikan sebagai Dirut TVRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkominfo-Johnny-G-Plate-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja membahas rencana kerja Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020 serta pembahasan isu-is" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja membahas rencana kerja Kementerian Kominfo tahun anggaran 2020 serta pembahasan isu-is</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengundang Helmy Yahya dan anggota direksi TVRI serta Dewan Pengawas ke kantor Kemenkominfo, Jumat (6/12). Langkah ini dilakukan karena polemik yang berkembang terkait pemberhentian Helmy sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI.  Johnny mengaku bahwa dirinya memiliki kepentingan sehingga memilih untuk mengundang mereka guna mengakhiri polemik. Kepentingan Kominfo, kata Johnny, dia ingin memastikan program-program TVRI berjalan seperti biasa dan permasalahan internal bisa cepat mendapat penyelesaian terbaik. Ia mengaku pihaknya berkepentingan pada TVRI karena banyak karyawan Kominfo dititipkan di sana untuk mengembangkan stasiun TV tersebut.  "Kami berkepentingan karena 60 persen ASN karyawan TVRI berasal dari Kominfo. Secara tidak langsung Kominfo punya kepentingan terkait SDM yang dititpkan di TVRI," ujar Johnny dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (6/12).  Meskipun jumpa pers belangsung lama dan beberapa kali disinggung soal penyebab pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut oleh dewan pengawas, Johnny tetap bersikukuh tak mau membukanya ke publik.  Dia beralasan, andai saja penyebabnya dibuka, tetap tidak akan menyelesaikan permasalahan. Menurut Johnny, masalah yang ada saat ini adalah permasalahan lama yang baru memuncak sekarang di kepemimpinan Helmy Yahya.  "Terlalu terbuka sekalipun bukan menyelesaikan masalah, malah bisa menghadirkan masalah baru. Kita berharap masalahnya cepat selesai, yang sebetulnya masalah ini adalah masalah lama yang baru berpuncak sekarang," ungkapnya.  Sekalipun memanggil kedua belah pihak ke kantornya, Johnny mengakui belum sempat melakukan mediasi. Hari ini pihaknya baru meminta keterangan dari dewan pengawas sekaligus direksi untuk mengetahui akar permasalahan dari sudut pandang dua kubu. Pihaknya memastikan tidak akan melakukan intervensi atas masalah internal TVRI.  Johnny berharap direksi TVRI dan dewan pengawas bisa cepat menyelesaikan permasalahan internalnya supaya energi mereka tidak terkuras habis untuk mengurusi hal itu. Sementara TVRI sebagai lembaga penyiaran publik membutuhkan ide-ide penuh terobosan untuk memajukannya dan menjawab tantangan zaman yang berubah dengan sangat cepat.  "Saya sebagai Menteri Kominfo mengharapkan TVRI tenang yang memungkinkan karyawan berinovasi untuk kemajuan TVRI ke depan," tandas Johnny.  Jika dalam beberapa waktu ke depan masalah di internal TVRI belum juga selesai, dirinya siap mempertemukan Helmy Yahya plus anggota Direksi TVRI dengan dewan Pengawas untuk membantu memediasi.

Polemik Pemecatan Helmy Yahya, Menkominfo: Itu Puncak Masalah Lama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirut tvri

Berita Terkini