<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Rt14aoV2CEXCsKq7bwYjWEwuMkycDqoj0Lpr2A31-2541564470.jpg" alt="Dirut&nbsp;PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MWW), dihadirkan sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirut&nbsp;PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MWW), dihadirkan sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MWW), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran maut yang merenggut 22 nyawa karyawan. Polisi menilai terdapat kelalaian sistemik dan unsur kesengajaan dalam insiden ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menuturkan, insiden nahas di PT Terra Drone pada 9 Desember 2025, pukul 12.30 WIB, bermula dari jatuhnya tumpukan baterai. "Jadi dari keterangan Saksi tersebut, bahwa baterai, ukuran 30.000 mAh itu, dalam tumpukan, ada sekitar empat tumpukan, jatuh. Kemudian menurut keterangan Saksi, dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api," ujar Susatyo saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jumat (12/12). Percikan api ini kemudian menyambar baterai-baterai lain di ruang inventaris atau lokasi penyimpanan baterai drone lithium polimer (LiPo) di lantai 1. Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, pertanggungjawaban hukum berujung pada kelalaian manajerial yang sistemik dan menjadi pemicu utama tragedi. Berikut adalah lima alasan utama mengapa Michael Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka: <h2>1. Tidak Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan Baterai Berbahaya</h2> Fakta krusial yang ditemukan penyidik adalah tidak adanya SOP yang mengatur penyimpanan baterai LiPo yang mudah terbakar. Baterai LiPo dikenal memiliki risiko tinggi jika tidak ditangani dengan benar. "Yang pertama dari Saudara Tersangka ini, satu, Tidak membuat atau memastikan adanya SOP penyimpanan baterai berbahaya," ungkap Susatyo. <h2>2. Absennya Petugas K3 dan Pelatihan Keselamatan</h2> Tersangka dinilai lalai karena tidak menunjuk petugas K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan tidak pernah menyelenggarakan pelatihan keselamatan bagi karyawannya. Ini mencerminkan pengabaian serius terhadap aspek keselamatan kerja. "Tidak menunjuk petugas K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tidak melakukan pelatihan keselamatan," terangnya. <h2>3. Pencampuran Baterai Rusak dan Sehat di Ruangan Non-Standar</h2> Penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan antara baterai rusak (error), bekas, dan baterai yang sehat. Semuanya dijadikan satu di ruang penyimpanan berukuran sekitar 2x2 meter, yang juga tidak tahan api. "Tidak ada pemisahan antara baterai rusak, baterai bekas, maupun baterai yang sehat. Semua dijadikan satu. Ruang penyimpanan itu sekitar 2x2 meter, tanpa ukuran, tanpa tahan api," jelasnya. Ditambah lagi, sumber potensi panas seperti genset juga berada di area yang sama, memperparah risiko kebakaran. "Tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar," katanya.&nbsp; <h2>4. Pelanggaran Berat Keselamatan Gedung: Tanpa Pintu Darurat dan Jalur Evakuasi</h2> Ini adalah faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah korban jiwa. Gedung tersebut tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang memadai. "Tidak menyediakan pintu darurat dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi," katanya. Padahal, gedung dengan IMB dan SLF untuk perkantoran ini digunakan juga sebagai gudang, yang seharusnya memiliki standar keselamatan lebih ketat. "Tidak ada pintu darurat. Tidak ada sensor asap. Tidak ada sistem proteksi kebakaran. Tidak ada jalur evakuasi," ucapnya. <h2>5. Unsur Kesengajaan (Pasal 187 KUHP) dan Kelalaian yang Menyebabkan Kematian</h2> Penyidik juga menerapkan Pasal 187 KUHP (kesengajaan menimbulkan kebakaran). Menurut Kapolres, unsur kesengajaan muncul karena Dirut tahu persis risiko tinggi baterai LiPo namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Kelalaian ini diperkuat dengan Pasal 359 KUHP, yang dikenakan karena lalai menyebabkan kematian. 22 korban meninggal bukan karena luka bakar langsung, melainkan akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri dan kehabisan napas. "Sebagaimana kita mengetahui bahwa korban 22 tersebut umumnya meninggal itu bukan karena luka bakar langsung, tetapi adalah akibat tidak bisa segera menyelamatkan diri, akhirnya kehabisan napas," tuturnya. Hasil visum menunjukkan, sebab mati utama adalah adanya karbon monoksida dalam darah yang menyebabkan kekurangan oksigen atau asifiksia, dampak dari tidak adanya sarana keselamatan yang memadai. MWW kini telah ditangkap dan ditahan berdasarkan alat bukti yang kuat. Ia dijerat dengan Pasal 187 KUHP, dan/atau Pasal 188 KUHP (kelalaian menyebabkan kebakaran), dan/atau Pasal 359 KUHP (kelalaian menyebabkan kematian).

Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran yang merenggut 22 nyawa.

5 Alasan Dirut Terra Drone Michael Wisnu Jadi Tersangka Kebakaran Maut yang Tewaskan 22 Karyawan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/d6a4f9a8-d016-452d-8f1d-1d42439fadc7-2767950861.jpg" alt="Direktur Utama (Dirut) Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama (Dirut) Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momen penangkapan Direktur Utama (Dirut) Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana diungkap oleh aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus). Bos perusahaan itu ditangkap di apartemennya yang berada di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel), pagi tadi (11/12).&nbsp; Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Roby Saputra, penangkapan Michael dilakukan setelah pihaknya mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Status Michael bahkan sudah menjadi tersangka pasca kebakaran di Gedung Terra Drone menyebabkan 22 korban meninggal dunia.&nbsp; &rdquo;Untuk direktur utama dari Terra Drone sudah kami amankan. Berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan,&rdquo; ungkap dia kepada awak media. Dalam rekaman video yang diterima oleh awak media, tampak Michael berdiri di depan pintu unit apartemennya saat beberapa penyidik datang dan mengabari akan melakukan penangkapan. Dia sempat membela diri dan sudah menerima surat pemanggilan. Michael sempat mempertanyakan kembali penangkapan itu. Namun, penyidik menegaskan bahwa gelar perkara telah dilakukan dan surat perintah penangkapan sudah terbit. Penyidik juga menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan, termasuk laptop, alat komunikasi, serta barang-barang lainnya. Sebelumnya, Terra Drone Indonesia sudah buka suara pasca kebakaran kantor perusahaan tersebut di Kemayoran, Jakpus, menyebabkan 22 pegawai meninggal dunia. Melalui keterangan resmi yang dimuat pada laman resmi, Terra Drone Indonesia menyatakan bakal mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Polres Metro Jakpus. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Umaidi selaku perwakilan dari Terra Drones Indonesia disebutkan bahwa pihaknya saat ini fokus memberikan dukungan kepada karyawan serta keluarga karyawan yang terdampak kebakaran. Termasuk dengan menyediakan akomodasi serta bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Menurut dia, perusahaan sangat concern pada keselamatan karyawan. &rdquo;Keselamatan dan kesejahteraan karyawan selalu menjadi prioritas utama kami. Saat ini, kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang seiring berlangsungnya investigasi untuk mengetahui penyebab insiden tersebut,&rdquo; terang dia. Ubaidi pun menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi pada Selasa siang (9/12). Dia mengakui bahwa kejadian itu mengakibatkan kehilangan yang sangat besar. Dia pun memastikan pihaknya akan kooperatif dan terbuka untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut. &rdquo;Saat ini kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang seiring berlangsungnya investigasi untuk mengetahui penyebab insiden tersebut,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; &nbsp;

Direktur Utama Terra Drone Indonesia ditangkap polisi setelah kebakaran di gedungnya menyebabkan 22 korban jiwa.

Penampakan Bos Terra Drone saat Ditangkap Polres Metro Jakpus di Apartemennya

Dirut Terra Drone Ditahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dirut Terra Drone Ditahan

Berita Terkini

5 Alasan Dirut Terra Drone Michael Wisnu Jadi Tersangka Kebakaran Maut yang Tewaskan 22 Karyawan

Penampakan Bos Terra Drone saat Ditangkap Polres Metro Jakpus di Apartemennya

Download Aplikasi JawaPos.com