<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-PT-Taspen-Antonius-N.S-Kosasih-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Dirut PT Taspen Antonius N.S Kosasih. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Taspen Antonius N.S Kosasih. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Nicholas Stephanus Kosasih alias Antonius Kosasih mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Upaya hukum itu dilayangkan Antonius Kosasih, pada Kamis 27 Maret 2025. Gugatan praperadilan itu diajukan Antonius Kosasih untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap dirinya. Praperadilan itu teregistrasi dengan nomor perkara 50/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. "Sah atau tidaknya penetapan tersangka," tulis SIPP PN Jakarta Selatan, Jumat (11/4). KPK menjerat Antonius Kosasih atas kasus dugaan korupsi terkait penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola manajer investasi. Selain Kosasih, KPK juga menjerat Direktur Utama Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) sebagai tersangka. KPK menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 200 miliar. Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak. Beberapa di antaranya, PT IIM sebesar Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sekitar Rp 102 juta, dan PT SM sekitar Rp 44 juta serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka Antonius Kosasih dan tersangka EHP. Dalam perjalananan kasusnya, KPK juga telah menyita enam unit apartemen milik Antonius Kosasih. Sebanyak enam unit apartemen senilai Rp 20 miliar itu disita terkait kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Selain itu, tim penyidik KPK juga telah menggeledah dua rumah, satu unit apartemen, dan satu kantor dalam mengusut kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen. Hasil penggeledahan itu, tim penyidik menyita uang tunai senilai Rp 100 juta dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.

Mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel untuk uji sah penetapan tersangka KPK.

Mantan Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-RidwansahJPG-1508472437.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini sedang dihadapi PT Taspen (Persero) terkait dugaan korupsi bermodus investasi fiktif untuk tahun anggaran 2019. "Kementerian BUMN selalu menghormati proses hukum, termasuk yang sedang berlaku terhadap kasus korupsi di PT Taspen. Kasus ini terjadi pada periode 2016 hingga pertengahan 2019," ujar&nbsp;Erick melalui keterangan di Jakarta, Jumat (9/3). Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus bersikap profesional dan transparan. Kementerian BUMN juga telah menonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius NS Kosasih. Posisinya saat ini digantikan Direktur Investasi Biaya Taspen Rony Hanityo Aprianto sebagai pelaksana tugas (plt). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan dimulainya penyidikan perkara dugaan korupsi bermodus investasi fiktif di Taspen untuk tahun anggaran 2019. "Benar, dengan ditindaklanjutinya laporan masyarakat berkaitan dugaan korupsi yang menjadi wewenang KPK, saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (9/3). Ali mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut juga diduga melibatkan beberapa perusahaan lain. Tim penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun, sesuai dengan kebijakan lembaga antirasuah, siapa saja para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta uraian lengkap perkara akan disampaikan saat dilakukan penahanan terhadap para tersangka. "Konstruksi kasus yang menjerat para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk siapa saja yang menjadi tersangka belum dapat umumkan pada publik hingga kami anggap seluruh tahapan pengumpulan alat bukti ini cukup," ujar Ali. Namun, Ali mengatakan perkembangan penyidikan perkara tersebut akan disampaikan secara berkala. Juru bicara bidang penindakan KPK itu juga mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses penyidikan dan meminta masyarakat untuk tidak segan melapor ke KPK apabila mempunyai informasi yang relevan terkait perkara tersebut. "Perkembangan dari penyidikan ini akan kami sampaikan pada publik dan kami persilakan untuk dikawal," pungkas Ali.

Kementerian BUMN juga telah menonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius NS Kosasih. Digantikan Direktur Investasi Biaya Rony Hanityo.

KPK Umumkan Penyidikan Dugaan Korupsi di PT Taspen, Dirut Antonius NS Kosasih Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/19/IMG_20231017_195014-1339048354.jpg" alt="Kamaruddin Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Kamaruddin Simanjuntak</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengacara Rina Lauwy, Kamaruddin Simanjuntak, diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik laporan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih.

Pengacara Rina Lauwy, Kamaruddin Simanjuntak, diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik

Jadi Tersangka Laporan Dirut PT Taspen, Kamaruddin Simanjuntak Tiga Kali Kirim Surat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/Rina-LauwyYouTube-2923515259.jpg" alt="Tangkapan layar dari kanal YouTube Irma Hutabarat saat istri Dirut Taspen ANS Kosasih, Rina Lauwy, diwawancarai" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar dari kanal YouTube Irma Hutabarat saat istri Dirut Taspen ANS Kosasih, Rina Lauwy, diwawancarai</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Istri Direktur utama (Dirut) PT Taspen akhir-akhir ini mengungkap mengenai kasus perselingkuhan suaminya, ANS Kosasih. Sebelumnya, video Rina Lauwy melabrak ANS Kosasih bersama wanita lain sempat viral di media sosial. Buntut hal tersebut, Rina Lauwy mengaku bahwa dirinya pernah dilaporkan ke polisi oleh selingkuhan Dirut Taspen ANS Kosasih tersebut.&nbsp; "Jadi si pelakor itu melaporkan saya ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik," ujar Rina yang dikutip dari kanal YouTube-nya pada Kamis (24/8). "Tapi puji Tuhan karena memang saya tidak pernah mencemarkan dan membuat viral, diperiksa sama polisi sampai 8 jam sampai malam tidak ditemukan apa-apa," jelas Rina. Mendengar hal itu, Irma yang di chanel itu menjadi host masih tidak habis pikir dengan apa yang menimpa Rina. Baginya, sedikit aneh dan lucu ketika seorang selingkuhan melaporkan istri sah ke polisi. "Bahwa istri memergoki suaminya dengan perempuan lain. Lalu kemudian pelakor ini mengadukan istri yang sah ke polisi. Itu gimana? Polisinya gimana bisa memprosesnya," celetuk Irma sambil sedikit bergurau. Rina mengatakan, dirinya saat itu tidak mengetahui detail tentang persoalan semacam itu. Ia juga menekankan bahwa dirinya masih memiliki surat panggilannya. "Ini lucu dan ini aneh. Saya sendiri sebetulnya menanggapi ini dari sisi seorang istri dan dari sisi bagaimana rasanya kalau memergoki lalu tiba-tiba dilaporkan ke polisi itu," sahut Irma lagi. "Bahwa istri-istri itu bisa diperiksa bisa ditersangkakan kalau suaminya main sama perempuan lain. Ini cerita baru lho ini Bu Rina," sambung Irma sambil terkekeh. Meski demikian, setelah diperiksa, Rina tidak terbukti bersalah karena bukan dirinya yang menyebarkan video viral tersebut.

"Jadi si pelakor itu melaporkan saya ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik," ujar Rina yang saat itu masih istri ANS Kosasih.

Pergoki Dirut Taspen ANS Kosasih Selingkuh, Rina Lauwy Malah Dilaporkan Selingkuhan Suaminya ke Polisi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kamaruddin-simanjuntak-antara.jpg" alt="Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc)" width="100%">
<figcaption>Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara Kamaruddin Simanjuntak mengaku akan mengikuti proses hukum setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Dia akan menghadapi kasus tersebut sesuai aturan hukum. "Kita lawan!," kata Kamaruddin saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (12/8). Kamaruddin juga memastikan akan hadir dalam pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri. Awalnya dia akan diperiksa Jumat (11/8) kemarin. Namun, karena berhalangan, dia meminta diundur. "Saya ada tugas di daerah jadi saya datang hari Senin, saya undur beberapa hari," ucapnya. Kamaruddin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kasus ini terkait dugaan pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen, ANS Kosasih. "Ya sudah tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid saat dihubungi, Rabu (9/8). Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, ANS Kosasih membuat laporan polisi terhadap pengacara Kamaruddin Simanjuntak atas penyebaran berita bohong atau hoax. Laporan tersebut diterima Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/1966/IX/SPKT/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 5 September 2022. "Hari ini saya mendampingi klien saya pak ANS Kosasih membuat laporan polisi terkait berita bohong, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara KS beberapa waktu lalu," kata pengacara Kosasih, Duke Ari Widagdo kepada wartawan, Senin (5/9). Dalam laporan ini, Kosasih menyertakan beberapa barang bukti. Seperti video Kamaruddin saat menyampaikan pernyataan, hasil konferensi pers, dan putusan sidang perceraian. Laporan ini dibuat karena Kosasih karena tak terima dituding mengelola dana investasi Rp 300 triliun untuk kegiatan Calon Presiden (Capres). Dia memastikan Taspen tidak pernah mengelola uang tersebut. Selain itu, Kosasih juga membantah kerap bermain perempuan. Termasuk menelantarkan anaknya yang masih sekolah. Kamaruddin dipersangkakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946. &nbsp;

Kamaruddin Simanjuntak memastikan akan hadir dalam pemeriksaan perdana di Bareskrim Polri yang akan dilakukan Senin (14/8).

Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Dirut Taspen, Kamaruddin: Kita Lawan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220607_002108.jpg" alt="Kuasa Hukum korban dugaan penganiayaan di Kafe Holywings Jogja, Duke Arie Widagdo (kiri). Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum korban dugaan penganiayaan di Kafe Holywings Jogja, Duke Arie Widagdo (kiri). Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamaruddin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga mendiang Brigadir J, berencana melaporkan Direktur Utama (Dirut) PT. Taspen, Antonius NS Kosasih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul dugaan adanya pengelolaan uang Rp 300 triliun untuk kepentingan modal kampanye calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.  Merespons hal itu, kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih, Duke Arie Widagdo membantah tudingan tetsebut. Dia menegaskan, akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan Kamaruddin tersebut.  "Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian, sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE," kata Duke dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8).  Duke juga membantah tudingan Kamaruddin yang menyebut kliennya memiliki sejumlah wanita simpanan dalam mengelola uang Rp 300 triliun tersebut. Ia menjelaskan, kliennya memang menikah dua kali, namun kedua pernikahan itu telah berakhir alias cerai.  "Pernikahan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Klien kami tidak pernah melakukan pernikahan ghaib, apalagi untuk dapat kick back investasi," tegas Duke.  Duke pun menegaskan, PT Taspen mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan RI dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada. Selain itu, kinerja PT Taspen pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  Berdasarkan hasil audit BPK RI dar8 2018 sampai dengan 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional.  "Serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen," pungkas Duke.  Sebagaimana diketahui, viral di media sosial terkait potongan video Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut adanya dana Rp 300 triliun dipersiapkan untuk modal kampanye seorang Capres di Pilpres 2024. Kamarudin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana Rp 300 triliun dan memiliki banyak wanita simpanan. Para wanita ini disebut dititipi uang oleh Dirut BUMN dari hasil investasi dana perusahaan.  Kamaruddin mengklaim, sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. “Itu laporan tersendiri nanti. Sudah kita laporkan ke Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Kamaruddin di Mabes Polri, Jumat (26/8) lalu.

Dituduh Kelola Dana Capres Rp 300 Triliun, Ini Langkah Dirut Taspen

dirut pt taspen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirut pt taspen