<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/koruptoorr-3720004639.jpg" alt="Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama adik Jusuf Kalla, Halim Kalla, pada Senin (6/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kortas Tipidkor Polri mengungkap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama adik Jusuf Kalla, Halim Kalla, pada Senin (6/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur PT BRN Halim Kalla ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1, Kalimantan Barat (Kalbar). Halim Kalla merupakan adik Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Dia terseret kasus tersebut bersama mantan Direktur Utama (Dirut) PLN Fahmi Mochtar. Dalam keterangan pers yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri pada Senin (6/10) Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri Irjen Cahyono Wibowo memang tidak menyebut nama Halim Kalla. Dia hanya menyampaikan bahwa salah satu tersangka dari unsur swasta dalam kasus itu berinisial HK.&nbsp; &rdquo;Jadi, tadi yang saya sampaikan memang demikian. Tapi, kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,&rdquo; ungkap Cahyono.&nbsp; Selain Halim Kalla, ada 2 tersangka lain berlatar belakang swasta. Yakni tersangka RR dan HYL. Tersangka RR juga berasal dari PT BRN. Sementara tersangka HYL berasal dari PT Praba. Mereka memang belum ditahan. Namun, dipastikan bahwa para tersangka sudah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Sebab, penyidikan masih terus berjalan.&nbsp; &rdquo;Kalau untuk ditahan belum, kami belum (melakukan penahanan). Sementara kami juga akan berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan terhadap kelengkapan daripada bekas perkara itu sendiri. Kami sudah berjalan dan dalam waktu dekat kami akan mengkoordinasikan dengan teman-teman jaksa terkait konstruksi perkara yang kita tampilkan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Setelah itu, jenderal bintang dua Polri tersebut menyatakan bahwa Polri akan melakukan upaya-upaya paksa terhadap para tersangka. Sebelumnya, dia menyampaikan bahwa kasus tersebut memang sudah lama. Terjadi pada rentang 2008-2018. Namun penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Kalbar sejak 2021 tidak kunjung tuntas. Sehingga Kortas Tipidkor Polri mengambil alih.&nbsp; &rdquo;Kemudian setelah berjalannya (penyidikan) tanggal 3 Oktober kami tetapkan sebagai tersangka melalui mekanisme gelar terhadap yang pertama tersangka FM (Fahmi Mochtar), beliau sebagai direktur (utama) PLN saat itu,&rdquo; terang dia kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel). Akibat kasus itu, proyek tersebut bukannya selesai malah mangkrak. Bahkan sampai saat ini tidak kunjung selesai. Menurut Cahyono, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan bahwa kasus tersebut sudah total loss. Kerugian keuangan negaranya mencapai Rp 1,3 triliun. (*/)

Halim Kalla terlibat kasus dugaan korupsi PLTU 1 Kalbar, kerugian negara capai Rp 1,3 triliun, penyidikan terus berlanjut.

Tak Hanya Mantan Dirut PLN, Pengusaha Halim Kalla Juga Jadi Tersangka Kasus Korupsi di Tipidkor Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/WhatsApp-Image-2024-03-30-at-160022_5b5cf06a-1228415076.jpg" alt="Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti didampingi General Manager PLN UID Jawa Timur Agus Kuswardoyo inspeksi SPKLU di Tol Ngawi - Situbondo Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti didampingi General Manager PLN UID Jawa Timur Agus Kuswardoyo inspeksi SPKLU di Tol Ngawi - Situbondo Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan kesiapan layanan kelistrikan secara menyeluruh untuk menghadapi Nataru. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN telah memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal sejak jauh-jauh hari. Termasuk untuk mengantisipasi cuaca ekstrem. "Kami juga melakukan digitalisasi terhadap pembangkit, digitalisasi terhadap smart transmission, smart distribution sehingga peralatan kami betul-betul siap dan bisa merespons dengan cepat," ujar Darmawan pada apel siaga kelistrikan Nataru di Kantor Pusat PLN kemarin (16/12). Dari segi pasokan listrik, Darmawan memperkirakan beban puncak (BP) di momen Nataru tahun ini mencapai 39 gigawatt (gw) dengan daya mampu pasok (DMP) sebesar 53 gw. Maka, masih terdapat cadangan daya atau reserve margin yang cukup untuk mendukung kegiatan masyarakat selama Nataru. "Kami juga sudah memastikan kecukupan energi primer untuk pembangkit-pembangkit kami. Statusnya sangat aman. Baik itu pembangkit batu bara, gas, maupun diesel sampai ke daerah-daerah terisolasi dan 3T. Kami pastikan seluruh pembangkit memiliki rata-rata hari operasi (HOP) di atas 23 hari," katanya. PLN juga menyiagakan infrastruktur bagi pengguna kendaraan listrik yang ingin mudik atau berlibur ke luar kota selama Nataru. PLN menyiapkan 2.490 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di 1.745 titik strategis di seluruh tanah air. Khusus untuk pengguna jalur trans-Jawa dan trans-Sumatera, PLN menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di 297 lokasi. Jumlah SPKLU yang disiagakan itu meningkat 8 kali lipat dari periode Nataru sebelumnya. Secara rata-rata, SPKLU tersedia di setiap 23 kilometer pada setiap jalur mudik. Dalam apel itu, PLN memastikan kesiapan sistem kelistrikan di setiap daerah di Indonesia. Dari sisi pengaturan pasokan listrik, General Manager PLN Unit Induk Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban (UIP3B) Sumatera Daniel Eliawardhana memastikan kecukupan daya listrik dan kesiapan pasokan listrik, khususnya di wilayah Sumatera. Pihaknya juga mengerahkan 1.505 personel. &rsquo;&rsquo;Sistem kelistrikan Sumatera berada dalam kondisi aman dengan cadangan daya yang sangat mencukupi. Daya mampu sistem Sumatera tercatat sebesar 10.369 mw, sedangkan beban puncak yang diproyeksikan selama Hari Raya Natal 25 Desember 2024 diperkirakan mencapai 6.353 mw. Untuk malam pergantian tahun pada 1 Januari 2025, beban puncak diperkirakan sebesar 6.567 mw,&rsquo;&rsquo; ujar Daniel.(dee/c7/oni)

PLN menyediakan SPKLU di 1.745 lokasi. Ketersediaan SPKLU itu untuk melayani pemudik atau warga yang libur selama Nataru.

Mudik dan Libur Nataru Pakai Mobil Listrik, PLN Sediakan SPKLU di 1.745 Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/JKT_PLTS-TERAPUNG-CIRATA_IMAM-HUSEIN-7-2200675364.jpg" alt="Foto udara solar panel pada proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Foto udara solar panel pada proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia kini memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung terbesar se-Asia Tenggara. PLTS yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (9/11) itu diklaim mampu melayani kebutuhan listrik untuk 50 ribu rumah tangga. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, PLTS Terapung Cirata dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Dia juga memastikan, selain listrik bersih, PLTS itu menyediakan energi bersih. "Dalam proses ini juga memastikan national capacity building sehingga membangun lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan,&rdquo; ujarnya, Kamis (9/11). Darmawan menyatakan, daya dari PLTS Terapung Cirata itu akan disambungkan ke gardu induk. Listrik dari PLTS Terapung Cirata sebesar 20.000 volt dan ketika masuk ke gardu induk bisa menaikkan daya hingga 150.000 volt yang masuk ke transmisi Jawa-Bali-Madura. "Artinya bisa dikonsumsi untuk industri maupun rumah tangga. Kalau asumsinya rumah tangga, bisa menyalurkan listrik untuk 50.000 rumah tangga,&rdquo; ucapnya. PLTS Terapung Cirata mampu memproduksi energi bersih 245 gigawatt hour per tahun dan mereduksi 214 ribu ton CO2 per tahun. Darmawan menuturkan, PLTS Terapung Cirata juga menjadi bukti kolaborasi Indonesia dengan dunia global dalam melakukan transisi energi. PLTS itu dibangun hasil kolaborasi subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan pengembang EBT asal UEA, Masdar. "Pemanasan suhu bumi ini adalah masalah global. Untuk itu, penyelesaiannya pun harus dilakukan secara global. Pembangkit ini menjadi bukti bahwa dalam transisi energi, PLN tidak dapat melakukannya dalam suasana kesendirian. Kami terbuka untuk berkolaborasi," tambah Darmawan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia kini mencatat sejarah besar. "Hari ini merupakan hari bersejarah karena mimpi besar membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT, Red) dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana,&rdquo; kata Jokowi dalam sambutannya. Di Kompleks Gardu Induk PLTS Terapung Cirata, terdapat 13 pulau panel surya. Satu pulau seluas 10 hektare. Kapasitas itu baru 4 persen dari kapasitas danau yang boleh digunakan sebagai PLTS terapung. Untuk diketahui, pemerintah telah mengatur bahwa 20 persen dari luasan danau atau waduk boleh digunakan untuk PLTS terapung. PLTS Terapung Cirata berada di atas Waduk Cirata. Selain PLTS, di kawasan waduk tersebut telah ada pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1.000 megawatt. "Jadi, nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, pembangunan PLTS tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN. Lalu, berkolaborasi dengan perusahaan dari Persatuan Emirat Arab (PEA). "Saya ingin nantinya seluruh potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan dan saya yakin pasti bisa karena sekarang teknologinya sudah ada," ucapnya. (dee/lyn/han/c7/oni)

PLTS Terapung Cirata dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim. Dia memastikan listrik itu bersih.

PLTS Terapung Cirata Mampu Layani Kebutuhan Listrik untuk 50 Ribu Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/zulkifli-amien-MH.jpg" alt="Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran Zulkifli Zaini sebagai dirut baru PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengindikasikan pemerintah menitikberatkan peningkatan kinerja keuangan PLN. Sebab, Zulkifli adalah sosok yang memiliki latar belakang kuat di bidang perbankan dan keuangan.  Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, tantangan yang akan dihadapi Zulkifli tidak mudah. Beberapa masalah yang disebut Komaidi akan menjadi perhatian utama adalah proyek 35.000 megawatt (mw) yang belum tuntas.  Selain itu, Zulkifli juga diwarisi utang yang membengkak. Karena itu, dia cukup mengerti alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan tim penilai akhir (TPA) yang memilih Zulkifli. Dirut anyar PLN itu dianggap memiliki kecakapan dalam bidang finansial.  Komaidi memaparkan, pada semester I 2019, PLN memiliki utang hingga Rp 604,46 triliun. Meningkat hingga 24 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, lanjut dia, rasio utang PLN terhadap pendapatan dan aset sudah masuk ”rambu kuning” atau patut berhati-hati. ”Apalagi, total kebutuhan pendanaan PLN untuk mewujudkan proyek 35.000 mw sangat besar,” tegasnya.  Senada dengan Komaidi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, penunjukan Zulkifli mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mengamankan dan meningkatkan keuangan PLN. ”Tantangan utama PLN yang dilihat menteri BUMN adalah pembiayaan dan kinerja keuangan,” ujar Fabby. Dia menambahkan, tantangan PLN akan semakin berat karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi dan penyertaan modal negara (PMN) semakin terbatas.  Selain itu, kendala terbesar PLN dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) adalah banyaknya kapasitas pembangkit termal, yakni PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), yang akan beroperasi pada rentang 2021 hingga 2024. ”Meskipun kapasitas EBT mencapai 12 persen, penyaluran listrik masih di bawah 7 persen,” beber Fabby.  Dukungan positif kepada Dirut baru PLN juga datang dari asosiasi-asosiasi yang selama ini bermitra dengan PLN. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Pandu P. Sjahrir menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh terpilihnya Zulkifli sebagai Dirut dan Amien Sunaryadi sebagai komisaris utama PLN. ”Ini merupakan kombinasi yang serasi antara profesionalisme dan transparansi. Kami sebagai pelaku di industri ini berharap, dengan pengalaman Pak Zulkifli sebagai profesional di Bank Mandiri dan Pak Amien sebagai wakil ketua KPK, dapat mendukung upaya PLN meningkatkan profesionalisme dan transparansi perseroan,” ujar Pandu.  Di pihak lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyampaikan apresiasinya kepada pemimpin baru PLN. APLSI berharap iklim investasi ketenagalistrikan di Indonesia semakin kondusif. ”Sehingga semua pelaku usaha, termasuk swasta, dapat lebih berperan dalam mendukung PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia.”

Jabat Dirut PLN, Zulkifli Zaini Dapat Warisan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191206-WA0002.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir (kemeja putih) di Gerbang Tol Parigi, Banten, Jumat (6/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir (kemeja putih) di Gerbang Tol Parigi, Banten, Jumat (6/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi sinyal mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menjadi kandidat kuat calon Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal ini lantaran Erick menilai Rudiantara sebagai orang yang memiliki kinerja yang bagus.  “Masa orang bagus (Rudiantara) didepak. Proses itu ada. Orang-orang bagus pasti akan kita rekrut,” ujarnya saat ditemui di SPBU MT Haryono Jakarta, Senin (23/12).  Erick memastikan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) akan berlangsung pada pukul 16:00 WIB di Kementerian BUMN. “PLN jadi RUPSnya jam 4. Mustinya PLN di kantor kementeirian. Pak rudiantara salah satu kandidat,” tuturnya.  Erick menuturkan, selain Direktur Utama PLN, nantinya dirinya akan mengumumkan Wakil Direktur Utama, Direktur Keuangan, Komisaris Utama, dan Wakil Komisaris Utama.  Sebagai informasi, kabar burung Rudiantara menjabat sebagai Direksi PLN sebelumnya juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.  Menurutnya, rekam jejak Rudiantara saaat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika 2014-2019 sangat positif. Apalagi Rudiantara juga pernah menjabat di perusahaan listrik milik BUMN tersebut dan sejumlah perusahaan.  Sebelum menjabat sebagai Menkominfo periode 2014-2019, Rudiantara pernah menduduki posisi Wakil Direktur Utama PLN pada 2008-2009. Dia juga pernah terlibat dalam pencarian pendanaan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt.

Erick Beri Sinyal Rudiantara Kandidat Kuat Calon Dirut PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan segera mengumumkan Direktur Utama PLN secepatnya. Tersiar kabar, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk penunjukan Direktur Utama akan diselenggarakan pada Jumat (13/12) hari ini.  Terkait hal itu, Erick menyebut pihaknya masih mengkaji beberapa calon Dirut PLN yang sudah masuk ke Tim Penilaian Akhir (TPA). Namun, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan RUPSLB akan dilakukan pada hari libur pekan ini.  "Belum. Enggak hari ini, gosip mulu. Saya rasa mengenai PLN masih dalam proses. Ya, mudah-mudahan minggu ini bisa diputuskan baru bisa kita putuskan. Minggu ini kan masih ada Sabtu, masih ada Minggu," ujar Erick di Gedung Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (13/12).  Erick menegaskan waktu tenggat pelaksanaan RUPSLB sendiri hingga 23 Desember mendatang. "Kalau enggak salah itu deadline-nya 23 Desember. Nanti saya review dulu, tapi prosesnya masih berjalan," jelasnya.  Sebelumnya, Erick membeberkan kriteria yang diinginkan pemerintah bagi calon Dirut PT PLN (Persero). Salah satunya adalah berpengalaman yang menjadi permintaan Presiden Joko Widodo.  Menurutnya, calon Dirut PLN juga harus memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja perseroan. Hal ini juga sesuai dengan keinginan Presiden yang tak mau ada persoalan kekurangan listrik di tanah air.

Soal RUPSLB PLN, Erick Thohir Sebut Bisa Dilakukan pada Hari Libur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (kanan) yang diapit Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (kanan) yang diapit Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Padamnya listrik alias blackout di sebagian Pulau Jawa seharusnya membuat para petinggi PLN malu. Sebab, insiden itu terjadi di tengah gencarnya program pemerataan listrik hingga pelosok. Kendati suplai listrik kemarin berangsur-angsur normal, imbasnya kepada pelanggan masih terasa hingga kini.  Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan, pihaknya akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak. Kompensasi tersebut sesuai dengan deklarasi tingkat mutu pelayanan (TMP). "Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment," ungkap dia kemarin (5/8). Untuk konsumen golongan non-adjustment, kompensasinya 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum.  Kompensasi tersebut diberlakukan untuk pembayaran rekening bulan berikutnya. Khusus untuk pelanggan prabayar (token), pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan pada tagihan listrik reguler. Pemberian kompensasi diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Saat ini PLN sedang menghitung secara pasti besaran kompensasi itu. "Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar," ujarnya. Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.  Berdasar penghitungan sementara, estimasi kompensasinya mencapai Rp 840 miliar. Dana itu dihitung dari 21,9 juta pelanggan terdampak pemadaman listrik. Perinciannya, 4,47 juta pelanggan berada di DKI Jakarta, 14,2 juta pelanggan di Jawa Barat, dan 3,2 juta pelanggan di Banten. Nilai kompensasi tersebut setara dengan pemberian listrik gratis selama 2-4 hari dengan pemakaian bervariasi. Namun, PLN menegaskan bahwa hitungan kompensasi itu masih menunggu verifikasi dari pemerintah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kawasan-Kota-Gelap-Dery-Ridwansah-7-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Suasana gedung perkantoran yang belum sepenuhnya menyala akibat blackout sekirnya, Minggu (4/8). Listrik baru mulai normal bertahap sejak Senin (6/8). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Pemberian kompensasi diatur dalam Permen ESDM No 27 Tahun 2017. Tetapi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini sedang merevisi aturan tersebut. Rencananya revisi rampung dan ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Rabu (7/8). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, kompensasi untuk pelanggan terdampak pemadaman listrik terbilang kecil. Dia mengilustrasikan, selama ini nilai kompensasi dihitung berdasar penggunaan minimum listrik, yakni 40 jam. Jika kompensasi berupa diskon 35 persen, pelanggan 1.300 VA mendapat potongan Rp 26.699. Perhitungannya, 35 persen dikalikan 52 kWh (daya pemakaian minimum selama 40 jam), lalu dikalikan tarif Rp 1.467.  Tetapi, saat ini sedang tidak diberlakukan tarif adjustment sehingga nilai kompensasi hanya 20 persen seperti disebutkan dalam Permen ESDM 27/2017. Jika dinominalkan, besarnya sekitar Rp 15.256. "Jumlahnya kecil. Besok 35 persen akan diterapkan bukan ke penggunaan minimum, melainkan ke tagihan pada saat kejadian, dikurangi 35 persen dan akan disusun secara berjenjang," urainya. Jadi, jika dalam waktu batas sekian jam terjadi gangguan, tagihannya akan dipotong langsung 35 persen.  Jika sudah melebihi batas sekian jam tersebut dan masih terjadi gangguan, tarif akan dipotong lagi. "Kalau dalam satu titik sekian jam lagi ini, maka gratis bulan itu. Kalau lebih dari itu, malah mungkin pelanggan mendapat pembayaran dari PLN. Itu lebih fair," urainya. Nanti kompensasi bukan dalam bentuk uang, tetapi pengurangan saat pelanggan membayar tagihan bulan berikutnya.  Selain itu, kelistrikan di Jawa-Bali akan dibuat sistem looping. "Selama ini paralel, kalau putus satu arah mati. Kalau ring kan bisa di mana saja," ungkapnya. PLN dan pemerintah juga tengah memperbanyak jumlah pembangkit di Jawa bagian barat. Sebab, selama ini sistem kelistrikan di Jawa bagian barat memang mengandalkan pasokan dari Jawa bagian timur. Misalnya, proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Jawa 7 berkapasitas 2 x 1.000 mw di Serang, Banten. Pembangkit tersebut rencananya beroperasi pada Oktober 2019 untuk unit 1 dan April 2020 untuk unit 2 untuk mendukung pasokan sistem Jawa-Bali.  Berdasar data PLN, beban sistem pada 4 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB mencapai 19.017 mw di sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sejumlah pembangkit sempat mengalami pemadaman akibat tidak masuknya listrik ke transmisi. Saat terjadi gangguan, PLTGU (pembangkit listrik tenaga gas dan uap) di Muara Karang dan Tanjung Priok seharusnya bisa memasok ke wilayah Jawa bagian barat. Sayang, dengan alasan efisiensi, saat itu PLN tidak mengoperasikan secara penuh pembangkit tersebut.  "Kita selaraskan mesin pembangkit dengan energi yang murah, di Muara Karang dan Priok operasi tidak penuh karena memang harganya cukup mahal. Katakanlah Muara Karang dan Priok operasi penuh, belum tentu bisa membuat sistem bertahan karena guncangan kemarin," urai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN Haryanto W.S.  Perkembangan terakhir, hingga pukul 17.50 kemarin, di Jakarta sudah tidak terjadi pemadaman. Sedangkan beberapa wilayah di Banten dan Jawa Barat masih padam. PLN memastikan hingga Senin (5/8) pukul 23.00 WIB sudah tidak ada pemadaman listrik bagi pelanggan di wilayah Jawa bagian barat. Jika ditotal, PLN membutuhkan waktu lebih dari 30 jam untuk menangani pemadaman listrik itu.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN di kawasan Blok M, Jakarta, kemarin (5/8). Jokowi menumpahkan kekesalan kepada Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani dan jajaran direksi PLN. Jokowi menyebutkan, sebagai perusahaan besar, semestinya PLN memiliki planing untuk menghadapi situasi terburuk. Dengan begitu, jika terjadi kendala teknis, dampaknya tidak besar. "Ada contingency plan, ada backup plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik," ujarnya dengan ekspresi serius.  Jokowi menuturkan, kasus pemadaman masal itu pernah terjadi 17 tahun silam. Semestinya, lanjut dia, kasus tersebut bisa dijadikan pengalaman. "Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi kembali terjadi," imbuhnya. Dia menilai PLN seperti tidak belajar dari peristiwa masa lalu. Mantan wali kota Solo itu menuturkan, kasus tersebut tidak hanya merusak reputasi PLN, tetapi juga merugikan masyarakat. Bukan hanya urusan rumah tangga, melainkan juga pelayanan umum. "Konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum terganggu. Sangat berbahaya. MRT, misalnya," tuturnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-7--e1564997872331.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Plt Direktur Utama Sripeni Inten Cahyani memberi penjelasan kepada Presiden Joko Widodo soal blackout di sebagian wilayah Jawa di Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019).(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Plt Dirut PLN Sripeni sempat menjelaskan duduk persoalan. Mulai tidak berfungsinya dua sirkuit listrik Jawa-Bali di jalur utara hingga proses recovery sejumlah pembangkit listrik di daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta yang memakan waktu tidak sebentar. Meski sudah dijelaskan, Jokowi tampak tidak puas. Dia menilai semua itu bisa diantisipasi selama PLN memiliki kalkulasi terkait dengan potensi-potensi gangguan yang bisa terjadi.  "Bapak-Ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," ucap Jokowi. Dia memerintah PLN untuk melakukan perbaikan secepatnya. "Sekali lagi saya ulang, jangan sampai terjadi kembali. Itu saja permintaan saya," kata Jokowi.  Setelah mengomeli direksi PLN, Jokowi langsung keluar ruangan. Dia meninggalkan kantor PLN tanpa bersedia memenuhi permintaan wawancara oleh media.  Sementara itu, Plt Dirut PLN Sripeni menyatakan, upaya untuk mengantisipasi kejadian serupa akan dilakukan. Salah satunya menambah jaringan 500 kv, baik di utara maupun selatan. Dengan demikian, sirkuit bisa bertambah. "Supaya ada backup, supaya tidak 4 line. Hari ini kan 4 line," ujarnya.  Sripeni menuturkan, rencana tersebut sudah tertuang dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik ( RUPTL) dan rencana anggaran kerja perusahaan (TIAP) PLN tahun ini. Dia memastikan hal itu bisa segera dieksekusi.  Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, perlu ada evaluasi menyeluruh di tubuh PLN. Presiden telah memerintahkan audit menyeluruh. Luhut menyebutkan, PLN tidak boleh hanya dipimpin orang-orang yang mengerti keuangan. "Harus balik ke nature-nya perusahaan yang banyak masalah teknologi. Eloknya dipimpin orang yang mengerti teknologi. Tapi, sekarang masih diaudit. Kita belum bisa berandai-andai," jelasnya. Audit akan dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.  Luhut menyebutkan, insiden pemadaman sangat menyedihkan di era Indonesia sedang menuju teknologi Industri 4.0. "Kita bicara start-up, 4.0 segala macam, tapi sekali down 6 jam lebih. Ini tidak boleh terjadi. Presiden agak marah saya kira sangat pantas," katanya.  Padamnya listrik di Jabodetabek, Jabar, dan sebagian Jateng mendapat perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan, infrastruktur PLN terbukti belum andal. Hal itu tidak sebanding dengan program pemerataan listrik hingga ke pelosok negeri. <h3>Pasokan di Jatim Aman</h3> PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur memastikan suplai listrik di Jatim aman. Cadangan kapasitas energi yang dimiliki di Jawa Timur melebihi kebutuhan permintaan listrik pengguna. Saat ini total daya pembangkit di Jatim mencapai 6.092 mw. Angka itu lebih tinggi daripada kebutuhan listrik pengguna yang tercatat 4.680 mw.  "Kalau bicara kondisi kelistrikan Jatim, itu kondisinya berlebih untuk pemakaian sendiri. Sisanya sudah kami transfer ke Bali dan Jawa Tengah," ungkap Manager Komunikasi PLN UID Jatim Fenny Nurhayati kemarin (5/8).  Pihaknya siap mendukung kebutuhan listrik secara keseluruhan. Terlebih dengan sistem interkoneksi yang memungkinkan pengiriman energi listrik dari timur ke barat maupun sebaliknya. Fenny mengatakan, PLN terus berupaya membantu pemulihan pasokan listrik di Jawa dan Bali secara keseluruhan bersama PT PJB.  PLN UID Jatim menjaga keandalan listrik secara cermat. PLN terus memastikan dan mengatur sistem kelistrikan sesuai kebutuhan dan suplai saat ini. Selama ini, PLN menentukan beban puncak dan titik kritis untuk memastikan suplai listrik di titik tersebut aman. Dengan demikian, listrik untuk pelanggan tetap dapat terpenuhi meski kebutuhan listrik tinggi.

PLN Siapkan Ganti Rugi Blackout Rp 840 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-TSK-SOFYAN-BASIR-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemadaman listrik yang terjadi lebih dari sembilan jam pada Minggu (4/8) kemarin di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya disebut pemadaman yang terparah. Direktur Utama PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) nonaktif Sofyan Basir meyakini, mantan anak buahnya tengah mencari solusi yang terbaik untuk memulihkan pasokan listrik ke masyarakat.  "Nampaknya iya ya (terparah), dari perjalanan memang kadang-kadang kalau bicara energi ya seperti itu. Kadang kita tidak tahu penyebabnya apa, saya sendiri kan bukan ahlinya ya, tapi ya solusi sedang dicari mudah mudahan bisa selesai dalam waktu singkat," kata Sofyan sebelum menjalani sidang perkara korupsi PLTU Riau-1 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/8).  Sofyan menuturkan, dia kini tidak tahu lagi terkait padamnya listrik di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8) kemarin. Menurutnya, pihak direksi langsung menangani masalah tersebut. "Udah bukan di PLN lagi. Enggak lah udah lah biar nanti diserahkan ke direksi ya," ucap Sofyan.  Menurut Sofyan, pemadaman listrik secara keseluruhan yang terjadi di wilayah Jabodebatek bukan karena kurangnya pasokan listrik. Dia meyakini, PLN mempunyai pasokan listrik yang cukup untuk masyarakat. "Kalau soal setok enggak ada masalah," tegas Sofyan.  Sebelumnya, gangguan listrik yang terjadi sejak kemarin siang berangsur-angsur pulih tadi malam. Seharian kemarin PLN berupaya mengembalikan aliran listrik seperti sediakala. Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani memimpin langsung proses perbaikan sistem pembangkit listrik. Recovery dilakukan dari pusat pengendalian beban sistem Jawa-Bali sampai ke unit-unitnya.  Inten menjelaskan, area yang paling terdampak adalah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. “Fokus kami mengirimkan pasokan agar sistem aliran listrik ke DKI Jakarta segera pulih,” terang Inten di Pusat Pengatur Beban (P2B) PLN Depok Minggu sore.  Untuk diketahui, Sofyan Basir yang merupakan Direktur Utama PLN nonaktif, dia terjerat kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dia didakwa memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak kesepakatan kontrak proyek IPP Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Mulut Tambang Riau -1.  Jaksa menuduh Sofyan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan fasilitasi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Eni Maulani Saragih; mantan Menteri Sosial, Idrus Marham dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan jajaran direksi PT PLN.  Terkait kesepakatan kontrak proyek IPP Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Mulut Tambang (PLTU MP) Riau -1 antara antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan Blackgold Natural Recourses Limited, dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC).  Padahal menurut Jaksa, Sofyan sudah mengetahui bahwa Eni dan Idrus akan mendapatkan sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Sehingga Eni menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp4,75 Miliar.  Atas perbuatannya Sofyan didakwa melakukan pidana Pasal 12 huruf a jo. Pasal 15 jo. Pasal 11 jo. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Dirut PLN nonaktif: Kadang Kita Tidak Tahu Juga Penyebabnya Apa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sofyan-Basir-Dirut-PLN-ditahan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan Dirut PT PLN nonaktif Sofyan Basir dalam kasus suap PLTU Riau-1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK telah melimpahkan berkas dakwaan kepada Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.  "Pihak pengadilan akan menentukan kapan agenda sidang pertama untuk pembacaan dakwaan tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).  Febri menuturkan, dakwaan yang sudah disusun KPK akan menguraikan lebih rinci peran dari mantan Direktur Utama BRI itu. Menurut Febri, Sofyan Basir diduga membantu pelaku lain dalam melakukan tindak pidana korupsi proyek senilai USD 900 juta ini.  "KPK akan menguraikan secara lebih rinci dan sistematis dugaan perbuatan dan peran terdakwa dalam perkara dugaan suap terkait kontrak kerja sama PLTU Riau-1 tersebut. Mulai dari dakwaan dan rangkaian persidangan," jelas Febri.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.  Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.  Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  &nbsp;

Segera Disidang, KPK Bakal Beberkan Peran Sofyan Basir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sofyan-Basir-Dirut-PLN-ditahan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Namun, Direktur utama PT PLN nonaktif, Sofyan Basir dipastikan tidak bisa merayakanya seperti tahun sebelumnya. Sebab, terhitung sejak Senin (27/5) malam, dia resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sofyan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1. Mantan Dirut BRI itu ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) K-4 yang berada di belakang gedung KPK.  "SFB ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung KPK Kavling K-4," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/5).  Sofyan yang keluar dari gedung KPK sekitar pukul 23.29 WIB itu langsung memakai rompi oranye tahanan KPK. Ia berusaha menutupi borgol ditangannya. Tak banyak komentar yang dilontarkan ketika diberondong oleh awak media.  "Tidak ada komentar, pokoknya ikutin proses, terimakasih. Mohon doanya," ucap Sofyan.  Sementara itu, Soesilo Aribowo selaku pengacara Sofyan Basir mengaku, menyesalkan sikap KPK yang langsung melakukan penahanan terhadap kliennya. Sebab penahanan ini dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.  "Sebenarnya sangat disayangkan ya terjadi penahanan terhadap klien saya di bulan puasa seperti ini, sebenarnya kami ingin nanti setelah lebaran," sesal Soesilo.  Soesilo menyatakan, Sofyan yang diperiksa kurang lebih selama empat jam di ruang penyidik ditanya soal sembilan kali pertemuan. Pertemuan itu terkait pembahasan proyek PLTU Riau-1.  "Ditanya hanya tiga sampai empat pertanyaan. Terutama soal sembilan kali pertemuan dengan Eni Saragih dan Johannes Kotjo termasuk dengan Pak Setya Novanto dan Pak Idrus Marham. Tetapi belom sampai pada substansinya apa, hanya ada pertemuan pertemuan itu saja," ucap Soesilo.  Kendati demikian, lanjut Soesilo, dirinya sebagai kuasa hukum masih akan berdiskusi akan mengajukan justice collaboratore (JC) atau tidak kepada KPK.  "Ya untuk JC tentu kita harus berdiskusi matang dengan pak Sofyan ya, jadi bagaimana, kita belum tau belum sampe sana," tukasnya.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.  Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.  Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Resmi Ditahan, Sofyan Basir Lebaran di Rutan KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirut pln

Berita Terkini