<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/PBNU-844649486.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Muhammad Cholil Nafis. (Podcast Bebas Bicara)" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Muhammad Cholil Nafis. (Podcast Bebas Bicara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polemik posisi Wakil Menteri (Wamen) yang rangkap jabatan komisaris BUMN sampai di meja Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka segera menggodok fatwa terkait gaji Wamen yang rangkap jabatan komisaris BUMN. Nantinya akan diketahui apakah gaji dari pekerjaan tambahan itu halal, haram, atau ada pandangan lainnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016566316/rumahnya-dijarah-massa-eko-patrio-semua-yang-dikumpulin-puluhan-tahun-hilang-seketika">Rumahnya Dijarah Massa, Eko Patrio: Semua yang Dikumpulin Puluhan Tahun Hilang Seketika</a> Kajian fatwa gaji Wamen yang rangkap jabatan komisaris BUMN itu menindaklanjuti permintaan masyarakat. Sebelumnya Center of Economic and Law Studies (Celios) mengajukan permohonan. Dalam suratnya, Celios berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Wamen rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. "Apakah penghasilan tersebut halal, syubhat, atau haram dalam syariat Islam," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira (14/9). Status tersebut perlu mendapatkan pertimbangan dari MUI lewat fatwa. Pasalnya sampai sekarang pemerintah Indonesia belum bersikap setelah ada putusan MK itu. Apalagi sudah jamak dipahami bahwa keputusan MK bersifat final serta mengikat. Celios juga meminta pandangan MUI, tentang bagaimana sebaiknya umat Islam, khususnya pejabat negara, menyikapi masalah tersebut. Sehingga tetap selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara itu MUI memastikan akan menindaklanjuti permintaan fatwa dari Celios terkait penghasilan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis menyampaikan, MUI menyambut baik adanya permintaan fatwa tersebut. Namun dia belum bisa memastikan berapa lama proses pengkajian fatwa tersebut. "Nanti akan dikaji di Komisi Fatwa MUI," katanya (14/9). Cholil menegaskan setiap permintaan fatwa dari masyarakat atau yang disebut mustafti, akan selalu ditindaklanjuti melalui mekanisme kajian mendalam di internal MUI. Menurut Cholil, permintaan fatwa dari Celios itu sangat baik. Karena untuk menjaga setiap penghasilan yang didapat dipastikan kehalalannya. Dia menegaskan surat permintaan fatwa dari Celios akan diteruskan kepada Komisi Fatwa MUI. Dia mengatakan Komisi Fatwa MUI mempunyai kewenangan untuk mengkaji persoalan hukum Islam. Termasuk terkait praktik rangkap jabatan sekaligus penerimaan gaji atau honorarium dari jabatan ganda tersebut. "Fatwa yang dikeluarkan nantinya tidak hanya menjadi panduan bagi pejabat negara yang bersangkutan," jelasnya. Tetapi juga berfungsi sebagai rambu moral bagi umat Islam secara umum dalam menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam&nbsp; keuangan. (*)

MUI mengkaji fatwa mengenai kehalalan gaji Wakil Menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN, menanggapi permintaan masyarakat dan putusan

MUI Bahas Fatwa Halal-Haram Gaji Wamen yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tangan-kanan-novanto-bingung-senjata-api-marak-di-jalanan_m_137878.jpeg" alt="ilustrasi pistol" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pistol</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bandara Sultan Hasanuddin dihebohkan dengan adanya pistol milik seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meletus. Kapolsek Kawasan Bandara Sultan Hasanuddin Iptu Arsyad mengatakan, kejadiannya pada Senin (17/4/2023) sekitar pukul 07.40 Wita. "Kronologinya, ini pemilik atas nama Harry Warganegara merupakan rombongan kementerian pertanian yang diurus oleh protokol kementerian pertanian atas nama Andi Faisal," ujar Arsyad saat dikonfirmasi fajar.co.id (Jawa Pos Group), Rabu (19/4) sore. Arsyad&nbsp;menjelaskan saat akan dilakukan safety kit, atau penyimpanan senjata ke air line. Protokol Harry kurang hati-hati. Jenis pistol kaliber 32 battle Army itu akhirnya meledak. "Protokol ini kurang hati-hati, lalai sampai senjata itu jatuh ke lantai. Setelah jatuh, dia pegang, meledak. Itu senjata sempat meledak dengan peluru karet," lanjutnya. Namun, ditegaskan Arsyad atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Peluru karet hanya mengenai meja yang ada di tempat pemeriksaan tersebut. "Untuk korban tidak ada," tegasnya. Dijelaskan Arsyad, Harry datang ke Makassar untuk berangkat ke Jakarta setelah mengikuti kegiatan dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Sidrap. "Intinya beliau itu rombongannya Kementerian Pertanian. Cuma mendahului di pesawat yang pagi. Sekitar pukul 08.30," tukasnya. Mengenai senjata api milik Harry yang diketahui merupakan Direktur BUMN PT Berdikari itu dituturkan Arsyad, telah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan. "Berkas dokumnya lengkap, dan itu resmi. Makanya pada saat itu juga langsung diberangkatkan ke Jakarta," kuncinya.

Bandara Sultan Hasanuddin dihebohkan dengan adanya pistol milik seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meletus.

Kronologi Pistol Dirut BUMN Meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Tidak Ada Korban Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/pistol-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: pistol. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pistol. (pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bandara Sultan Hasanuddin dihebohkan dengan adanya pistol milik seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyalak. "Kejadian tersebut memang terjadi di bandara (Sultan Hasanuddin)," ujar Relation Manager Bandara Internasional Hasanuddin, Iwan Risdianto seperti dikutip fajar.co.id (Jawa Pos Group), Rabu (19/4). Dijelaskan Iwan, atas kejadian tersebut dia telah menyerahkan ke pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Kepolisian Sektor Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan (KP3) bandara. "Sudah kami serahkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini KP3 Bandara," ucapnya. Dari informasi yang dihimpun, pistol milik seorang Dirut BUMN itu menyalak di Bandara Sultan Hasanuddin tepatnya di area konter check-in Citilink, pada Senin (17/4) kemarin. Awalnya, Dirut BUMN tersebut menyerahkan barang-barangnya termasuk pistol itu ke petugas protokoler bandara berinisial AFA. Pistol tersebut diduga dikokang AFA tersebut secara tidak sengaja terjatuh dan menyalak. Kala itu AFA hendak mengeluarkan kartu kepemilikan senjata api milik Dirut BUMN tersebut. Akibatnya, peluru pistol tersebut mengenai meja di konter check-in. Tidak ada orang yang terluka akibat insiden ini. Sampai berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Kawasan Bandara masih belum memberikan keterangan terkait pistol tersebut.

Bandara Sultan Hasanuddin dihebohkan dengan adanya pistol milik seorang Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyalak.

Pistol Dirut Perusahaan BUMN Meletus di Bandara Sultan Hasanuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Efnu-Subiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KISAH elite BUMN memang selalu mengagetkan dan tidak terduga-duga. Pada 2014 terjadi fenomena mundurnya beberapa Dirut BUMN. Misalnya, Nur Pamudji yang mundur dari BUMN PLN. Berikutnya, awal Oktober 2014, Dirut Pertamina Karen Agustiawan juga mundur. Pertengahan Desember tahun yang sama, Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar pun mengajukan pengunduran diri.  Berbeda lima tahun silam, akhir Agustus lalu, mantan Dirut BRI Suprajarto juga menolak dipindahkan ke BTN dengan alasan tidak ada komunikasi.  Tidak jelas alasan Suprajarto mundur dari BTN. Berdasar rilis serikat pekerja, penunjukan itu tidak sepadan. Aset BRI sangat besar, sedangkan aset BTN hanya 25 persen. Artinya, penunjukan Suprajarto ke BTN bukan promosi, tetapi sebaliknya, demosi. Per Mei lalu, aset BRI mencapai Rp 1.223,08 triliun, sedangkan aset BTN hanya Rp 305,72 triliun.  Aset memang berkorelasi pada penghasilan para direksi, bahkan tantiem akhir tahun dapat menggelembung. Tahun lalu direksi BRI dipastikan mendapat bonus Rp 268,22 miliar atau naik 12,01 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebanyak Rp 239,46 miliar. Jika BRI memiliki 12 direksi, artinya setiap direksi bakal mendapatkan minimal Rp 22,35 miliar.  Berbeda dengan BRI, BTN rupanya tidak seberuntung BRI. Dewan direksi BTN juga mendapatkan tantiem meski besarannya belum dipublikasikan. Namun, jika melihat pertumbuhan laba bersih 21,85 persen menjadi Rp 3,02 triliun pada 2018, tentu kinerja itu tidak bisa dikatakan kecil.  Isu Divestasi  Mundurnya Suprajarto memunculkan pertanyaan besar karena BTN masih tetap masuk dalam Grup Himbara yang notabene bank papan atas di Indonesia. Dari sisi aset, BTN termasuk lima besar bank lokal terbesar di Indonesia. Betapapun BTN pernah diterpa informasi negatif bersumber dari pemerintah sendiri.  Pertengahan April 2014, Kementerian BUMN tiba-tiba meluncurkan agenda yang berbeda dan sangat drastis. Pemerintah berniat keluar dari struktur kepemilikan pada BTN dengan alasan yang belum diketahui. Mayoritas saham sebanyak 60,14 persen Seri A Dwiwarna berjumlah 6,35 miliar saham yang dikuasai pemerintah hendak dilepas. Itu berarti pemerintah melepas semua bentuk atribusi dan kontrol secara langsung di dalam bank tersebut. Pemangku kepentingan sontak terkejut. Serikat Pekerja (SP) BTN menolak dan menduga divestasi yang dilakukan tiba-tiba itu sarat kepentingan tertentu.  Namun, pemerintah sebetulnya masih melihat BTN sebagai BUMN strategis yang mempunyai salah satu fungsi penting, yakni sumber pendanaan perumahan rakyat. BTN tidak diliberalisasi bebas di pasar, tetapi hendak dialihkan ke Bank Mandiri yang lebih kuat yang dibuktikan dengan surat Kementerian BUMN Nomor SR-161/MBU/04/2014. Artinya, pemerintah masih mengendalikan BTN, tetapi melalui manajemen Bank Mandiri. Jadi, alasan bahwa pemerintah lepas tangan dalam penyediaan rumah murah kepada rakyat tidak seluruhnya benar.  Persoalannya, sejak lima tahun silam sampai saat ini, isu pelepasan saham mayoritas pemerintah tidak pernah jelas. Nasib BTN masih terkatung-katung dan para pekerja bank tersebut masih harap-harap cemas. Saat ini dalam disrupsi informasi, hal yang tidak jelas tidak jarang justru dilakukan dengan tiba-tiba sehingga menimbulkan kekisruhan fundamental dan struktural organisasi tersebut.  Bias Talent Pool  Terlepas dari rencana divestasi pemerintah di BTN, penolakan Suprajarto merupakan antitesis sistem talent pool Kementerian BUMN. Melihat hal itu, tidak dapat ditampik bahwa ada yang salah dalam penetapan figur direksi BUMN akhir-akhir ini. Kesalahan tersebut terkait dengan kinerja maupun kompetensi yang tidak tepat atau kebijakan yang tidak pas dalam membawa BUMN yang dipercayakan kepadanya.  Berdasar Peraturan Menteri BUMN Per-03/MBU/02/2015, pemenuhan direksi BUMN diatur dan didesain memiliki 7 kemampuan materiil dasar saat asesmen serta 3 dimensi penilaian dalam uji kepatutan dan kelayakan. Dalam dimensi penilaian, harus memiliki 4 aspek penilaian kualitas pribadi dan 12 aspek kepemimpinan. Itulah yang disebut sistem talent pool BUMN sebagai sumber bank data calon direksi BUMN di Indonesia.  Niat Kementerian BUMN memang baik karena bertujuan untuk mixing pengetahuan dan keahlian antara direksi dari internal BUMN dan direksi dari bank talent pool. Namun, yang terjadi, direksi dari internal BUMN dibabat habis sehingga transfer pengetahuan bisnis inti BUMN hilang tidak berbekas.  Model kepemimpinan direksi BUMN dari talent pool akhirnya menjadi sangat normatif dan berjarak. Untuk menghindari friksi operasional, para direksi baru tersebut memisahkan kantor sehingga komunikasi menjadi berjarak dengan pusat produksi atau operasionalnya. Ukuran kinerja semata-mata berdasar pada kalkulasi numerik. Misalnya, berapa besaran keuntungan, penurunan biaya operasional, metode pembagian kinerja, dan besaran tantiem direksi.  Dalam rangka menambah perisai direksi, kemudian diimplementasikan kebijakan pro-hire pada jabatan eselon I di bawah direksi. Lengkaplah sudah, pengetahuan direksi baru atas BUMN yang dipimpinnya sudah minimalis ditambah masuknya para eselon I yang notabene sangat baru, tak ubahnya mengemudikan kapal tanpa kompas.  Saat ini semakin banyak tenaga pro-hire dengan sejumlah alasan yang menyertainya. Alasan klasik adalah tenaga talent dari dalam BUMN tersebut belum memenuhi syarat dan kualifikasi. Alasan lain adalah menaikkan efisiensi produksi dan alasan terbaru adalah memutus mata rantai konspirasi dari direksi sebelumnya. Padahal, kehadiran pro-hire sebetulnya sudah dilarang Kementerian BUMN dalam Surat Edaran (SE) No SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Sejenisnya. Perbandingannya, menyewa staf saja tidak boleh apalagi menempatkannya dalam struktur organisasi permanen.  Kondisi BUMN akhirnya menjadi menghangat berbarengan dengan konstelasi politik menjelang pengumuman Kabinet Jokowi pada Oktober nanti. Direktur yang baru enggan menanggung potensi risiko hukum dari direktur sebelumnya. Kebijakan strategis warisan jangan harap akan diteruskan meski berpotensi menghentikan operasional BUMN tersebut. Perbedaan patron politik menjadi penyebabnya karena direksi lama diduga berafiliasi politik dengan patron politik berbeda dengan direksi baru.  Akhirnya, yang terjadi, rumor dan proksi berkembang bahwa untuk menjadi direksi BUMN harus memiliki leverage politik tertentu. Jika calon direksi hanya bermodal profesional dan keahlian, jangan pernah berharap terpilih menjadi direksi BUMN.  Bias talent pool para bakal calon direksi BUMN kini semakin liar dan ganas. Entah siapa lagi korban berikutnya. Wallahu a’lam bish-shawab. (*)  <hr />  *) Dosen dan peneliti UKWM Surabaya; ketua umum Serikat Karyawan Semen Indonesia

Menolak Jabatan Dirut BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-didesak-ungkap-kasus-rekaman-menteri-rini-dan-sofyan_m_210673.jpeg" alt="Massa Aksi Somasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK menuntut lembaga Antirasuah itu turun tangan." width="100%">
<figcaption>Massa Aksi Somasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK menuntut lembaga Antirasuah itu turun tangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus bocornya isi rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir terus bergulir. Banyak elemen mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.&nbsp; Tumtutan itu, salas satunya diungkapkan oleh gerbong pemuda dan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (Somasi). Mereka datang ke KPK dan kemudian menggelar aksi. Dalam orasinya Somasi meminta KPK segera memeriksa isi rekaman Menteri BUMN Rini Soemarno dengan bos PT PLN Persero yang kini telah menjadi polemik di tengah masyarakat. &ldquo;KPK harus turun tangan untuk menuntaskan kasus rekaman suara antara Rini Soemarno dan Sofyan Basyir. Ini demi mencegah praktek korupsi merajalela," kata Koordinator Aksi Somasi Rifki di depan Gedung KPK saat berorasi, Senin (7/5). Rifki menduga ada potensi persekongkolan jahat soal pembagian jatah saham di proyek BUMN. Karena menurutnya, dalam salah satu bagian rekaman, memang sempat tercetus omongan adanya jatah sebesar 15 persen. "Kami yang tergabung dalam Somasi mendesak KPK harus berani periksa trio Soemarno karena diduga melakukan praktik korupsi berjamaah," beber Rifki. Diketahui, aksi ini dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Demo berlangsung tertib. Namun pihak KPK belum juga berkomentar atau memulai sebuah penyelidikan untuk menguak kebenaran dari kasus rekaman itu. Desakan para penegak hukum, khususnya KPK untuk mengusut Rini cs bukan datang kali ini saja. Begitu rekaman tersebar di media sosial, sejumlah aktivis dan pengamat hukum ramai-ramai meminta KPK segera bergerak cepat mengusut persoalan ini.

KPK Didesak Ungkap Kasus Rekaman Menteri Rini dan Sofyan

dirut bumn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirut bumn

Berita Terkini

MUI Bahas Fatwa Halal-Haram Gaji Wamen yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Kronologi Pistol Dirut BUMN Meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Tidak Ada Korban Jiwa

Pistol Dirut Perusahaan BUMN Meletus di Bandara Sultan Hasanuddin

Menolak Jabatan Dirut BUMN

KPK Didesak Ungkap Kasus Rekaman Menteri Rini dan Sofyan

Download Aplikasi JawaPos.com