<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/S06EXSRY2CtbUo2E7kP2N2yVUwnQpl2BVqe0be9g-3907482428.jpg" alt="Potret Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat masih berpangkat brigjen TNI. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Potret Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat masih berpangkat brigjen TNI. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sudah menerima mandat untuk menjadi direktur utama (dirut) Perum Bulog. Dia menjadi tentara aktif kedua yang ditunjuk mengisi jabatan tersebut pada 2025. Sebelumnya, sudah ada Letjen TNI Novi Helmy Prasetya. Rizal mengaku sudah mundur dari TNI sejak 1 Juni lalu.&nbsp; &rdquo;Saya sudah mengundurkan diri secara resmi, (secara) tertulis kepada panglima TNI sejak 1 Juni 2025,&rdquo; ungkap dia saat ditanyai oleh awak media pada Jumat (18/7). Menurut Rizal, pengunduran diri tersebut tengah diproses oleh Mabes TNI. Dirinya tinggal menunggu surat keputusan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto berkaitan dengan pengunduran diri tersebut. Riza memastikan bersikap profesional dan mematuhi aturan undang-undang (UU). &rdquo;Sekarang sedang proses di Mabes TNI. Jadi, teman-teman media, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Saya profesional. Yang namanya mengabdi. Dulu kami mengabdi dengan adik-adik kami di TNI. Sekarang saya mengabdi dengan teman-teman semuanya di lingkungan sipil,&rdquo; kata dia.&nbsp; Yang penting bagi Rizal adalah pengabdian tersebut dilakukan untuk bangsa dan negara. Dalam penugasan yang dia emban, Rizal mengakui mendapat mandat untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia yang swasembada pangan sebagaimana berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa pensiun dini pati bintang dua TNI AD tersebut segera diproses. &nbsp;Hal itu ditegaskan oleh Agus saat dikonfirmasi oleh awak media usai rapat kerja bersama Komisi I DPR pada Rabu (9/7).&nbsp; Agus menyatakan bahwa proses pensiun dini anak buahnya itu sedang berjalan dan akan diproses secepatnya. Sebab, dalam aturan Undang-Undang (UU) TNI jabatan dirut BUMN tidak termasuk salah satu dari 14 jabatan yang bisa diisi oleh pati TNI aktif.&nbsp; &rdquo;Kalau dirut Bulog sedang kami proses pensiun dini, sedang kami proses secepatnya. Nggak lama, cepat, cuma ada proses-proses yang harus dilewati,&rdquo; kata dia.&nbsp; Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyampaikan bahwa saat ini Rizal tengah bertugas di Merauke. Dia diberi amanah untuk mengoptimalisasi lahan dan dinilai sudah menunjukkan progres yang signifikan. Karena itu, Rizal dinilai pantas untuk menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memilih melanjutkan karir sebagai pati TNI.&nbsp; &rdquo;Mayjen Rizal sekarang di Merauke, kita tugaskan untuk optimalisasi lahan dan sudah berhasil, jadi sudah eligible di bidang ketahanan pangan,&rdquo; ucap Agus.

”Saya sudah mengundurkan diri secara resmi, (secara) tertulis kepada panglima TNI sejak 1 Juni 2025,” ungkap dia saat ditanyai awak media

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani Mengaku Sudah Ajukan Pengunduran Diri Sejak 1 Juni, Masih Tunggu Surat Keputusan dari Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali1-199694338.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melepas Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari jabatan direktur utama (dirut) Perum Bulog. Jenderal bintang tiga TNI itu memutuskan untuk kembali berdinas di TNI sebagai perwira tinggi (pati).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa Letjen Novi Helmy Prasetya sudah memilih untuk tetap berdinas di TNI. Sehingga mantan panglima Kodam Iskandar Muda itu akan kembali bertugas di bawah Mabes TNI.&nbsp; &rdquo;Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI, atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga &nbsp;TNI menerima kembali &nbsp;Letjen TNI Novi Helmy Prasetya &nbsp;yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,&rdquo; kata Kristomei kepada awak media di Jakarta pada Jumat (4/7).&nbsp; Kristomei pun menjelaskan bahwa atas dasar kepentingan organisasi, &nbsp;pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersurat kepada menteri BUMN pada 5 Juni 2025 lalu. Lewat surat itu, Jenderal Agus memohon persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog. &nbsp;&nbsp; &rdquo;Sebagai respons, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan pengembalian yang bersangkutan ke institusi TNI,&rdquo; terang dia.&nbsp; Menurut Kristomei, penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog dan keputusan yang bersangkutan kembali berdinas di TNI sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dia menyebut, TNI selalu taat pada aturan hukum dan berkomitmen terus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program. &rdquo;Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Letjen TNI Novi Helmy Prasetya resmi kembali ke TNI setelah menjabat sebagai dirut Perum Bulog, keputusan ini diambil atas pertimbangan.

Sempat Jadi Polemik, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya Tak Lagi Jabat Dirut Bulog, Kini Kembali Berdinas di TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buwas-duduki-kursi-dirut-bulog-legislator-golkar-ini-angin-segar_m_208155.jpeg" alt="Mantan Kepala BNN Budi Waseso kini dipilih oleh Menteri BUMN untuk menduduki kursi Dirut Bulog." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala BNN Budi Waseso kini dipilih oleh Menteri BUMN untuk menduduki kursi Dirut Bulog.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terpilihnya mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso (Buwas) sebagai Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono. Harapanya penisiunan Polisi itu bisa memberantas mafia beras. "Budi Waseso orang yang tepat untuk memegang Bulog, karena prestasi yang luar biasa terutama menangani narkoba," kata Roem Kono dalam pesan singkatnya, Jumat (27/4). Politisi Golkar itu berharap, di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Bulog sebagai perusahaan pelat merah itu dapat menyelesaikan segala persoalan pangan. Terutama soal pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. &ldquo;Terpilihanya Buwas ini menjadi angin segar untuk stabilitas harga beras, apalagi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri," kata Roem Kono Roem Kono yang merupakan Ketua Umum Ormas MKGR ini juga berharap Buwas dapat menyelesaikan mafia beras yang suka menimbun dan mempermainkan harga yang sangat merugikan bagi rakyat kecil. &ldquo;Bulog memang perlu figur yang tegas untuk memberantas mafia beras. Karena perilaku mafia pangan sudah sangat merugikan masyarakat," paparnya. Sementara, Direktur Utama baru Perum Bulog Budi Waseso berjanji akan menjaga pasokan dan kestabilan harga bahan pangan. &ldquo;Kita perlu terus memperhatikan supply (penawaran) dan demand(permintaan)," ujar pria yang biasa disapa Buwas itu setelah pelantikan dirinya di Gedung Kementerian Badan Usha Milik Negara (BUMN), Jumat (27/4). Budi pun berkomitmen untuk memberantas mafia beras yang suka menimpun dan mempermainkan harga. Karena beras itu masalah perut masyarakat. &ldquo;Harapan saya tidak ada yang mempermainkan dan main-main dengan masalah itu. Itu dosa besar dalam agama," tandas Buwas.

Buwas Duduki Kursi Dirut Bulog, Legislator Golkar: Ini Angin Segar