<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/JKT_-Pembukaan-BSI-Global-Islamic-Finance-Summit-2025_SALMAN-TOYIBI-01JPG-2793585620.jpg" alt="Menteri Investasi &amp; Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani (tengah) bersama Plt Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bob T Ananta (kiri), dan Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Muliaman D Hadad (kanan) membuka" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi &amp; Hilirisasi/Kepala BKPM dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani (tengah) bersama Plt Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bob T Ananta (kiri), dan Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Muliaman D Hadad (kanan) membuka</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memunculkan tanda tanya terhadap efektivitas birokrasi Danantara Indonesia. Padahal, pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai program prioritas. Apalagi, gejolak harga pangan sangat memengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menuturkan, kepemimpinan di sektor strategis seperti pangan tidak boleh diganggu ataupun dihambat dengan tarik-menarik birokrasi. Mundurnya Joao Angelo De Sousa Mota dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi sinyal penting bahwa proses pengambilan keputusan di Danantara harus gesit, transparan, dan responsif. Dengan demikian, urgensi cita-cita untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan bisa diwujudkan. PT Agrinas Pangan Nusantara dibentuk untuk berperan penting dalam program swasembada pangan. "Dari mulai proses produksi di dalam negeri, pemanfaatan lahan strategis yang rencananya dikelola untuk sawit, dan bahkan tujuannya untuk juga mengurangi ketergantungan impor," ungkap Abra kepada Jawa Pos. Artinya, mundurnya kepemimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara merupakan preseden buruk yang berpotensi menghambat realisasi target-target tersebut, khususnya ketahanan pangan. Abra mendorong Danantara sebagai pengelola dana negara untuk profesional dan objektif. Ada kelayakan teknis, finansial, dan juga dampak terhadap ketersediaan pangan. "Jangan sampai objektivitas dan profesionalisme itu meminggirkan urgensi dari cita-cita untuk mewujudkan ketahanan pangan," ucapnya. Saat ini, situasi di sektor pangan cukup mengkhawatirkan. Harga pangan melonjak, khususnya beras. Bahkan jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). "Di wilayah (Indonesia) timur misalnya, harga beras sekarang sudah Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram. Jadi, memang situasinya sangat urgent supaya bisa dipercepat," imbuhnya. Birokrasi yang panjang, lanjut dia, menciptakan opportunity cost yang tinggi, terutama di sektor pangan yang sensitif terhadap musim tanam, ditambah dinamika di pasar global. Pengambilan keputusan ini berkejaran dengan waktu. Jika terlalu lama, momentum akan hilang. Penundaan-penundaan ini pada akhirnya akan membuat semua momentum strategis hilang. Solusinya, harus ada perbaikan mekanisme koordinasi yang jelas antara Danantara dan BUMN. Apalagi, pemerintah sudah mengucurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 8 triliun untuk dukungan ketahanan pangan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. "Targetnya seperti apa dan juga timelinenya. Jadi juga harus ada batasan, kapan kira-kira setiap proposal itu bisa disetujui dan diputuskan," jelas lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro itu. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia menilai Danantara terlalu sibuk soal restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang bermasalah, sehingga tidak melihat ke depan. "Lebih sibuk ngurusin restrukturisasi utang Garuda Indonesia, utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Krakatau Steel juga mau dibantu," ujarnya kepada Jawa Pos, Selasa (12/8). Padahal, Danantara mengelola dana dividen yang besar. Namun, dengan banyaknya permasalahan utang, program seperti ketahanan pangan malah menjadi bukan prioritas. Hal ini yang membuat PT Agrinas Pangan Nusantara mencoba mengajukan dana feasibility studies atau uji kelayakan yang sudah dikirimkan berkali-kali, tetapi tidak jalan juga. "Artinya birokrasi yang berbelit-belit ini justru menimbulkan pertanyaan. Fokusnya Danantara kemana? Ini tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto," kata lulusan University of Bradford itu. Menurut dia, sejak awal pembentukan badan pengelola investasi yang dipimpin Rosan itu malah menambah rumit birokrasi. Mengingat, masih ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibatnya, PT Agrinas Pangan Nusantara sulit untuk melakukan koordinasi. "Nah, koordinasi yang cukup rumit membuat lambat eksekusi dan pengambilan keputusan yang penting. Jadi, kehadiran Danantara bukan mendukung efisiensi bisnis, justru memperumit dan memperpanjang rantai birokrasi," ucap Bhima. Danantara juga tidak pernah jelas terhadap proyek yang hendak didanai. Publik tidak bisa melihat proyek apa saja yang dikerjakan. Tiba-tiba ada kilang minyak, gasifikasi batu bara, maupun restrukturisasi Garuda Indonesia. Persepsi yang muncul adalah Danantara kehilangan fokus. Tidak punya daftar kriteria program prioritas, syarat proyek, perolehan keuntungan, dan penyerapan tenaga kerja yang transparan. Ketidakjelasan ini membuat bingung hampir semua BUMN. "Tanpa ada kejelasan itu, berarti suka-suka manajemen Danantara saja. Saya pikir ini momentum penting untuk transparansi pemilihan proyek yang dibiayai Danantara. Supaya tidak seperti dirut Agrinas yang (merasa) diping-pong," tegas Bhima.

Analisis dampak pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara terhadap ketahanan pangan dan birokrasi Danantara.

Berkaca dari Pengunduran Diri Dirut Agrinas, Ekonom: Koordinasi Danantara Harus Jelas, Ada Prioritas dan Transparan

dirut agrinas mundur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dirut agrinas mundur

Berita Terkini

Berkaca dari Pengunduran Diri Dirut Agrinas, Ekonom: Koordinasi Danantara Harus Jelas, Ada Prioritas dan Transparan

Download Aplikasi JawaPos.com